Berakhirnya pemerintahan Islam pada tahun 1924 melahirkan banyak negara Muslim buatan yang menjadikan nasionalisme sebagai dasar keberadaannya. Namun, negara-negara ini jauh dari "kemerdekaan" yang diperjuangkan para pendirinya melawan Khilafah 'Utsmani. Sesungguhnya, janji kemerdekaan dari Barat adalah kebohongan belaka, dan pada kenyataannya itu adalah jebakan keji yang masuk ke dalam perangkap kaum Muslimin. Tujuan sebenarnya dari Barat adalah menjajah dunia Islam secara kultural, namun ketika Negara Islam berada dalam jangkauan cengkeraman mereka, mereka tidak puas dengan apa pun selain invasi fisik ke tanah kaum Muslimin. Hal ini mereka abadikan dalam Pasal 22 Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I: "Komunitas-komunitas tertentu yang sebelumnya termasuk dalam Kekaisaran Turki telah mencapai tahap perkembangan di mana keberadaan mereka sebagai bangsa yang merdeka dapat diakui secara sementara, dengan syarat diberikannya nasihat dan bantuan administratif oleh suatu mandataris, hingga mereka mampu berdiri sendiri."11

The end of Islamic rule in 1924 created many artificial Muslim states that used nationalism as the basis for their existence. However, these states were far from the ‘independence’ that their creators fought for against the ‘Uthmani Khilafah. Indeed, the promises of independence by the West were outright lies and in reality, it was a vicious trap that the Muslim fell in. The real intent of the West was to colonise the Muslim world culturally, but when the Islamic State came within the reach of their claws, they settled for nothing less than the physical invasion of Muslim Land. This they enshrined in Article 22 of the League of Nations after the 1st World War, “Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of their development where their existence as independent nations can be provisionally recognised subject to the rendering of administrative advice and assistance by a mandatory, until such time as they are able to stand alone.”11

Tentu saja, "nasihat administratif" itu harus diterima oleh negara-negara nasionalis yang baru terbentuk, yang menurut Inggris dan Prancis tidak lain adalah invasi. Inggris menguasai Irak, Palestina, dan Transyordania, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Yang tersisa dari "negara Arab merdeka" milik Syarif Husain, yang dikenal sebagai Kerajaan Hijaz, akhirnya digabungkan ke dalam wilayah Arab Saudi yang sekarang pada tahun 1925.

Naturally, the ‘administrative advice’ had to be taken by the newly formed nationalistic states, which according to Britain and France meant nothing short of invasion. Britain took over Iraq, Palestine and Transjordan, while France took Syria and Lebanon. All that was left of Sharif Hussain’s ‘independent Arab state’, known as the Kingdom of Hijaz, was absorbed into what is now Saudi Arabia in 1925.

Dapat dilihat, oleh karena itu, bahwa meskipun banyak negara nasionalis didirikan di dunia Muslim, umat Islam tetap tertinggal dibanding dunia lainnya. Meskipun negara-negara Muslim tidak lagi menjadi koloni Barat, stagnasi yang telah kita alami begitu parah sehingga secara harfiah kita menjadi budak ekonomi bagi Barat, yang jauh lebih buruk. Sejak itu telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkan kembali umat Islam, namun tidak satu pun dari upaya tersebut yang berhasil.

It can be seen, therefore, that despite the creation of many nationalistic states in the Muslim world, Muslims still lag behind rest of world. Although Muslim countries are no loner colonies of the West, the stagnation that we have suffered is so severe that we have literally become economic slaves to the West, which is far worse. Attempts have been made since then to revive the Muslims but none of them have succeeded.

Nasionalisme telah meninggalkan jejak kegagalan di dunia Muslim. Beberapa contoh upaya yang gagal untuk membangkitkan kaum Muslimin berdasarkan nasionalisme disajikan di bawah ini.

Nationalism has left a trail of failure in the Muslim world. Some examples of failed attempts to revive the Muslims based on nationalism are presented below.

Mesir Gamal Abdul Nasser dari Mesir adalah contoh klasik dari kegagalan semacam itu. Nasser berkuasa pada tahun 1954 dan mulai menyebarkan visinya untuk Mesir. Dalam bukunya *The Philosophy of Revolution*, ia menguraikan tiga peran utama Mesir: sebagai pemimpin dunia Arab, dunia Muslim, dan bangsa-bangsa Afrika kulit hitam yang sedang berjuang meraih kemerdekaan.

Egypt Gamal Abdul Nasser of Egypt is a classical example of such failure. Nasser came to power in 1954 and began to propagate his vision for Egypt. In his book The Philosophy of Revolution he outlines the three main roles of Egypt as the leader of the Arab world, the Muslim world and of the black African nations struggling for independence.

Harapan Nasser untuk menyatukan bangsa Arab terutama bertumpu pada nasionalisme Arab. Ia membayangkan bangsa Arab akan bersatu semata-mata karena mereka memiliki bahasa, pakaian, dan sejarah yang sama. Namun, Nasser memang berhasil membangkitkan nasionalisme Arab hingga tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Nasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956 dan penggabungan Mesir dengan Suriah pada tahun 1958 untuk membentuk Republik Arab Bersatu, yang menyatukan dua negara paling strategis di Timur Tengah, semakin memperkuat seruannya tentang 'Arabisme'.

Nasser’s hope of uniting the Arabs primarily hinged around Arab nationalism. He imagined that the Arabs would unite simply because they had a common language, dress and history. However, Nasser did manage to arouse Arab nationalism to the extent never seen before. The nationalisation of the Suez Canal in 1956 and the merger between Egypt and Syria in 1958 to create the United Arab Republic, bringing together two of the most strategic countries in the Middle East, further boosted his call of ‘Arabism’.

Namun, seruan untuk "Arabisme" juga disertai dengan kebijakan ekonomi sosialis yang sembrono dan melumpuhkan negeri tersebut. Selain itu, sebagaimana kemudian dipahami oleh umat, Nasser tak lebih dari sekadar bidak dalam pertarungan antara Inggris dan Amerika di Timur Tengah.

The call for ‘Arabism’, however, was also accompanied by reckless socialist economic policies that crippled the country. Also, as the Ummah learnt later, Nasser was nothing more than a pawn in the struggle between Britain and America in the Middle East.

Meskipun Nasser tampak didukung secara terbuka oleh mantan Uni Soviet, pada kenyataannya ia adalah agen Amerika12.

Although Nasser was seen to be publicly backed by the former Soviet Union, in reality he was an agent of America12.

Pecahnya Republik Persatuan Arab pada tahun 1961, dan kemenangan Israel pada tahun 1967

The breakup of the United Arab Republic in 1961, and the triumph of Israel in the 1967

perang, ketika merebut Sinai dari Mesir, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Tepi Barat dari Yordania, mengakhiri "Arabisme" Nasser. Eksperimen nasionalistis besar ini telah gagal, dan hingga hari ini dunia Arab masih terbagi menjadi banyak negara.

war, when it captured Sinai from Egypt, the Golan Heights from Syria and the West Bank from Jordan, put an end to Nasser’s ‘Arabism’. This great nationalistic experiment had failed and to this day the Arab world is still divided into many states.

Turki, sebagai pusat Khilafah ‘Utsmaniyah, termasuk negara yang sangat terdampak oleh nasionalisme. Visi Mustafa Kamal untuk membentuk bangsa berdasarkan nasionalisme memang terwujud, tetapi tidak berkembang secara berarti. Baik kebijakan nasionalis Partai Rakyat Republik milik Kamal di masa lalu, maupun kebijakan Partai Tanah Air yang sekuler atau Partai Demokratis Sosialis Populis saat ini, tidak akan pernah mengembalikan Turki kepada kejayaannya yang dahulu. Sebaliknya, Turki perlahan-lahan tergelincir menuju perpecahan sipil seiring tumbuhnya nasionalisme Kurdi.

Turkey Turkey, being the seat of the ‘Uthmani Khilafah, is one of the countries that was deeply affected by nationalism. The vision of Mustapha Kamal to forge a nation based on nationalism did materialise but it failed to progress in any substantial way. Neither the nationalistic policies of Kamal’s Republican People’s Party in the past, nor those of the secular Motherland Party or the Socialist Democratic Populist Party now, are ever going to return Turkey to its former glory. Instead, Turkey is gradually slipping towards civil strife as Kurdish nationalism takes root.

Upaya kebangkitan Kamal yang didasarkan pada nasionalisme Turki telah membuat Turki terpinggirkan.

Kamal’s attempted revival based on Turkish nationalism has left Turkey in the cold.

Wilayah yang pernah dimuliakan sebagai ibu kota negara terkemuka di dunia, Negara Islam, kini telah menjadi "negara yang sakit", terbiar tanpa arah; ia tidak diterima oleh orang-orang Eropa maupun oleh Timur Tengah. Nasionalisme tidak membawa apa pun bagi Turki selain kehinaan, namun meskipun demikian, pemerintah Turki tetap bersikeras dengan nasionalisme Turki.

The area which was once honoured as the capital of the leading state of the world, the Islamic State, has now become the diseased state, left for nowhere; it is not accepted by the Europeans nor by the Middle East. Nationalism has brought nothing but humiliation for Turkey, yet despite this, the Turkish government still persists with Turkish nationalism.

Arab Saudi dan Negara-negara Teluk Arab Saudi dan berbagai negara di Teluk mencerminkan kasus klasik nasionalisme yang dipupuk oleh Barat, khususnya Inggris. Suku-suku yang kuat di wilayah tersebut digerakkan untuk melawan Khilafah 'Utsmani melalui kesepakatan keuangan dan janji-janji berdirinya negara-negara merdeka.

Saudi Arabia and the Gulf States Saudi Arabia and the various states in the Gulf reflect a classical case of nationalism that was nurtured by the West, especially Britain. The powerful tribes were mobilised from these areas against the ‘Uthmani Khilafah through financial deals and promises of independent states.

Inggris pertama kali memanfaatkan Sharif Hussain beserta putra-putranya, Faisal dan ‘Abdullah, untuk memberontak terhadap Khilafah. Pemberontakan ini dihasut dengan bantuan agen Inggris yang terkenal, T. E. Lawrence13, yang berupaya mengganggu pasukan Negara Islam serta memutus komunikasi mereka di sayap kanan pasukan Jenderal Allenby yang bergerak maju dari Mesir selama tahun 1917. Namun, ketika Sharif kemudian kehilangan dukungan Inggris, mereka menggantinya dengan ‘Abd al-‘Aziz bin Saud, yang juga dibiayai Inggris dalam perjuangannya untuk merebut kekuasaan.

The British first used Sharif Hussain and his sons Faisal and ‘Adbullah to revolt against the Khilafah. These revolts were instigated through the assistance of the famous British agent T. E. Lawrence13, who was trying to harass the Islamic State’s forces and disrupt their communications on the right flank of General Allenby’s army advancing from Egypt during 1917. However, when Sharif later fell out of favour with the British, they replaced him with ‘Abd al-Aziz ibn Saud, who was also being financed by the British in his struggle to gain control.

Pada akhir tahun 1927, keluarga Saud berhasil menguasai sebagian besar Semenanjung Arab, dan pada tahun yang sama, sebuah perjanjian ditandatangani dengan Inggris yang memberikan kewenangan penuh kepada keluarga tersebut sebagai imbalan atas pengakuan Saud terhadap kedaulatan Inggris atas Emirat-emirat Teluk, yaitu Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab, dan Oman. Pada tahun 1932, Semenanjung Arab dinamakan Kerajaan Arab Saudi.

By the end of 1927, the Saud family had managed to secure control of most of the Arabian peninsular, and in the same year, a treaty was signed with the British who gave the family complete authority in return for the Saud’s recognition of British suzerainty over the Gulf Sheikhdoms of Qatar, Bahrain, United Arab Emirates and Oman. In 1932, Arabian peninsular was named Kingdom of Saudi Arabia.

Sejak saat itu keluarga Saud mempertahankan kendali yang sangat ketat atas wilayah tersebut, dengan menegakkan otoritasnya di atas struktur kesukuan. Seluruh pemerintahan dijalankan oleh anggota keluarga Saud, yang jumlahnya saat ini lebih dari lima ribu orang.

Since then the Saud family has kept a very tight control of the area, establishing the authority on a tribalistic structure. The entire government is run by the members of the Saud family, which is currently in excess of five thousand.

Adapun Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Oman, Inggris telah menempatkan agen-agennya sebagai penguasa bahkan sebelum runtuhnya Negara Islam pada tahun 1924. Keluarga Al-Said menandatangani perjanjian dengan Inggris pada tahun 1891, Al-Sabah dari Kuwait menandatangani pada tahun 1899, keluarga Al-Thani menyusul pada tahun 1915, dan berbagai penguasa lokal Uni Emirat Arab juga mengikuti pola yang sama.

As for Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates and Oman, Britain had installed its agents as rulers even before the demise of the Islamic State in 1924. Al-Said family signed treaties with Britain in 1891, al-Sabah of Kuwait signed in 1899, al-Thani family followed suit in 1915 and various local rulers of United Arab Emirates also followed the same pattern.

Pemasangan keluarga-keluarga ini sebagai penguasa oleh Inggris mengembalikan Semenanjung Arab ke masa pra-Islam, ketika berbagai suku memerintah wilayah tersebut. Bentuk struktur pemerintahan seperti ini belum membangkitkan kaum Muslimin di kawasan ini. Bahkan, pembagian wilayah berdasarkan garis nasionalistik telah memusnahkan setiap harapan akan kemajuan, karena para penguasa semuanya terlalu sibuk berusaha mengamankan kedudukan mereka. Meskipun Semenanjung Arab memiliki pendapatan dari minyak yang jauh melampaui bahkan negara-negara Barat, hal itu tidak menghasilkan kemajuan dalam bentuk apa pun. Selain minyak, tidak ada industri, ataupun rencana untuk mendirikannya. Uang yang dihasilkan minyak sejak tahun 1940-an telah dialirkan ke rekening-rekening bank Swiss dan rumah-rumah investasi negara-negara Barat. Nasionalisme tidak mengangkat negara-negara ini, sebaliknya, ia telah menundukkan mereka ke dalam kendali orang-orang kafir lebih dari sebelumnya.

The installation of these families as rulers by the British returned the Arabian peninsular to the pre-Islamic days when various tribes were ruling the region. This form of governmental structure has not revived the Muslims of this region. Indeed, dividing the area on nationalistic lines has obliterated any hope of progress because the rulers are all too busy trying to secure their positions. Despite the fact that the Arabian peninsular has income from oil that far exceeds even the Western countries has not resulted in any form of progress. Except the oil, there is no industry or any plans to establish one. The money that oil has brought since the 1940’s has been siphoned off to the Swiss banks accounts and Investment Houses of the Western nations. Nationalism has not elevated these states, rather, it has subjected them to the control of the Kuffar more than ever before.

Iran Bangkitnya nasionalisme Iran dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, ketika gerakan misionaris menyusup ke dalam Negara Islam. Sejak itu Iran juga mengalami bagiannya sendiri dari intervensi asing, pendudukan, dan kolaborasi. Namun, periode kunci yang perlu disoroti adalah masa sejak meletusnya apa yang disebut ‘Revolusi Islam’ pada tahun 1979, yang mengubah seluruh bentuk masyarakat.

Iran The rise of Iranian nationalism can be traced back to the 19th Century during the infiltration of the missionary movement in the Islamic State. Since then Iran also had its share of foreign intervention, occupations and collaborations. However, the key period that need to be highlighted is the period since the eruption of the so-called ‘Islamic Revolution’ in 1979, which transformed the entire shape of the society.

Revolusi Islam" menggulingkan monarki Shah di Iran dan menggantinya dengan apa yang diklaim sebagai sistem Islam. Namun, pengamatan yang cermat terhadap Iran menunjukkan bahwa negara itu masih sangat jauh dari sistem yang diserukan oleh Islam. Meskipun jilbab dan khimar lazim, begitu pula janggut dan suara adzan, hukum-hukum yang diterapkan tetap mencerminkan hal-hal yang bukan Islam. Selain itu, konstitusi Iran menetapkan bahwa kepala negara hanya boleh berasal dari warga Iran. Hal ini jelas bertentangan dengan Islam, karena suku, ras, atau warna kulit bukanlah syarat untuk jabatan kepala negara. Maka, revolusi di Iran tidak mencabut nasionalisme, bahkan justru semakin memperkuatnya.

The ‘Islamic Revolution’ eradicated the Iranian monarchy of the Shah and replace it with what is claimed to an Islamic system. Close examination of Iran shows that it is still very far from the system that Islam calls for. Although jilbab and khimar are common, as well as the beards and the sound of adhan, the laws that are applied still reflect non-Islam. Also, the constitution of Iran stipulates that the head of the state can only be an Iranian. This clearly contradicts Islam because tribe, race or colour are not conditions for the post of the head of the state. So the revolution in Iran has not uprooted nationalism, instead, it has further strengthen it.

Pakistan Pakistan didirikan pada tahun 1947 sebagai negara bagi kaum Muslim di anak benua India.

Pakistan Pakistan was created in 1947 be to an entity for the Muslims in the Indian subcontinent.

Meskipun visi yang disampaikan kepada masyarakat luas adalah bahwa Pakistan akan menjadi Negara Islam, kenyataannya Pakistan dibentuk sebagai negara nasionalis yang sekuler. Pada 11 Agustus 1947, majelis konstituante Pakistan untuk pertama kalinya bersidang di Karachi, dan Mohammed Ali Jinnah, yang terpilih untuk memimpin sidang tersebut, berkata, "Saya rasa kita harus tetap memegang teguh cita-cita kita, dan Anda akan mendapati bahwa seiring berjalannya waktu, orang Hindu akan berhenti menjadi Hindu dan orang Muslim akan berhenti menjadi Muslim, bukan dalam arti agama, karena itu adalah keyakinan pribadi setiap individu, melainkan dalam arti politik sebagai warga negara..."14

Although the vision given to the masses was that Pakistan would be an Islamic State, in reality, Pakistan was carved-up as a secular nationalistic state. On August 11, 1947, Pakistan’s constituent assembly met in Karachi for the first time and Mohammed Ali Jinnah, who was elected to preside over the meeting, said, “I think we should keep in front of us our ideals and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State...”14

Ketika seorang Muslim berhenti menjadi Muslim dalam arti politik, artinya Islam tidak akan memainkan peran apa pun dalam menjalankan negara, tetapi ia tetap menjalankan ritual-ritual ibadahnya; ia menjadi orang yang sekuler, karena sekularisme berarti memisahkan agama dari negara. Maka visi Jinnah tentang Pakistan adalah visi sebuah negara sekuler. Selain itu, kaum Muslim didorong untuk bersatu di belakang slogan nasionalistik, ‘Pakistan Zindabad’ (Hidup Pakistan), yang masih terdengar hingga hari ini di Pakistan maupun di luar negeri.

When a Muslim ceases to be a Muslims in the political sense, it means that Islam will not play any part in running the state, but he keeps his rituals of worships, he becomes a secular person since secularism is to divorce the deen from the state. So Jinnah’s vision of Pakistan was that of a secular nation. Furthermore, the Muslims were encouraged to rally behind a nationalistic slogan, ‘Pakistan Zindabad’ (Long live Pakistan), which is heard even to this day in Pakistan and outside.

Pembentukan Pakistan dimaksudkan untuk menyatukan dan membangkitkan kembali kaum Muslimin. Namun, eksperimen ini sudah bermasalah sejak awal karena muncul perbedaan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Meskipun lebih dari separuh kaum Muslimin di Pakistan yang bersatu berbicara dalam bahasa Bengali, para elit penguasa di Pakistan Barat menjadikan bahasa Urdu sebagai bahasa negara, padahal bahasa Urdu adalah bahasa yang digunakan di Pakistan Barat. Ditambah lagi, orang-orang Bengali dipandang sebagai ras yang lebih rendah, sehingga tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Pakistan Barat. Sebagian besar pembangunan industri juga dilakukan di sayap Barat, dan rakyat Bengali pun merasa sangat terasing. Faktor-faktor ini, serta kampanye India untuk menghancurkan persatuan kaum Muslimin, menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Pada puncaknya, perebutan kekuasaan ini berubah menjadi pertarungan dua ras, yaitu 'Pakistani' dan 'Bengali'.

The creation of Pakistan was meant to unify and revive the Muslims. However, this experiment was flawed right from the start as differences emerged between East and West Pakistan. Despite the fact that more than half of the Muslims in united Pakistan spoke Bengali, the ruling elites in West Pakistan adopted Urdu as the state language, Urdu being the language spoken in West Pakistan. Added to this was the fact that Bengali people were seen as an inferior race, and responsibility of governance was thus exclusively in the hands of West Pakistan. Most of the industrial development was also carried out in the Western wing and the Bengali people became very alienated. These factors, and the campaign by India to destroy the unity of the Muslims, led to a power struggle between East and West Pakistan. At its zenith, this power struggle became the struggle of two races, namely, the ‘Pakistanis’ and the ‘Bengalis’.

Nasionalisme mencapai puncaknya pada tahun 1971 ketika Zulfiqar Ali Bhutto menolak menyerahkan kekuasaan setelah Mujibur Rahman, dari Pakistan Timur, memenangkan Pemilihan Umum dengan mayoritas tipis. Mujibur Rahman kemudian mendirikan negara Bengali bernama Bangladesh, sehingga menuntaskan kehancuran Pakistan yang bersatu.

Nationalism reached climax in 1971 when Zulfiqar Ali Bhutto refused to relinquish power after Mujibur Rahman, from East Pakistan, won the General Elections with a slim majority. Mujibur Rahman went on to create a Bengali state called Bangladesh, thus completing the destruction of united Pakistan.

Memecah-belah Pakistan yang bersatu atas dasar nasionalisme tidak menyelesaikan masalah apa pun bagi kaum Muslimin. Perpecahan telah melemahkan kaum Muslimin secara militer dan ekonomi, terutama Bangladesh yang hingga hari ini terus menderita kemiskinan parah yang meluas dan korupsi.

Carving-up united Pakistan on nationalistic lines did not solve any problems for the Muslims. Disunity has made the Muslims weak militarily and economically, especially Bangladesh which continues to suffer from wide-spread crippling poverty and corruption even to this day.

Singkatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa nasionalisme tidak pernah membawa manfaat bagi kaum Muslimin. Ia tidak memberikan persatuan, kemajuan, maupun keharmonisan, melainkan menciptakan perpecahan, ketidakstabilan, dan ketergantungan kepada bangsa-bangsa asing serta organisasi-organisasi seperti PBB dan IMF.

In summary, we can conclude that nationalism has never worked for the Muslims. It did not provide unity, progress nor harmony but created disunity, instability and dependence on foreign nations and organisations like the UN and the IMF.