12 Kebijakan Luar Negeri - Piagam Ummah | Quran Course

12 Kebijakan Luar Negeri - Piagam Ummah | Quran Course

Dengan demikian, negara Islam tidak mencakup negara Islam itu sendiri. Negara Utsmani melemah dan mulai kehilangan pengaruhnya atas negara-negara lain. Hal ini memperlemah hukum internasional sehingga mencakup mereka. Pada awalnya negara-negara Barat menginginkannya, tetapi kemudian negara Utsmani menyadari bahwa Syari'ah juga akan berlaku bagi mereka. Setelah bangsa-bangsa Barat menyetujui hal ini, mereka mulai menaati hukum-hukum internasional yang terkait dengannya. Sejak tanggal itu, hubungan antarnegara menjadi hukum internasional, dan inilah jalan yang harus ditempuh. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Hubungan antarnegara ditentukan oleh Syari'ah, bukan oleh hukum internasional. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan persoalan ini secara tuntas. Kemudian kita perlu melihat negara dan memahaminya secara utuh. Lalu kita menerapkan nash-nash syar'i pada realitas tersebut dan memberikan hukum yang ditunjukkan oleh nash Syari'ah. Maka dari itu, kita merujuk kepada Syari'ah dalam hal hubungan internasional antara kita dan negara-negara lain, bukan kepada hukum internasional.

Thus, the Islamic state did not include the Islamic state. The Uthmani state weakened and began to lose its influence over the states. This weakened international law to include them. Initially the western states wanted it, but then the Uthmani state realized that the Sharee’ah would apply to them as well. After the western nations agreed to this, they began to adhere to international laws related to it. Ever since that date, dealings between states became international laws and this was the path to take. However, this contradicts the principles of the Sharee’ah. The relationship between states is determined by the Sharee’ah and not by international laws. Thus, we need to clarify this matter completely. Then we need to see the state and understand it completely. Then we apply the text on the reality and give the ruling indicated by the Sharee’ah text. Therefore, we refer to the Sharee’ah in regards to the international relations between us and other states, not international law.

Kehadiran yuridis individu hanya berkaitan dengan hubungannya dengan individu lain, bukan dengan tindakannya untuk dirinya sendiri semata. Demikian pula, kehadiran yuridis Negara hanya berkaitan dengan hubungannya dengan negara-negara lain, bukan dengan tindakan domestiknya semata. Hal ini karena Negara adalah identitas konvensional, yang dipertimbangkan sesuai dengan kedudukan karakter ini, dan citra karakter tersebut dalam pandangan negara-negara lain. Negara yang mengemban dakwah memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hal hubungannya dengan negara-negara lain. Dengan demikian, kehadiran yuridis dan perlindungannya bergantung, seperti halnya negara lain, pada karakternya. Lebih dari itu, penyampaian pesan yang diembannya bergantung pada luas tidaknya hubungan-hubungan tersebut. Oleh karena itu, pengaruh karakternya dan citra Negara sangat berkaitan dengan bagaimana Negara itu menampilkan dirinya kepada anggota-anggota lain dalam politik luar negeri. Negara-negara akan merusak reputasi negara lain yang mereka tentang dengan menciptakan opini publik negatif terhadapnya. Negara-negara Barat telah melakukan hal ini terhadap Negara Islam. Opini publik internasional memiliki pengaruh besar terhadap kedudukan Negara, baik pada citranya maupun pada karakternya. Rasulullah ﷺ dahulu memperhatikan hal itu. Beliau ﷺ bersabda:

81 The juristic presence of the individual is only related to his relationship with other individuals, not to his actions for himself only. Likewise, the juristic presence of the State is only related to its relationships with other States, not to its domestic actions only. This is because the State is a conventional identity, which is considered according to the standing of this character, and the image of the character in the view of other states. The State that carries a call (da'wah) has more influence in terms of its relationships with other states. Thus, its juristic presence and protection, depend like any other state on its character. Moreover, its conveyance of the message that it carries depends on the extent of these relationships. Therefore, the influence of its character and the image of the State have a great deal to do with how it projects itself to other members of the foreign policy. States will distort the reputation of other States that they oppose by creating a negative public opinion against them. The Western States did this in regards to the Islamic State. The international public opinion has a great effect on the standing of the State, both on its image and its character. The Messenger (PBUH) used to take care of that. He ﷺ said: