Di antara banyaknya definisi yang ada, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat tujuan dan gagasan yang mengarahkan sasaran, harapan, dan tindakan seseorang; ideologi dapat dipahami sebagai visi yang menyeluruh, sebagai cara memandang segala sesuatu. Kata ideologi sendiri tidak mengandung makna atau konotasi positif maupun negatif. Menurut Destutt de Tracy, kata ideologi tersusun dari dua bagian, idea dan logy. Dengan kata lain, ideologi menggambarkan logika yang menurunkan seperangkat sasaran, tujuan, aturan, dan sistem dari sebuah gagasan dasar yang menyeluruh. Dari sudut pandang ini, ideologi hanyalah ideologi; ia tidak positif maupun negatif, tidak baik maupun buruk, tidak diterima maupun ditolak. Ideologi menyediakan cara yang sistematis untuk menggambarkan gagasan, konsep, sistem, peraturan, dan metode. Dalam hal ini, ideologi sosialisme tidak dapat dikritik semata-mata karena ia merupakan sebuah ideologi. Sosialisme dapat dikritik berdasarkan gagasan dan keyakinan yang dibawanya; isi ideologilah yang dapat menjadi bahan telaah dan kritik. Demikian pula, kapitalisme tidak dapat ditolak atau diterima hanya karena ia berdiri sebagai sebuah ideologi. Prinsip-prinsip kapitalisme dan dampak penerapannyalah yang seharusnya menjadi bahan kritik dan telaah. Hal yang sama berlaku bagi Islam. Kita tidak dapat menerima atau menolak gagasan Islam atas dasar bahwa ia merumuskan sebuah ideologi.

Among the many existing definitions, an ideology can be defined as a set of aims and ideas that directs one’s goals, expectations, and actions; an ideology can be thought of as a comprehensive vision, as a way of looking at things. The word ideology itself does not carry any positive or negative semantics or connotation. According to Destutt de Tracy, the word ideology is assembled from two parts, idea and logy. In other words, ideology describes the logic which derives the set of goals, aims, rules, and systems from a basic and comprehensive idea. From this perspective, an ideology is just an ideology; it is neither positive nor negative, neither good nor bad, neither acceptable nor rejected. It provides a systematic way of describing ideas, concepts, systems, regulations, and methods. In this regard, the ideology of socialism cannot be criticized simply because it comprises an ideology. Socialism can be criticized based on the ideas and beliefs it carries; it is the content of the ideology that could be subject for scrutiny and criticism. By the same token, capitalism cannot be rejected or accepted simply because it stands as an ideology. It is the principles of capitalism and the impact of its application that should be subject for criticism and scrutiny. The same applies to Islam. We cannot accept or reject the notion of Islam on the basis that it formulates an ideology.

David F. Forte, profesor hukum di Cleveland State University, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Heritage Foundation, mengambil sikap ekstrem ketika ia menyamakan ideologi dengan terorisme dan pembunuhan, dan bersikeras bahwa Islam hanya boleh dipandang sebagai agama yang mampu memberikan sedekah. Dalam kata-katanya sendiri, “Kebijakan kita seharusnya adalah bahwa semua bangsa, dari semua agama, yang menjalankan agama mereka dengan ketaatan, kedermawanan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap orang lain akan dihormati dan dilindungi, tetapi siapa pun—atas nama agama, sosialisme, atau sejarah—yang berupaya merebut suatu negara dan mengubah keyakinan itu menjadi ideologi, ideologi yang meneror dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, adalah musuh kita dan musuh semua agama.” Memang harus jelas bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh ditoleransi dalam keadaan apa pun, tetapi juga harus jelas bahwa terorisme tidak sama dengan “ideologi.”

David F. Forte, professor of law at Cleveland State University, in an article published by the Heritage Foundation, takes the extreme point when he equates ideology to terrorism and killing and insists that Islam should be viewed only as a religion capable of providing charity. In his own words, “Our policy ought to be that all peoples, of all religions, who fulfill their religion with devotion, charity, equality and concern for others will be celebrated and protected, but that any person—whether in the name of religion or socialism or history—who seeks to take over a state and turn that belief into an ideology, an ideology which terrorizes and kills innocent people, is our enemy and the enemy of all religion.” Where it should be clear that terrorism cannot and should not be tolerated under any circumstances, it should also be clear that terrorism is not equivalent to “ideology.”.

Yang dipertaruhkan di sini bukanlah nama-nama atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan Islam. Yang lebih penting daripada istilah atau nama adalah gagasan dan konsep yang mendasari definisi dan istilah tersebut. Istilah ideologi tentu lebih netral dibandingkan istilah Islamisme, fundamentalisme, ekstremisme, fonetik-isme, atau sejenisnya. Untuk menghindari kebingungan, saya akan berusaha menggunakan kata biasa Islam sebagai pengganti istilah ideologi Islam jika memang diperlukan.

What is at stake here is not the names or terminology used to describe Islam. What is more important than terms or names are the ideas and concepts underlying the definitions and terms. The term ideology is certainly more neutral than the term Islamism, fundamentalism, Extremism, phonetic-ism, or the like. To avoid any confusion, I will try to use the plain word Islam in lieu of the term ideology of Islam where applicable.

Sekitar tahun 610 M, Nabi Muhammad ﷺ mulai menerima Al-Qur'an dalam bentuk wahyu dari Allah, Tuhan Sang Pencipta.8 Muhammad tinggal di Mekah. Mekah terkenal sebagai tempat Masjid Al-Haram yang dibangun di sekitar tempat yang disebut Ka'bah. Masjid Al-Haram diyakini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Agama yang didakwahkan Ibrahim di Mekah dan sekitarnya mengajarkan keesaan Tuhan dan nilai-nilai luhur yang kemudian dijalankan oleh agama-agama setelahnya, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Arab di Mekah dan sekitarnya berhasil memutarbalikkan agama Ibrahim dan memperkenalkan agama politeistik dengan banyak tuhan. Orang-orang Arab di Mekah dan Jazirah Arab terbiasa menyembah berhala batu sebagai representasi material dari tuhan-tuhan. Karena Ka'bah dianggap tempat suci oleh orang Arab di wilayah tersebut, suku-suku Mekah mengatur cara mereka menjadi tuan rumah dan penjaga bagi semua tuhan yang disembah orang Arab di Mekah maupun di tempat lain. Status ini memberikan kepada Quraisy, suku utama Mekah, kedudukan dan kehormatan khusus, serta gelar sebagai penjaga tempat suci (Al-Haram). Selain prestise, kehormatan, dan status, Quraisy juga memperoleh keuntungan finansial dan ekonomi dari posisi mereka sebagai penjaga Al-Haram. Al-Qur'an kemudian mengingatkan Quraisy akan status istimewa ini dalam sebuah surat yang bernama "Quraisy."9

Around the year 610 CE, Prophet Mohammad (PBUH) began to receive Quran in the form of revelation from Allah, god the Creator.8 Mohammad was living in Mecca. Mecca was famous for hosting the Sacred Mosque built around the place called the Ka’aba. The Sacred Mosque is believed to have been built by Prophet Ibraheem and his son Ismail. The religion propagated by Ibraheem in Mecca and its surrounding preached the oneness of god and the supreme values which were carried out by subsequent religions of Judaism, Christianity, and Islam. Over time, the Arabs in Mecca and its surrounding managed to distort the religion of Ibraheem and introduce polytheistic religion with multiple gods. The Arabs in Mecca and Arabia grew accustomed to worshiping stone idols as material representatives of Gods. Since the Ka’aba was considered a holy place by Arabs in the area, the tribes of Mecca worked out their way to become the hosts and custodians of all gods worshiped by Arabs in Mecca and elsewhere. This status has secured for Quraish, the main tribe of Mecca, a special status and prestige, and won them the title of the custodians of the holy place (Al-Haram). Besides the prestige, honor, and status, Quraish was in a position to gain financially and economically from their position as custodians of Al-Haram. The Quran later reminded Quraish of this special status in a Surah named “Quraish.”9

Sebelum deklarasi Islam oleh Nabi Muhammad ﷺ, agama di Mekah telah merosot menjadi tradisi dan kisah-kisah mitos serta gambaran-gambaran tentang Tuhan. Peran Tuhan sebagai sumber perundang-undangan dan perintah telah diberikan kepada para pemimpin Mekah yang berpengaruh dan kaya.10, 11 Akhirnya, nilai-nilai tertinggi agama Ibrahim menjadi hampa di Mekah dan masyarakat Arab. Ritual paling suci dari agama lama adalah thawaf mengelilingi Ka'bah dengan harapan memperoleh rahmat dan ampunan Tuhan. Orang-orang Arab, di bawah pengaruh Quraisy, mengubah praktik tersebut menjadi sesuatu yang aneh ketika mereka membolehkan thawaf dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang.12 Praktik ini secara resmi dan nyata dihapuskan setelah penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad ﷺ dua puluh tahun setelah turunnya wahyu Islam.

Sekitar tahun 623 M, tiga belas tahun setelah dimulainya Islam, Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya berhijrah dari Makkah ke kota Madinah (yang disebut Yathrib hingga hari hijrah). Tahun yang sama menandai awal kalender Islam. Kaum Muslimin memilih tahun ini untuk menandai kalender, bukan tahun ketika Islam secara fisik dimulai tiga belas tahun sebelumnya. Makna tahun ini adalah bahwa ia menandai perubahan Islam dari model teoritis menjadi model praktis.

Around the year 623 CE, thirteen years after the initiation of Islam, Prophet Mohammad and his companions migrated from Mecca to the city of Medina (called Yathrib until the day of migration). That same year marked the beginning of the Islamic calendar. Muslims chose this year to mark the calendar instead of the year Islam physically began thirteen years earlier. The significance of this year is that it marked the transfer of Islam from being a theoretical model into a practical one.

Nabi Muhammad ﷺ selain menjalankan peran sebagai utusan yang menerima wahyu dari Allah, juga menjalankan peran sebagai seorang negarawan yang menerapkan aturan-aturan kepada masyarakat. Kedudukan kepemimpinan beliau di Madinah disetujui secara bulat tanpa tantangan sedikit pun, bahkan tidak pula dari suku-suku Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah maupun dari kelompok yang belum sepenuhnya menerima Islam.

Prophet Mohammad added to his role as a messenger who receives god’s revelations, the role of a statesman who applies the rules upon people. His leadership position in Medina was unanimously approved without the least challenge, not even from Jewish tribes living in the vicinity of Medina or the group which did not thoroughly accept Islam.

Tepat setelah hijrah ke Madinah dan terbentuknya negara Islam pertama, wahyu Al-Qur'an mengambil arah yang baru. Penekanannya kini lebih tertuju pada hukum, peraturan, struktur, organisasi, dan hubungan antarmanusia. Orang-orang di Madinah, yang berada di bawah pemerintahan Islam, diminta untuk membawa persoalan, masalah, dan perselisihan mereka kepada Muhammad ﷺ untuk diputuskan dan dihakimi.

Right after the migration to Medina and the creation of the nucleus Islamic state, the revelation of the Quran took a new direction. The emphasis now is more focused on the rules, regulations, structure, organization, and relationships between people. The people in Medina, who were under the rule of Islam, were requested to bring their issues, problems, disputes to Mohammad for ruling and judgments.

Nabi Muhammad ﷺ tidak membuang waktu sebelum mulai menata hubungan dalam masyarakat baru. Beliau membentuk sistem pemasangan (mu'akhah), yang dengannya beliau memasangkan individu-individu yang berhijrah dari Mekah dengan rekan-rekan dari Madinah. Sistem pemasangan atau pasangan ini memungkinkan para muhajirin untuk beralih ke tempat dan lingkungan baru dengan lancar, setelah mereka meninggalkan seluruh harta dan milik mereka di Mekah. Berbagi harta merupakan hasil paling nyata dari program pemasangan tersebut. Nabi Muhammad ﷺ juga menyusun sebuah perjanjian yang mengatur hubungan antara suku-suku Yahudi dan kaum Muslimin di Madinah. Perjanjian tersebut menetapkan tanggung jawab bersama untuk keselamatan dan perlindungan Madinah beserta wilayah sekitarnya.

Sejak saat itu, negara Islam dikenal sebagai negara khilafah. Negara tersebut terus berfungsi dengan cara yang sama: aturan dan peraturan yang bersumber dari teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah.

The Islamic state came to be known since then as the state of the caliphate (khilafah). The state continued to function in the same manner: rules and regulations derived from the texts of the Quran and the Sunnah.

Dengan pengangkatan Abu Bakr sebagai khalifah pertama pengganti Nabi ﷺ, bentuk dan konteks struktur Islam mulai memperoleh karakter serta wujudnya yang khas. Struktur tersebut mencakup sebuah negara dengan khalifah sebagai kepala negara. Khalifah menduduki jabatan kepala negara melalui proses pemilihan yang dilanjutkan dengan proses bai'ah. Sebuah majelis yang mewakili rakyat bertugas menangani proses pengangkatan khalifah. Khalifah mengangkat para pembantu untuk membantunya menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Perselisihan di dalam negara ditangani oleh aparat peradilan. Wilayah-wilayah terpencil di dalam negara diatur oleh gubernur yang diangkat oleh khalifah. Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga negara ini menjadi lebih mapan dan lebih jelas batasannya. Negara khilafah secara kolektif bertanggung jawab atas penerapan sistem-sistem Islam. Melalui sejumlah besar aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dapat ditunjukkan bahwa struktur Islam mencakup sistem ekonomi, sosial, politik, dan peradilan. Yang menjadi perhatian khusus dalam publikasi ini adalah sistem ekonomi, yang akan dibahas lebih rinci pada bagian-bagian berikutnya.

With the appointment of Abu Bakr as the first successor of the Prophet, the shape and the context of the Islamic structure has taken its distinct character and shape. The structure included a state with the khalifah as the head of the state. The khalifah assumes the post of the head of state through a process of election followed by a process of bai’ah. A council representing the people is charged with the process of appointing the khalifah. The khalifah appoints assistants to help him carry the governing responsibilities. Disputes within the state are handled by judicial personnel. Remote areas within the state are governed by governors appointed by the khalifah. Over time, these organs of the state became more stable and better defined. The state of the khilafah collectively became responsible for the implementation of the systems of Islam. Through a large set of rules derived from the Quran and the Sunnah, it can be shown that the structure of Islam comprised economic, social, political, and judicial systems. Of particular interest to this publication is the economic system, which will be discussed in greater details in subsequent sections.

Struktur ideologis Islam diringkas dalam gambar 28. Landasan intelektualnya terdiri atas akidah dasar, yang di dalamnya terkandung keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, keyakinan kepada Muhammad ﷺ sebagai utusan terakhir Allah bagi seluruh manusia, dan keyakinan kepada Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang terakhir bagi umat manusia. Metode untuk menerapkan ideologi ini adalah negara Islam, yang bertanggung jawab atas penerapan berbagai sistem.