Adapun Pusat Istanbul, negara-negara Barat tidak hanya puas dengan merusak anak-anak kaum Muslimin di universitas dan sekolah serta melalui propaganda. Mereka juga memusatkan perhatian pada Negara itu sendiri dengan tujuan mengubah sistem pemerintahan dan hukum-hukum Syariat, dengan menghapusnya dan menggantinya dengan hukum-hukum Barat. Mereka menempuh beberapa cara untuk mencapai tujuan ini. Pada tahun 1839, Abdul-Majid I naik ke posisi Khalifah dan ia baru berusia 16 tahun, sementara Rashid Pasha menjabat sebagai duta besar Negara Utsmani di London. Ia segera kembali ke Istanbul dan diangkat sebagai menteri luar negeri. Begitu ia memangku jabatannya, ia langsung mulai mengampanyekan sistem pemerintahan konstitusional parlementer.

As for the Istanbul Centre, the Western countries were not only satisfied with corrupting the Muslims’ children at universities and schools and through propaganda. They also focused on the State itself with the aim of changing the ruling system and the Shari’ah rules, by removing them and replacing them with Western laws. They pursued several styles to achieve this. In 1839, Abdul-Majid 1st acceded to the position of Khaleefah and he was only 16 years old, while Rashid Pasha was ambassador for the Ottoman State in London. He rushed back to Istanbul and was appointed foreign minister. He had no sooner taken up his post than he started campaigning for the parliamentarian constitutional ruling system.

Ia juga menyatakan tekadnya untuk membawa Negara Utsmaniyah ke tingkat negara maju melalui sebuah konstitusi yang akan menjamin hak-hak warga negara, dan ia juga mengumumkan penghapusan kekurangan-kekurangan paling menonjol dalam Negara. Rashid Pasha dengan mudah berhasil memperoleh dukungan Sultan muda untuk rencananya, dan naskah konstitusi itu disusun dalam kerahasiaan penuh.

He also declared that he was determined to raise the Ottoman State to the level of a developed state through a constitution that would endorse the rights of the citizens, and he also declared the abolishment of the most prominent shortcomings within the State. Rashid Pasha managed easily to secure the backing of the young Sultan for his scheme, and the document of the constitution was prepared in total secrecy.

Pada tanggal 3 November 1839, seluruh tokoh terkemuka di Sublime Porte, perwakilan warga Istanbul, perwakilan negara-negara yang warganya berada di Eropa, serta anggota korps diplomatik diundang ke tribun yang terletak di sisi selatan gedung pemerintahan di sepanjang Laut Marmara untuk mendengarkan pembacaan Naskah Terhormat yang dikenal sebagai Kalkhanah. Dokumen konstitusional itu dibacakan kepada mereka. Di dalamnya terdapat sejumlah aturan Eropa dengan upaya memberikan sedikit pertimbangan terhadap Islam. Ini merupakan upaya pertama untuk memperkenalkan hukum konstitusional Barat ke dalam sistem negara. Namun, dokumen ini tetap hanya tinta di atas kertas dan tidak diterapkan.

On 3rd November 1839, all the leading personalities of the Sublime Porte, representatives of the residents of Istanbul, representatives of the State’s subjects in Europe and members of the diplomatic corps were invited to the stand situated on the southern side of the government house along the Marmara Sea to listen to a recitation of the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”. The constitutional document was read to them. It contained a host of European rules with an attempt at giving some consideration to Islam. This was the first attempt at introducing the Western constitutional laws into the State’s system. However, this document remained mere ink on paper and was not implemented.

Namun pada tahun 1855, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, mendesak Negara Utsmani untuk melaksanakan reformasi konstitusional. Di bawah tekanan negara-negara tersebut, Sultan mengeluarkan sebuah rancangan reformasi pada tanggal 1 Februari. Rancangan ini dikenal sebagai Hemayun Script. Dalam rancangan ini, Sultan menegaskan kembali semua hak yang diberikan kepada rakyatnya dalam Script yang Terhormat yang dikenal sebagai Kalkhanah.

However in 1855 the European states, particularly Britain, pressed the Ottoman State to carry out constitutional reforms. Under pressure from these states, the Sultan issued on 1st February a bill of reforms. This bill became known as the “Hemayun Script” . The Sultan endorsed in this bill all the rights granted to the subjects in the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”.

Sejumlah hak khusus dirancang untuk kaum Kristen, seperti penyerahan urusan administrasi sipil kepada sebuah Panitia Pilihan yang terdiri dari kalangan sipil, ulama, dan lainnya yang dipilih langsung oleh rakyat; tidak memaksa seorang Muslim yang memeluk Kristen untuk kembali kepada Islam, melainkan membiarkannya menolak Islam dan memeluk agama Kristen. Dinas militer juga diwajibkan atas kaum Kristen sebagaimana diwajibkan atas kaum Muslim, padahal sebelumnya kewajiban itu hanya dibebankan kepada kaum Muslim, serta diizinkannya orang asing memiliki tanah di Negara Utsmaniyah.

A host of specific rights were designed for the Christians, such as referring the administration of civic matters to a Select Committee made up of civilians, clerics and others directly elected by the people, the non-coercing of the Muslim who embraces Christianity into returning to Islam, rather allowing him to reject Islam and embrace the Christian faith. The military service was to be made compulsory upon the Christians as it is compulsory upon the Muslims, whereas before, it had been exclusively compulsory upon the Muslims, and also allowing foreigners the ownership of lands in the Ottoman State.

Rancangan undang-undang ini memicu reaksi negatif dari warga; kaum Muslimin menganggapnya bertentangan dengan Syariah, sementara kaum Kristen khawatir akan penerapannya. Meski demikian, negara-negara Eropa tetap mengupayakannya dengan dalih reformasi. Namun, karena negaranya adalah negara Islam, para Khulafa tidak dapat melaksanakan undang-undang konstitusional tersebut.

This bill prompted a negative reaction from the citizens, for the Muslims deemed it contradictory to Shari’ah, while the Christians were apprehensive about its implementation. Nevertheless, the European states pursued it under the pretext of reform. However, with the State being Islamic, the Khulafa’ could not embark upon implementing these constitutional laws.

Hal ini terus berlangsung hingga nama Midhat Pasha menjadi terkenal di kalangan pemerintahan. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat dan terpikat oleh budaya Barat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyusun sebuah konstitusi bagi negara yang sejalan dengan pemikiran Barat, agar menyenangkan negara-negara Barat dan agar Negara dapat melaju sejajar dengan negara-negara Barat.

This was the case until the name of Midhat Pasha became prominent within the government circles. He was saturated with Western thoughts and seduced by Western culture. Hence, he decided to establish a constitution for the country that agreed with the Western thoughts in order to please the Western states and to allow the State to proceed on the same level as the Western states.

Midhat Pasha saat itu menjabat sebagai menteri kehakiman dalam pemerintahan Muhammad Rushdie Pasha, pada masa kekhalifahan Abdul-Aziz. Ia berupaya membujuk Abdul-Aziz agar menyusun sebuah konstitusi dengan mengambil dari sistem demokrasi Barat. Maka ia menulis surat kepadanya dan mendesaknya untuk memperbaiki keadaan negara yang ada dengan menetapkan sebuah konstitusi bagi negara tersebut. Sebagian dari isi surat yang ia tulis itu, setelah ia memaparkan kerusakan-kerusakan di negara, adalah sebagai berikut:

Midhat Pasha was at the time minister of justice in Muhammad Rushdie Pasha’s government, during the Khilafah of Abdul-Aziz. He endeavoured to persuade Abdul-Aziz to draft a constitution from the Western democratic systems. So he wrote to him and urged him to redress the status quo of the State by establishing a constitution for it. Some of what he wrote in that letter, once he had given an account of the State’s corruption, was the following :

"...Yang Mulia tentu mengetahui bahwa obat yang efektif bagi penyakit ini adalah dengan mencabut akar penyebabnya, yang sudah kita kenal dengan sangat baik. Jika penyebabnya dihilangkan, maka penyakitnya pun akan hilang. Oleh karena itu, jika Yang Mulia mengeluarkan Hatt-ı Hümayun yang baru, yang di dalamnya mewajibkan kepatuhan terhadap hukum dan sistem, kesetaraan antara orang kaya dan miskin, serta antara orang tua dan muda di hadapan hukum; jika Yang Mulia mengembalikan lembaga-lembaga amal kepada pemilik yang sah dan membelanjakan uangnya untuk tujuan yang telah dijanjikan oleh para donatur; jika Yang Mulia menyerahkan kembali kewenangan negara kepada Bab-ı Ali (pemerintah), sehingga pemerintah dapat mengambil keputusannya sendiri lalu menyerahkannya kepada Yang Mulia; jika Yang Mulia tidak memonopoli hak finansial dan kepemilikan negara, dan jika Perbendaharaan tidak membelanjakan satu kuruş pun tanpa persetujuan Bab-ı Ali; jika tugas para pegawai negeri senior dan junior dirumuskan dengan jelas, dan para menteri dimintai pertanggungjawaban atas akibat dari tindakan mereka, serta jika hal ini diberlakukan pula terhadap kerabat dan staf pribadi Yang Mulia; jika semua ini diterapkan, maka hasil yang diinginkan akan tercapai dengan pertolongan Allah (SWT) dan negara akan menempuh jalan yang Yang Mulia kehendaki." "Sebelum surat ini diserahkan kepada Khalifah, Midhat Pasha mengajukannya kepada pemerintah dan mereka menyetujuinya. Mereka juga sepakat agar presiden menyerahkan surat itu kepada Sultan Abdul-Aziz. Ia pun menemui sang Sultan dan menyerahkan surat tersebut kepadanya. Setelah membaca surat itu, Abdul-Aziz menjadi murka dan memerintahkan agar Midhat Pasha segera diberhentikan dari pemerintahan dan disingkirkan dengan diangkat menjadi Wali di Salonika."

“...your excellency is well aware that the effective cure for this ailment will be to uproot its causes which we know too well. If the causes were removed, the ailment would be removed. Hence, if you were to issue a new “Hamayunian Script” in which you imposed the adherence to the laws and systems, the equality between rich and poor, and elderly and young in the eyes of the law; if you were to return the charitable institutions to their rightful owners and to spend the money on what the donors had pledged them for; if you were to hand the State’s authority back to the Sublime Porte (the government), so that it could adopt its resolutions and then submit them to your excellency; if you did not monopolise the State’s financial and proprietary rights and if the Treasury were not to spend a single piaster without the Sublime Porte’s consent; if the duties of the senior and junior civil servants were outlined and if the ministers were held liable for the consequences of their actions, and if this were to be implemented upon your relatives and private staff; if all of this were implemented, the desired result would be achieved with the help of Allah (swt) and the State would reach the path which your excellency desires.” Prior to submitting the letter to the Khaleefah, Midhat Pasha tabled it to the government and they approved of it. They also agreed that the president should submit the letter to Sultan Abdul-Aziz. He duly met him and handed him the letter. Upon reading the letter, Abdul-Aziz became furious and issued his instructions to immediately dismiss Midhat Pasha from government and alienate him by appointing him Wali over Salonika.

Karena konstitusi ini dianggap sebagai sistem demokrasi, maka ia tersusun atas hukum-hukum kufur yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, karena aturan-aturan itu sendiri bertentangan dengan Islam, seandainya diterapkan, penerapannya akan berarti dihapuskannya sistem Khilafah dan didirikannya sebuah negara yang serupa dengan negara Eropa mana pun, seperti Belgia misalnya, yang konstitusinya menjadi sumber konstitusi ini. Maka Sublime Porte tidak menerapkannya, dan Abdul-Hamid, serta para ulama dan tokoh Muslim terkemuka, menentangnya.

Since this constitution was considered a democratic system, it was composed of Kufr laws which contradicted Islam. Accordingly as the rules themselves contradicted Islam, had they been implemented, their implementation would have implied the abolishment of the Khilafah system and the establishment of a state similar to any other European state, such as Belgium for instance, whose constitution served as the source of this constitution. Thus the Sublime Porte did not implement it and Abdul- Hamid, as well as the scholars and prominent Muslim figures opposed it.

Dengan cara ini, Bab Ali mulai menghindari pelaksanaan konstitusi dan tunduk pada tuntutan kekuatan-kekuatan besar.

In this way the Sublime Porte started to avoid implementing the constitution and submitting to the demands of the major powers.

Abdul-Hamid merasakan tipu daya dan permusuhan Britania, dan tampaknya ia juga telah mengungkap upaya Britania dalam menghubungi para pejabat pemerintah. Akibatnya, ia memberhentikan Midhat Pasha dari jabatannya sebagai Sadrazam dan mengasingkannya karena melakukan pengkhianatan besar, sebab Midhat Pasha berhubungan dengan Britania dan berada di balik kebijakan yang bersandar pada negara-negara Barat. Kekuatan-kekuatan besar, terutama Britania, mengawasi dengan saksama Negara Utsmaniyah dan mengupayakan pelaksanaan konstitusi yang disusun oleh Midhat Pasha. Bahkan, Britania berupaya menyelenggarakan konferensi untuk menyelidiki persoalan Balkan, Negara Utsmaniyah, dan reformasi dalam negerinya.

Abdul-Hamid sensed Britain’s trickery and hostility and it seemed that he had also uncovered her attempts at contacting government officials. As a result of this he dismissed Midhat Pasha from his post as Grand Vizier and banished him for perpetrating the high treason, for Midhat Pasha was in contact with the British and he was behind the policy of relying on the Western states. The major powers, especially Britain were closely folowing the Ottoman State and they pursued the implementation of the constitution drafted by Midhat Pasha. Indeed, Britain endeavoured to hold a conference to investigate the issue of the Balkans, the Ottoman State and its domestic reforms.