Pada masa itu, Anwar, yang menguasai negara, berupaya menghimpun sisa-sisa pasukan yang telah meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran yang mereka hadapi, serta memerintahkan pasukan tersebut untuk segera kembali ke ibu kota guna menghadapi musuh. Namun orang-orang di sekitarnya berpendapat bahwa waktunya telah berlalu. Bahkan mereka yang dahulu mendukungnya menolak untuk mengikutinya dan menjalankan kebijakannya. Maka ia terpaksa menyerah dan menyerukan gencatan senjata. Pihak Sekutu pun menerimanya, dan ia menandatangani perjanjian gencatan senjata. Yang tersisa hanyalah perundingan mengenai syarat-syarat gencatan senjata. Negara Utsmaniyah menyerah, dan Sekutu menduduki wilayahnya.

During that time Anwar, who dominated the state, was attempting to rally the remaining troops which had emerged victorious from the many battles they had fought, and to give orders to these troops to return to the capital immediately to face the enemy. But people around him thought that the hour had already passed. Even those who had supported him in the past refused to go along with him and follow his policy. Hence, he was forced to surrender and call for a truce. Thus the Allies accepted and he signed the truce treaty. All that was left was for the negotiations over the terms of the truce. The Ottoman State capitulated and the Allies occupied her.

Namun, penyerahan diri dan pendudukan Negara oleh Sekutu ini tidak berarti penyerahan kepada Sekutu yang mengakibatkan Negara tersebut menjadi koloni mereka atau salah satu milik mereka. Pendudukan itu juga tidak bersifat permanen, karena ini adalah perang antara dua negara: salah satunya akan mengalahkan yang lain, sehingga pihak pemenang akan mendikte syarat-syarat perdamaian kepada pihak yang kalah, dan negara yang kalah tetap menjadi negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan dalam dan luar negeri. Ini di satu sisi, sementara di sisi lain, penyerahan tersebut bukanlah penyerahan oleh negara Turki, melainkan penyerahan oleh Khalifah kaum Muslimin, atau menurut istilah mereka sendiri, penyerahan oleh Kekaisaran Ottoman. Maka negara yang kalah adalah Khilafah, bukan negara Turki. Oleh karena itu, tindakan-tindakan internasional oleh Sekutu, dalam kapasitas mereka sebagai pemenang, dan oleh Negara Ottoman, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang kalah, merupakan tindakan yang memang berkaitan dengan Negara Ottoman, dengan kata lain berkaitan dengan setiap orang yang hidup di bawah panji Khilafah, atau yang telah membaiat dirinya kepadanya.

However, the surrender and this occupation of the State by the Allies did not mean a surrender to the Allies which entailed that the State had become a colony of theirs or one of their properties. Nor did it mean that their occupation was permanent, for this was a war between two states, one would vanquish the other, thus the victor would dictate the terms of peace upon the loser, and the defeated state would remain a state as an entity with domestic and foreign sovereignty. This is on the one hand, while on the other hand the surrender was not a surrender by the state of Turkey, but a surrender by the Khaleefah of the Muslims, or according to their own terms a surrender by the Ottoman Empire. Hence the defeated state was the Khilafah, and not the state of Turkey. Therefore, the international measures by the Allies, in their capacity as victors, and by the Ottoman State, in her capacity as the loser, were duly measures related to the Ottoman State, in other words related to everyone who lived under the banner of the Khilafah, or pledged their allegiance to her.

Namun, karena tujuan Inggris adalah memecah-belah Negara Utsmaniyah dalam kapasitasnya sebagai negara Islam dan menghapus Khilafah, mereka menempuh jalan yang mengarah ke sana, dan dalam berurusan dengan Negara Utsmaniyah yang kalah, mereka menempuh cara yang berbeda dari cara yang mereka terapkan terhadap Jerman yang kalah, meskipun kedua negara itu pernah berperang bersama. Bahkan, kemenangan Sekutu atas Negara Utsmaniyah serupa dengan kemenangan mereka atas Jerman; karena itu, kedua negara seharusnya diperlakukan secara setara. Akan tetapi, Inggris memperlakukan Jerman sebagai negara yang kalah menurut hukum internasional dan ketentuan yang berlaku ketika sebuah perang berakhir antara dua negara, dengan salah satunya keluar sebagai pemenang dan yang lain sebagai pecundang. Adapun Negara Utsmaniyah, ia diperlakukan secara berbeda.

However, since the British aim was to dismember the Ottoman State in her quality as an Islamic State and to abolish the Khilafah, they trod the path that led to this and they proceeded in their dealings with the vanquished Ottoman State in a manner different to that proceeded with the vanquished Germany, despite the fact that the two states had fought alongside each other. Indeed the Allied victory over the Ottoman State was similar to their victory over Germany; thus the two states should have been treated equally. However, the British treated Germany as a vanquished state according to international law and what it stipulated in the event of a war coming to an end between two states, with one emerging as the victor and the other the loser. As for the Ottoman State, she was treated differently.

Sejak perang berakhir, ia pun dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, sebagian besar wilayahnya diduduki oleh Inggris dan dibagi-bagi sesuai dengan rencana yang telah disusun selama perang. Mereka juga mulai menghindari sekutu-sekutu mereka demi meraup bagian terbesar dari wilayah Negara Utsmani yang kalah. Kemudian mereka memusatkan upaya mereka pada pusat Khilafah agar dapat menerapkan cara-cara yang paling tepat untuk memastikan penghapusannya.

For as soon as the war ended she was dismembered into pieces, most of which the British occupied and divided into parts according to the plan that had been devised during the war. They also started to avoid their Allies in order to gain the lion’s share in the lands of the vanquished Ottoman State. Then they concentrated their efforts on the Khilafah’s centre in order to adopt the most appropriate styles to ensure its abolition.

Adapun proses pemecahan, benih-benih kecenderungan nasionalis dan chauvinisme patriotik yang sebelumnya ditanamkan oleh Inggris pada saat itu telah membuahkan hasil. Maka inilah saat yang tepat bagi mereka untuk menjadikannya sebagai dasar bagi proses pemecahan tersebut, dan mereka pun secara efektif mulai melakukannya.

As for the process of dismemberment, the seeds of nationalist tendencies and patriotic chauvinism implanted earlier by the British had by then come to fruition. Thus it was the right time for them to use them as a basis for the process of dismemberment, and they effectively began to do so.

Demikianlah, mereka menyatukan wilayah-wilayah yang dihuni kaum Muslim berbahasa Turki menjadi satu kesatuan tunggal, lalu menggunakan kekuasaan langsung dan pengaruh yang sangat besar untuk membangkitkan kecenderungan nasionalisme Turki. Mereka berupaya membangkitkan gagasan tentang kemerdekaan Turki, yakni pemisahannya dari seluruh Negara Islam lainnya, atau menurut mereka, Kekhalifahan Utsmaniyah, sembari mendefinisikan kata "kemerdekaan" dengan makna terbebas dari pendudukan Sekutu. Padahal, kenyataan praktis yang sebenarnya mereka dorong masyarakat ke arah itu adalah kemerdekaan dari semua bagian Negara lainnya, yaitu pemisahan total. Mereka juga memecah belah wilayah-wilayah yang dihuni kaum Muslim berbahasa Arab menjadi beberapa bagian.

Accordingly, they turned the lands inhabited by Turkish speaking Muslims into one single entity and started to use their direct rule and overwhelming influence to flare up Turkish nationalist tendencies. They tried to evoke the idea of Turkey’s independence, meaning her separation from the rest of the Islamic State, or according to them the Ottoman Empire, while defining the word independence with the meaning of getting rid of the Allied occupation. This was despite the fact that the practical reality they were actually pushing people towards was the independence from all the other parts of the State, namely a complete separation. They also broke the lands inhabited by Arabic speaking Muslims into several pieces.

Meskipun Inggris telah menduduki sebagian besar wilayah tersebut, mereka tidak mempertahankannya sebagai satu kesatuan. Sebaliknya, mereka mengubah wilayah-wilayah itu menjadi beberapa entitas sesuai dengan peta yang mereka buat untuk wilayah tersebut selama perang.

Although the British had occupied most of them, they did not keep them as one entity. They rather turned those lands into several entities according to the maps they had drawn for them during the war.

Maka mereka benar-benar melaksanakan pemecahan negara yang ditaklukkan dan menjadikannya beberapa negara, sebelum mengadakan perjanjian damai dengannya, dan bahkan sebelum menyepakati dengannya syarat-syarat perdamaian. Pasalnya, begitu mereka menduduki wilayah-wilayah tersebut, mereka langsung membaginya menjadi beberapa negara dan mulai memerintahnya seolah-olah itu adalah beberapa negara yang baru saja mereka duduki. Hal ini melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional, karena pendudukan wilayah negara yang kalah oleh negara pemenang dalam perang tidaklah cukup untuk menentukan nasib negara yang diduduki atau wilayah-wilayah yang diduduki; yang menentukan hal itu justru adalah perjanjian damai, meskipun syarat-syarat perjanjian tersebut didikte dan dipaksakan. Contoh yang paling dekat dengan hal ini adalah fakta bahwa meskipun Berlin diduduki selama lebih dari empat puluh tahun, nasibnya tidak ditentukan oleh pendudukannya, melainkan oleh perjanjian damai dan persetujuan Sekutu atasnya.

Adapun konsentrasi upaya mereka pada pusat Khilafah untuk mengadopsi cara-cara yang akan mengarah pada penghapusannya, maka Inggris, selain melakukan manuver terhadap sekutu-sekutu mereka dan selain upaya mereka di negeri-negeri yang telah mereka duduki, telah memusatkan seluruh perhatian mereka terutama pada Turki, dan lebih khusus lagi pada pusat Khilafah.

As for the concentration of their efforts on the centre of the Khilafah in order to adopt the styles which would lead to its abolition, the British had, in addition to their manoeuvring against their Allies and in addition to their efforts in the lands they had occupied, focused all their attention on Turkey in particular, and more specifically on the centre of the Khilafah.

Oleh karena itu, segera setelah pengumuman gencatan senjata, kapal-kapal perang Inggris bergegas menguasai Selat Bosphorus, dan pasukan mereka menduduki ibu kota serta seluruh benteng Dardanella, begitu pula seluruh wilayah militer yang strategis di seluruh Turki. Sementara itu, pasukan Prancis menduduki Antep, sedangkan pasukan Italia menduduki Bira dan jalur-jalur kereta api. Komandan Inggris, Harrington, ditunjuk sebagai Komandan Umum Sekutu di Turki.

Therefore, soon after the declaration of the truce, British warships rushed to seize the Bosphorous and their troops occupied the capital and all the fortresses of the Dardanelles, as well as all the sensitive military areas throughout Turkey. Meanwhile, the French troops occupied Antep, while the Italian troops occupied Bira and the railway lines. The British commander, Harrington was appointed as the Allies General Commander in Turkey.

Oleh karena itu, pasukan Inggrislah yang secara efektif menduduki Turki dan mengambil alih hegemoni atasnya. Pendudukan Prancis dan Italia hanya bersifat nominal, sekadar untuk menegaskan kehadiran mereka. Dengan demikian, hubungan antara negara yang kalah dan Sekutu, yang berkaitan dengan urusan dalam negeri Turki, pada kenyataannya berarti hubungan dengan Inggris. Maka Inggris berhasil memainkan peran mereka di Turki seorang diri, sementara sekutu-sekutu mereka tidak memiliki peran dan tidak berpengaruh terhadap urusan dalam negeri Turki.

Therefore, it was the British troops who effectively occupied Turkey and assumed their hegemony over her. France and Italy’s occupation was merely nominal and merely to confirm their presence. Hence, contact between the vanquished state, pertaining to the domestic matters of Turkey, and the Allies meant in fact contact with the British. Thus the British managed to play their role in Turkey single-handedly and their Allies had no role and no effect on the Turkish domestic matters.

Mereka juga melancarkan berbagai manuver politik untuk menguasai Negara Khilafah, atau Kekaisaran Utsmani menurut sebutan mereka, sejak gencatan senjata dideklarasikan. Mereka memusatkan permainan politik mereka terutama pada Turki untuk menggulingkan pemerintahan dan menghancurkan Khilafah.