4 Membantah Akidah Peradaban Barat - Bantahan terhadap Pemikiran Kapitalis Barat | Quran Course

4 Membantah Akidah Peradaban Barat - Bantahan terhadap Pemikiran Kapitalis Barat | Quran Course

0% read · 3 min left

Bantahan terhadap Pemikiran Kapitalis Barat Bookmark

This chapter was translated automatically from English and may contain mistakes. Read the original

Show original

4 Membantah Akidah Peradaban Barat

4 Refuting the Creed of the Western Civilization

by Hizb Ut Tahrir3 min readViewed 50 times

Di Eropa, Gereja Katolik sebagaimana dibahas sebelumnya telah mendominasi kehidupan, masyarakat, negara, dan rakyat atas nama agama. Gereja memperluas dominasinya atas raja-raja dan penguasa, dengan berlandaskan gagasan otoritas ilahi. Gereja memberikan kewenangan untuk memerintah kepada mereka, sehingga memberi mereka legitimasi yang diperlukan. Dengan demikian, para penguasa dan raja tunduk kepada Gereja Katolik. Kadang-kadang mereka bersekutu dengan Gereja Katolik demi kepentingan mereka. Gereja Katolik juga memperluas dominasinya atas rakyat dengan mengklaim bahwa ia memiliki hak pengampunan, melalui absolusi dan sakramen. Siapa pun yang melanggar ajarannya akan dikenai inkuisisi yang kejam dan pengucilan sebagai hukuman. Gereja menguasai perekonomian dengan memiliki tanah dan kekayaan yang berasal dari persepuluhan dan lainnya. Namun, sejak awal abad keenam belas M, pengaruhnya mulai berangsur-angsur memudar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, yang paling penting di antaranya adalah Reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther. Reformasi membuka jalan bagi apa yang oleh orang Barat diklaim sebagai dominasi negara dan pemisahan agama. Dalam bukunya, The Advent of Democracy Volume 1 The Modem Revolution (Prancis: L'avenement de la democratie I La revolution moderne), Marcel Gauchet berkata, “Operasi Luther menyerang prinsip mediasi di intinya, dalam wujud Gereja, institusi poros yang mewujudkannya di dunia Kristen... Pertanyaan tentang apa yang dipertaruhkan oleh kesatuan antara Surga dan Bumi yang diusungnya, adalah langkah pertama era modern. (Prancis: L’operation de Luther frappe le principe de mediation au coeur, sous les traits de I’Eglise, I’institution pivot qui le materialisait dans le monde Chretien... La remise en question de I’unite du Ciel et de la Terre qu’elle engage est le premier pas de I’ere moderne.)”.

Sebagai akibat dari munculnya Protestanisme, Inggris meninggalkan doktrin Katolik dan mendirikan Gereja Anglikan untuk menegaskan supremasi kerajaan atasnya, memisahkan diri dari Roma dan otoritas Paus. Kemudian pecah Perang Tiga Puluh Tahun, yang di dalamnya ikut serta monarki Habsburg, Kekaisaran Spanyol, Prancis, Swedia, Denmark-Norwegia, dan entitas-entitas Jermanik. Perang berlangsung hingga tahun 1648, tahun ketika perjanjian-perjanjian yang membentuk Perdamaian Westphalia mulai ditandatangani, yang mengakhiri perang agama tersebut. Peristiwa ini menandai awal kemunculan negara-bangsa modern, karena di dalamnya termuat ketentuan tentang sekularisasi aset gereja, yang berarti aset-aset itu dialihkan kepada otoritas non-religius, yaitu otoritas negara yang bersifat duniawi. Semua ini bertepatan dengan perkembangan ekonomi yang disaksikan Eropa setelah tahap penemuan-penemuan geografis. Hal ini juga bertepatan dengan perubahan pandangan tentang Gereja, ajaran, dan pengetahuannya, melalui revolusi intelektual dan ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya.

As a result of the emergence of Protestantism, England abandoned the Catholic doctrine and established the Anglican Church to emphasize royal supremacy over it, separating from Rome and the Papal authority. Then the Thirty Years War broke out, in which the Hapsburg monarchy, the Spanish Empire, France, Sweden, Denmark-Norway and Germanic entities participated. The war continued until 1648, the year in which the treaties constituting the Peace of Westphalia began to be signed, ending the religious war. It marked the beginnings of the emergence of the modern nation state, as it included the reference to the secularization of church assets, meaning that they were transferred to non-religious authorities, i.e. temporal state authorities. All of this coincided with economic developments witnessed by Europe, after the stage of geographical discoveries. Also, it coincided with the change in view about the Church, its teachings and knowledge, through the intellectual and scientific revolutions that has been mentioned previously.

Akibat dari semua faktor ini, Eropa menyambut abad kedelapan belas Masehi dalam suasana yang kondusif untuk memisahkan agama dari kehidupan, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip-prinsip Revolusi Prancis tahun 1789. Gagasan ini belum terkonsolidasi dan diterapkan hingga akhir abad kesembilan belas Masehi dan awal abad kedua puluh Masehi, ketika kemudian dikenal sebagai sekularisme. Asal-usul sekularisme terletak pada makna keduniawian dan keduniaan dari makna dunia (^), dan bukan dari ilmu pengetahuan atau sains (<^). Di negara-negara berbahasa Prancis dan Katolik, paham ini disebut LaTcite. Patut disebutkan bahwa tidak semua negara Barat yang mengadopsi sekularisme mencantumkan sekularisme dalam konstitusi mereka. Sebaliknya, sebagian negara, seperti Inggris, menetapkan gereja tertentu atau agama tertentu sebagai agama negara. Namun, Prancis sebagai contoh yang berbeda, memberlakukan Pasal 1 Konstitusi Prancis yang tidak menghendaki keterlibatan agama dalam urusan pemerintahan, berdasarkan undang-undang tahun 1905.

As a result of all these factors, Europe welcomed the eighteenth century CE within an atmosphere conducive to separating religion from life, as affirmed by the principles of the French Revolution of 1789. The idea was not consolidated and implemented until the end of the nineteenth century CE and the beginning of the twentieth century CE, when it was later known as secularism. The origin of secularism is in the sense of Earthliness and worldliness from the sense of the world (^) and not from knowledge or science (<^). It is called LaTcite in the Francophone and Catholic nations. It is worthy of mention that not all Western nations that adopted secularism, stipulated secularism in their constitutions. Instead, some, like England, stipulate a particular church or a particular religion as the religion of the state. However, France, as a contrasting example, enacted Article 1 of the French Constitution discouraging religious involvement in government affairs, based on the 1905

Oleh karena itu, suatu masyarakat, pemikiran, atau moralitas dapat kita sebut LaTcite apabila sama sekali tidak dipengaruhi agama, dan hanya mengikuti prinsip-prinsip dalam sistem rasionalis atau humanis. Dalam arti sempit, kita dapat menyebut pendidikan sebagai LaTcite, misalnya, apabila tidak mengandung ciri sektarian (mazhab) atau keagamaan. Filsuf Charles Taylor, dalam bukunya A Secular Age, membedakan tiga definisi sekularisme yang berlaku di Barat. "Salah satu pengertian sekularitas, kalau begitu, berkaitan dengan ruang publik. Ruang-ruang ini diduga telah dikosongkan dari Tuhan, atau dari rujukan apa pun kepada realitas tertinggi. Atau dilihat dari sisi lain, ketika kita berfungsi dalam berbagai bidang kegiatan—ekonomi, politik, budaya, pendidikan, profesi, rekreasi—norma dan prinsip yang kita ikuti, pertimbangan yang kita lakukan, umumnya tidak mengarahkan kita kepada Tuhan atau keyakinan keagamaan apa pun; pertimbangan yang kita jadikan dasar tindakan bersifat internal terhadap 'rasionalitas' masing-masing bidang—keuntungan maksimal dalam ekonomi, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang dalam bidang politik, dan seterusnya. Hal ini sangat berbeda dengan periode-periode sebelumnya, ketika iman Kristen menetapkan preskripsi yang bersifat otoritatif, sering kali melalui mulut para rohaniwan, yang tidak mudah diabaikan dalam bidang-bidang tersebut, seperti larangan riba, atau kewajiban menegakkan ortodoksi."

It is for this reason that we can characterize any society or thought or morality as LaTcite, if it is completely devoid of any religious influence, and if it only follows the principles within the rationalist or humanist regimes. In the narrow sense of the word, we can characterize education in LaTcite, for example, as not containing any sectarian (denominational) or religious characteristics. The philosopher Charles Taylor, in his book, A Secular Age, distinguishes between three definitions of secularism held in the West, “One understanding of secularity then is in terms of public spaces. These have been allegedly emptied of God, or of any reference to ultimate reality. Or taken from another side, as we function within various spheres of activity—economic, political, cultural, educational, professional, recreational—the norms and principles we follow, the deliberations we engage in, generally don’t refer us to God or to any religious beliefs; the considerations we act on are internal to the “rationality” of each sphere—maximum gain within the economy, the greatest benefit to the greatest number in the political area, and so on. This is in striking contrast to earlier periods, when Christian faith laid down authoritative prescriptions, often through the mouths of the clergy, which could not be easily ignored in any of these domains, such as the ban on usury, or the obligation to enforce orthodoxy.”.

Sebagian pemikir Barat bahkan mengklasifikasikan sekularisme-Laïcité tanpa menganggapnya sebagai satu paradigma politik-filosofis yang utuh dan kohesif. Namun pemikir lain membagi sekularisme ke dalam tradisi sekularis Prancis dan Anglo-Saxon. Sebagian dari mereka membagi sekularisme menjadi varian "lunak" dan "keras". Sebagian lain membedakannya menjadi Laïcité ouverte (sekularisme terbuka), yang lebih toleran terhadap agama seperti di Amerika Serikat, dan Laïcité militante (sekularisme militan), yang lebih menyerupai Prancis. Ada pula yang mengklasifikasikan sekularisme menjadi varian ateis dan non-ateis. Di antara mereka juga terdapat yang membaginya menjadi sebagian (parsial) atau menyeluruh (komprehensif), dan seterusnya. Semua klasifikasi ini, terutama pembagian sekularisme menjadi parsial dan komprehensif yang juga lazim di kalangan sebagian kaum Muslim, tidak mengubah hakikat sekularisme atau Laïcité itu sendiri. Hakikat sekularisme adalah memisahkan agama dari kehidupan, yang pada gilirannya menghasilkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme parsial bukanlah sekadar pandangan pragmatis dan operasional. Sebaliknya, sekularisme parsial adalah sudut pandang intelektual yang berlandaskan filsafat rasionalis, yang tidak mengakui keabsahan agama untuk mengatur dan mengurus urusan manusia. Aspek operasional dari solusi-solusi sekuler tidak dapat dipisahkan dari aspek intelektual dan filosofisnya, sebagaimana sebagian orang berpendapat. Hal ini karena orang yang mengadvokasi sekularisme parsial perlu membenarkan kebenaran dan keabsahan pendekatan tersebut, secara intelektual maupun filosofis. Oleh karena itu, sekularisme-Laïcité adalah pemisahan agama dari kehidupan. Sekularisme adalah akidah, dasar intelektual, dan kepemimpinan intelektual dunia Barat.

Some Western thinkers go on to classify secularism- Laicite, without regarding it as a single, cohesive political- philosophical paradigm. Yet other thinkers sub-divide it into French and Anglo-Saxon secularist traditions. Some of them sub-classified secularism into “soft” and “hard” variants. Some of them classified as Laicite ouverte (open secularism), with greater tolerance of religion as in the US, and Laicite militante (militant secularism), which is more like France. Some of them classified secularism into atheist and non-atheist variants. Amongst them are those who sub-classified secularism into partial or comprehensive and so on. All these classifications, particularly the partial and comprehensive divisions of secularism, that are common amongst some of the Muslims, do not change the reality of secularism or Laicite in its nature. Secularism’s nature is that of separating the religion from life, which in turns results in the separation of religion from the state. Partial secularism is not just a pragmatic, operational view. Instead, partial secularism is an intellectual viewpoint based on the rationalist philosophy, which does not recognize the validity of religion to rule and take care of the affairs of people. The operational aspect of secular solutions cannot be separated from the intellectual and philosophical aspects, as some may hold. This is because the one who advocates partial secularism needs to justify the truth and validity of the approach, intellectually and philosophically. Therefore, secularism-Laicite is the separation of religion from life. Secularism is the creed, intellectual basis and intellectual leadership of the West.