6.1.4 Masalah Ekonomi
6.1.4 The Economic Problem
Masalah ekonomi menurut Barat dapat diringkas secara sederhana sebagai prinsip aksiomatik kelangkaan relatif, yaitu sumber daya yang terbatas di tengah kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya, barang dan jasa tidak cukup untuk memuaskan seluruh kebutuhan manusia secara sempurna. Inilah sebabnya mereka mengatakan, "Masalahnya adalah bahwa, meskipun keinginan atau hasrat Anda hampir tak terbatas, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi keinginan tersebut terbatas," sebagaimana dinyatakan dalam Economics: A Contemporary Introduction karya William A. McEachern. Dengan demikian, intelektual Barat memandang bahwa "kebutuhan manusia tidak terbatas dan manusia selalu mencari lebih banyak dan yang lebih baik... seseorang tidak akan pernah benar-benar terpuaskan," sebagaimana dinyatakan dalam buku Introduction to Economics karya Jelle Zijlstra. Karena kebutuhan dan keinginan tidak terbatas, sedangkan bahan untuk memuaskannya terbatas, masalah ekonomi menurut orang Barat muncul dari ketidakmampuan untuk mencapai pemuasan sempurna atas kebutuhan tersebut.
The economic problem according to the West can be simply summarized as the axiomatic principle of relative scarcity, with limited resources amidst unlimited needs. It means an insufficiency of goods and services to satiate all human needs completely. This is why they say, “The problem is that, although your wants, or desires, are virtually unlimited, the resources available to satisfy these wants are scarce,” as stated in Economics: A Contemporary Introduction by William A. McEachern. Thus the Western intellect sees that “human needs are unlimited and man always seeks for more and better...one can never be fully satiated," as stated in the book Introduction to Economics by Jelle Zijlstra. Since needs and desires are unlimited, whilst the material to satiate them are limited, the economic problem, according to the Westerners, emerges from the inability of achieving the complete satiation of such needs.
Pandangan terhadap Barat ini keliru dan bertentangan dengan realitas yang dirasakan. Hal ini karena kebutuhan yang wajib dipenuhi hanyalah kebutuhan pokok manusia, sebagai manusia. Itu bukan kebutuhan sekunder atau kebutuhan akan kemewahan, meskipun manusia mencari dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kemewahan. Dengan demikian, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu terbatas. Kekayaan dan usaha, yang mereka sebut barang dan jasa, tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan pokok di seluruh dunia. Adapun masalah kebutuhan yang terus meningkat, hal itu tidak berkaitan dengan peningkatan kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok manusia, sebagai manusia, tidak bertambah. Yang terus bertambah adalah kemewahan yang muncul dari kemajuan materi. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan kemewahan tersebut, namun tidak terpenuhinya kebutuhan itu tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, yang menimbulkan masalah adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok saja.
This view of the West is erroneous and contradictory to the sensed reality. This is because needs that must be satiated mandatorily are only the basic needs of a person, by virtue of being a human. These are not the secondary needs or the needs for luxuries, although Man seeks and works for the satiation of the needs for luxuries. Accordingly, the basic needs such as food, clothing and shelter are limited. The wealth and efforts, which they call goods and services, are sufficiently available to satiate the primary, basic needs all over the world. As for the problem of ever increasing needs, it is not related to the increase in basic needs, because the basic needs of a man, by virtue of being a human, do not increase. What increases continuously are the luxuries that arise from material progress. Man strives to satiate the needs for such luxuries, however, the non-satiation of such needs does not create problems. Instead, what causes problems is the non-satiation of basic needs alone.
Oleh karena itu, tidak ada masalah dalam keterbatasan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga hal itu tidak perlu didefinisikan sebagai masalah ekonomi yang harus ditangani masyarakat. Masalah ekonomi sebenarnya terletak pada distribusi kekayaan dan usaha tersebut. Distribusi kekayaan dan usaha kepada seluruh individulah yang memungkinkan mereka memenuhi seluruh kebutuhan pokok secara sempurna, sekaligus membantu mereka berupaya memenuhi kebutuhan akan kemewahan.
Accordingly, there is no problem in the limitation of goods and services to satiate basic needs, so as to define it as an economic problem for society to address. The economic problem is in fact the distribution of such wealth and efforts. It is the distribution of wealth and efforts to all individuals that allows them to satiate all the basic needs completely, whilst helping them strive for the satiation of their needs for luxuries.
Di Amerika Serikat, misalnya, ribuan ton biji-bijian dibuang ke laut tanpa dibagikan kepada jutaan orang miskin di negeri itu. Amerika Serikat menimbun miliaran dolar, yang tidak dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian maupun diberikan kepada orang miskin. Dengan demikian, masalahnya bukanlah kelangkaan materi atau tidak terbatasnya kebutuhan. Masalahnya hanyalah pandangan ekonomi kapitalis yang dibangun di atas monopoli, keserakahan, iri hati, dan egoisme. Ekonomi kapitalislah yang menempatkan delapan puluh persen kekayaan negara ke tangan segelintir kaum kapitalis. Kaum kapitalislah yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat konsumtif, demi memasarkan produk mereka dan memaksimalkan keuntungan, dengan dalih bahwa meningkatnya konsumsi individu atau kelompok menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam masyarakat.
In the United States, for instance, thousands of tonnes of grains are dumped into the sea, without being distributed to the millions of poor in the country. The United States hoards billions of dollars, which is neither utilized in the wheels of the economy nor given to the poor. Thus the issue is neither the scarcity of material nor the unlimitedness of needs. It is only the view of the capitalist economy which is built on monopoly, greed, envy and selfishness. It is the capitalist economy that put eighty percent of the nation’s wealth into the hands of select bands of capitalists. It is the capitalists who transform society into consumer societies, in order to market their products, to maximize profits under the pretext that the increased consumption by individuals or groups results in a higher level of well-being in the society.
Ekonomi kapitalis telah mengabaikan persoalan distribusi kekayaan. Sebaliknya, ekonomi kapitalis menjadikan tujuan ekonominya berpusat pada pencapaian pembangunan materialistis, sambil menangani pengangguran, inflasi, dan deflasi. Dengan demikian, ekonomi kapitalis bertujuan mencapai satu sasaran, yaitu meningkatkan kekayaan kolektif suatu bangsa. Ia berupaya mencapai tingkat produksi setinggi mungkin, dalam rangka mengejar kesejahteraan maksimal bagi anggota masyarakat, sebagai hasil dari peningkatan pendapatan dan kenaikan tingkat produksi bangsa. Tujuan ini dicapai dengan memungkinkan mereka memperoleh kekayaan, sekaligus membiarkan individu bebas bekerja untuk menjamin produksi dan distribusi.
The capitalist economy has neglected the issue of the distribution of wealth. Instead, the capitalist economy made its economic goals centered on achieving materialistic development, whilst treating unemployment, inflation and deflation. Thus the capitalist economy aims at achieving one goal, which is to increase the collective wealth of a nation. It works to reach the highest possible production level, in the pursuit of the maximum well-being for the members of society, as a result of increasing income and raising the production level of the nation. This goal is achieved by enabling them to obtain wealth, whilst leaving individuals the freedom to work to secure production and distribution.
Dengan demikian, ekonomi kapitalis tidak menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan memberikan pemenuhan bagi setiap individu dalam masyarakat. Sebaliknya, ia hanya berfokus pada penyediaan hal-hal yang memenuhi kebutuhan individu. Maka ia memusatkan perhatian pada kebutuhan kolektif berupa peningkatan produksi dan pendapatan, serta menyediakan kesempatan kerja, sambil membiarkan kebebasan ini diserahkan kepada individu. Hal ini berlaku terlepas dari apakah pemenuhan kebutuhan pokok tercapai bagi semua individu, ataukah hanya dicapai oleh sebagian individu dan tidak oleh yang lain. Ini bukanlah bidang kajian ekonomi, dan tujuannya pun bukan untuk memenuhi kebutuhan semua individu. Menurut pandangan mereka, orang miskin harus memikul tanggung jawab atas kemiskinannya, karena merekalah yang menjadi penyebabnya. Pandangan kaum kapitalis ini keliru dan bertentangan dengan kenyataan, sebab kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan individu, karena ia manusia. Itulah kebutuhan Ali dan Anthony, bukan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu dari manusia atau bangsa-bangsa tertentu.
Thus the capitalist economy does not find treatments to satiate the needs of individuals and to provide the satiation for every individual of the society. Instead, it only focuses on providing things that satiate the needs of individuals. So it focusses on the collective needs of increasing the production and income, providing the opportunity to work, whilst leaving this freedom to the individuals. This is regardless of whether satiation of basic needs is achieved for all individuals, or it is only achieved by some of the individuals, and not others. This is neither the field of economic research, nor is its goal to satiate all the individuals. In their view, the poor must bear the responsibility for their poverty, because they themselves are the cause for it. This view of the capitalists is erroneous and contradicts reality because the basic needs that must be satiated are individual needs, by virtue of being human. These are the needs of Ali and Anthony and not the needs of select groups of people or nations.
Oleh karena itu, asas kebijakan ekonomi harus berupa jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok setiap individu secara sempurna, sekaligus memberi mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mewah sebanyak yang mereka mampu. Adalah keliru meningkatkan produksi, pembangunan ekonomi, dan menaikkan taraf hidup bangsa secara keseluruhan tanpa memastikan bahwa setiap orang ikut merasakan manfaatnya. Juga keliru memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan membiarkan mereka mengambil kesejahteraan sebanyak yang bisa mereka dapatkan, tanpa menjamin hak hidup bagi setiap orang, siapa pun dia. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Barat yang bertujuan mengembangkan ekonomi dan meningkatkan produksi mengabaikan distribusi. Kebijakan ekonomi Barat hanya berfokus pada upaya menghasilkan ekonomi materialistik, tanpa memperhatikan hak setiap individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini adalah kebijakan yang keliru, yang secara teoretis memberikan kesejahteraan relatif kepada sekelompok individu, sementara menimpakan kesalahan kepada sisa masyarakat yang dilanda kemiskinan dan kesengsaraan. Padahal, mereka setara dalam hak untuk hidup dan dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Accordingly, the origin of economic policy must be to ensure the satiation of all the basic needs of all the individuals, with complete satiation, whilst enabling them to satiate the luxurious needs as much as they can. It is erroneous to increase the production, economic development and raise the living standards of the nation as a whole, without ensuring that everyone benefits. It is also erroneous to offer welfare to people, leaving them free to take welfare as much as they can, without guaranteeing the right to living for every one of them, no matter who he is. Thus the Western economic policy, that aims to develop the economy and increase production, neglects the distribution. The Western economic policy is concerned only with the search for producing the materialistic economy, without concern for the right of every individual of the society, in satiating their basic needs. It is an erroneous policy that theoretically provides relative well-being to a group of individuals, whilst pronouncing guilt upon the rest of people afflicted by poverty and destitution. This is even though they are equal in their rights to a living and satiation of the basic needs.
Adapun Islam, selain menetapkan hukum-hukum syariat tentang kepemilikan dan kerja untuk meningkatkan produksi, Islam juga telah menetapkan hukum-hukum lain untuk menjamin terpenuhinya secara sempurna seluruh kebutuhan pokok setiap individu. Islam juga menjamin distribusi kekayaan bagi setiap warga negara secara individual, satu per satu. Islam menjamin seluruh kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan terdistribusi sehingga terpenuhi secara sempurna dan merata bagi semua. Selain itu, Islam memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan akan kemewahan sebatas kemampuannya. Dengan demikian, Islam tidak menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sebagai tambal sulam bagi sistem, dan tidak pula menangani kerentanan tertentu dengan hanya memperhatikan kelompok tertentu dengan mengecualikan yang lain, sebagaimana yang dilakukan Kapitalisme. Sebaliknya, Islam menjadikan mekanisme distribusi sebagai bagian dari hukum sistem itu sendiri. Maka hukum-hukum tentang kebolehan kepemilikan dan kerja untuk memperolehnya, hukum-hukum tentang belanja, dan hukum-hukum tentang pengurusan seluruh urusan, semuanya adalah hukum syariat yang sama pentingnya dalam legislasi dan sama kuatnya dalil-dalilnya. Islam melahirkan sebuah sistem ekonomi yang utuh sebagaimana telah kami jelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab kami.
As for Islam, in addition to Shariah rulings to legislate ownership and work to increase production, it has legislated other rulings to ensure the complete satiation of all the basic needs of all the individuals. Islam also ensures the distribution of wealth for each individual citizen, one by one. Islam ensures all the basic needs such as food, clothing and shelter, are distributed to ensure complete, universal satiation. Additionally, Islam enables each individual citizen to satiate the needs for luxuries as much as possible. Thus Islam neither ensures the satiation of basic needs as a patchwork to the system, nor addresses specific vulnerabilities, singling out certain groups to the exclusion of others, as Capitalism does. Instead Islam made modes of distribution as rulings of the system itself. Thus the rulings of permitting the ownership and work for it, rulings of spending, rulings of taking care of all the affairs, all these are Shariah rulings, of equal import in legislation and evidence. Islam gives rise to a complete economic system as we have detailed in our books.