Ketika meneliti konsep otoritas dan pengalihannya dari Gereja kepada rakyat, para filsuf Barat mengadopsi gagasan yang bersifat khayalan dan hipotetis, yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Gagasan tersebut hanyalah konstruksi mental orang-orang Barat, yang menyatakan bahwa Manusia dahulu hidup dalam keadaan alamiah yang liar, lalu berpindah ke keadaan perkotaan yang beradab melalui suatu kontrak sosial. Dalam kontrak sosial, individu-individu sepakat untuk menyerahkan sebagian kehendaknya untuk membentuk kehendak kolektif, yaitu kehendak publik yang membentuk kedaulatan. Kesepakatan individu untuk menyerahkan (sebagian) kehendaknya itu disebut kontrak sosial, yang merupakan dasar negara, dasar otoritas, dan dasar kebebasan publik. Mereka memandang bahwa sistem yang mewujudkan gagasan ini, sebagaimana yang mereka pahami, adalah sistem demokrasi, sebagai entitas politik untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Barat didasarkan pada Demokrasi. Kata Demokrasi adalah kata majemuk berasal dari bahasa Yunani, δημοκρατία (demokratia), yang berasal dari demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), sehingga berarti “kekuasaan rakyat.” Demokrasi biasanya didefinisikan dengan ungkapan terkenal Abraham Lincoln (w. 1865), yang mengatakan, “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” dalam Pidato Gettysburg-nya.

When examining the concept of authority and its transfer from the Church to the people, the Western philosophers adopted an imaginary, hypothetical idea that has no basis in reality. Instead, the idea is merely a mental construct of Westerners, in which it is claimed that Man used to live in a natural, feral state, then moved to an urbanized, civil state through a social contract. Within the social contract, individuals agreed to give up part of their will, to form a collective will, which is a public will constituting sovereignty. The agreement of individuals to give up their (part of) will is called social contract, which is the fundamental of the state, the fundamental of authority and the fundamental of public freedom. They viewed that the system that embodies this idea, as they perceive, is the democratic system, as a political entity to exercise the sovereignty of the populous. Accordingly, the ruling system of the West is based on Democracy. The word Democracy is a Greek-origin composite word, SppoKpcma, demokratia, which is from demos (people) and kratos (rule), so it means “rule of the people.” Democracy is usually defined by the famous saying of Abraham Lincoln (d 1865), who said, “government of the people, by the people, for the people” during his Gettysburg Address.

Dalam konsep globalnya yang kontemporer sebagaimana dipromosikan oleh Barat, Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari gagasan kebebasan (liberty). Hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan tidak muncul dari pemikiran Barat modern, sebagaimana yang diyakini. Sebaliknya, hal ini hanya diwarisi dari bangsa Yunani. Aristoteles berkata dalam bukunya Politics, “Karena jika kebebasan dan kesetaraan, sebagaimana dipikirkan oleh sebagian orang, terutama dapat ditemukan dalam demokrasi, maka keduanya akan paling baik dicapai ketika semua orang secara setara ikut serta dalam pemerintahan sepenuh-penuhnya. Dan karena rakyat adalah mayoritas, dan pendapat mayoritas bersifat menentukan, maka pemerintahan seperti itu pasti berupa demokrasi.” Namun, konsep kebebasan (liberty) modern berbeda dengan konsep bangsa Yunani. Inilah yang membedakan Barat, dimulai sejak era Pencerahan dan munculnya filsafat liberal Barat.

In its global, contemporary concept as promoted by the West, Democracy is inseparable from the idea of freedom (liberty). This matter is not new and has not emerged from modern Western thinking, as is held. Instead it is merely inherited from the Greeks. Aristotle says in his book Politics, “For if liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost. And since the people are the majority, and the opinion of the majority is decisive, such a government must necessarily be a democracy.” However, the concept of modern freedom (liberty) differs from that of the Greeks. This is something that distinguishes the West, starting from the era of Enlightenment and the emergence of the Western liberal philosophy.

Oleh karena itu, demokrasi diungkapkan dalam istilah modern sebagai demokrasi liberal, yang berbeda dari demokrasi-demokrasi lain, baik yang kuno maupun yang modern, seperti demokrasi sosial. Demokrasi yang benar menurut persepsi Barat adalah demokrasi yang dikaitkan dengan konsep kebebasan, yang diakui oleh Barat pada masa Pencerahan mereka. Karena itu, demokrasi digambarkan sebagai kumpulan pemikiran dan prinsip yang berkaitan dengan kebebasan, sebagaimana mereka memahaminya. Sebagian pemikir memandangnya sebagai institusionalisasi kebebasan. Dapat dikatakan bahwa ada kesepakatan di kalangan orang-orang Barat yang mendukung demokrasi, bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sekelompok hal yang dianggap sebagai pilar-pilar demokrasi, yaitu: kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan, pluralisme, pemilihan umum yang bebas dan adil yang diikuti dengan peralihan kekuasaan secara damai, supremasi hukum, dan kekuasaan mayoritas dengan tetap menjaga hak-hak kaum minoritas.

Accordingly, Democracy is expressed in a modern term as liberal democracy, distinct from other democracies, whether ancient, or modern, such as social democracy. True democracy according to the Western perception is Democracy connected to the concept of freedom, acknowledged by the West in its era of Enlightenment. Therefore, it is described as a collection of thoughts and principles related to freedom, as they perceive. Some thinkers consider it as an institutionalization of freedom. It can be said that there is a consensus amongst Westerners who support Democracy, that it is inseparable from a group of matters that are considered as the pillars of Democracy, which are: Sovereignty of the people, separation of powers, freedoms, human rights, equality, pluralism, free and fair elections followed by peaceful transition of power, rule of law and majority rule whilst preserving the rights of minorities.

Ini adalah Demokrasi, secara ringkas. Perlu disebutkan bahwa demokrasi dahulu maupun sekarang tetap menjadi bahan kritik di kalangan para pemikir Barat sendiri. Inilah yang diisyaratkan Jacques Rancière dalam bukunya, Hatred of Democracy, "Kebencian terhadap demokrasi tentu bukanlah hal baru." Dasar kritik terhadap teori demokrasi yang diajukan oleh sebagian besar kritikus Barat berkisar pada istilah 'rakyat'. Istilah ini dikritik sebagai istilah yang samar, dengan perbedaan dalam definisi maknanya. Selain itu, perselisihan berlanjut pada fokus aspek prosedural untuk menentukan konsep kekuasaan rakyat. Aspek prosedural secara praktis menegaskan gagasan yang tidak realistis tentang kekuasaan rakyat. Jika kita melihat makna kebahasaan demokrasi dalam kaitannya dengan kekuasaan rakyat, kita mendapati makna ini kehilangan realitas, sejak zaman bangsa Yunani itu sendiri. Bangsa Yunani adalah yang pertama menekuni gagasan ini, di mana kata 'rakyat' dibatasi hanya pada orang merdeka di antara bangsa Yunani, sementara perempuan, budak, dan mereka yang bukan warga Athena dikecualikan. Ketika gagasan demokrasi dihidupkan kembali pada abad kedelapan belas Masehi, sebagian pemikir menyadari sifat teori ini yang tidak realistis dari sudut pandang teoretis. Hal ini karena kesepakatan seluruh rakyat atas pemerintahan dan administrasi negara adalah mustahil. Maka mereka mengembangkan aspek prosedurialnya, dengan menciptakan apa yang disebut demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi wakil-wakil yang terpilih.

This is Democracy, concisely. It is worth mentioning that it was and is still the subject of criticism amongst the Western thinkers themselves. This is what Jacques Ranciere alludes to in his book, Hatred of Democracy, “Hatred of democracy is certainly nothing new.” The basis of criticism towards the democratic theory levelled, by most of the Western critics, arises over the term ‘people.’ It is criticized as a vague term, differing in the definition of its meaning. Beyond that, disagreement moves on to focus on the procedural aspect to determine the concept of rule of the people. The procedural aspect practically affirms the unrealistic idea of the rule of the people. Upon looking at the linguistic meaning of Democracy with regards to the rule of the people, we find this meaning to be devoid of reality, since the days of the Greeks themselves. The Greeks were the first to indulge in this idea, wherein the word ‘people’ was restricted to the free people amongst the Greeks, whilst excluding women, slaves and those who were non-Athenians. When the idea of Democracy was reinstated in the eighteenth century CE, some thinkers realized the unrealistic nature of the theory, from a theoretical standpoint. This is because consensus of all the people over ruling and administration of the state is impossible. So they developed its procedural aspect, creating the so-called representative democracy, which is democracy of elected deputies.

Bagi orang yang mengikuti gerakan intelektual Barat, dapat diamati adanya kecenderungan yang telah mengkristal selama puluhan tahun di kalangan kelompok pemikir, yaitu mengadopsi prosedur pemerintahan yang realistis. Ini adalah kecenderungan untuk menolak konsep teoretis Demokrasi, setelah sifat tidak realistis dari Demokrasi teoretis menjadi jelas. Kecenderungan ini dipimpin oleh sekelompok pemikir, di antaranya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels, C. Wright Mills, dan lainnya. Mereka mengadopsi teori elit yang didasarkan pada gagasan tentang penguasaan kekuasaan oleh segelintir orang dalam masyarakat. Dalam buku Foundations of Modem Sociological Theory (Italia: Elementi di scienza politica), dalam esainya "The Ruling Class (Italia: La Classe Politica)", Gaetano Mosca merangkum realitas ini dengan mengatakan, "Mereka yang termasuk dalam kelas penguasa akan mulai memperoleh semangat kelompok. Mereka akan semakin eksklusif dan semakin mahir dalam seni memonopoli untuk keuntungan mereka sendiri kualitas dan kemampuan yang esensial untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya. Kemudian, pada akhirnya, muncul kekuatan yang pada dasarnya konservatif, yaitu kekuatan kebiasaan. Banyak orang menjadi pasrah pada kedudukan yang rendah, sementara anggota keluarga atau kelas istimewa tertentu semakin yakin bahwa mereka memiliki hak yang hampir mutlak atas kedudukan tinggi dan kekuasaan untuk memerintah. (Italia: coloro che fanno parte della classe politica vanno acquistando lo spirito di corpo e di esclusivismo ed imparano l'arte di monopolizzare a loro vantaggio le qualità e le attitudini necessarie per arrivare al potere e per mantenerlo: infine, col tempo, si forma la forza conservatrice per eccellenza, quella dell'abitudine, per la quale molti si rassegnano a stare in basso ed i membri di certe famiglie o classi privilegiate acquistano la convinzione che per loro è quasi un diritto assoluto lo stare in alto ed il comandare.)" Dalam konteks ini, ahli politik dan hukum Prancis Maurice Duverger mengajukan dalam esainya "Political Parties" (Prancis: Les Partis Politiques) bahwa demokrasi tidak dapat berupa "pemerintahan rakyat oleh rakyat", melainkan hanya "pemerintahan rakyat oleh suatu elit yang muncul dari rakyat". Kritik paling penting yang dilontarkan terhadap Demokrasi oleh para pemikir Barat sendiri adalah:

One who follows the Western intellectual movement can observe the existence of a crystallized trend for decades amongst the group of thinkers, about adopting the realistic procedure for ruling. It is a trend of rejecting the theoretical concept of Democracy, after the unrealistic nature of theoretical Democracy became clear. This trend is led by a group of thinkers, amongst them are, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels, C. Wright Mills and others. They adopted the elite theory which is based on the idea of acquisition of power by a minority of the people in society. In the book, Foundations of Modem Sociological Theory (Italian: Elementi di scienza politica), in his essay, “The Ruling Class (Italian: La Classe Politica)” Gaetano Mosca summarizes this reality by saying, “those who belong to the ruling class will begin to acquire a group spirit. They will become more and more exclusive and learn better and better the art of monopolizing to their advantage the qualities and capacities that are essential to acquiring power and holding it. Then, at last, the force that is essentially conservative appears—the force of habit. Many people become resigned to a lowly station, while the members of certain privileged families or classes grow convinced that they have almost an absolute right to high station and command. (Italian: coloro che fanno parte della classe politica vanno acquistando Io spirito di corpo e di esclusivismo ed imparano I'arte di monopolizzare a loro vantaggio le qualita e le attitudini necessarie per arrivare al potere e per mantenerlo : infine, col tempo, si forma la forza conservatrice per eccellenza, quella dell'abitudine, per la quale molti si rassegnano a stare in bassoA ed i membri di cede famiglie o classi privilegiate acquistano la convinzione che per loro e quasi un diritto assoluto Io stare in alto ed il comandare.)” In this context, the French political and legal scholar Maurice Duverger proposes in his essay “Political Parties” (French: Les Partis Politiques) that democracy cannot be “government of the people by the people” but only “government of the people by an elite rising from the people.” The most important criticism levelled at Democracy by Western thinkers themselves are:

1. Penindasan oleh mayoritas, dengan hilangnya hak-hak minoritas.

1. Oppression by the majority, with loss of minority rights.

2. Bahaya memperluas kekuasaan opini publik, karena pemilihan dan keputusan tunduk pada opini publik yang dikendalikan oleh kekuatan tertentu, dari kalangan pemangku kepentingan dan pelobi.

2. The danger of expanding the power of public opinion, since elections and decisions are subject to public opinion that is controlled by certain powers, from amongst the stakeholders and lobbyists.

3. "Hukum besi oligarki" yang menetapkan monopoli kekuasaan dan partai-partai politik di tangan beberapa kelompok kapitalis.

3. The "iron law of oligarchy" that stipulates the monopoly of power and political parties, in the hands of a few groupings of capitalists.

4. Seiring waktu, demokrasi berubah menjadi birokrasi. Seiring berjalannya waktu, demokrasi semakin rumit sehingga kekuasaan pada akhirnya hanya berada di tangan para profesional karier.

4. Over time, democracy turns into bureaucracy. As time goes by, democracy becomes more and more complex so that the power transpires in the hands of career professionals alone.

Beberapa kritik terhadap demokrasi ini datang dari para pemikir Barat sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengajukan alternatif. Sebaliknya, mereka menganggap demokrasi sebagai prinsip yang sudah tetap, sehingga mereka bahkan tidak dapat membayangkan adanya alternatif. Politisi Inggris Anthony Birch menyadari hal ini dalam bukunya, The Concepts and Theories of Modern Democracy. Di satu sisi, Birch berpendapat bahwa mayoritas tidak mampu memerintah, dengan mengatakan: Salah satu dari banyak komentar Dahl yang tepat tentang pemerintahan federal adalah bahwa, sebagian besar, ‘mayoritas numerik tidak mampu melakukan tindakan terkoordinasi apa pun. Yang memiliki sarana untuk bertindak adalah berbagai komponen dari mayoritas numerik itu.’ Namun, di sisi lain, Birch tetap bersikeras, “Saya yakin bahwa demokrasi perwakilan adalah pengaturan kelembagaan terbaik untuk pemerintahan yang pernah dirancang.” Dengan demikian, kita dapati banyak pemikir yang berupaya mengembangkan prosedur demokrasi dan menghidupkan kembali konsep serta nilai-nilainya sepakat bahwa demokrasi adalah yang terbaik, meskipun mendapat kritik keras. Dalam bukunya, Democracy and Its Critics, Robert Alan Dahl mendukung demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi memaksimalkan kebebasan dengan merangkul hak-hak dan kebebasan politik dasar, seperti kebebasan berekspresi, dan memungkinkan “orang-orang hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.” Ia menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi menumbuhkan sifat-sifat yang diinginkan berupa “kemandirian, swadaya, dan jiwa kepedulian terhadap publik.” Robert Dahl menegaskan kembali proses demokrasi “sebagai sarana yang paling dapat diandalkan untuk melindungi dan memajukan kebaikan serta kepentingan semua orang yang tunduk pada keputusan kolektif.”

These are some of the criticisms directed towards democracy from Western thinkers themselves. However, most of them do not present an alternative. Instead, they deemed democracy as a fixed principle for which one cannot even conceive of an alternative. The British politician Anthony Birch recognized this in his book, The Concepts and Theories of Modern Democracy. So on the one hand Birch maintained that the majority is incapable of ruling by saying, One of Dahl’s many accurate comments on the federal government was that, to a large extent, ‘the numerical majority is incapable of undertaking any co­ ordinated action. It is the various components of the numerical majority that have the means for action.’ However, on the other hand Birch still insists “I believe that representative democracy is the best institutional arrangement for government yet devised.” Thus we find many of the thinkers who attempt to develop the procedures of democracy and revive its concepts and values, agreeing that democracy is the best despite strong criticism. In his book, Democracy and Its Critics, Robert Alan Dahl endorses Democracy. He asserts Democracy maximizes freedom by embracing basic political rights and liberties, such as free expression, and allows “persons to live under laws of their own choosing.” He claims that political participation by the public in a democracy fosters the desirable qualities of “independence, self-reliance, and public-spiritedness.” Robert Dahl reaffirms the democratic process “as the most reliable means for protecting and advancing the good and interests of all the persons subject to collective decisions.”.

Jelas dari uraian di atas bahwa para pemikir Barat sendiri telah mengkaji gagasan Demokrasi dan mengkritiknya, dengan menunjukkan kelemahan-kelemahannya menurut sudut pandang mereka. Meskipun demikian, kesepakatan bulat mereka adalah bahwa Demokrasi adalah hal terbaik yang diciptakan akal manusia dalam hal pemerintahan dan tidak ada alternatif lain baginya.

It is clear from the above that Western thinkers themselves examined the idea of Democracy and criticized it, pointing out its flaws according to their perceptions. Despite that, their unanimous consensus is that Democracy is the best thing created by the human mind in ruling and that there is no alternative for it.

Sebenarnya, jika kita mencermati secara mendalam realitas demokrasi sebagaimana dipahami oleh Barat, tampak bahwa kata demokrasi bagi mereka melambangkan dua dimensi: dimensi intelektual-peradaban dan dimensi politik.

In fact, a deep look into the reality of democracy as perceived by the West shows us that the word democracy for them symbolizes two dimensions: an intellectual, civilizational dimension and a political dimension.

Adapun dimensi pertama, yaitu sistem nilai yang membingkai nilai-nilai Barat dan konsep-konsepnya tentang kehidupan, seperti kebebasan, kesetaraan, pluralisme, dan sekularisme, di antaranya. Ia merupakan kerangka politik yang terdiri atas sekumpulan konsep peradaban yang diadopsi oleh Barat, dan ditegaskan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang Barat. Dalam bukunya, The End of History, Francis Fukuyama menegaskan, "Pada akhir sejarah, tidak ada lagi pesaing ideologis yang serius bagi demokrasi liberal. Di masa lalu, orang menolak demokrasi liberal karena mereka meyakini bahwa demokrasi itu lebih rendah daripada monarki, aristokrasi, teokrasi, fasisme, totalitarianisme komunis, atau ideologi apa pun yang kebetulan mereka yakini. Namun kini, di luar dunia Islam, tampaknya ada kesepakatan umum yang menerima klaim demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang paling rasional." Sementara itu, dalam bukunya, Les régimes politiques occidentaux (The Western Political Systems), Jean-Louis Quermonne menegaskan bahwa "Sebagai prinsip legitimasi, demokrasi Barat bukanlah gagasan baru. Ia adalah pewaris peradaban-peradaban yang mendahuluinya: polis Yunani dan republik Romawi. Setelah selama berabad-abad digantikan oleh kekaisaran, kedaulatan feodal, dan monarki absolut, setelah hampir lenyap, dan setelah beberapa dekade selama Perang Dunia Kedua, demi kepentingan rezim-rezim totaliter, ia kini tidak lagi dipersoalkan." (Prancis: En tant que principe de légitimité, la démocratie occidentale n'est pas une idée neuve. Elle est héritière des civilisations qui l'ont précédée : la cité grecque et la Rome républicaine. Et, après avoir été supplantée pendant des siècles par des empires, des seigneuries et des monarchies absolues, après avoir failli disparaître, après quelques décennies de fonctionnement, pendant la Seconde Guerre mondiale, au profit des régimes totalitaires, elle n'est plus contestée aujourd'hui.) Dengan demikian, demokrasi harus dikaji dari sudut pandang ini, yakni sebagai sekumpulan konsep dan nilai, atau cita-cita utama tentang kehidupan. Ini termasuk dalam kajian tentang fondasi peradaban yang diadopsi oleh Barat dan yang di atasnya didirikan entitas politik Demokrasi.

As for the first dimension, it is the value system that frames the Western values and its concepts about life such as freedom, equality, pluralism and secularism, amongst others. It is the political framework comprising a group of civilizational concepts adopted by the West, endorsed emphatically by the Westerners. In his book, The End of History, Francis Fukuyama asserted, “At the end of history, there are no serious ideological competitors left to liberal democracy. In the past, people rejected liberal democracy because they believed that it was inferior to monarchy, aristocracy, theocracy, fascism, communist totalitarianism, or whatever ideology they happened to believe in. But now, outside the Islamic world, there appears to be a general consensus that accepts liberal democracy's claims to be the most rational form of government.” Whilst, in his book, The Western Political Systems (French: Les regimes politiques occidentaux) Jean-Louis Quermonne asserted that “As a principle of legitimacy, Western democracy is not a new idea. It is the heir to the civilizations that preceded it: the Greek city and Rome republic. After being supplanted for centuries by empires, lordships and monarchies absolute, after having almost disappeared, after a few decades during the Second World War, for the benefit of totalitarian regimes, it is no longer contested today. (French: En tant que principe de legitimite, la democratie occidentale n’est pas une idee neuve. Elie est heritiere des civilisations qui I’ont precedee: la cite grecque et la Rome republicaine. Et, apres avoir ete supplantee pendant des siecles par des empires, des seigneuries et des monarchies absolues, apres avoir failli disparaftre, apres quelques decennies de fonctionnement, pendant la Seconde Guerre mondiale, au profit des regimes totalitaires, elle n’est plus contestee aujourd’hui.) Thus, Democracy must be studied from this angle, as a group of concepts and values or the primary ideal about life. This falls within the study of the civilizational foundations adopted by the West and upon which Democracy's political entity is established.

Dimensi kedua berkaitan dengan penilaian terhadap demokrasi sebagai sistem yang paling unggul, paling optimal, atau sistem terbaik yang mungkin ada, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Barat. Mereka yang sepakat dengan sudut pandang ini tidak menelaah komposisi peradaban, yaitu konsep-konsep, nilai-nilai, atau ideologinya, yang pandangannya bisa berubah, berbeda, atau bertentangan. Mereka hanya menelaah komposisi demokrasi atau makna abstrak dari gagasan tersebut, tanpa melihat hal-hal lain. Dengan demikian, mereka memandang demokrasi sebagai sistem politik yang mengatur urusan pemerintahan di negara mana pun, dan mengatur persoalan politik di masyarakat mana pun. Persoalan ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang mereka sebut kontrak sosial, yang dianggap sebagai asal-usul persoalan politik. Persoalan ini memperlihatkan kekurangan pemikiran Barat di tingkat politik dan intelektual, serta kekeliruannya sejak awal kemunculannya.

As for the second dimension, it is related to evaluating democracy as the most superior or optimal or the best possible system, as the Westerners claim. Those who agree with this angle do not look into the civilizational composition i.e. its concepts, values or ideology whose views are subject to change or difference or contradiction. They only look into democracy's composition or the abstract meaning of the idea, without looking into any other matters. Thus, they look into democracy as a political system that organizes the matter of ruling in any state, regulating the political issues of any society. This subject is, in fact, related to the so-called social contract, in their words, which is considered as the origin of political matters. This subject reveals the shortcomings of the Western mind at the political and intellectual level and its errors, right from the moment of its establishment.

Dengan demikian, seorang manusia, karena ia adalah manusia dan individu, dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah seorang politisi yang sekaligus terlibat dalam politik dan terdampak olehnya, sebab ia mengurus urusannya sendiri, atau urusan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau urusan suatu bangsa. Mengurus urusan suatu bangsa, rakyat, atau kelompok tempat manusia politik ini tergabung mewajibkannya untuk memperhatikan persoalan kepemimpinan.

Thus a man by virtue of being a human or an individual, in terms of living a life in this world, is a politician who both engages in politics and is affected by it, because he takes care of his own affairs, or the affairs of those who are under his responsibility, or the affairs of a nation. Taking care of the affairs of a nation or people or a group in which this political man belongs to obliges him to consider the issue of ruling.

Proses pengurusan urusan-urusan itu berlangsung melalui suatu entitas politik atau negara semata. Hal ini berlaku terlepas dari bagaimana definisinya dan siapa yang menyerukan pendiriannya. Negara didirikan di atas suatu sistem yang menetapkan bentuk-bentuknya, perangkatnya, struktur dan lembaga-lembaganya, serta pemikiran, konsep, dan kriteria untuk mengurus urusan-urusan tersebut, beserta hukum-hukum konstitusional yang akan diterapkan dan hal-hal lain yang termasuk dalam pemerintahan. Hal ini disebut sistem politik atau sistem pemerintahan.

The process of taking care of the affairs comes through a political entity or a state alone. This is so regardless of looking into its definition and the one who calls for its establishment. The state is founded upon a system that defines its forms, apparatus, structures and institutions, as well as the thoughts, concepts and criteria to take care of the affairs, alongside constitutional laws to be implemented and other matters that fall within ruling. This is called the political system or ruling system.

Konsepsi manusia tentang sistem pemerintahan, yang secara praktis memungkinkannya mengurus urusan-urusannya, sebenarnya dibingkai dalam tiga pertanyaan: Dengan apa memerintah? Siapa yang memerintah? Bagaimana penguasa memerintah?

Man’s conception of the ruling system, which practically enables him to take care of the affairs, is actually framed within three questions: With what to be ruled? Who is the ruler? How does the ruler rule?

Adapun tentang apa yang menjadi dasar hukum, keadaan yang alami adalah adanya pemerintahan yang berlandaskan pada suatu ideologi yang diterima oleh sekelompok orang. Dengan demikian, peran penguasa atau pemerintah adalah menerapkan atau mengaplikasikan kumpulan konsep, kriteria, dan keyakinan yang dianut oleh kelompok tersebut. Perkara ini diajukan kepada penguasa maupun rakyat yang diperintah sejak negara didirikan. Pengajuan ini tidak ditinjau ulang setiap kali diadakan pemilihan umum, referendum, sidang parlemen, atau pertimbangan kebijakan. Oleh karena itu, ia tidak diajukan kembali kecuali dalam satu kondisi, yaitu ketika sistem sebelumnya runtuh dan ada kehendak untuk melakukan perubahan. Jadi, satu-satunya kondisi itu adalah kasus pendirian yang baru. Dengan demikian, negara Barat, apa pun namanya, bentuknya, dan modelnya, didirikan di atas pemikiran dan konsep-konsep tertentu yang dianggap tetap, tanpa mempertimbangkan kemungkinan perubahannya. Hal ini sama seperti negara Islam, yaitu Negara Khilafah, yang didirikan di atas pemikiran dan konsep-konsep tertentu yang berbeda, yang bukan merupakan pemikiran dan konsep-konsep Barat. Dengan demikian, didirikan di atas suatu ideologi yang menetapkan apa yang menjadi dasar hukum, bukanlah ciri khas yang membedakan sistem pemerintahan Barat dari sistem pemerintahan lainnya.

As for what to be ruled with, the natural case is that there is ruling by an ideology that is accepted by a group of people. Accordingly, the role of the ruler or the government is to implement or apply the group of concepts, criteria and convictions adopted by the group. This matter is proposed to both the ruler and ruled once the state is established. This proposal is not reviewed upon every election or referendum or parliamentary session or policy consideration. So it is not newly proposed except in one condition, which is when the previous system falls and there exists a will to change. So the one condition is the case of a new establishment. Accordingly, the Western state, regardless of its name, form and model, was established upon specific thoughts and concepts that are deemed to be fixed, with no consideration for their change. This is just like the Islamic state, the Khilafah (Caliphate) State that was established upon differing specific thoughts and concepts, that are not the Western thoughts and concepts. Thus, being established upon an ideology, specifying what to be ruled with, is not in itself a distinguishing characteristic of the Western ruling system, making it distinct from other ruling systems.

Tidak dapat dikatakan di sini bahwa kekhasan Barat terletak pada hakikat manusia Barat, yang menyatakan kedaulatannya sendiri dengan menentukan sendiri konsep dan nilai-nilai pemerintahan, sehingga ia memilih apa yang akan dijadikan dasar pemerintahan dan ia sendiri yang membuat undang-undangnya. Hal ini tidak dapat dikatakan karena pokok bahasan di sini tidak berkaitan dengan sumber pemerintahan. Sebaliknya, pokok bahasannya berkaitan dengan keberadaan pemikiran dan konsep-konsep mengenai pemerintahan. Jadi, sebagaimana Barat memiliki ideologi untuk memerintah, bangsa lain juga memiliki ideologi lain untuk memerintah, terlepas dari sumbernya. Maka tidak ada perbedaan di antara mereka dari sudut pandang ini. Perbedaan itu baru tampak ketika mengkaji sumber pemerintahan, dari segi kebenaran, keabsahan, dan kebaikan ideologi tersebut. Persoalan ini tidak relevan di sini dari segi kajian, meskipun kami telah membahas sebagian darinya sebelumnya dan akan membahasnya lebih lanjut dalam pokok bahasan Peradaban Barat yang akan datang. Pokok kajian di sini adalah jawaban atas pertanyaan: dengan apakah manusia harus diperintah? Semua sistem politik yang dikenal umat manusia menjawab pertanyaan ini tanpa kecuali. Ini berarti pemikiran politik Barat, yang meyakini sistem demokrasi, tidak berbeda dari sudut pandang ini.

It cannot be said here that the Western distinctiveness lies in the nature of Western man, who expresses his own sovereignty by his own determination of concepts and values of ruling, so he chooses what is to be ruled with and he himself legislates his laws. This cannot be said because the subject here is not related to the source of ruling. Instead, the subject is related to the existence of the thoughts and concepts regarding ruling. So just as the West has an ideology to rule with, others also have other ideologies to rule with, regardless of their sources. So there is no distinction between them from this perspective. Instead, the distinction appears only when studying the source of ruling, in terms of the truthiness, validity and goodness of the ideology. This issue is not relevant here in terms of study, whilst we have looked at some of it before and we discuss further in the subject of Western Civilization to come. The subject of study here is the answer to the question: with what is man to be ruled? All the political systems known by humankind answer this question without exception. This means the Western political thought, believing in the democratic system, is not distinct from this perspective.

Tidak dapat pula dikatakan bahwa sistem pemerintahan demokratis Barat dicirikan oleh pluralisme, yang menjamin ketidaksesuaian dan eksklusivitas, serta memungkinkan berbagai budaya dan ideologi untuk hidup berdampingan. Hal ini tidak dapat dikatakan, karena pluralisme Barat hanyalah pluralisme dalam batas-batas ideologinya sendiri. Jadi, Barat tidak menerima gagasan apa pun dari luar ideologinya untuk memengaruhi masyarakat, dan Barat juga tidak menerima konsep-konsep yang bertentangan dengan ideologinya. Oleh karena itu, Barat dahulu memerangi partai-partai komunis dan hingga kini terus memerangi apa yang disebut Islam politik, dengan menggambarkannya sebagai terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Dengan demikian, yang ada adalah pluralisme formal, bukan pluralisme yang sebenarnya dalam pengertian mutlak.

It cannot also be said that the Western democratic ruling system is distinguished by pluralism, guaranteeing non-conformity and exclusivity, allowing multiple cultures and ideologies to exist. This cannot be said, because Western pluralism is pluralism within the confines of its ideology alone. So the West neither accepts any idea from outside of its ideology to influence the society, nor does the West accept concepts that are contradictory to its ideology. Accordingly, the West fought with communist parties in the past and is continues to fight the so-called political Islam, depicting it as terrorism, radicalism and fundamentalism. Thus it is a formal pluralism and not actual pluralism in an absolute sense.

Jika yang dimaksud dengan pluralisme adalah perbedaan pandangan, persepsi, proyek, serta pemahaman intelektual dan politik dalam batas-batas ideologi yang sama, maka dari sudut pandang ini tidak ada kekhasan pada pemikiran Barat. Pluralisme semacam itu juga terdapat dalam sistem-sistem lain, seperti sistem pemerintahan Islam.

If what is intended by pluralism is the difference in views, perceptions, projects and intellectual and political understandings within the confines of the same ideology, then there is no distinctiveness in the Western thought from this perspective. Such pluralism also exists in other systems, such as the Islamic ruling system.

Kemudian ada persoalan mempertimbangkan pluralisme dengan melihat apa yang disebut kaum minoritas, hak-hak dan kewajiban mereka, dalam dua ranah sosial, yaitu ranah pribadi dan ranah publik, sebuah klasifikasi yang disebutkan dalam ilmu politik dan sosial Barat. Diklaim bahwa demokrasi modern dibedakan oleh izinnya terhadap privasi dan keragaman dalam ranah pribadi, sedangkan dalam ranah publik, ia dikendalikan oleh prinsip-prinsip umum yang diikuti oleh setiap orang. Jika inilah yang dimaksud dengan pluralisme sebagai ciri pembeda, maka hal ini pun keliru, karena dua alasan. Alasan pertama berasal dari perspektif praktis. Negara Barat saat ini memaksakan konsep dan nilai-nilainya bahkan dalam ranah pribadi. Negara mengawasi Muslim, baik muda maupun tua, meminta pertanggungjawaban atas setiap pikiran, menginterogasi mereka menurut budaya dan peradabannya, serta memaksa mereka berintegrasi ke dalam peradabannya. Ini jauh dari apa yang diklaim sebagai pluralisme. Adapun alasan kedua berasal dari perspektif teoretis atas gagasan ini, yaitu perbedaan antara ketundukan dalam ranah publik kepada prinsip-prinsip umum, sementara hidup menurut agama dan keyakinan yang berbeda dalam ranah pribadi. Keistimewaan ini juga ditemukan dalam sistem Islam. Jadi, dalam hal ini tidak ada yang unik pada demokrasi. Lebih dari itu, konsep Dhimmah (perlindungan terhadap warga non-Muslim) yang diwajibkan Islam adalah pemikiran dan tata cara yang lebih unggul, lebih adil, dan lebih baik dalam menjamin hak-hak dibandingkan konsep minoritas dalam pandangan Barat.

Then there is the matter of considering pluralism by looking at so-called minorities, their rights and their duties, within two societal domains, the private and the public, a classification mentioned in Western political and social sciences. It is claimed that modern democracy is distinguished by allowing privacy and diversity in the private domain, whilst in public domain, it is controlled by general principles that everyone adheres to. If this is what is intended by pluralism being a distinguishing feature, then this is also is wrong for two reasons. The first reason is from a practical perspective. The Western state today is imposing its concepts and values even in the private domain. It monitors Muslims both young and old, holding them accountable for every thought, interrogating according to its culture and civilization and forcing them to integrate into its civilization. This is far from what is claimed to be pluralism. As for the second reason, it is from the theoretical perspective of the idea, the difference between submission within the public domain to general principles, whilst living according to differing religions and convictions in the private domain. This distinctiveness is also found in the Islamic system. So there is nothing unique about Democracy in this regard. Moreover, the concept of Dhimma (protecting the non-Muslim citizens) mandated by Islam is a thought and procedure which is superior, fairer and better in securing rights than the Western concept of minorities.

Mengenai persoalan siapa yang memerintah dan bagaimana ia memerintah, para pemikir politik dan sosiolog di Barat yang membahas masalah pemerintahan dan sistemnya telah meneliti sejarah dan realitas politik manusia, lalu menyebutkan bentuk-bentuk pemerintahan dan model-model kepemimpinan. Mereka kemudian membagi sistem pemerintahan yang dikenal manusia, menurut pandangan mereka, ke dalam berbagai klasifikasi, sesuai dengan kriteria yang diambil dalam pemerintahan. Sebagian besar pembagian itu diwarisi dari bangsa Yunani. Ringkasnya, sistem tersebut either menerima bahwa rakyat berhak untuk memerintah atau tidak.

As for the matter of who rules and how he rules, the political thinkers and sociologists in the West who addressed the issue of ruling and its system, looked into human political history and its reality, enumerating the forms of ruling and the models of leadership. So they divided the ruling systems known by man, according to their view, into various classifications, according to the criteria taken in the ruling. Most of them were inherited from the Greeks. The summary is, the system either accepts people as eligible to rule or not.

Adapun sistem-sistem yang tidak mengakui manusia berhak untuk memerintah, di antaranya adalah: meritokrasi - pemerintahan oleh orang-orang yang berbakat, berusaha keras, dan berprestasi; oligarki - pemerintahan oleh sekelompok kecil orang demi kepentingan mereka sendiri; aristokrasi - pemerintahan oleh kelas penguasa kecil yang memiliki hak istimewa, yaitu para bangsawan; dan autokrasi - pemerintahan oleh satu orang; teokrasi - pemerintahan oleh elit-elit agama dengan legitimasi ilahi. Adapun sistem yang didasarkan pada hak rakyat untuk memerintah, atau yang berlandaskan ideologi kedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa rakyatlah yang berhak menentukan pemerintahan, itulah sistem demokrasi. Menurut orang Barat, demokrasi adalah satu-satunya sistem dalam klasifikasi tersebut yang dianggap terbaik dan paling optimal.

As for the systems that do not accept people as eligible to rule, they include, amongst others; meritocracy - rule of those of talent, effort, and achievement, oligarchy - ruling by a small number of people for the sake of their benefit, aristocracy - ruling by a small, privileged ruling class, the aristocrats and the autocracy- rule of a single individual, theocracy - the rule of religious elites with divine sanction. As for the system based on the right of ruling for the people or based on the ideology of the sovereignty of the people, asserting the eligibility of the people to determine the ruling, it is the democratic system. According to the Westerner, democracy is the only system within the classification, that is to be considered the best and optimal.

Kemudian ada para pemikir Barat yang mengklasifikasikan sistem-sistem pemerintahan berdasarkan standar hukum, seperti tata kelola pemerintahan, cara memperoleh kekuasaan, administrasi yang memerintah, serta model kekuasaan yang dijalankan dan dapat dinegosiasikan. Berdasarkan hal tersebut, sistem-sistem itu kemudian dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu totaliter, otoriter, dan demokratis. Menurut para pemikir Barat, demokrasi selalu dan selamanya ditempatkan sebagai cita-cita ideal, berhadapan dengan model-model otoriter yang buruk.

Then there are those Western thinkers who classify the systems according to legal standards such as, governance, the method of achieving the power, the ruling administration and model of power that is exercised and subject to negotiation. Accordingly, the systems are then classified into three main groups, the totalitarian, the authoritarian regime and the democratic. According to the Western thinkers, democracy is always and forever placed as an ideal, against awful authoritarian models.

Setelah memberikan hak kedaulatan kepada manusia, sehingga ia sendiri yang menentukan sistem dan perundang-undangannya, Barat sekuler kemudian memberikan hak kekuasaan (otoritas) kepadanya, sehingga ia diberi pilihan untuk memilih penguasa melalui pemilihan umum. Dengan demikian, orang-orang Barat menyatukan seluruh komponen hukum-hukum pemerintahan tanpa membedakan antara kedaulatan, otoritas, dan kekuasaan. Mereka membatasi kajian hanya berputar pada satu pokok persoalan sebagaimana yang mereka pahami. Mereka lalai menyadari kemungkinan adanya pembedaan dan pemisahan, maupun adanya sistem-sistem yang berbeda dan berlainan. Sebaliknya, mereka menjadikan demokrasi sebagai tolok ukur kebaikan bagi seluruh sistem politik. Pandangan ini bersifat subjektif, sebagaimana mereka sendiri akui. Oleh karena itu, pandangan ini juga tidak objektif, parsial, dan dangkal, serta tidak memiliki kedalaman intelektual dan pemahaman yang benar tentang hakikat pemerintahan.

After conferring the right of sovereignty to man, so as to determine his system and legislation himself, the secular West confers the right of authority upon him, so it gives him a choice to choose the ruler through elections. Thus the Westerners intertwined all the components of rulings, without differentiating between sovereignty, authority and power. They limited the study to revolving around a single agenda point, as they perceive it. They neglected to notice either the possibility of differentiation and separation, or the existence of systems that are different and distinct. Instead they made democracy a criteria of goodness for all political systems. This view is subjective, as they themselves admit. It is also therefore not objective, partial and superficial, lacking intellectual depth and the correct understanding of the reality of ruling.

Kedaulatan, menurut mereka, digunakan dalam makna bahwa manusia memiliki kehendak dan menjalankannya, sehingga ia memilih siapa penguasanya dan dengan apa ia memerintah. Manusia yang menentukan hukum dan sistemnya, membuat undang-undang tersebut, dan memilih orang yang melaksanakannya. Jika yang dimaksud dengan manusia adalah manusia secara umum atau jenisnya, seluruh umat manusia, maka kedaulatan semacam itu secara praktis memang milik manusia, menurut mereka. Yang membuat undang-undang dan memilih penguasa di Barat adalah manusia secara umum. Namun, jika yang dimaksud dengan manusia adalah manusia dengan karakteristiknya sebagai individu, yang merupakan maksud sebenarnya mereka, yakni setiap manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri, maka kedaulatan semacam itu tidak ada di Barat. Hal ini karena sistem dan undang-undang Barat diajukan oleh suatu kelompok atau sekelompok kecil dari umat manusia. Semua itu tidak diajukan oleh seluruh individu secara bersama-sama. Realitas praktis Barat yang demokratis adalah bahwa undang-undang ditetapkan oleh pemerintah, suatu badan, atau dewan yang terdiri dari sejumlah kecil individu. Kemudian undang-undang tersebut diberlakukan sebagai hukum yang mengikat, yang harus ditaati oleh seluruh individu.

Sovereignty, according to them, is used in the sense that man possesses his will and exercises it, so he chooses who the ruler is and what he rules with. Man is to determine his laws and systems, legislate those laws and choose the one who implements them. If the meaning of Man is to mean Man generally or his kind, the whole of humanity, then such sovereignty does practically belong to Man, according to them. The one who legislates and chooses the ruler in the West is of humankind. However, as for meaning man with his characterization of being an individual, which is their actual intended meaning, such that each man is a master of himself, then such sovereignty is non-existence in the West. This is because Western systems and legislations are put forward by a grouping or few within humankind. They are not put forward by all individuals collectively. The practical reality of the democratic West is that the legislations are set by a government, a body or a council of a few individuals. Then they are enacted as binding laws to which all the individuals submit.

Dengan demikian, konsep kedaulatan sebagaimana mereka pahami tidak sesuai dengan realitas pemerintahan di antara mereka, meskipun mereka bersikeras pada pemahaman ini. Kenyataan dari seluruh pemerintahan di dunia ini adalah adanya pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Kekuasaan berada di tangan seorang individu atau sekelompok orang. Seluruh rakyat tidak mungkin sekaligus menjadi pihak yang memerintah dan yang diperintah. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat dalam arti kedaulatan seluruh individu. Kedaulatan dapat dimiliki oleh seorang individu tertentu atau sekelompok individu, yang menjalankan kehendaknya dengan menetapkan perundang-undangan dan hukum bagi pihak yang diperintah, atau kedaulatan dapat dimiliki oleh Sang Pencipta, Yang Maha Kuasa, sehingga hukum dan perundang-undangan hanya bersumber dari Wahyu Ilahi, tanpa pilihan lain. Namun, Barat yang sekuler, dengan konflik historisnya bersama Gereja Kristen, dan dengan eksperimennya terhadap sistem pemerintahan teokratis yang mengendalikan manusia dengan konsepsi hak ilahi, telah membutakan wawasan Barat. Maka Barat menolak penghambaan manusia kepada Penciptanya dan menerima penghambaan manusia kepada manusia lain, yang mereka sebut sebagai kedaulatan.

Thus the concept of sovereignty as they conceive does not match the reality of ruling amongst them, even though they insist upon this understanding. The reality of all the ruling in this world is that there is both the ruler and the ruled. Ruling is in the hand of an individual or a group of people. All the people cannot be both the ruler and the ruled simultaneously. Accordingly, there is no such thing as sovereignty of the people by the meaning of sovereignty of all individuals. Sovereignty can either belong to a specific individual or a group of individuals, who exercise their will by determining legislation and laws for the ruled, or it can belong to the Creator, the Almighty so that the laws and legislations are derived from the Divine Revelation alone, without any other choice. However, the secular West, with its historical conflict with the Christian Church, and its experimentation with theocratic ruling systems that controlled people by the conception of divine right, blinded the insight of the West. So the West refused the servitude of man to his Creator and accepted the servitude of men to other men, calling sovereignty.

Ketika seseorang telah menetapkan sistem yang mengatur hubungannya, sumber sistem tersebut, dan perundang-undangan yang menentukan dengan apa ia diatur, maka secara alami ia akan beralih ke pembahasan tentang siapa yang melaksanakannya. Itulah pembahasan tentang siapa yang memerintah di dalam sistem tersebut. Karena rakyat tidak mampu melaksanakan penerapan ini secara kolektif, maka pelaksanaannya dilimpahkan kepada beberapa individu atas nama kolektif, untuk melaksanakan penerapan itu dengan pilihan dan persetujuan mereka. Inilah makna kekuasaan atau otoritas yang berada di tangan rakyat atau bangsa. Makna ini tidak khas milik demokrasi dan tidak membuatnya berbeda. Sebaliknya, konsepsi otoritas semacam ini juga ditemukan dalam sistem-sistem lain. Bahkan, ia merupakan inti dari sistem pemerintahan Islam, karena Khilafah didefinisikan sebagai kontrak berdasarkan persetujuan dan pilihan. Hal ini karena Khilafah berdiri di atas Bai'at (sumpah setia) ketaatan yang diberikan kepada orang yang berhak ditaati, dari kalangan mereka yang diberi amanah kekuasaan. Harus ada kesepakatan baik atas orang yang kepadanya Bai'at untuk memegang kekuasaan diberikan, maupun atas mereka yang memberikan Bai'at. Meskipun Barat memberikan otoritas kepada rakyat dari sudut pandang teoretis, karena rakyatlah yang memilih penguasa mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, sebagaimana yang mereka katakan, realitas praktisnya menunjukkan bahwa pilihan rakyat di Barat hanyalah pilihan secara nominal, bukan dalam kenyataan. Itu karena pada kenyataannya para pemilik modal yang sangat besar, orang-orang kaya dan berkuasa, merekalah yang sesungguhnya menentukan siapa penguasanya. Merekalah yang menentukan dan mengarahkan sistem serta prosedur pemilihan yang kompleks. Merekalah yang mampu mempengaruhi opini publik, mengarahkannya untuk memilih siapa pun yang mereka kehendaki. Merekalah yang mampu membiayai kampanye pemilihan yang paling mahal. Hal ini adalah perkara yang diketahui dan disaksikan oleh semua orang. Maka Barat sebenarnya tidak memberikan kedaulatan kepada rakyat dari sudut pandang praktis. Sebaliknya, kedaulatan berada di tangan segelintir kelompok berpengaruh yang memperbudak rakyat. Demikian pula, Barat tidak memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Sebaliknya, kekuasaan berada di tangan segelintir kelompok orang berpengaruh. Maka jelas bahwa rakyat di Barat diperbudak, karena mereka tidak menjadi tuan bagi diri mereka sendiri secara individual, dan mereka juga tidak memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Namun, para pemilik pengaruh mampu memanipulasi rakyat, menipu mereka dengan meyakinkan bahwa merekalah yang menjadi tuan dan pemegang kekuasaan! Adapun cara penguasa memerintah, pertanyaan ini berkaitan dengan dua perkara. Perkara pertama adalah bagaimana ia mencapai kekuasaan atau pemerintahan, dan perkara kedua adalah bagaimana ia mengurus urusan pemerintahan.

Once man affirms the system that governs his relationship, the source of the system and legislation, defining what to be ruled with, he will then naturally move to the subject of study as to who implements it. That is the subject of who rules within it. Since the people are not able to collectively perform this implementation, it is delegated to some individuals on behalf of the collective, to undertake implementation, with their choice and consent. This is the meaning of power or authority belonging to a people or a nation. Again, this meaning is not unique to democracy or makes it distinct. Instead, such a conception of authority is also found in other systems. Indeed, it is the core of the Islamic ruling system, as the Khilafah is defined as a contract of consent and choice. This is because the Khilafah is upon the Bay’ah (pledge) of obedience given to the one who has the right to be obeyed, from amongst those charged with authority. There must be consensus both over the one to whom Bay’ah to assume power is given, as well as over those who give the Bay’ah. Although the West confers authority to the people from a theoretical perspective, as people are the ones who choose their ruler through free and fair elections, as they say, the practical reality indicates that the choice of the ruler by the people in the West is a choice, nominally and not in reality. That is because in reality the owners of immense capital wealth, the rich and the powerful, are the ones who really decide who the ruler is. They alone determine and direct complex electoral systems and procedures. They alone are capable of influencing public opinion, directing it to elect whoever they want. They alone are capable of funding the costliest electoral campaigns. It is a matter known and witnessed by everyone. So the West did not give sovereignty to people from a practical perspective. Instead, sovereignty belongs to a few grouping of the influential who enslave the people. Similarly, the West did not ensure authority belongs to the people. Instead, authority is in the hands of few grouping of the influential. So, it is clear that people in the West are enslaved, as they neither are masters for themselves on an individual basis, nor do they possess actual authority. However, the influential were able to manipulate the people, deceiving them by convincing them that they are the masters and people of authority! As for how the ruler rules, this question is related to two matters. The matter of how he arrives at authority or ruling and how he manages the affairs of ruling.

Dalam kaitannya dengan cara memperoleh kekuasaan, terdapat banyak cara, seperti pemilihan melalui suara, pengangkatan, pewarisan, perebutan kekuasaan, dan lainnya. Dewasa ini, kebiasaan masyarakat telah mapan dalam menganggap bahwa pemilihan umum adalah cara yang terbaik. Ini adalah cara yang dianut di Barat. Terlepas dari penyimpangan dalam penerapan sistem pemerintahan Islam sepanjang sejarah, cara pemilihan termasuk di antara cara-cara yang sesuai dengan Islam. Cara ini telah diterapkan secara nyata untuk memilih Khulafaa' (para khalifah) sesuai dengan prosedur yang mungkin dilakukan pada masa itu. Dengan demikian, demokrasi tidak unik dan tidak berbeda dalam cara pemilihan penguasa. Sebaliknya, cara pemilihan itu sama dengan sistem pemerintahan lainnya. Keunikan dan kekhasan demokrasi terletak pada pandangannya tentang bagaimana mengelola urusan pemerintahan, melalui persepsinya tentang konsep kepemimpinan.

In relation to how the power is arrived at, it has many styles such as voting, appointment, inheritance, usurpation of power and others. Today, people’s customs have settled to consider that the election is the best style. It is the style followed in the West. Regardless of the misimplementation witnessed by the Islamic ruling system over a period of history, the election style is amongst the styles that accords with Islam. The style had been practically implemented to choose Khulafaa’ (caliphs) according to the possible procedures of that time. Accordingly, democracy is neither unique nor distinct in style of election to choose the ruler. Instead, the style of elections is common with other ruling systems. The uniqueness and distinctiveness of democracy lies in its view of how to manage the affairs of rulings, through its perception about the concept of leadership.

Dalam pandangan Barat, kepemimpinan dibagi menjadi tiga model. Pertama, kepemimpinan demokratis, yang mendorong dan memungkinkan partisipasi kelompok dalam semua keputusan. Kedua, kepemimpinan otoriter atau kepemimpinan autokratis, yaitu keputusan dibuat oleh seorang individu yang bersifat tiran. Ketiga, kepemimpinan anarkis, yang memungkinkan anggota kelompok mengatur urusan mereka dan mengambil keputusan sendiri. Berdasarkan pembagian ini, mereka mengatakan bahwa kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan kolektif, adalah model kepemimpinan terbaik. Konsep ini keliru karena dua alasan.

Leadership in the Western view is classified into three models. Firstly, democratic leadership that encourages and allows the participation of a group in all the decisions. Secondly, authoritarian leadership or autocratic leadership in which decisions are made by an individual tyrant. Thirdly, anarchic leadership that allows members of the group to manage their affairs and take decisions by themselves. Based on these divisions, they say that democratic leadership, the collective leadership, is the best model of leadership. This concept is wrong for two reasons.

Pertama, pandangan ini keliru dari sudut pandang yang realistis dan praktis. Yang disebut kepemimpinan kolektif sebenarnya tidak ada. Kenyataan dalam pemerintahan pada akhirnya berada di tangan satu orang, sebagaimana yang diketahui dan disaksikan orang-orang Barat sendiri, baik seseorang itu menjabat sebagai presiden republik maupun perdana menteri dalam demokrasi parlementer. Ketika ia mengambil alih kekuasaan, ia sendiri yang menegakkan otoritas secara individual, sehingga seluruh kewenangan berada di tangan perdana menteri atau presiden, sementara sisa orang-orang yang memiliki wewenang menjadi asisten, pegawai, atau penasihat.

It is firstly wrong from the realistic, practical perspective. So-called collective leadership does not exist. The reality of ruling is that it is ultimately in the hands of a single person, which the Westerners know and witness even in the West itself, whether one is the president of the republic or the prime minister of the parliamentary democracy. When he assumes ruling, he imposes authority himself individually, such that all authority comes under the hands of the prime minister or president, whilst the remaining people of authority become assistants, employees or consultants.

Misalnya, kekuasaan pada praktiknya berada di tangan presiden di Amerika, sebagaimana berada di tangan perdana menteri di Inggris dan Jerman. Bahkan kepemimpinan kolektif yang dibawa Lenin kepada kaum komunis di Uni Soviet sebelumnya hanyalah kepemimpinan kolektif secara nominal, hanya di atas kertas dan tidak lebih dari itu. Pada kenyataannya, kepemimpinan selalu bersifat individualistis. Hal ini wajar, karena kekuasaan, kepresidenan, atau kepemimpinan adalah ekspresi dari pengaturan yang lahir dari sebuah konsep. Asal-usul konsep-konsep tersebut dan realisasi fakta-fakta berkaitan dengan otak, dari segi penginderaan, keterkaitan, kelemahan dan kekuatan, serta dari segi informasi, apakah benar dan melimpah atau tidak. Hal ini berbeda antara satu otak dengan otak lainnya. Tidak mungkin dua otak atau lebih sepakat untuk melangkah dalam segala urusan, untuk memutuskan perkara guna mengaturnya. Di sinilah perbedaan itu terjadi. Maka menjadi keharusan bagi salah satu pihak untuk berkompromi dengan pihak yang lain. Dalam kondisi seperti itu, kepemimpinan menjadi individualistis, bahkan di antara dua orang. Dengan demikian, kepemimpinan kolektif tidak akan pernah ada. Yang mungkin terjadi hanyalah kepemimpinan tunggal dan individual.

For instance, the ruling is practically in the hands of the president in America, just as it is in the hands of prime ministers in England and Germany. Even the collective leadership brought by Lenin to the communists of the previous Soviet Union was only a nominal collective leadership, on paper and nothing more. In reality, leadership is always individualistic. This matter is natural because ruling or presidency or leadership is an expression of administration resulting from the concept. The origin of its concepts and realization of facts are related to the brain in terms of sensation, linkage, weakness and strength, in terms of information whether it is true or abundant. This differs from one brain to another. It is impossible for two brains or more to agree to proceed in all matters, to judge upon things in order to manage them. Here the difference occurs. So it becomes mandatory for one to compromise with the other, in such a case the leadership becomes individualistic, even amongst two. Thus there can never be a collective leadership. Instead, it is only possible to ever have singular, individual leadership.

Sebagai alasan kedua mengapa pembahasan ini panjang, mereka telah keliru dalam dua perkara yang berkaitan dengan pengorganisasian pemerintahan, yaitu pendapat dan keputusan, yang antara keduanya Islam membedakan dengan tepat, sehingga Islam menjadi berbeda dan unik dalam hal ini. Pemerintahan melalui dua tahap, yaitu tahap pendapat dan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap pertama, pendapat dicari untuk menangani suatu masalah, sehingga akan ada berbagai pandangan yang menjadi bahan musyawarah dan penelitian. Ini di samping perincian tentang kapan pandangan-pandangan tersebut bersifat mengikat secara wajib dan kapan bersifat informatif. Hal ini termasuk dalam ranah yang dikenal dalam sistem pemerintahan Islam sebagai Syura (musyawarah). Allah (SWT) berfirman,

As for the second reason for being long, they confused in the two matters related to the organization of ruling, opinion and decision, between which Islam differentiated precisely, making Islam distinct and unique in this regard. Ruling passes through two phases, the phase of opinion and the phase of decision-making. In the first phase, the opinion is sought for treating the problem, so there will be multiple views which will be subject to deliberations and research. This is in addition to details about when the views are mandatorily binding and when they are informative. This falls within the realm of what is known in the Islamic ruling system as Shura (consultation). Allah (swt) says,

"yang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." [TMQ Surah Asy-Syura 42:38] Fase kedua adalah fase pengambilan keputusan. Ini adalah urusan individu, di mana keputusan dibuat oleh satu orang yang berwenang, sehingga keputusan tidak dibuat secara kolektif. Allah (SWT) berfirman,

“who conduct their affairs by mutual consultation.” [TMQ Surah Ash-Shura 42:38]. The second phase is the decision making phase. It is an individual matter in which decisions are made by a single authorized person, so decisions are not made collectively. Allah (swt) says,

"Dan musyawarahkanlah urusan itu dengan mereka. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah." [TMQ Surah Aali Imran 3:156]. Dengan demikian, sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah otokratis dan bukan pula demokratis. Sebaliknya, sistem pemerintahan Islam merupakan model yang unik, yang bersifat realistis, bukan nominal dan idealistis.

“And consult them on the matter. When you have decided, then rely upon Allah.” [TMQ Surah Aali Imran 3:156]. Thus the ruling in Islam is neither autocratic nor democratic. Instead, the ruling system of Islam is a unique model, which is realistic and not nominal and idealistic.

Kesimpulannya, Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak memiliki keutamaan dengan sendirinya, baik dari segi bentuk teoretis maupun prosedural. Hal ini terutama berlaku ketika Demokrasi dibandingkan dengan sistem pemerintahan Islam. Sebenarnya, kesucian dan keutamaan Demokrasi berasal dari rakyatnya melalui komponen-komponennya, yakni konsep-konsep dan nilai-nilai yang diwakilinya, seperti kebebasan. Hal ini juga akan kami bantah sebentar lagi.

In conclusion, Democracy as a ruling system has no primacy in itself in terms of either theoretical or procedural forms. This is particularly so when Democracy is compared with the Islamic ruling system. In fact, Democracy’s sanctity and preference originates within its people through its components, namely its concepts and values it represents, such as freedom. We will refute this too shortly.