3 Pembagian Buku Catatan Baitul Mal

3 Pembagian Buku Catatan Baitul Mal - Harta Negara Khilafah | Quran Course

Diwan ini adalah tempat di mana catatan pendapatan negara disimpan dan dicatat. Dana-dana ini merupakan harta rampasan umum (ghanimah) yang menjadi hak seluruh kaum Muslimin. Diwan ini juga mencakup seluruh pendapatan dari pajak, yang dalam keadaan tertentu dapat diwajibkan kepada kaum Muslimin, apabila pendapatan tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran yang menjadi tanggungan Baitul Mal. Pajak-pajak ini dapat dipungut sebagai imbalan bagi para pegawai negara, atau sebagai pelayanan untuk kepentingan dan urusan bersama seluruh kaum Muslimin. Sebuah tempat khusus di dalam Baitul Mal disediakan untuk dana Diwan ini, tanpa dicampur dengan dana-dana lainnya. Hal ini karena dana tersebut dibelanjakan untuk mengurus urusan kaum Muslimin dan kepentingan bersama mereka, sesuai dengan pendapat dan ijtihad Khalifah.

This Diwan would be the place where the records of the State’s revenues are kept and recorded. These funds would be the general booties for which all Muslims would be entitled. This Diwan would also include all the revenues from taxes, which the Muslims could in some cases be liable to pay, in case the revenues are not sufficient to cover the expenditures due on the Treasury. These taxes could be due as recompense for the State’s employees, or as service for the common interest and affairs of all the Muslims. A special place within the treasury is assigned for the funds of the Diwan, without being mixed with other funds. This is because such funds are spent in looking after the Muslims affairs and in their common interests, according to the opinion and Ijthihad of the Khalifah.

Departemen-departemen Diwan rampasan perang dan Kharaj, yang dibentuk sesuai dengan pendapatan dan dana yang menjadi haknya, terdiri dari sebagai berikut:

The departments of the Diwan of booties and Kharaj, set up according to its revenues and funds due to it, consists of the following:-.

a) Bagian rampasan perang (Al-ghana'im): Ini mencakup harta rampasan perang, jarahan, dan seperlima (khumus).

a) The department of war booties (Al-ghana’im): This includes the war booties, spoils, booties and the fifth.

b) Departemen pajak tanah (Kharaj).

b) The Department of land tax (Kharaj).

c) Departemen Pertanahan: Ini mencakup tanah-tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan (paksa), tanah-tanah 'Ushriyyah (tanah yang dikenai zakat hasil bumi sepersepuluh), tanah Sawafi, harta milik negara, tanah milik umum, dan tanah-tanah yang dilindungi (Al-Hima).

c) The Department of Lands: This includes the lands conquered by force, the tithe lands (Ushriyyah), the Sawafi, the States properties, public property lands and the protected lands (Al-Hima).

d) Departemen pungutan kepala (Jizyah).

d) The Department of head tax (Jizya).

e) Diwan Al-Fai’: Diwan ini mencakup catatan pendapatan Sawafi, zakat ‘usyur (persepuluhan), seperlima dari harta karun terpendam (Rikaz) dan hasil tambang, pendapatan dari sewa milik negara serta tanah dan bangunan milik negara, atau Sawafi dan harta yang tidak memiliki ahli waris.

e) The Department of Al-Fai’: This includes the records of the Sawafi revenues, the tithes, the fifth of the hidden treasures (Rikaz) and minerals, the revenues of the State’s rentals and of the State’s lands and buildings, or the Sawafi and the wealth which has no heir.

f) Departemen Pajak.

f) The Department of Taxes.

Lembaga ini bertugas memeriksa dan memverifikasi seluruh neraca keuangan dari dana negara serta administrasinya, memastikan jumlah pasti aset, beban, pendapatan, dan pengeluaran yang ada. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat terkait pengumpulan dan pembelanjaan dana tersebut. Selain itu, lembaga ini mengawasi dan meminta pertanggungjawaban seluruh Diwan, dinas-dinas negara, dan pegawai dalam urusan administrasi.

This takes charge of reviewing and checking all the balance sheets of the State’s funds and its administrations, making sure of the exact amount of the existing assets, expenses, revenues and expenditure. It also takes charge of accounting the officials in relation to the collection and spending of those funds. It also monitors and accounts all the Diwans, the State departments and employees regarding the administrative matters.

Secara garis besar, inilah Diwan-diwan keuangan Negara Khilafah. Adapun dalil tentang pendiriannya, ia termasuk gaya dan sarana administrasi untuk melaksanakan urusan. Nabi ﷺ sendiri menangani administrasi secara langsung dan menunjuk sekretaris untuk keperluan itu, baik dalam urusan yang berkaitan dengan keuangan maupun yang lainnya. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, dalam pembahasan "Diwan yang Pertama Kali Didirikan", mereka yang ditunjuk Nabi ﷺ sebagai sekretaris untuk urusan keuangan. Selain itu, ayat-ayat dan hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan harta Anfal, Ghana'im, dan Al Fai' (rampasan perang dan harta fai'), serta Jizyah dan Kharaj, dan yang menunjukkan bahwa semua itu merupakan hak yang sah bagi kaum Muslimin dari orang-orang kafir, juga ayat-ayat dan hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban Zakat serta kepada siapa ia harus disalurkan, dan yang juga menunjukkan adanya harta milik umum, semuanya ini secara niscaya membolehkan pembentukan sistem-sistem administrasi yang memungkinkan dana-dana tersebut dikumpulkan, disimpan, dicatat, dihitung, dan dibelanjakan. Gaya-gaya administrasi ini merupakan cabang yang diturunkan dari asalnya, sehingga ia menjadi bagian darinya dan termasuk perkara yang mubah. Khalifah berhak mengadopsinya dengan cara apa pun yang ia pandang perlu untuk mengumpulkan, mengawasi, menjaga, mendistribusikan, dan membelanjakan dana-dana tersebut. Pembentukan Diwan-diwan dan penerapannya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dan hal ini disaksikan oleh para Sahabat yang tidak mengingkari maupun menolak tindakan tersebut.

These are briefly and in general the Diwans of the Khilafah State’s finance. As for the evidence about their establishment, they are one of the administrative styles and means to carry out the action of. The Prophet (saw) , had dealt with the administration by himself and he appointed secretaries for it, whether in matters related to the finance or others. We said before, in the subject of the “First Established Diwan”, those whom the Prophet (saw) appointed as secretaries for the financial matters. Besides, the verses and the Ahadith which indicate the permissibility of the Anfal, the Ghana’im and Al Fai’ (booties and spoils) as well as the Jizya and the Kharaj, and which also indicate that they are a legitimate gain for the Muslims from the disbelievers, in addition to the verses and Ahadith which indicate the obligation of Zakat and to whom it should be allocated and which also indicate the public property, all this necessarily allows the setting up of administrative systems which would allow these funds to be collected, kept, recorded, counted and disposed of. These administrative styles would be a branch derived from the origin, thus they would be part of it and they would be part of the permitted (Mubah) actions. The Khalifah would be entitled to adopt them in which way he deems necessary to collect, control, safeguard, distribute and spend these funds. The setting up of the Diwans and their adoption took place in the time of the Khulafa’a ur-Rashidoon and this was witnessed by the Sahabah who did not object or disown such action.

3 Pembagian Buku Catatan Baitul Mal

Divisi Pendapatan

Diwan Ghanimah (Fai') dan Kharaj

Diwan Harta Milik Umum

Diwan Sadaqat

Pembagian Pengeluaran

1) Diwan Rumah Khilafah

2) Diwan Administrasi Pemerintahan

3) Diwan Pemberian

4) Diwan Jihad

5) Diwan Pengeluaran Sedekah

6) Pengeluaran Diwan Harta Umum

7) Diwan Kedaruratan (bencana alam)

8) Diwan Anggaran Umum, Perhitungan Umum, dan Pengawasan

9) Diwan Akuntansi Umum

10) Diwan Pengendalian