Inggris dianggap sebagai sumber doktrin laissez-faire dan satu-satunya negara yang pernah mempraktikkan perdagangan bebas. Inggris juga dianggap sebagai satu-satunya bangsa yang berkembang dengan sedikit atau tanpa campur tangan negara. Namun, anggapan ini jauh dari kebenaran, karena Inggris adalah negara pertama yang menerapkan perlindungan industri bayi. Perlindungan ini berupa penempatan hambatan terhadap persaingan asing agar perusahaan dalam negeri dapat berkembang tanpa pesaing.

Britain is regarded as the fountain of laissez-faire doctrine and the only country to have practised free trade. Britain is regarded as the only nation to have developed with little or no state intervention. However, this cannot be further from the truth since Britain was the first country to establish infant industry protection. This is where obstacles are placed upon foreign competition to ensure domestic companies develop with no competitors.

Reformasi hukum dagang tahun 1721 dirangkum oleh Brisco, seorang sejarawan ekonomi, pada tahun 1907:

The 1721 reform of the mercantile law was summed up by Brisco, an economic historian in 1907:

‘industri-industri harus dilindungi di dalam negeri dari produk jadi asing; ekspor bebas barang-barang jadi harus dijamin; dan bila memungkinkan, dorongan harus diberikan melalui subsidi dan tunjangan.’38 Ini berarti bea masuk atas bahan baku diturunkan, sementara bea atas barang manufaktur asing dinaikkan secara signifikan. Secara khusus, Inggris melarang impor barang-barang unggulan dari sebagian koloninya apabila barang tersebut mengancam industri Inggris.

‘manufactures had to be protected at home from foreign finished products; free exportation of finished articles had to be secured; and where possible, encouragement had to be given by bounty and allowance.’38 This meant import duties on raw materials were lowered, duties on foreign manufactured goods were significantly raised. Specifically, Britain banned the imports of superior goods from some of its colonies if they happened to threaten British industries.

Perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 1846 dengan dicabutnya Corn Laws, yaitu tarif impor yang secara resmi dimaksudkan untuk melindungi petani dan tuan tanah Inggris dari persaingan impor gandum murah dari luar negeri. Namun, kebijakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menghentikan laju industrialisasi di benua Eropa dengan memperluas pasar ekspor bagi pertanian Inggris. Keunggulan teknologi Inggris, yang memungkinkan peralihan ke rezim perdagangan bebas, telah dicapai di balik hambatan tarif yang tinggi dan bertahan lama. Liberalisasi ekonomi Inggris secara keseluruhan merupakan urusan yang sangat terkendali, diawasi oleh negara, dan tidak dicapai melalui pendekatan laissez-faire.

The next big change came in 1846 with the repeal of the Corn Laws, which were import tariffs ostensibly designed to protect British farmers and landowners against competition from cheap foreign grain imports. But this was intended to halt the move to industrialization on the continent by enlarging the export market for British agriculture. Britain’s technological lead that enabled the shift to a free trade regime had been achieved behind high and long lasting tariff barriers. The overall liberalisation of the British economy was a highly controlled affair overseen by the state and not achieved through a laissez-faire approach.

Dengan penggunaan strategi promosi industri, Inggris, ketika mencapai puncaknya pada tahun 1800, mengarungi lautan untuk mencari kekayaan di seluruh dunia. Program kolonisasi agresif ini memperkokoh posisi Inggris di dunia dan mengubah peperangan dari pertempuran untuk memperebutkan wilayah menjadi pertempuran untuk merebut pasar di seberang laut. Mesin perang kolonial inilah yang mendorong sebagian besar penelitian ilmiah, inovasi, cara-cara baru dalam mengorganisasi tenaga kerja, dan strategi militer Inggris. Nilai-nilai liberal yang didengung-dengungkan sebagai sumber perkembangan Inggris justru muncul setelah Inggris meraih dominasi global. Baru setelah Inggris mencapai supremasi global, Inggris membela perdagangan bebas, dan itu dilakukan untuk memperoleh akses ke pasar-pasar asing. Pasar bebas jelas datang setelah perkembangan, bukan menjadi pemicu yang meluncurkan Kekaisaran Inggris.

With the use of industrial promotion strategies, Britain, when it reached its pinnacle in 1800, was navigating the seas in search of riches around the globe. This programme of aggressive colonisation entrenched Britain’s position in the world and changed battles from being fought for territories to offshore markets. It was this colonial war machine that drove a large chunk of Britain’s scientific research, innovation, new ways of organising labour and military strategy. The liberal values which are trumpeted as the source of Britain’s development arrived after achieving global domination. It was only after Britain achieved global supremacy that it championed free trade and this was to gain access to foreign markets. Free markets most certainly came after development rather than being the catalyst that launched the British Empire.

Pembangunan di Amerika Serikat juga terjadi dengan cara yang serupa. Baru setelah Perang Dunia II Amerika Serikat mulai meliberalisasi perdagangannya, dan alasan hal ini dijelaskan oleh Dr Joon Change, seorang pakar sejarah ekonomi di Cambridge: "Baru setelah Perang Dunia II Amerika Serikat – dengan supremasi industrinya yang tidak tertandingi – akhirnya meliberalisasi perdagangannya dan mulai membela perjuangan perdagangan bebas."

US development also occurred in a similar fashion. It wasn’t until after World War 2 that the US began to liberalise trade and the reasons for this was outlined by Dr Joon Change, an expert in economic history at Cambridge ‘it was only after World War 2 that the USA – with its industrial supremacy unchallenged - finally liberalized its trade and started championing the cause of free trade.

Setelah negara-negara Barat membangun dominasi industri di balik tembok proteksionis, mereka cenderung menganjurkan perdagangan bebas untuk menendang tangga dari para pengikut dan memperkokoh dominasi mereka, sebagaimana yang tentu terjadi pada Inggris di pertengahan abad ke-19 yang memimpin gerakan liberalisasi di Eropa. Amerika Serikat mengikuti jalan serupa seratus tahun kemudian.

Once Western countries establish industrial dominance behind protectionist walls, they tend to advocate free trade in order to kick away the ladder from the followers and consolidate their dominance as was certainly the case for Britain in the mid 19th century which led the liberalisation drive in Europe. The United States followed a similar path a hundred years later.