Istilah ekonomi "Macan" diciptakan untuk menggambarkan Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan yang mengalami pertumbuhan dan industrialisasi pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Keempat Macan ini memiliki sejumlah karakteristik yang sama dengan perekonomian Asia lainnya, seperti Tiongkok dan Jepang, dan merintis apa yang kini dipandang sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang khas "Asia", yaitu ekonomi yang digerakkan oleh ekspor. Negara-negara dan wilayah-wilayah ini memusatkan perhatian pada pengembangan barang untuk diekspor ke Barat yang telah industrialisasi, sementara konsumsi domestik dihambat melalui kebijakan pemerintah.

The ‘tiger’ economy was a term coined to describe South Korea, Singapore, Hong Kong, and Taiwan who underwent rapid growth and industrialisation in the 1960’s and 1970’s. The four Tigers share a range of characteristics with other Asian economies, such as China and Japan, and pioneered what has come to be seen as a particularly “Asian” approach to economic development, that of an export driven economy. These countries and territories focused on developing goods for export to the industrialised West and domestic consumption was discouraged through government policies.

Jika kita mencermati perkembangan bangsa-bangsa tersebut, tampak bahwa pembangunan mereka sebagian besar didorong secara terpusat, dengan subsidi pemerintah yang besar serta kebijakan proteksionis untuk mencapai pembangunan.

A closer look at the development of such nations shows their development was a largely centrally driven affair with huge government subsidies and protectionist policies to achieve development.

Setelah merdeka pada tahun 1965, Singapura menghadapi kekurangan sumber daya fisik dan pasar domestik yang kecil. Menanggapi hal itu, Pemerintah Singapura mendirikan Dewan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Board) pada tahun 1968, yang bertugas merumuskan strategi ekonomi nasional untuk mendorong sektor manufaktur Singapura. Pemerintahan Singapura menekan pengangguran dan meningkatkan taraf hidup melalui pelaksanaan program perumahan publik berskala besar, serta penerapan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis, pro-investasi asing, dan berorientasi ekspor, dipadukan dengan investasi terarah negara pada korporasi strategis milik pemerintah. Intervensi negara berperan langsung dalam mengarahkan perekonomian Singapura menuju elektronik kelas tinggi, kimia, dan industri jasa. Pemerintah Singapura mengarahkan perekonomian melalui perusahaan-perusahaan terkait Temasek (Temasek-linked companies/TLC). Perusahaan-perusahaan ini berfungsi sebagai dana kekayaan negara (sovereign wealth fund). TLC didirikan terutama di sektor manufaktur, beroperasi sebagai entitas komersial, dan menyumbang 60% dari PDB.

Upon independence in 1965, Singapore was faced with a lack of physical resources and a small domestic market. In response, the Singapore Government set up the Economic Development Board in 1968 where national economic strategies were formulated to promote Singapore’s manufacturing sector. The Singaporean administration curbed unemployment and raised the standard of living through the implementation of a large-scale public housing programme, alongside the adoption of a pro-business, pro-foreign investment, export-oriented economic policy combined with state-directed investments in strategic government-owned corporations. State intervention played a direct role in steering the Singapore economy towards high end electronics, chemicals and service industry. The Singapore government directed the economy through Temasek-linked companies (TLCs). These are companies which act as sovereign wealth funds. TLCs were established particularly in manufacturing, operating as commercial entities and accounted for 60% of GDP.

Pembangunan Taiwan dimulai setelah Perang Dunia II ketika rezim Kuomintang (para pemimpin pertama Taiwan) menetapkan beberapa rencana dan kebijakan ekonomi untuk membangun perekonomian pulau-pulau kecil. Sebuah kebijakan mata uang baru diluncurkan, dan selain itu bantuan besar dari Amerika Serikat mendorong pesatnya pembangunan ekonomi. Pemerintah campur tangan secara langsung dalam perekonomian melalui kebijakan substitusi impor, dengan mengambil apa yang dihasilkan sektor pertanian untuk mendukung sektor industri, menukar hasil ekspor pertanian dengan mata uang asing untuk mengimpor mesin-mesin industri, sehingga mengembangkan sektor industri. Pemerintah menaikkan tarif, mengendalikan nilai tukar mata uang asing, dan membatasi impor guna melindungi industri dalam negeri. Pada tahun 1960-an, industri substitusi impor Taiwan menghadapi masalah jenuhnya pasar domestik, dan akibatnya kebijakan ekonomi Taiwan berubah untuk mengejar perluasan ekspor. Melalui 10 proyek konstruksi besar milik Perdana Menteri Chiang Ching-kuo dan pendirian zona pemrosesan ekspor pertama di Asia, dasar bagi pembangunan industri berat di Taiwan pun diletakkan.

Taiwanese development began after World War 2 when the Kuomintang regime (first leaders of Taiwan) established several economic plans and policies to develop the small islands economy. A new currency policy was initiated and in addition huge aid from the US aided the rapid development of the economy. The government directly intervened in the economy with an import substitution policy, taking what was obtained by the agriculture sector to give support to the industrial sector, trading agricultural product exports for foreign currency to import industrial machinery, thus developing the industrial sector. The government raised tariffs, controlled foreign exchange and restricted imports in order to protect domestic industry. By the 1960s, Taiwan's import exchange industry was faced with the problem of saturating the domestic market and consequently, the economic policy of Taiwan changed to pursue export expansion. Through the premier Chiang Ching-kuo's 10 major construction projects and the establishment of Asia’s first export processing zone the basis was laid for heavy industrial development in Taiwan.

Korea Selatan menempuh strategi serupa berupa intervensi pemerintah pusat. Pada tahun 1961, rencana lima tahunan pertama dari sekian banyak rencana dimulai oleh pemerintah pusat, karena hanya pemerintah pusat, bukan pasar bebas, yang memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mengarahkan perubahan drastis dalam waktu singkat. Perekonomian didominasi oleh sekelompok konglomerat swasta besar, yang dikenal sebagai chaebol, dan juga didukung oleh sejumlah besar perusahaan publik di bidang besi, baja, utilitas, komunikasi, pupuk, kimia, dan industri berat lainnya. Pemerintah membimbing industri swasta melalui serangkaian target ekspor dan produksi dengan memanfaatkan pengendalian kredit, tekanan dan persuasi informal, serta kebijakan moneter dan fiskal yang lazim.

South Korea pursued a similar strategy of central government intervention. In 1961 the first of many 5 year plans were initiated by central government, as only it rather than the free market had the capacity or resources to direct such drastic change in a short time. The economy was dominated by a group of large private conglomerates, known as chaebol, and was also supported by a significant number of public corporations in areas such as iron, steel, utilities, communications, fertilisers, chemicals, and other heavy industries. The government guided private industry through a series of export and production targets utilising the control of credit, informal means of pressure and persuasion, and traditional monetary and fiscal policies.

Pada tahun 1965, pemerintah pusat memperluas kendalinya atas dunia usaha dengan menasionalisasi bank-bank dan menggabungkan gerakan koperasi pertanian dengan bank pertanian. Kontrol langsung pemerintah atas seluruh kredit institusional semakin memperkuat kekuasaannya atas komunitas bisnis. Dewan Perencanaan Ekonomi, yang dibentuk pada tahun 1961 dan dipimpin oleh wakil perdana menteri, mengalokasikan sumber daya, mengatur aliran kredit, dan merumuskan seluruh rencana ekonomi Korea Selatan.

Central government by 1965 extended its control over business by nationalising banks and merging the agricultural cooperative movement with the agricultural bank. The government’s direct control over all institutional credit further extended its command over the business community. The Economic Planning Board created in 1961, headed by a deputy prime minister allocated resources, directed the flow of credit, and formulated all of South Korea's economic plans.

Macan-macan Asia berkembang dengan intervensi pemerintah yang besar, yang memainkan peran penting dan dipandang sebagai tulang punggung kemajuan mereka. Taiwan, Singapura dan Hong Kong menempuh strategi serupa, dan ini dengan jelas menunjukkan bahwa kapitalisme ortodoks tidak diikuti untuk berkembang; sebaliknya, intervensi pemerintahlah yang membawa macan-macan Asia ke posisi mereka saat ini. Ekonomi macan-macan tersebut pada dasarnya adalah ekonomi konsumen, di mana ekspor menjadi mesin penggerak utama.

The Asian tigers developed with large aspects of government intervention, which played an important role and is seen as the backbone to their progress. Taiwan, Singapore and Hong Kong followed similar strategies and this clearly shows orthodox capitalism was not followed in order to develop but rather government intervention has steered the Asian tigers into the positions they are in today. The tiger economies are fundamentally consumer economies where exports are the driving engine.