Sejak runtuhnya Khilafah dan kemunduran kaum Muslimin, umat telah dihantam oleh berbagai pemikiran asing yang disusupkan kepada kaum Muslimin dengan kedok Islam. Di antara konsep yang paling berbahaya adalah gagasan bahwa akal manusia merupakan sumber pembuatan hukum, baik secara terang-terangan maupun secara tersirat, melalui konsep-konsep seperti kemaslahatan sebagai kriteria untuk menilai Hukum (ketentuan) Allah.

Since the destruction of the Khilafah and the decline of the Muslims the Ummah has been subjected to host of alien thoughts that have been implanted in the Muslims under the guise Islam. Of the most dangerous of these concepts is the idea that mans intellect is a source of legislation either explicitly or implicitly through concepts such as benefit as a criteria to judge the Hukm (rule) of Allah.

Hal ini telah tersebar di tengah Ummah Islam dan telah diadopsi oleh sebagian dari mereka. Kita harus mengetahui bahwa Hukum Syar'i didefinisikan sebagai Khitab (seruan) dari Pembuat Syariat mengenai perbuatan-perbuatan hamba. Dengan kata lain, untuk setiap hukum Islam kita memerlukan seruan (Khitab) dari Allah, dan hal ini ditunjukkan oleh wahyu, sedangkan akal manusia bukanlah penerima wahyu. Oleh karena itu, kita harus merujuk kepada apa yang telah dipastikan sebagai wahyu, yaitu Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya ﷺ, serta hal-hal yang menunjukkan adanya wahyu, yaitu Ijma' para Sahabat (ra), atau melalui Qiyas dengan 'Illah (alasan ilahi) yang terdapat dalam nash.

This has become propagated to the Muslim Ummah and has been adopted by some within her. We should know that the Hukm Shari is defined as the Address (Khitaab) of the Legislator concerning actions of the servant. In other words for every Islamic rule we require an address (Khitaab) from Allah and this would be demonstrated from the revelation and the mind of man is not a receiver of revelation. Hence we need to go to what has been confirmed as revelation i.e. the Kitab of Allah, the Sunnah of his Messenger (saw) and those things which indicate revelation i.e. Ijma’a as Sahabah (ra) or through Qiyas with an Illah (divine reason) in the text.

Perlu dijelaskan bahwa Hukm Allah tidak dapat ditentukan atau dinilai melalui akal manusia yang terbatas. Sesungguhnya peran Syari'ah adalah membebaskan manusia dari bias dan hawa nafsunya, dan membawanya kepada keadilan dan rahmat Allah. Tidak diperbolehkan menggunakan akal untuk menetapkan suatu hukum, karena akal bukanlah sumber wahyu dan oleh karena itu bukan sumber hukum-hukum ilahi. Nabi ﷺ diriwayatkan dalam sebuah Hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi bersabda, "Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka", dan dalam riwayat lain, "Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka". Selain itu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa menafsirkan Al-Qur'an menurut pendapatnya, maka sekalipun ia benar, sesungguhnya ia telah berbuat dosa".

It should be made clear that the Hukm of Allah can not be determined or judged through the limited mind of man. Indeed the role of the Shari’ah is to remove man from his own bias and whims to the justice and mercy of Allah. It would not be allowed to use the mind to derive a rule as the intellect is not a source of revelation and therefore it is not a source of divine rules. The Prophet (saw) was reported in a Hadith narrated by Imam Tirmidhi as saying, “Whosoever interprets the Qur’an according to his opinion, let him seek his abode in the fire”, and in another narration, “Whosoever interprets the Qur’an without knowledge, let him seek his abode in the fire”. Furthermore, it is narrated by Abu Dawud and by Tirmidhi that the Prophet (saw) has said, “Whosoever interprets the Qur’an according to his opinion, even if he get’s it right, he has indeed committed a sin”.

Hukum Allah (SWT) tidak dinilai oleh akal, karena hak membuat hukum (legislasi) hanya milik Allah (SWT) semata. Akal tidak dapat menilai hukum-hukum Allah (SWT) yang mengatur kehidupan kita, begitu pula petunjuk-Nya (SWT) tentang cara menegakkan Din-Nya (SWT). Hal itu berada di luar batas kemampuan akal, dan melakukannya merupakan dosa.

The Hukm of Allah (swt) is not judged by the intellect, as the right of legislation is solely for Allah (swt) alone. The mind cannot judge the rules of Allah (swt) that govern our life, nor His (swt) direction on how to establish His (swt) Deen, this is beyond the limits of the mind and is a sin.

Imam Syatibi menyebutkan dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul il-Ahkam (Jilid 2, halaman 25), "Tujuan di balik syariah adalah membebaskan individu dari hawa nafsunya agar menjadi hamba (Abd) Allah yang sejati, dan itulah maslahat yang sah." Beliau selanjutnya berkata, "Melanggar syariah dengan dalih mengikuti tujuan-tujuan dasar atau nilai-nilai (Maqasid asy-Syari'ah) ibarat orang yang hanya peduli pada ruh tanpa jasad; dan karena jasad tanpa ruh tidak berguna, maka ruh tanpa jasad pun tidak berguna." Oleh karena itu, ketika menurunkan metodologi Islam untuk mendirikan Khilafah, kita wajib menyadari bahwa hal-hal ini merupakan bagian dari Ahkam Syariah, sehingga kita harus menurunkannya dari Wahyu, yakni dalil-dalil Islam. Hal ini dilakukan melalui proses Ijtihad.

Imam Shatibi mentions in his book al Muwafaqat fee Usul il Ahkam (Vol.2, page 25), “The objective behind the Shari’ah is to liberate the individuals from his desires in order to be a true Abd (slave) of Allah and that is the legitimate Maslaha.” He further went on to say, “Violating the Shari’ah under the pretext of following the basic objectives or values (Maqasid al-Shari’ah) is like the one who cares about the spirit without the body and since the body without the spirit is useless therefore the spirit without the body is useless too.” So we are required when deriving the Islamic methodology for establishing the Khilafah, to realise that these would form part of the Ahkam Shari’ah and therefore we would have to derive them from the Wahi i.e. the Islamic evidences. This is done through a process of Ijtihad.

Ini adalah persoalan baru yang belum pernah dihadapi kaum Muslimin sepanjang sejarah mereka. Kaum Muslimin belum pernah berada dalam keadaan di mana Khilafah telah dihancurkan dan digantikan oleh sistem-sistem kufur. Oleh karena itu, persoalan ini memerlukan ijtihad, karena kita tidak dapat mengikuti ijtihad atau kumpulan hukum (ahkam) yang diwariskan oleh para ulama terdahulu, sebab tidak satu pun dari mereka pernah menghadapi persoalan ini sehingga tidak pernah menetapkan hukum Allah terkait keadaan yang berlaku saat ini.

As this is a new matter that has never faced the Muslims before in their history. The Muslims have never been in a situation wherein the Khilafah has been destroyed and replaced by the systems of Kufr. Therefore this requires Ijtihad as we can not follow an Ijtihad or set of Ahkam that the scholars of the past have handed down to us as none of them ever faced this issue and therefore never delivered the Hukm of Allah pertaining to the current status quo.

Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memahami apa sebenarnya ijtihad itu, apa batasan dan pembatasannya, serta sifat dari berbagai gagasan yang telah dan sedang diajukan sebagai metodologi dalam upaya mendirikan kembali Khilafah.

Therefore we are required to understand what actually is Ijtihad and what are its limitations and restrictions and also the nature of the various different ideas that are and have been presented as methodologies in the quest for the re-establishment of the Khilafah.