Partai politik Islam harus memiliki kejelasan mengenai hakikat sistem Islam serta cara negara menjalankan dakwah. Sesungguhnya partai politik Islam harus memiliki sikap yang sangat jelas terhadap berbagai perkara, di antaranya adalah sebagai berikut:

It is necessary that the Islamic political party is clear upon the nature of the Islamic system and also the way in which the state carries the Da’awah. Indeed the Islamic political party would have to have a very clear adoption upon a host of matters including the following:

Sifat sistem pemerintahan, strukturnya dan fungsinya, penerapan hukum-hukum Syariah olehnya, pemahaman terperinci tentang hakikat peradilan dan bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Prinsip-prinsip dan sistem ekonomi secara terperinci, serta pendapatan negara, cara mengelola ekonomi, sumber ddayanya, sifat sistem perpajakan, hubungan negara dengan perusahaan-perusahaan swasta dan individu, serta sifat harta dan dana milik negara, sehingga negara mampu merumuskan kebijakan ekonomi secara efektif sesuai dengan Syariah dan apa yang dituntut berupa pengeluaran yang wajib dan diperlukan. Realitas warga negara di bawah negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Sifat penerapan hukum atas kaum Muslimin maupun non-Muslim, serta banyak perkara lainnya.

The nature of the ruling framework, its structure and function, its application of the Shari’ah rules, a detailed understanding of the nature of the judiciary and how it performs its key functions. The economic principles and system in an elaborate manner and the State revenues, the way in which to manage the economy, its resources, the nature of the taxation systems and state relationship with the private companies and individuals as well as the nature of state properties and funds, such that it is capable of developing an economic policy effectively in accordance with the Shari’ah and what they demanded in terms of obligatory and necessary expenditure. The reality of citizens under the State, for both Muslims and non-muslims. The nature of the application of rules upon both Muslims and non-muslims amongst many other matters.

Sebuah rancangan konstitusi diperlukan, baik untuk memvisualisasikan negara Khilafah maupun untuk segera diterapkan ketika Khilafah telah berdiri.

A draft constitution would be required in order to both visualise the Khilafah state and also for immediate implementation for when the Khilafah is established.

Hizbut Tahrir telah mengadopsi sebuah konstitusi yang rinci dan juga menguraikan dalil-dalil serta penerapannya dalam sebuah kitab berjudul “Muqadimat ud Dustoor aw asbab al Muwajjabba”, Pendahuluan Konstitusi atau alasan-alasan yang menjadikannya wajib. Kitab tersebut juga menguraikan setiap aspek utama dari hukum, sistem ekonomi, sistem sosial, serta kebijakan pendidikan dan politik luar negeri yang disebutkan dalam konstitusi. Berikut adalah pasal pertama dari rancangan konstitusi yang menguraikan dasar negara Khilafah dan keharusan penerapan Islam dalam setiap aspek kehidupan serta pengembanan dakwah.

Hizb ut-Tahrir has adopted a detailed constitution and also elaborated upon their evidences and application in a book entitled “Muqadimat ud Dustoor aw asbab al Muwajjabba”, The Introduction to the Constitution or the reasons which make it Obligatory. The book also elaborates upon each key aspect of the ruling, economic, social systems and educational and foreign policies that have been mentioned in the constitution. The following is the first article of a draft constitution outlining the foundation of the Khilafah state and the necessity for the application of Islam in every single aspect and the carrying of the Da’awah.

Pasal 1: Akidah Islam merupakan landasan Negara. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya sesuatu pun dalam struktur Negara, sistem pemerintahan, pertanggungjawaban, maupun aspek lain apa pun yang berkaitan dengan Negara, yang tidak diambil dari Akidah Islam sebagai sumbernya. Akidah Islam juga menjadi sumber bagi konstitusi dan undang-undang Negara. Akibatnya, tidak diperbolehkan adanya sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi atau undang-undang kecuali yang bersumber dari Akidah Islam.

Article 1: The Islamic Aqeedah (creed) constitutes the foundation of the State. Therefore, nothing is permitted to exist in the State’s structure, regime, accountability, or any other aspect connected with the State, that is not taken from the Islamic Aqeedah as its source. The Islamic Aqeedah is also the source for the State’s constitution and canons. Consequently, nothing related to the constitution or canons is permitted to exist unless it emanates from the Islamic Aqeedah.

Negara lahir melalui kemunculan gagasan-gagasan baru yang menetapkan landasan dan strukturnya. Selain itu, kekuasaan dan wewenang dalam negara berubah seiring dengan berubahnya gagasan-gagasan tersebut. Apabila gagasan-gagasan itu menjadi konsep-konsep yang dipahami dengan baik dan diyakini, maka konsep-konsep tersebut memengaruhi manusia, yang kemudian berperilaku dan menjalani hidupnya sesuai dengan konsep-konsep ini. Pandangan tentang manfaat berubah seiring berubahnya perspektif terhadap kehidupan, dan kekuasaan serta wewenang membentuk mekanisme yang mengawasi dan mengatur manfaat-manfaat ini. Sebuah gagasan unik yang menetapkan perspektif tertentu tentang kehidupan menjadi dasar bagi negara sekaligus sumber kekuasaan, wewenang, sistem, dan konstitusinya. Karena gagasan tertentu tentang kehidupan ini terwujud dalam sekelompok konsep, standar, dan keyakinan, kelompok ini dianggap sebagai landasan, sedangkan wewenang adalah pengurus urusan rakyat sekaligus pengawas yang memastikan bahwa pengurusan rakyat dijalankan sesuai dengan kelompok konsep, standar, dan keyakinan tersebut. Kelompok gagasan ini secara menyeluruh membentuk pandangan hidup, dan berdasarkan itu pandangan tentang pengurusan ditetapkan, lalu kekuasaan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Dari pemahaman ini, negara didefinisikan sebagai "Suatu badan (atau entitas) yang didirikan di atas sekelompok konsep, standar, dan keyakinan yang dianut oleh sekelompok orang, yang menjalankan wewenangnya untuk menjaga dan melindungi gagasan-gagasan tersebut." Kelompok gagasan yang menjadi dasar negara itu bisa berasal dari sebuah pemikiran fundamental atau tidak berasal dari pemikiran unik apa pun. Jika kelompok gagasan itu dibangun di atas pemikiran fundamental, maka negara itu akan memiliki fondasi yang kuat dengan sudut-sudut yang tak tergoyahkan. Dalam keadaan seperti itu, negara didirikan di atas satu pemikiran unik yang menjadi satu-satunya sumber bagi seluruh konsep, perasaan, konstitusi, dan sistemnya. Jika negara tidak didirikan di atas pemikiran fundamental, maka ia akan memiliki fondasi yang lemah yang mudah dirobohkan atau dijajah oleh pihak-pihak dari luar. Pondasi yang selemah itu akan mudah dipengaruhi oleh ide-ide dan konsep-konsep asing, yang pada akhirnya membuka jalan bagi kekuatan dari luar untuk menghancurkan tubuhnya.

The State is born by the initiation of new ideas that establish its foundation and structure. In addition, the power and authority in the State change as these ideas change. If the ideas become concepts and are well understood and believed in, then they affect the human being, who then behaves and proceeds through life according to these concepts. The viewpoint of benefits change as the perspective on life changes, and authority and power constitute the mechanism that supervises and administers these benefits. A unique idea that establishes a particular perspective on life forms the basis of the State as well as the fountain of its power, authority, systems and constitution. Because this particular idea about life is manifested in a group of concepts, standards and convictions, this group is considered the foundation while the authority is a caretaker of the affairs of the people, as well as the supervisor who sees that the caretaking of the people are carried according to this group of concepts, standards and convictions. This group of ideas establishes in totality the view of life and, according to this, the view of caretaking is established, and the power carries out those functions. From this understanding the State is defined as “A body (or entity) established upon a group of concepts, standards and convictions that a group of people embrace, which exercises its authority to preserve and safeguard those ideas.” The group of ideas that the state is built upon either stems from a fundamental thought or no unique thought. If the group of ideas is built on a fundamental thought, then it would have a strong foundation with unshakable corners. In such a scenario, the state would be established upon a unique thought which provides the sole source of all its concepts, sentiments, constitutions and systems. If the state is not established upon a fundamental thought, then it would have a weak foundation that could be toppled easily or colonised by outside entities. Such a weak foundation would be easily subjected to foreign ideas and concepts, which would eventually invite the way for outside forces to destroy its body.

Negara Islam dibangun di atas Akidah Islam karena kumpulan konsep, standar, dan keyakinan yang diterima oleh Umat Islam bersumber dari suatu akidah yang bersifat intelektual. Umat Islam menerima akidah ini dan meyakininya sebagai akidah intelektual dengan mengambil dalil-dalilnya yang pasti dan meyakinkan. Berdasarkan keyakinan intelektual ini, kaum Muslimin wajib tunduk sepenuhnya kepada Akidah Islam secara menyeluruh, serta menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya landasan bagi kehidupan mereka, standar mereka, pemikiran dan konsep mereka, serta perasaan mereka.

The Islamic State is built upon the Islamic Aqeedah because the group of concepts, standards, and convictions that the Islamic Ummah has accepted emanates from an intellectual creed. The Islamic Ummah accepted this creed and believed in it as an intellectual one by taking its definitive and conclusive proof. Upon this intellectual belief, the Muslims are obliged to submit completely to the Islamic Aqeedah in its entirety and to make the Islamic creed the sole basis of their lives, their standards, their thoughts and concepts, and their sentiments.

Dengan demikian, akidah ini menetapkan gagasan menyeluruh umat tentang kehidupan dan menjadi dasar pandangannya terhadap kehidupan. Selain itu, pandangan umat tentang kemaslahatan lahir darinya, dan dari akidah inilah umat mengambil seperangkat konsep, standar, dan keyakinan. Oleh karena itu, akidah Islam adalah landasan bagi Negara Islam.

As a result, this Aqeedah establishes the Ummah’s overall idea about life and the basis of its viewpoint on life. Also, the Ummah’s view of benefits results from it, and from this Aqeedah, the Ummah takes the group of concepts, standards and convictions. Therefore the Islamic Aqeedah is the basis of the Islamic State.

Selain itu, Negara Islam didirikan oleh Rasulullah ﷺ di atas landasan yang khas. Oleh karena itu, landasan ini harus menjadi dasar Negara kapan pun dan di mana pun. Ketika Nabi ﷺ mendirikan kekuasaan dan mengambil alih pemerintahan di Madinah, beliau mendirikannya di atas Aqidah Islam sejak hari pertama, meskipun ayat-ayat yang mengatur perundang-undangan belum diturunkan. Nabi ﷺ meletakkan landasan kehidupan kaum Muslimin, hukum-hukum, hubungan dan urusan masyarakat, serta kekuasaan, kewenangan, dan pemerintahan, di atas ucapan: "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Nabi ﷺ juga memerintahkan jihad dan mewajibkan kaum Muslimin untuk menyampaikan Aqidah Islam kepada seluruh manusia. Dengan mekanisme inilah Negara Islam mampu menyebarkan Islam ke seluruh dunia dan memperluas wilayahnya, sekaligus menjaga perbatasannya serta melindungi dari setiap upaya untuk merusak landasannya. Nabi ﷺ bersabda dalam salah satu hadis, "Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengucapkan: 'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.' Jika mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terlindungi dan aman dariku, kecuali dengan haknya (darah dan harta)." Islam mewajibkan kepada kaum Muslimin kewenangan untuk menerapkan Ahkam Syariah. Para penguasa ditunjuk oleh Ummah untuk menjalankan tanggung jawab ini. Allah ﷻ mewajibkan kaum Muslimin untuk memastikan bahwa Islam diterapkan secara menyeluruh, dengan mengoreksi para penguasa, meminta pertanggungjawaban Negara dan para pejabatnya di hadapan Islam, serta menjaga pemikiran dan konsep-konsep Islam di tengah masyarakat. Allah ﷻ menyebutkan kewajiban kaum Muslimin untuk memiliki suatu golongan atau kelompok yang menjalankan fungsi ini:

Moreover, the Islamic State was established by the Messenger (saw) on a specific basis. As a result, this basis must be the foundation of the State at any time and place. When the Prophet (saw) established the authority and took over the rule in Madinah, he established it on the Islamic Aqeedah from the first day even though the verses that deal with legislation were not yet revealed. The Prophet (saw) established the foundation of the Muslims’ life, the judgments, relations and affairs of the people, as well as authority, power and ruling, upon the saying: “There is no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah.” The Prophet (saw) also ordered Jihad and made it an obligation on Muslims to carry the Islamic Aqeedah to all people. Upon this mechanism, the Islamic State was able to propagate Islam to the world and expand its spheres while protecting its frontiers and safeguarding against any attempt to undermine its foundation. The Prophet (saw) said in one Hadith, “I was ordered to fight all the people until they say, ‘There is no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah.’ If they say it, then their blood and money are immune and secure from me except by their (money and blood) rights.” Islam mandated upon the Muslims the authority to implement the Ahkam Shari’ah. The rulers are designated by the Ummah to carry out this responsibility, Allah (swt) made it an obligation upon the Muslims to ensure that Islam would be implemented in its entirety by questioning the rulers, bringing the State and its officials to account before Islam, and maintaining the intellectual thoughts and the Islamic concepts among the people. Allah (swt) mentions the obligation of the Muslims to have a party or group to perform this function:

Untuk menegaskan bahwa ketaatan dan loyalitas tetap tertuju kepada Islam, Allah (SWT) memerintahkan kaum Muslimin untuk menaati para penguasa hanya selama mereka menjalankan tugas yang telah diembannya, yaitu menerapkan hukum-hukum Islam, dan untuk merujuk kepada Ahkam Syar'iyyah dalam setiap persoalan dan keadaan. Banyak hadits yang menetapkan Islam sebagai satu-satunya tolok ukur ketaatan kepada penguasa, serta memerintahkan kaum Muslimin untuk melepaskan diri dari para penguasa apabila mereka berhenti menerapkan Islam.

To maintain that the obedience and loyalty remains to Islam, Allah (swt) ordered the Muslims to obey the rulers only as long as they perform their appointed task of implementing the Islamic rules and to refer to the Ahkam Shari’ah regarding any issue or situation. Many Ahadith establish Islam as the only criterion for obeying the ruler as well as instructing the Muslims to detach themselves from the rulers if they cease to implement Islam.

‘Auf bin Malik meriwayatkan, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mencintai kalian, yang mendoakan kalian dan kalian doakan. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan membenci kalian, yang kalian laknat dan melaknat kalian.’ Lalu ditanyakan, ‘Bolehkah kami menggulingkan mereka dengan pedang?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah-tengah kalian’” (HR. Muslim). Dalam hadits ini, kata shalat menunjukkan penerapan hukum Islam.

‘Auf ibn Malik narrates, “The Messenger of Allah (saw) said, ‘The best of your rulers are those whom you love and who love you, who invoke Allah’s blessings upon you and you invoke His blessing upon them. And the worst of your rulers are those whom you hate and who hate you and whom you curse and who curse you.’ It was asked, ‘Shouldn’t we overthrow them with the help of the sword?’ He said, ‘No, as long as they establish the Salah among you’” (Muslim). In this Hadith, the word Salah indicates the rule by Islam.

Semua ini membuktikan bahwa landasan negara adalah Aqidah Islam, yang di atasnya Nabi ﷺ mendirikan negaranya, yang beliau perintahkan kaum Muslimin untuk melindunginya dengan jihad, dan yang mewajibkan kaum Muslimin untuk berperang demi mempertahankannya sebagai landasan pemerintahan dan kekuasaan. Berdasarkan dalil-dalil ini, pasal pertama pun ditetapkan.

All of this furnishes the proof that the foundation of the state is the Islamic Aqeedah which the Prophet (saw) established his State upon, ordered the Muslims to protect by Jihad, and obliged the Muslims to fight to maintain it as the foundation of ruling and authority. Based upon these evidences, the first article was put forth.

Segala urusan, baik yang besar maupun kecil, penting maupun tidak penting, berharga maupun tak ternilai, harus didekati, diteliti dan diselesaikan berdasarkan Aqidah Islam. Setiap gagasan, pemikiran, konsep atau hukum yang diambil dari akal manusia, pertimbangan manusia, atau sumber lain selain Aqidah Islam, dan tidak bersumber semata-mata dari Ahkam Syari'ah, tidak dapat diterima. Konsep-konsep seperti pragmatisme, realisme, atau gagasan serupa yang menjadikan manusia sebagai sumber hukum dan pemikiran tidak memiliki dasar.

All matters, whether big or small, important or unimportant, valuable or invaluable, must be approached, examined and resolved based upon the Islamic Aqeedah. Any idea, thought, concept or law that is taken from human intellect, human judgment or any other source than the Islamic Aqeedah and not derived exclusively from the Ahkam Shari’ah is not acceptable. Concepts such as pragmatism, realism or any such idea that make the human being the source of rules and thoughts has no basis.

Selain itu, Islam adalah sebuah sistem yang lengkap yang harus diterapkan secara menyeluruh. Allah (SWT) melarang sikap pilih-pilih dalam urusan Islam. Karena Negara Islam didasarkan sepenuhnya pada Aqidah Islam, konsep-konsep seperti penerapan Islam secara bertahap dan parsial tidak dapat diterima. Menerapkan 20% dari Islam berarti menerapkan 80% kekufuran, dan Islam menolak gagasan semacam itu.

Also, Islam is a complete system that must be implemented in its entirety. Allah (swt) prohibits any partiality when it comes to Islam. Because the Islamic State is based entirely on the Islamic Aqeedah, such concepts as gradual and partial implementation of Islam are not acceptable. Implementing 20% of Islam would mean implementing 80% Kufr, and Islam rejects any such notion.

Konsep demokrasi tidak boleh diadopsi oleh Negara karena bertentangan dengan konsep-konsep yang bersumber dari Akidah Islam, dan karena ia tidak bersumber dari Akidah Islam. Demokrasi berasal dari istilah Demos Cratos, yang berarti ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’.

The concept of democracy must not be adopted by the State because it contradicts the concepts that emanate from the Islamic Aqeedah and it does not emanate from the Islamic Aqeedah. Democracy comes from the term Demos Cratos, which means ‘Sovereignty to the people’.

Konsep-konsep seperti nasionalisme, patriotisme, dan segala bentuk lain dari ‘Ashabiyyah (kebanggaan terhadap keluarga, suku, atau asal-usul) tidak memiliki tempat dalam Islam, karena semua itu tidak bersumber dari Aqidah Islam, dan konsep-konsep Islam bertentangan dengannya secara total sekaligus menunjukkan bahayanya. Dalam banyak Hadits, Nabi Muhammad ﷺ dengan tegas menekankan larangan Islam terhadap segala bentuk ‘Ashabiyyah. Adapun mengenai bagian kedua dari artikel ini, dalilnya adalah bahwa konstitusi merupakan hukum dasar negara. Dalil bahwa Allah (SWT) telah memerintahkan penguasa untuk menerapkan Ahkam Syari’ah telah tetap dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Allah (SWT) berfirman:

Concepts such as nationalism, patriotism and any other form of Asabiyyah (pride in family, tribe, or origins) have no place in Islam because they do not emanate from the Islamic Aqeedah and the Islamic concepts contradict them totally as well as show their dangers. In many Ahadith, the Prophet (saw) strongly emphasises Islam’s prohibition of any form of Asabiyyah. Regarding the second part of the article, its proof is that the constitution is the fundamental law of the State. The proof that Allah (swt) has ordered the ruler to implement the Ahkam Shari’ah is well established in the Qur’an and the Sunnah. Allah (swt) says:

"Tidak, demi Tuhanmu. Mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan penyerahan diri yang sepenuhnya."

“Nay, by your Lord. They will not be believers until they make you rule in all that concerns them, and find no resistance in their hearts, and submit with full submission.” (TMQ al-Nisa’a, verse 65)

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka...” (QS. al-Ma’idah, ayat 49)

“And so rule between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires...” (TMQ al-Ma’idah, verse 49)

Juga, Allah (SWT) menjadikan perundang-undangan Negara terbatas pada wahyu Allah dan memperingatkan terhadap berhukum dengan selain Islam:

Also, Allah (swt) made the State’s legislation confined by the revelation of Allah and warned against ruling by other than Islam:

"...Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir (Kafirun)." (QS. Al-Ma'idah, ayat 44)

“...And whosoever does not rule by what Allah has revealed, they are the Kafirun (Disbelievers)” (TMQ al-Ma’idah, verse 44)

Selanjutnya, Nabi ﷺ menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tidak bersumber semata-mata dari Islam, meskipun menyerupai Islam, tidak akan diterima. Diriwayatkan oleh ‘Aisyah (ra), “Nabi ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan (kepadanya) (atau yang tidak sesuai dengan Islam), maka amalan itu tertolak dan tidak akan diterima.’” (HR. Bukhari)

Furthermore, the Prophet (saw) mentioned that anything not derived exclusively from Islam, even if it is similar to Islam, is not accepted. Narrated by ‘A’isha (ra), “The Prophet (saw) said, ‘Whoever performs a (good) deed which we have not ordered (anyone) to do (or is not in accord with Islam), then that deed will be rejected and will not be accepted.’” (Bukhari)

Semua ini membuktikan bahwa perundang-undangan Negara hanya terbatas pada apa yang bersumber dari Aqidah Islam dan apa yang diambil semata-mata dari Ahkam Syari'ah.

All of this proves that the legislation of the State is confined to what emanates from the Islamic Aqeedah and what is derived solely from the Ahkam Shari’ah.