Pasal 16.

Article 16.

Sistem pemerintahan Negara adalah sistem pemerintahan kesatuan, bukan federasi.

The ruling system of the State is that of a unitary ruling system and not a federation.

Pasal 17.

Article 17.

Kekuasaan pemerintahan bersifat terpusat, sedangkan administrasi bersifat terdesentralisasi.

Ruling is centralised and administration is de-centralised.

Pasal 18.

Article 18.

Ada empat kedudukan pemerintahan dalam Negara. Yaitu: Khalifah, pembantu pelaksana (mu'awin), gubernur (wali), dan wali kota (a'mil). Semua pejabat Negara lainnya adalah pegawai dan bukan penguasa.

There are four positions of ruling in the State. They are: The Khaleefah , the delegated assistant (moâawin), the governor (wali), the mayor (a'mil) All other officials of the State are employees and not rulers.

Pasal 19.

Article 19.

Tidak seorang pun diperbolehkan memegang kekuasaan pemerintahan, ataupun setiap tindakan yang dianggap bersifat pemerintahan, kecuali seorang laki-laki yang merdeka, yaitu bukan budak, telah baligh, berakal sehat, terpercaya ('adl), dan cakap; dan ia haruslah seorang muslim.

Nobody is permitted to take charge of ruling, or any action considered to be of the nature of ruling, except a male who is free, i.e., not a slave, mature, sane, trustworthy ('adl) , competent; and he must not be save a muslim.

Pasal 20.

Article 20.

Menuntut para penguasa untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka merupakan hak kaum Muslim sekaligus fardhu kifayah atas mereka. Rakyat non-Muslim memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mereka mengenai ketidakadilan penguasa dan penerapan hukum-hukum Islam yang keliru atas mereka.

Calling upon the rulers to account for their actions is both a right for the Muslims and a fard kifayah (collective duty) upon them. Non-Muslim subjects have the right to make known their complaints about the rulers injustice and misapplication of the Islamic rules upon them.

Pasal 21.

Article 21.

Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengoreksi penguasa dan untuk mencapai posisi pemerintahan melalui umat (Ummah), dengan syarat partai tersebut didasarkan pada akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsinya adalah Ahkam Shari’ah; pendirian partai semacam itu tidak memerlukan lisensi dari Negara. Setiap partai yang tidak didirikan atas dasar Islam dilarang.

Muslims are entitled to establish political parties to question the rulers and to access the positions of ruling through the nation (Ummah) on condition that the parties are based on the creed of Islam and their adopted rules are AHkam Shari’ah; the establishment of such a party does not require a license by the State. Any party not established on the basis of Islam is prohibited.

Pasal 22.

Article 22.

Sistem hukum ini didasarkan pada empat prinsip. Yaitu:

The ruling system is founded upon four principles. They are:

1. Kedaulatan berada di tangan hukum syariat (shar'a), bukan di tangan rakyat; 2. Kekuasaan berada di tangan rakyat, yaitu umat; 3. Pengangkatan seorang Khalifah untuk memegang jabatan merupakan kewajiban atas seluruh kaum Muslimin; 4. Hanya Khalifah yang berhak mengadopsi Ahkam Syari'ah, dan dengan demikian ia mengesahkan konstitusi serta berbagai kanun.

1. Sovereignty belongs to the divine law (shar’a) and not to the people; 2. Authority belongs to the people, i.e., the Ummah; 3. The appointment of one Khaleefah into office is an obligation upon all Muslims; 4. Only the Khaleefah has the right to adopt the AHkam Shari’ah and thus he passes the constitution and the various canons.

Pasal 23.

Article 23.

Sistem Negara terdiri dari delapan lembaga. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

The State system is made of eight institutions. They are:

1. Khalifah.

1. The Khaleefah.

2. Asisten pendelegasian (mu'awin at-tafwidh) 3. Asisten pelaksana (mu'awin at-tanfidh)

2. The delegated assistant (mu’awin at-tafweeD) 3. The executing assistants (mu’awin at-tanfeedh).

4. Amir jihad.

4. Amir of jihad.

5. Gubernur (Wulah).

5. Governors (Wulah).

6. Para Hakim

6. Judges.

7. Departemen-departemen negara 8. Dewan Ummat (majlis al-Ummah)

7. The state departments 8. The council of the Ummah (majlis al-Ummah).