Hukm syar'i adalah firman Pembuat Syariat (Asy-Syari') yang berkaitan dengan perbuatan para hamba ('ibad). Hukum ini bisa berstatus pasti penetapannya (qath'iy al-utsubut), seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir, atau berstatus tidak pasti penetapannya (zhanniy al-utsubut), seperti hadis ahad. Jika suatu dalil berstatus qath'iy al-utsubut dan maknanya pasti (qath'iy al-dalalah), maka hukumnya bersifat pasti. Contohnya adalah jumlah seluruh rakaat salat yang telah ditetapkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis mutawatir. Demikian pula larangan riba, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan hukuman cambuk bagi pezina, yang semuanya merupakan hukum pasti dan kebenarannya tidak diragukan, karena hanya ada satu pendapat tunggal yang berstatus qath'iy al-utsubut.

Hukm shar’ai is the speech of the Legislator related to the actions of the servants ('ibaad). It is either conclusively proven (qat'iy uthuboot), such as the Qur'an and hadith mutawatir or inconclusively proven (dhanniy uthuboot) such as the non-mutawatir hadith. If it is qat'iy uthuboot and its meaning is definitive (qat'iy udalalah), the hukm will be conclusive. An example of this is the number of all prescribed raka'ah in salat, as they are mentioned in the hadith mutawatir. Likewise, the prohibition of riba, the amputation of the hand of the thief, and the lashing of the zani (adulterer) are conclusive rules whose correctness is definite, where there is only one single conclusively proven opinion.

Jika firman Pembuat Syariat bersifat qat'iy uthuboot (pasti penetapannya) namun tidak menunjukkan makna yang pasti (dhanniy udalalah), maka hukum yang terkandung di dalamnya bersifat tidak pasti (dhanniy). Contohnya adalah ayat tentang jizyah dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut bersifat qat'iy uthuboot, tetapi maknanya tidak pasti. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar pembayarannya disebut jizyah dan orang yang diwajibkan membayarnya harus dalam keadaan hina ketika menunaikan pembayaran. Namun, mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan penyebutannya sebagai jizyah dan membolehkan agar jizyah disebut sebagai zakat ganda. Mereka tidak mensyaratkan orang yang membayarnya harus dalam keadaan hina, melainkan cukup dengan tunduk kepada aturan-aturan Islam.

If the speech of the Legislator is qat'iy uthuboot and does not yield a definite meaning (dhanniy udalalah), then the included hukm is inconclusive. For example, the ayah related to jizyah in the Qur'an. The ayah is qat'iy uthuboot but the meaning is not definite. The Hanafi school stipulated that it be called jizyah and those who are required to pay it must be in a state of humiliation when rendering payment. However, the Shafi'i school did not stipulate calling it jizyah and permitted jizyah to be called double zakah They did not require for the one paying it to be humiliated, but it is enough to submit to the Islamic rules.

Jika ucapan Pembuat Syariat (Asy-Syari') bersifat zhanniy ath-thubut, seperti hadits ahad yang tidak mutawatir, maka hukum yang terkandung di dalamnya tidak bersifat pasti (qath'iy), baik maknanya bersifat qath'iy ad-dalalah maupun tidak. Misalnya, puasa enam hari di bulan Syawal atau larangan menyewakan tanah pertanian, yang keduanya ditetapkan melalui Sunnah.

If the speech of the Legislator is dhanniy uthuboot, such as the non-mutawatir hadith, then the hukm included will not be conclusive, regardless of whether the meaning is qat'iy udalalah or not. For example, fasting six days in Shawwal or the prohibition of leasing agricultural land, both of which are proven through Sunnah.

Hukum syar'i dipahami dari firman Pembuat Syariat (Khitab Syari') melalui ijtihad yang benar. Dengan demikian, ijtihad seorang mujtahid menghasilkan hukum syar'i. Oleh karena itu, hukum Allah (SWT) bagi setiap mujtahid adalah hukum yang dicapai mujtahid tersebut melalui ijtihadnya dan yang paling kuat menurut dugaannya sebagai hal yang benar.

The hukm Shara'i is understood from the speech of the Legislator (Khitab Ashari') through a correct ijtihad. Thus, the ijtihad of a mujtahid produces the Hukm Shara'i. Accordingly, Allah (swt)'s hukm for every mujtahid is the hukm that mujtahid arrived at through his ijtihad and what he most likely thinks to be correct.

Telah disepakati di kalangan ulama bahwa apabila seorang mukallaf (orang yang dibebani hukum) memenuhi kapasitas ijtihad dalam satu masalah atau lebih, lalu ia berijtihad dan sampai pada suatu hukum, maka ia tidak diperbolehkan mengikuti para mujtahid lain dalam masalah tersebut, karena hal itu berarti taklid kepada pendapat yang berbeda dengan apa yang menurutnya paling mungkin benar. Muttabi' adalah orang yang telah memperoleh ilmu penting dalam ijtihad, dan karena itu ia mengikuti hukum setelah memahami dalilnya. Dengan demikian, hukum Allah (SWT) bagi muttabi' ini adalah pendapat mujtahid yang ia ikuti. 'Aammi adalah orang yang tidak memiliki ilmu penting dalam ijtihad, sehingga ia mengikuti mujtahid tanpa mengetahui dalil bagi hukum tersebut. 'Aammi ini harus mengikuti pendapat para mujtahid dan menerapkan ahkam yang telah mereka simpulkan. Adapun Hukm Shar'i bagi dirinya adalah hukum yang disimpulkan oleh mujtahid yang ia ikuti. Oleh karena itu, Hukm Shar'i adalah hukum yang disimpulkan oleh mujtahid yang berkualifikasi untuk berijtihad. Itu adalah hukum Allah (SWT) baginya, dan ia tidak diperbolehkan meninggalkannya untuk mengikuti pendapat lain. Itu juga merupakan hukum Allah (SWT) bagi mereka yang mengikuti mujtahid tersebut, dan mereka tidak diperbolehkan meninggalkannya.

It has been agreed upon amongst scholars that if a mukallaf (one under legal responsibility) fulfils the capacity of ijtihad in one question or more and makes ijtihad and reaches thereupon a hukm, he is not allowed to follow other mujtahideen in this issue, because it would be a taqleed of an opinion which is different to what is most likely correct in his opinion. The muttab'i is a person who has acquired some important knowledge in ijtihad and consequently follows the hukm after understanding its daleel. Accordingly, Allah's (swt) hukm for this muttab'i is the opinion of the mujtahid whom he follows. The 'aammi is the person who does not possess some important knowledge in ijtihad and hence follows the mujtahid without having knowledge of the daleel for the hukm. This 'aammi has to follow the opinion of the mujtahideen and apply the aHkam they have deduced. The Hukm Shara'i on his part is the one deduced by the mujtahid whom he follows. Therefore, the Hukm Shara'i is the hukm deduced by the mujtahid who is qualified to practise ijtihad. It is Allah's (swt) hukm for him, and he is not allowed to leave it to follow another opinion. It is also Allah's (swt) hukm for those who follow the mujtahid and they are not permitted to leave it.

Jika muqallid mengikuti seorang mujtahid dalam suatu hukum dari suatu masalah dan bertindak sesuai dengannya, maka ia sama sekali tidak diperbolehkan beralih dari hukum tersebut kepada mujtahid lain. Namun, muqallid boleh mengikuti mujtahid dalam masalah-masalah lain, karena ijma' as-Sahabah membolehkan seorang muqallid bertanya kepada 'alim (ulama) yang berbeda pada masalah yang berbeda. Jika muqallid telah menetapkan suatu madzhab tertentu, seperti madzhab Syafi'i, dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh madzhab tersebut, maka berlaku ketentuan berikut baginya: Muqallid tidak diperbolehkan mengikuti mujtahid lain pada suatu masalah yang telah ia amalkan menurut madzhab yang ia ikuti. Adapun masalah-masalah yang belum ia amalkan, ia boleh mengikuti para mujtahid lainnya. Akan tetapi, jika seorang mujtahid telah sampai pada suatu hukum dalam suatu masalah melalui ijtihadnya, ia boleh meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengikuti pendapat lain, apabila hal itu berarti menyatukan seluruh kaum Muslimin di atas satu pendapat, sebagaimana yang terjadi pada bai'ah 'Utsman.

If the muqallid follows a mujtahid in a hukm of any issue and acts accordingly, he is not allowed to leave that hukm for another mujtahid at all. However, it is permissible for the muqallid to follow the mujtahid in other issues, because ijma'a as-Sahabah permitted that a muqallid may ask a different 'aalim (scholar) on a different issue. If the muqallid assigned a certain School of Thought (madhab), such as the Shafi'i and committed himself to follow the entire madhab, then the following applies upon him: The muqallid is not allowed to follow any other mujtahid on an issue he has already practised according to the madhab he is following. Regarding the issues that he has not practised yet, he is allowed to follow the other mujtahideen. However, if a mujtahid reached a hukm on an issue through his ijtihad, he is allowed to abandon the result of his ijtihad and follow another opinion, if it means the unification of all Muslims on one opinion, as happened at the bai’ah of 'Uthman.