Dalam perkembangan Fiqih pada periode ini, terdapat dua kecenderungan besar yang berkaitan dengan evolusi Madzhab-madzhab. Kecenderungan pertama terjadi pada masa para Imam Agung, pendiri madzhab-madzhab besar, dan murid-murid utama mereka. Meskipun madzhab-madzhab ini dengan cepat menjadi entitas yang berbeda, mereka tetap melanjutkan tradisi fleksibilitas dalam membuat dan menerima putusan hukum yang telah menjadi ciri periode-periode sebelumnya. Kecenderungan kedua mencakup masa setelah wafatnya para ulama besar madzhab. Ini menandai awal dari kekakuan dalam membuat dan menerima putusan hukum, yang menjadi ciri utama madzhab, dan akibatnya ciri utama Fiqih, pada generasi-generasi berikutnya.

In the development of Fiqh during this period, there were two major trends relating to the evolution of the Madh-habs. The first occurred during the period of the Great Imaams, founders of the major Madh-habs, and their major students. Although these Madhhabs were fast becoming distinct entities, they continued the tradition of flexibility in making and accepting legal rulings which had characterized the earlier periods. The second trend covered the period following the death of the major scholars of the Madh-habs. It represents the beginning of that rigidity in making and accepting legal rulings which is the main characteristic of Madh-habs, and consequently of Fiqh, in succeeding generations.

Perkembangan Fiqih pada masa para Imam Besar (750-850 M) dan murid-murid utama mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

The development of Fiqh in the period of the Great Imaams (750-850 CE) and their major students was affected by the following factors.

Para khalifah 'Abbasiyyah awal menunjukkan penghormatan yang besar terhadap hukum Islam dan para ulamanya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka memperoleh jabatan mereka berkat klaim bahwa mereka berupaya mengembalikan kekhalifahan yang berlandaskan Syari'ah dan penafsiran yang sahih terhadapnya. Akibatnya, para khalifah 'Abbasiyyah pada masa ini semuanya berbangga mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada para ulama besar pada zaman itu, dan bahkan sebagian khalifah menjadi ahli hukum Islam dengan kapasitas mereka sendiri; misalnya, Khalifah Haaroon ar-Rasyiid (memerintah 786-809 M). Selain itu, para khalifah ini menjadikan kebiasaan untuk berkonsultasi dengan para ulama Islam terkemuka dalam sebagian besar perkara fiqih. Contoh klasiknya adalah Imaam Maalik, yang ditugaskan oleh Khalifah al-Manshuur untuk menyusun sebuah kitab otoritatif tentang Sunnah Nabi ﷺ. Setelah penyusunannya selesai, Khalifah berkonsultasi dengan Maalik mengenai izin untuk menjadikannya sebagai konstitusi negara, yang akan membuat Madzhab Imaam Maalik mengikat bagi seluruh kaum Muslimin. Namun, Imaam menolak hal itu, karena ia menyadari bahwa kitabnya hanya mencakup hadits-hadits Nabi ﷺ yang tersedia di Hijaaz, tempat Imaam Maalik mengajar dan mendirikan Madzhab-nya. Ia sangat yakin bahwa tidak ada satu madzhab pun yang seharusnya mengikat seluruh kaum Muslimin, mengingat bahwa madzhab tunggal mana pun akan mengabaikan banyak hadits lain yang diriwayatkan oleh para Sahabat yang telah bepergian ke bagian-bagian lain dari negara. Ini adalah contoh jelas dari fleksibilitas yang menjadi ciri para pendiri madzhab-madzhab. Faktor dukungan dan perlindungan negara terhadap para ulama fiqih sangat berkontribusi pada berkembangnya banyak madzhab yang telah muncul pada paruh akhir masa Bani Umayyah.

The early ‘Abbaasid Caliphs made a show of great respect for Islamic law and its scholars. The reason for this lay in the fact that they owed their office to their claim that they were seeking a return to a caliphate based on Sharee’ah and its legitimate interpretation. Consequently, the ‘Abbaasid caliphs of this period all took pride in sending their children to study under the major scholars of the time, and, what is more, some of the caliphs became scholars of Islamic law in their own right; for example, Caliph Haroon arRasheed (rule 786-809 CE). Furthermore, these caliphs made a practice of consulting the outstanding Islamic scholars on most matters of Fiqh. A classical example is that of Imaam Maalik whom Caliph al-Mansoor commissioned to compile an authoritative book of the Sunnah of the Prophet (s.w.). On its completion, the Caliph consulted Maalik about allowing him to make it the state constitution, which would have made the Madh-hab of Imaam Maalik binding on all Muslims. However, the Imaam refused to have it done, since he was aware that his compilation including only those Hadeeths of the Prophet (s.w.) that were available in Hijaaz where Imaam Maalik had taught and founded his Madh-hab. He felt strongly that no single Madh-hab should be binding on all Muslims in view of the fact that any single Madh-hab would exclude the many other Hadeeths narrated by Sahaabah who had traveled to other parts of the state.111This is a clear example of that flexibility which characterized the founders of the Madh-habs. The factor of state support and patronization of Fiqh scholars contributed largely to the flourishing of the many Madh-habs which had arisen in the latter part of the Umayyad period.

Setiap kali para ulama atau murid-murid mereka bertemu, mereka saling bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan Islam yang timbul di daerah masing-masing. Jika terdapat perbedaan pendapat yang besar mengenai suatu solusi tertentu, mereka akan berdebat bolak-balik hingga tercapai suatu kesimpulan bersama atau berbagai pilihan pendapat diterima.

Whenever scholars or their students met, they would exchange thoughts on various Islamic issues which had arisen in their particular areas. If there was a major difference of opinion about a particular solution, they would debate back and forth until a common conclusion was reached or various options were accepted.

Perdebatan-perdebatan hukum ini juga berlangsung melalui surat, seperti dalam kasus perdebatan antara Imam Malik dan Imam al-Laits tentang kebiasaan penduduk Madinah.114

These legal debates also took place by mail, as in the case of the debate between Imaam Maalik and Imaam al-Layth about Madeenite customs.114

Peningkatan besar dalam jumlah sesi debat, baik melalui surat maupun dalam pertemuan tatap muka antara para pendiri dan para murid dari berbagai mazhab, menghasilkan klarifikasi atas sejumlah persoalan penting serta tersingkirnya fatwa atau putusan yang keliru di kalangan ulama fikih.

The huge increase in the number of debating sessions, whether by mail or in face to face meetings between founders and students of various Madh-habs resulted in the clarification of certain important issues and the seeding out of mistaken rulings or judgements among scholars of Islamic law.

Pada tahap awal perkembangan Madzhab ini, terdapat kelonggaran yang nyata dari sisi tidak kaku atau tidak dogmatisnya para ulama dan murid-murid mereka. Artinya, persoalan-persoalan dikaji secara objektif dan kesimpulan diambil berdasarkan kekuatan dalil-dalil yang dikemukakan. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tercatat menyatakan bahwa jika sebuah Hadits diketahui shahih, maka hadits itu harus dianggap sebagai madzhab mereka. Contoh yang patut diperhatikan berkaitan dengan hukum meminum Khamr dan memabukkan lainnya. Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, pernah berpendapat bahwa larangan Islam terhadap Khamr hanya mencakup hasil perasan anggur yang difermentasi (makna harfiah dari Khamr).

In this early stage in the development of Madh-habs there was a marked lack of rigidity or dogmatism on the part of scholars and their students. That is, issues were objectively analyzed and conclusions arrived at on the basis of the validity of the proofs presented. In fact Imaam Abu Haneefah and Imaam Shafi’ee were on record as stating that if a Hadeeth was known to be accurate, then that should be considered their Madh-hab. A noteworthy example concerns the law relating to the drinking of Khamr and other intoxicants. Imaam Abu Haneefah, founder of the Hanafee Madhhab, had ruled that the Islamic prohibition of Khamr covered only the product of fermented grape juice (the literal meaning of Khamr)