1. Majelis Umat memiliki kewenangan wajib berikut, yaitu:

1. The Council of the Ummah has the following mandatory powers and they are: .

(a): Khalifah wajib bermusyawarah dengan Majelis, dan Majelis berhak memberi nasihat dalam urusan-urusan praktis dan tindakan yang berkaitan dengan pengurusan urusan politik dalam negeri yang tidak memerlukan pemikiran dan pengkajian yang mendalam, seperti penyediaan layanan yang diperlukan agar rakyat dapat menikmati ketenteraman hidup, dalam hal pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dan sejenisnya. Selain itu, memperkuat pertahanan kota-kota mereka, menjaga keamanan mereka, serta menangkal bahaya musuh mereka. Pendapat Majelis dalam urusan-urusan ini mengikat Khalifah, yakni pendapat mayoritas dilaksanakan.

(a): The Khalifah has to consult the Council and the Council has the right to advise him in the practical matters and actions related to discharging the affairs of the domestic policy that do not require profound thought and scrutiny such as provision of the necessary services so as to enjoy the tranquillity in life in terms of the matters of ruling, education, health, economy, trading, industry, farming and the like. In addition, strengthening the defences of their cities, saving their security and driving the danger of their enemy. The opinion of the Council in these matters is binding to the Khalifah, i.e. the opinion of the majority is executed. .

(b): Dalam perkara-perkara intelektual yang memerlukan pemikiran dan penelitian mendalam, seperti mengungkap fakta atau mengambil keputusan perang, serta perkara-perkara yang membutuhkan pengalaman, informasi dan pengetahuan, seperti menyusun rencana militer dan segala urusan teknis dan praktis, semua perkara tersebut diambil dari para ahli dan bukan berdasarkan suara mayoritas. Demikian pula dengan keuangan, militer dan politik luar negeri, yang menjadi hak Khalifah untuk memutuskan sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, berdasarkan hukum-hukum syariah, dan semua itu tidak termasuk dalam kewenangan wajib Majelis. Khalifah berhak meminta musyawarah dengan Majelis dan mengetahui pendapatnya; namun pendapat Majelis tidak mengikat dalam perkara-perkara ini.

(b): In the intellectual matters that require profound thought and scrutiny, such as revealing the facts or taking the decision of war, the matters that require experience, information and knowledge, like putting military plans and all the technical and practical matters. All of such matters are taken from the specialists and not by majority. Similar to that are the finance, the army and foreign policy, which the Khalifah has the right to decide in accordance with his opinion and ijtihad, based on the ahkam shariah, and they are not within the mandatory powers of the council. The Khalifah has the right to refer to the Council for consultation and to acquaint himself with its opinion; however the opinion of the Council is not binding in these matters. .

2. Pendapat Majelis tidak dimintakan dalam hal legislasi; hukum justru diambil dari Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta dari apa yang ditunjukkan oleh ijma' para sahabat dan qiyas yang bersumber dari wahyu, melalui ijtihad yang sahih. Dengan cara inilah penetapan ahkam syar'iyyah dan pengesahan undang-undang dilakukan. Khalifah berhak merujuk kepada Majelis mengenai hukum-hukum dan aturan-aturan yang ingin ia adopsi. Anggota Majelis yang Muslim berhak membahas hukum-hukum tersebut dan menyampaikan pendapat mereka mengenai aturan-aturan itu. Namun, jika mereka berbeda pendapat dengan Khalifah mengenai keabsahan istinbath atau dalil mereka, yakni perbedaan mereka dengan metode pengambilan dari landasan-landasan syariat (usul) yang diterapkan di Negara, maka keputusannya dikembalikan kepada Mahkamah Mazalim, dan putusannya dalam perkara ini mengikat.

2. The opinion of the council is not sought regarding legislation; the legislation is rather taken from the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger and from what they alluded to in terms of ijmaa'us-sahabah and the divine qiyas, through valid ijtihad. The adoption of the ahkam shariah and enacting of laws would take place in this way. The Khalifah has the right to refer to the Council the laws and rules which he wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, if they disagreed with the Khalifah regarding the validity of their deduction or their evidence, in terms of their disagreement with the method of adoption from the divine foundations (usool) adopted in the State, then the decision will refer to mahkamat ul-mathalim, and its verdict in this matter is binding. .

3. Majelis Ummat berhak meminta pertanggungjawaban Khalifah atas semua urusan yang benar-benar berlangsung di dalam Negara, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri, urusan luar negeri, urusan keuangan, maupun urusan militer. Pendapat Majelis mengikat jika pendapat mayoritas dalam urusan-urusan tersebut mengikat, dan tidak mengikat jika pendapat mayoritas dalam urusan-urusan tersebut tidak mengikat.

3. The Council of the Ummah reserves the right to hold the Khalifah accountable on all matters that take place effectively within the State, whether these were related to home affairs, foreign affairs, financial affairs or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority's opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority's opinion in such matters is not binding. .

Jika Majelis dan Khalifah berselisih mengenai keabsahan suatu tindakan yang telah dilaksanakan, perkara tersebut harus dirujuk ke Mahkamah Mazalim untuk diselesaikan. Putusannya dalam perkara tersebut bersifat mengikat.

If the Council and the Khalifah differed about the legitimacy of an action that had been already executed the matter should be referred to the court of Mazalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding. .

4. Majelis Ummat berhak menyatakan ketidakpuasan terhadap para pembantu, Wali, atau amil. Pendapatnya dalam hal ini bersifat mengikat, dan Khalifah harus segera memberhentikan mereka. Jika pendapat Majelis Ummat berbeda dengan pendapat Majelis wilayah yang bersangkutan mengenai kepuasan dan ketidakpuasan terhadap para Wali dan amil, maka pendapat Majelis wilayah didahulukan.

4. The Council of the Ummah reserves the right to express discontent towards the assistants, Walis or the amils. Its opinion in such a case would be binding and the Khalifah should dismiss them at once. If the opinion of the council of the Ummah differed from the opinion of the council of the concerned wilayah regarding content and discontent of the walis and amils, the opinion of the council of the wilayah has the priority. .

5. Anggota Majelis yang beragama Islam berhak membatasi pencalonan kandidat Khilafah dari antara mereka yang ditetapkan oleh Mahkamah Mazalim sebagai memenuhi syarat-syarat akad, baik pembatasannya dua atau enam calon, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pemilihan Khalifah. Pendapat mereka dalam hal ini bersifat mengikat, dan kandidat selain yang diseleksi oleh Majelis tidak boleh dipertimbangkan.

5. The Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah from amongst those decided by mahkamat ul- Mazalim to fulfilling the contractual conditions, whether they were restricted to two or six nominees, as it is explained under the subject of the Khalifah's election. Their opinion in such a matter is binding, and candidates other than those shortlisted by the Council should accordingly not be considered. .

Berikut adalah kewenangan wajib Majelis Ummat. Dalil-dalil atas kewenangan wajib tersebut adalah sebagai berikut:

These are the mandatory powers of the Council of the Ummah. The evidences to these mandatory powers are as follows:.

(a): Dalil bahwa pendapat majelis Ummah mengenai tindakan-tindakan praktis dan perkara-perkara yang tidak memerlukan kajian dan penelitian adalah mengikat, disimpulkan dari kepatuhan Rasulullah ﷺ terhadap pendapat mayoritas untuk keluar dari Madinah menemui pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud. Hal ini meskipun pendapat Rasulullah ﷺ dan para Sahabat adalah untuk tetap tinggal di Madinah dan tidak keluar darinya.

The first point, (a): The evidence to the fact that the opinion of the council of the Ummah regarding the practical actions and matters, which do not require study and scrutiny is binding, is deduced from the Messenger of Allah's (PBUH) compliance with the opinion of the majority in going out of Madinah to meet the army of the mushriks in the battle of Uhud. This is despite the opinion of the Messenger of Allah (PBUH) and the Sahabah to stay in Madinah and not to go out of it. .

Hal ini juga diambil dari sabda beliau ﷺ kepada Abu Bakr dan 'Umar (ra):

It is also taken from His (PBUH) saying to Abu Bakr and ‘Umar (ra): .

"Seandainya kalian telah bersepakat atas suatu perkara yang telah dimusyawarahkan, niscaya aku tidak akan menyelisihi kalian."

"Had you agreed together on a consulted matter I would not have disagreed with you." .

Oleh karena itu, perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pendapat yang mengarah pada suatu tindakan, dalam hal memberikan layanan kepada warga negara untuk menenteramkan kehidupan mereka, dan dalam hal menjaga keamanan mereka, memperkuat pertahanan mereka serta menjauhkan bahaya dari mereka, maka pendapat mayoritas majelis dalam semua persoalan ini mengikat Khalifah, meskipun pendapat itu bertentangan dengan keinginannya, sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah ﷺ keluar menuju Uhud sesuai dengan pendapat mayoritas.

Therefore, the practical matters related to the opinion leading to an action, in terms of providing the services to the citizens for reassuring their life, and in terms of maintaining their security, strengthening their defences and driving danger away from them; the majority opinion of the council in all of these issues is binding upon the Khalifah even if it disagreed with his wish, which happened with the Messenger of Allah (PBUH) going out to Uhud in compliance with the opinion of the majority. .

Pada prinsipnya, Khalifah mengambil pendapat para ulama, para ahli, dan para spesialis mengenai perkara-perkara dalam bagian ini. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada Rasulullah ﷺ ketika beliau mengambil pendapat Al-Habbab bin Al-Mundzir dalam memilih lokasi Perang Badar. Diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisyam: "Ketika Rasulullah ﷺ berkemah di sisi air Badar yang terdekat, Al-Habbab bin Al-Mundzir tidak puas dengan tempat itu. Ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah! Apakah Allah membuat engkau berkemah di tempat ini sehingga kita tidak boleh beranjak darinya, ataukah ini pendapat, perang, dan siasat?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ini adalah pendapat, perang, dan siasat.' Al-Habbab bin Al-Mundzir berkata: 'Wahai Rasulullah, ini bukan tempat (yang tepat). Pindahkan pasukan hingga kita sampai di sisi air yang dekat dengan musuh, kita berkemah di sana, lalu kita timbun air di bagian lainnya, kita buat kolam di atasnya, dan kita isi dengan air. Kemudian kita berperang melawan mereka, sementara kita dapat minum dan mereka tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Engkau telah memberikan pendapat yang tepat.' Maka Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin pun bangkit dan berjalan hingga sampai di sisi air yang dekat dengan musuh, lalu berkemah di sana."

The first point (b): In principle, the Khalifah takes the opinion of the scholars and the experts and the specialists regarding the matters of this section. This is in accordance with what happened with the Messenger of Allah ( PBUH) when he took the opinion of Al-Habab b. Al-Mundhir in selecting the location of the battle of Badr. It was reported in the Sirah of ibn Hisham: “When the Messenger (PBUH) camped at the nearest side of the water of Badr, Al-Habbab ibn Al-Mundhir was not content with that site. He said to the Messenger: “O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it the opinion, war and strategy?” He (PBUH) said: “It is rather the opinion, war and strategy”. Al-Habbab b. Al-Mundhir said: “O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy), we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not”. The Messenger of Allah (PBUH) said: “You gave the (right) opinion”. So the Messenger of Allah (PBUH) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. .

Kemudian beliau ﷺ memerintahkan agar air tersebut disiramkan, dan perintah itu pun dilaksanakan.

Then He (PBUH) ordered that the water be seeped away which was done. .

Dia membangun sebuah kolam di atas sumur-sumur yang telah tergenang, mengisinya dengan air, lalu memasukkan ke dalamnya bejana-bejana air mereka." Maka Rasulullah ﷺ menyetujui pendapat al-Habab dan mengikutinya.

He (PBUH) built a basin on top of the seeped wells, filled it with water and threw in their (water) pots.” So the Messenger of Allah ( PBUH) agreed with the opinion of al-Habab and followed it. .

Dalam peristiwa ini, yang berkaitan dengan pendapat, peperangan, dan strategi, pandangan masyarakat umum tidak memiliki bobot dalam pengambilan keputusan. Yang diperhitungkan justru pandangan para ahli. Serupa dengan hal ini adalah perkara-perkara teknis dan pemikiran yang memerlukan kajian dan penelitian, begitu pula dengan definisi-definisi. Dalam semua perkara seperti ini, rujukannya adalah kepada para pakar dan spesialis, bukan kepada pendapat orang awam. Dalam hal-hal tersebut, suara mayoritas tidak berpengaruh, melainkan yang menjadi tolok ukur adalah ilmu, pengalaman, dan keahlian.

In this incident, which has to do with the opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are the technical matters and the thoughts which require study and scrutiny, together with the definitions. In all such matters, reference is made to the experts and specialists, rather than to the ordinary people's opinion. There is no weight in such matters to the majority, but rather to the knowledge, experience and specialisation. .

Hal ini juga berlaku untuk urusan keuangan, karena Syariat telah menetapkan jenis-jenis harta yang harus dipungut dan bidang-bidang ke mana harta tersebut harus dialokasikan (dibelanjakan). Syariat juga telah menetapkan kasus-kasus ketika pajak dikenakan; oleh karena itu, tidak ada gunanya meminta pendapat rakyat dalam pemungutan dan pengalokasian harta. Serupa dengan ini adalah tentara. Syariat telah menyerahkan kepada Khalifah hak untuk mengatur urusan tentara, dan Syariat telah menetapkan aturan-aturan Jihad. Tidak ada keabsahan pendapat rakyat atas perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Syariat. Hal ini juga berlaku untuk hubungan Negara dengan negara-negara lain, karena ini termasuk pemikiran yang membutuhkan kajian dan wawasan yang mendalam, dan berkaitan dengan Jihad. Selain itu, ia merupakan bagian dari pendapat, perang, dan strategi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya pendapat rakyat dalam perkara ini, baik mayoritas maupun minoritas. Namun, Khalifah diperbolehkan menyampaikan perkara-perkara ini kepada Majelis Umat untuk dimintai musyawarah dan pendapatnya, karena penyampaian tersebut hukumnya mubah, dan pendapat Majelis dalam perkara-perkara ini tidak mengikat sebagaimana dalam peristiwa Badr. Keputusan justru diserahkan kepada pihak yang berwenang. Untuk membedakan antara poin (a) dan (b), kami katakan: .

This also applies to the financial matters, because the Sharia has determined the types of funds which must be collected, and the areas over which they need to be allocated (spent). The Sharia has also determined the cases when taxes are imposed; therefore there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of the funds. Similar to this is the army, the Sharia has left to the Khalifah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Sharia. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore it is a part of the opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter whether it is the majority or minority. However the Khalifah is allowed to present these matters to the Council of the Ummah for its consultation and opinion, because such presentation is of the Mubah, and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr. Rather the decision is entrusted with the concerned person.. To distinguish the difference between points (a) and (b), we say: .

Untuk memutuskan pembangunan jembatan di atas sungai demi kepentingan masyarakat sebuah desa yang hampir terisolasi dalam hal komunikasi dan lainnya, maka keputusan mayoritas majelis (dewan) dalam perkara ini mengikat Khalifah untuk membangun jembatan tersebut guna mengatasi masalah komunikasi desa itu. Adapun dalam menentukan lokasi teknis yang tepat untuk membangun jembatan, dan desain rekayasa terbaik untuk jembatan tersebut, apakah berupa jembatan gantung atau berdiri di atas pilar-pilar di sungai dan sebagainya, maka dalam perkara seperti ini para ahli dan orang-orang yang berkompeten yang dimintai pendapat, bukan keputusan mayoritas majelis.

For deciding the building of a bridge over a river to serve the interests of the people in a village, almost isolated in terms of communications and the like, then the majority opinion of the council on this matter is binding to the Khalifah in building the bridge to solve the communications problem of the village. As for deciding the right technical location for building the bridge, and the best engineering design of the bridge, whether it should be a suspension bridge or standing over pillars in the river etc; the experts and specialized people are consulted in such matters, rather than the majority opinion of the council. .

Demikian pula, dalam membangun sekolah bagi anak-anak sebuah desa, yang anak-anaknya mengalami kesulitan besar untuk mencapai sekolah-sekolah di kota, pendapat mayoritas majelis Ummah dalam hal ini mengikat bagi Khalifah. Adapun pemilihan lokasi sekolah di desa, dari segi kekuatan tanah yang sesuai untuk perancangan, serta gaya bangunannya, apakah dimiliki oleh Negara, yakni dibangun, dibeli, atau disewa, dalam hal-hal seperti itu para ahli dan orang-orang yang berkompeten dimintai pendapat; dan pendapat mayoritas majelis tidak diminta, meskipun Khalifah diperbolehkan berkonsultasi dengan mereka dalam hal tersebut, namun pendapat mereka tidak mengikat. Adapun negeri di perbatasan yang menghadapi bahaya musuh, maka pendapat mayoritas majelis Ummah mengikat dalam hal pembentengan desa dan penghalauan bahaya musuh darinya, serta mencegah terpaparnya desa itu pada pembunuhan dan pengusiran setelah agresi apa pun dari musuh. Namun, cara membangun benteng-benteng semacam itu dan sarana perang apa pun yang digunakan untuk menghalau bahaya darinya, hal-hal tersebut membutuhkan konsultasi dengan para ahli dan orang-orang yang berkompeten, bukan pendapat mayoritas majelis.

Likewise, building a school for the children of a village, where its children find great difficulty in reaching the schools in the towns, the majority opinion of the council of the Ummah on this matter is binding to the Khalifah. In regards to the choice of the location of the school in the village in terms of the soil strength suitable for design, as well as the style of its building, whether is possessed by the State, i.e. it is built, bought or leased, in such matters the experts and specialised people are consulted; and the majority opinion of the council is not sought, though the Khalifah is allowed to consult with them over the matter, but their opinion is not binding.. As regarding a country at the frontiers, defying the danger of an enemy, then the majority opinion of the council of the Ummah is binding in terms of the village's fortification and driving the danger of the enemy away from it, and preventing its exposure to killing and expulsion after any aggression from the enemy. However, the method of building such fortifications and any fighting means used to drive the danger away from it; such things need the consultation of the experts and specialized people, rather than the majority opinion of the council. .

Poin kedua: Hukum (penetapan syariat) hanya milik Allah. Allah (SWT) berfirman:

The second point: Legislation belongs to Allah alone. Allah (S.W.T) says: .

"Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah." [TMQ 12: 40]. "Tetapi tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya." [TMQ 4: 65].

"Verily, the decision rests with Allah only." [TMQ 12: 40]. "But nay, by your Lord, they will not be true believers until they make you judge of what is in dispute between them, and find within themselves no dislike of that which you decided and submit with full submission." [TMQ 4: 65] .

Dalam penjelasan Rasulullah ﷺ terhadap firman Allah (SWT):

In the explanation of the Messenger (PBUH) to His (S.W.T) saying: .

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah", [TMQ 9:31].

"They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks", [TMQ 9:31] .

Al-Tirmidhi meriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim, ia berkata:

Al-Tirmidhi reported through ‘Adi ibn Hatim, he said: .

"Aku datang kepada Nabi (PBUH) dengan mengenakan salib emas di leherku. Beliau bersabda: Wahai Adi! Buanglah berhala ini. Dan aku mendengar beliau membaca dalam surah Bara'ah: {Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah} (9: 31). Beliau bersabda: mereka tidak menyembah mereka; tetapi ketika mereka dibolehkan sesuatu, mereka menganggapnya halal, dan ketika mereka dilarang sesuatu, mereka mengharamkannya." [Tirmidzi, Sunan, #3095]

"I came to the Prophet (PBUH) while wearing a cross of gold in my neck. He said: O Adiy! Throw out this idol. And I heard him reading in surah of Bara’ah: 'They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks' (9: 31). He said: they did not worship them; but when they were permitted something they took it as halal and when they were prohibited something they forbade it". [Tirmidhi, Sunan, #3095] .

Oleh karena itu, hukum syariat tidak diambil dari pendapat suatu majelis, baik melalui kesepakatan (ijma') maupun suara terbanyak. Hukum syariat diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, serta dari apa yang ditunjukkan oleh keduanya melalui ijtihad yang sahih.

Therefore, legislation is not taken from the opinion of the council, neither by consensus or majority. It is rather taken from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, and from that which is indicated by them through valid ijtihad. .

Maka, Rasulullah ﷺ menolak pendapat banyak kaum Muslimin mengenai perjanjian damai Hudaybiyah, dan beliau bersabda: "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan aku tidak akan pernah menyelisihi perintah-Nya."

Thus, the Messenger (PBUH) refused the opinion of many Muslims regarding the Hudaybiyah peace treaty, and said: "I am the servant of Allah and His Messenger, and will never disobey his order." .

Hal ini karena perdamaian tersebut merupakan wahyu dari Allah (SWT);

This is because the peace was a revelation from Allah (S.W.T); .

oleh karena itu pendapat rakyat tidak dimintai dalam perundang-undangan. Berdasarkan hal itu, penetapan ahkam syariah, pemberlakuan undang-undang, serta penetapan aturan-aturan dan qanun adalah kewenangan wajib Khalifah semata, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, diperbolehkan bagi Khalifah untuk menyampaikan kepada majelis Ummat apa pun dari ahkam syariah dan qanun yang ingin ia tetapkan, guna mengetahui pendapat mereka mengenai hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan ‘Umar bin Al-Khaththab (ra) ketika beliau merujuk kepada kaum Muslimin mengenai hukum-hukum syariat, dan para Sahabat tidak menolaknya, seperti dalam peristiwa tanah-tanah yang ditaklukkan di Irak, ketika kaum Muslimin meminta beliau membagi tanah-tanah tersebut di antara para prajurit yang membukanya. Maka ‘Umar meminta pendapat rakyat, namun keputusannya akhirnya adalah membiarkan tanah itu tetap di tangan pemiliknya dengan syarat mereka membayar kharaj tertentu atas tanah tersebut di samping membayar jizyah atas diri mereka. Rujukan ‘Umar, dan sebelumnya Abu Bakar, kepada para Sahabat untuk meminta pendapat mereka mengenai hukum-hukum syariat tanpa adanya penolakan dari para Sahabat, menunjukkan adanya ijma‘ mereka. Hal ini menjadi dalil bahwa Khalifah berhak melakukan demikian. Adapun mengenai rujukan ke mahkamah al-Mazhalim, apabila Khalifah berbeda pendapat dengan majelis Ummat mengenai keabsahan penarikan qanun-qanun ini, atau mengenai dalil-dalilnya, atau mengenai syarat-syarat pengambilannya dari sumber-sumber (ushul) yang diadopsi oleh Negara, maka dalam hal ini kewenangan hakim Mazhalim adalah memeriksa hukum yang ditetapkan oleh Khalifah, apakah memiliki dalil syar‘i dan apakah dalil tersebut berlaku pada peristiwa tersebut. Oleh karena itu, jika Khalifah berbeda pendapat dengan majelis (yaitu mayoritas majelis) mengenai hukum yang ditetapkan Khalifah, apakah ia merupakan hukum syar‘i yang sah atau tidak, maka perselisihan ini diselesaikan oleh hakim Mazhalim, karena hal itu termasuk kekhususan tugasnya; dan keputusan mahkamah al-Mazhalim bersifat mengikat.

therefore the opinion of the people is not sought regarding legislation. Based on that, the adoption of the ahkam shariah, enacting of laws and the adoption of the rules and cannons are of the mandatory powers of the Khalifah alone as explained before. However, it is allowed for the Khalifah to submit to the council of the Ummah whatever he wants to adopt of ahkam shariah and cannons so as to find out its opinion regarding it. This is like what ‘Umar b. Al- Khattab (ra) did when he referred to the Muslims over the divine rules, which the Sahabah did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked him to divide the lands amongst the fighters who opened them. So ‘Umar asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the Jizya over their persons. The reference of ‘Umar and Abu Bakr before him to the Sahabah for their opinion over the divine rules without an objection from the Sahabah to this indicates their Ijma’. This serves as evidence that the Khalifah has the right to do that.. With regard to reference to the mahkamat al-Mazalim in case the Khalifah differed with the council of the Ummah regarding the validity of the deduction of these cannons, or regarding their evidences or terms of the adoption from the sources (usool) adopted by the State. In this case the authority of Mathalim judge is to examine the hukm adopted by the Khalifah, whether it has divine evidence and whether the evidence applies to the incident. Therefore, if the Khalifah differed with the council (i.e. the majority of the council) over the hukm which the Khalifah adopted in terms of being a valid hukm shar’i or not, then this dispute is settled by the judge of Mazalim, because it is of his speciality; and the opinion of mahkamat ul-mathalim is binding. .

Anggota dewan non-Muslim tidak memiliki hak untuk meneliti ahkam dan qanun yang hendak diadopsi oleh Khalifah. Hal ini karena mereka tidak beriman kepada Islam, dan karena hak mereka dibatasi pada penyampaian keberatan atas kezaliman apa pun yang mungkin menimpa mereka dari para penguasa, bukan pada penyampaian pandangan mengenai ahkam dan qanun syariat. Adapun poin ketiga, dalilnya adalah makna umum dari nash-nash yang berkaitan dengan menuntut pertanggungjawaban para penguasa. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Akan ada para amir atas kalian yang memerintahkan kalian melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak melakukannya. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka ia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya, dan ia tidak akan mendatangiku di al-Hawd (telaga)'." [al-Mundziri, at-Targhib wa't-Tarhib, jilid 3, hlm. 2203]. Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '...Sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim'." [Abu Dawud, Sunan, no. 4344]. Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ, yang bersabda: "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin 'Abdul Muththalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia memerintahkan dan melarangnya, sehingga penguasa itu membunuhnya." [Al-Mundziri, at-Targhib wa't-Tarhib, jilid 3, hlm. 229]. Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: .

Non-Muslim members of the council have no right in examining the ahkam and cannons which the Khalifah wants to adopt. This is because they do not believe in Islam, and because their right is restricted to voicing their concerns regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, rather than expressing their view regarding the divine ahkam and canons.. With regards to the third point, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibn ‘Umar, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said: “There will be Amirs over you who order you of things they do not do. Whoever believed them in their lies and helped them in their injustice he would not belong to me nor I belong to him, and he will not join me on the Hawd (basin)”. [al-Mundhiry, al- Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.2203]. Ahmad narrated from Abu Sa’id al-Khudri, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said:. “…The best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressor ruler”.” [Abu Dawud, Sunan, #4344]. Al-Hakim narrated from Jabir from the Prophet (PBUH) who said: “The master of martyrs is Hamza b. ‘Abd al-Muttalib and a man who stood to an oppressor ruler where he ordered him and forbade him so he (the ruler) killed him.” [Al-Mundhiry, al-Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.229]. Muslim narrated from Umm Salamah that the Messenger of Allah ( PBUH) said: .

"Akan ada para amir yang kalian kenali sebagian perbuatan mereka dan kalian ingkari sebagian. Barang siapa yang mengenalinya maka ia akan terbebas dari tanggung jawab, dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia akan selamat; namun barang siapa yang menerima dan mengikuti (maka ia tidak demikian)."

“There will be Amirs you recognise some of what they do and deny some. Whoever recognised he would be free of responsibility, and whoever denied he will be safe; but whoever accepted and follows (he will be not)”.

Teks-teks ini bersifat umum dan menunjukkan adanya muhasabah (pertanggungjawaban) penguasa sesuai dengan kaidah syariat. Selain itu, muhasabah dapat mencakup setiap tindakan. Muhasabah oleh Majelis terhadap Khalifah dan para pembantunya, para wali, dan 'Amil ini mencakup setiap perbuatan yang benar-benar telah dilaksanakan, baik perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum Allah, keliru atau membahayakan kaum Muslimin, maupun zalim atau lalai terhadap warga negara dalam mengurus urusan mereka. Khalifah wajib menanggapi muhasabah dan keberatan tersebut dengan menjelaskan pandangan dan dalilnya mengenai ucapan, perbuatan, dan tugas-tugas yang ia laksanakan, sehingga Majelis dapat yakin akan baiknya kinerja, keikhlasan, dan kejujuran Khalifah. Namun jika Majelis tidak menerima pandangan Khalifah dan menolak argumennya, maka hal ini harus diteliti. Jika perkara tersebut termasuk masalah yang keputusan mayoritasnya mengikat, maka pendapat Majelis mengikat seperti pada masalah dalam (a); jika tidak, maka tidak sama seperti masalah dalam (a). Misalnya, jika muhasabah itu berkenaan dengan tidak disediakannya sekolah pada contoh sebelumnya, maka muhasabah tersebut mengikat. Namun jika muhasabah itu berkenaan dengan desain yang ia pilih untuk sekolah tersebut, maka muhasabahnya tidak mengikat.

These texts are in general form and indicate accounting of the ruler in accordance with the rules of the shara’. Furthermore accounting can be over any action. This accounting by the Council to the Khalifah and other assistants, governors and ‘Amils would be over any action which has been actually executed whether this action disagreed with the divine rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khalifah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding his words, actions and tasks he undertook, so that the Council can be assured of the good performance, the sincerity and honesty of the Khalifah. If however the Council does not accept the view of the Khalifah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding like the issues in (a), otherwise it would not be like the issues in (a). If the accounting for example was regarding not providing the school in the previous example then the accounting is binding. If the accounting was however regarding the design he chose for the school then his accounting is not binding. .

Jika orang-orang yang menangani urusan perhitungan (akuntansi) berselisih dengan para penguasa mengenai suatu perkara dari sudut pandang hukum, perkara tersebut dirujuk ke pengadilan perkara kezaliman (Al-Mazalim) atas permintaan Dewan, berdasarkan firman Allah (SWT):

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Al-Mazalim) by a request from the Council, due to what Allah (S.W.T) says: .

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul." [4:59] Maksudnya, jika kaum Muslimin berselisih dengan para pemegang otoritas dalam suatu perkara, mereka hendaknya mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasul ﷺ, yaitu merujuk kepada Syariat. Artinya, merujuk kepada Peradilan, yaitu kepada pengadilan atas tindakan-tindakan yang zalim, dan keputusannya mengikat, karena dalam hal ini ia memiliki kekuatan yang wajib dilaksanakan.

“O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you. If you disputed over a matter refer it to Allah and the Messenger.” [4:59] This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah and to the Messenger, that is arbitrate to the Sharia. This means to refer to Judiciary, that is to the court of unjust acts and its opinion is binding, because it has the mandatory power in this case. .

Mengenai poin keempat, dalilnya adalah bahwa Rasulullah ﷺ memberhentikan al-'Ala' ibn al-Hadrami, amil beliau atas Bahrain, karena utusan 'Abd Qays mengadukan dirinya kepada Rasulullah ﷺ. Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin 'Umar: "Bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada al-'Ala' bin al-Hadrami agar datang kepada beliau bersama dua puluh orang dari 'Abd Qays. Ia pun datang kepada beliau dengan dua puluh orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Awf al-Ashajj, dan setelahnya ia menunjuk al-Mundhir bin Sawa sebagai penggantinya. Utusan itu mengadukan al-'Ala' bin al-Hadrami, lalu Rasulullah ﷺ memberhentikannya dan mengangkat Iban bin Sa'id bin al-'Ass, dan beliau bersabda kepadanya: 'Jagalah 'Abd Al-Qays dan hormatilah para pemimpin mereka.'"

In regards to the fourth point, its evidence is that the Messenger of Allah (PBUH) removed al-’Ala’ ibn al-Hadrami, his Amil over Bahrain, because the delegate of `Abd Qays complained about him to the Messenger (PBUH). Ibn Sa’d narrated on the authority of Muhammad b. ‘Umar:. “That the Messenger of Allah wrote to al-Ala’ b. Al-Hadrami to come to him with twenty men from ‘Abd Qays. He reached him with twenty men headed by Abdullah ibn Awf al-Ashajj, and appointed after him al-Mundhir b. Sawa. The delegate complained of al-‘Ala’ b. Al-Hadrami so the Messenger of Allah (PBUH) removed him and appointed Iban b. Said b. Al-Aass and said to him:” Take care of ‘Abd Al-Qays and respect their chiefs.” .

Juga ‘Umar b. Al-Khattab memberhentikan Sa’d b. Abi Waqqas dari Wilayah hanya karena pengaduan masyarakat terhadapnya, dan ia berkata: “Aku tidak memberhentikannya karena kekurangan atau pengkhianatan”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wilayah berhak menyatakan kemarahan dan ketidakpuasan mereka terhadap Wali dan Amir mereka, dan Khalifah wajib memberhentikan mereka. Demikian pula, Majelis Ummah diperbolehkan, sebagai wakil seluruh kaum Muslim di Negara, untuk menyatakan kemarahan dan ketidakpuasannya terhadap para Wali dan Amil, dan Khalifah wajib memberhentikan mereka dengan segera jika pengaduan datang dari mayoritas Majelis Wilayah atau mayoritas Majelis Ummah. Jika terjadi perselisihan antara pandangan kedua majelis ini, maka yang diutamakan adalah Majelis Wilayah, karena lebih mengetahui dan lebih mengenal kondisi Wali dibandingkan Majelis Ummah.

Also ‘Umar b. Al-Khattab removed Sa’d b. Abi Waqqas from the Wilayah just because of the complaint of the people against him, and he said: “I did not remove him because of deficiency or treason”. This indicates that the people of the Wilayah have the right to express their anger and discontent of their Walis and Amirs, and the Khalifah thus has to remove them. Likewise, the Council of the Ummah is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent of the Walis and Amils and the Khalifah has to remove them immediately if the complaint came from the majority of the council of the wilayah or the majority of the council of the Ummah. In the case of conflict between the views of these two councils, then the priority is given to the council of the wilayah, for it is more aware and more acquainted than the council of the Ummah of the condition of the wali. .

Mengenai poin kelima, poin ini memiliki dua masalah: yang pertama adalah penyusunan daftar pendek calon, dan yang kedua adalah pengurangan daftar pendek menjadi enam orang dan kemudian menjadi dua orang.

With regards to the fifth point, this point has two issues: The first one is the short listing of the nominees, and the second is reducing the shortlist to six people and then to two. .

Adapun masalah pertama, dari mengikuti cara pengangkatan para Khulafaur Rasyidin tampak bahwa terdapat penyaringan calon yang dilakukan oleh wakil-wakil kaum Muslimin secara langsung, atau dengan meminta Khalifah untuk menyaring calon-calon atas nama mereka.

As for the first issue, from following the manner of appointing the guided Khulafaa' it appears there was short listing of nominees made by the representatives of the Muslims directly, or through requesting the Khalifah to shortlist the nominees on their behalf. .

Di balai Bani Sa'idah, calon-calon yang diajukan adalah Abu Bakr, 'Umar, Abu 'Ubaidah, dan Sa'd bin 'Ubadah, yang dipandang cukup dan kepada mereka pencalonan dibatasi. Hal ini terjadi di hadapan orang-orang balai itu, kemudian dengan persetujuan para Sahabat setelahnya, dan mereka memberikan baiat kepada Abu Bakr.

In the hall of Bani Sa'idah the nominees were Abu Bakr, ‘Umar, Abu Ubayda and Sa'd ibn Ubadah, who were seen enough and to whom the nominations were restricted. This took place before the people of the hall, and then by the consent of the Sahabah later on, where they gave the bayah to Abu Bakr. .

Menjelang akhir masa kepemimpinan Abu Bakr (ra), beliau bermusyawarah dengan kaum Muslimin selama sekitar tiga bulan, membahas bersama mereka tentang jabatan Khilafah setelah beliau. Setelah mereka membahas hal ini dengannya, mereka menyetujui pencalonan 'Umar oleh beliau, yaitu dengan membatasi pencalonan pada satu kandidat.

Towards the end of Abu Bakr's (ra) authority, he consulted with Muslims for about three months, discussing with them the post of Khilafah after him. After they discussed this with him they agreed to his nomination of ‘Umar, i.e. restricting the nomination to one candidate. .

Pembatasan calon-calon menjadi lebih jelas dan nyata setelah 'Umar ditikam, karena mereka meminta beliau (ra) untuk menunjuk calon-calon bagi mereka; maka beliau membatasinya pada enam orang, dengan tidak memberikan hak itu kepada yang lain, dan beliau menegaskan hal tersebut sebagaimana yang telah diketahui.

Restricting of nominees was more clear and obvious after the stabbing of ‘Umar, for they requested him (ra) to nominate to them candidates; so he confined it to six (nominees), depriving others of it, where he emphasised that matter as it is known. .

Pada saat pencalonan 'Ali (ra), beliau adalah satu-satunya calon, tanpa ada orang lain bersamanya; jadi tidak diperlukan seleksi.

At the time of nominating ’Ali (ra), he was the only nominee, without having any one else with him; so there was no need for short listing. .

Dahulu, penyaringan calon (short listing of nominees) biasanya dilakukan sebelum sebuah pertemuan kaum Muslimin; hal yang jika tidak diperbolehkan tentu akan ditentang dan tidak dilaksanakan, karena hal itu menghalangi hak orang lain untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, penyaringan calon untuk jabatan Khilafah diperbolehkan berdasarkan ijmaa' ash-Shahabah. Dengan demikian, Ummah, yakni para wakilnya, diperbolehkan menyaring para calon, baik penyaringan ini dilakukan langsung oleh Ummah, maupun melalui pemberian kuasa kepada Khalifah yang masih menjabat untuk melakukannya atas nama mereka.

Short listing of nominees used to take place before a gathering of Muslims; a matter which is opposed and not executed had it been not allowed, for this prevents the right of others in nomination. Therefore, short listing the nominees for Khilafah post is allowed due to the ijmaa' us-Sahabah. Thus, the Ummah, i.e. her representatives are allowed to shortlist the nominees, whether this short listing was conducted directly by the Ummah, or through authorizing the outgoing Khalifah to do that on their behalf. .

Berkenaan dengan pemilihan calon (shortlisting). Mengenai dalil untuk menyaring calon menjadi enam orang pada awalnya, hal ini diambil dari tindakan ‘Umar (ra); sedangkan mempersempit daftar menjadi dua orang setelah itu diambil dari tindakan ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra). Selain itu, hal ini menegaskan makna bai‘ah oleh mayoritas pemilih Muslim; sebab jika calon lebih dari dua orang, maka pemenang di antara mereka bisa saja hanya memperoleh, misalnya, tiga puluh persen dari pemilih, yaitu kurang dari mayoritas mereka. Pemenang baru akan memperoleh mayoritas jika calonnya tidak lebih dari dua orang.

This is in regards to short listing. In regards to evidence for the short listing of the nominees to six people at first, this is taken from the action of ‘Umar (ra); whilst shortening the list to two after that is taken from the action of Abdul Rahman ibn Awf (ra). Additionally this verifies the meaning of the bayah by the majority of the Muslim electorate; for if the nominees were more than two, then the winner amongst them might get for example thirty percent of the electorate, i.e. less than their majority. The winner would get the majority in case the nominees were not more than two. .

Mengenai penyaringan enam dan dua calon oleh Majelis Umat, hal ini harus dilakukan oleh Mahkamat al-Mazhalim untuk memastikan bahwa para calon memenuhi syarat-syarat akad. Hal ini karena penyaringan yang dilakukan oleh Majelis Umat adalah untuk memilih seorang Khalifah dari antara mereka. Artinya, dengan kata lain, mereka harus memenuhi syarat-syarat akad. Oleh karena itu, Mahkamat al-Mazhalim akan mengeluarkan dari daftar calon Khilafah siapa pun yang tidak memenuhi syarat-syarat akad. Setelah itu, Majelis Umat akan membuat daftar pendek dari para calon yang ditetapkan oleh Mahkamat al-Mazhalim sebagai telah memenuhi syarat-syarat akad.

In regards to short listing of the six and two nominees by the council of the Ummah, this must be by the mahkamat ul-mathalim to ensure that the nominees fulfil the contractual conditions; this is because the short listing conducted by the council of the Ummah is for electing a Khalifah from amongst them. It means in other words that they must fulfil the contractual conditions. Therefore, mahkamat ul-mathalim would exclude from the nominees to the Khilafah anyone who does not fulfil the contractual conditions. After that the council of the Ummah would make the shortlist from the nominees decided by mahkamat ul-mathalim to have fulfilled the contractual conditions.