Hakim Mazalim diangkat oleh Khalifah, atau oleh qadhi al-qudhat. Hal ini karena Mazalim merupakan bagian dari kekuasaan peradilan, sebab ia menyampaikan hukum Syariat dengan cara pelaksanaan, dan semua jenis hakim harus diangkat oleh Khalifah. Hal ini dikuatkan oleh perbuatan Rasulullah ﷺ, karena beliau biasa mengangkat para hakim. Semua ini menjadi dalil bahwa Khalifahlah yang mengangkat hakim Mazalim, namun qadhi al-qudhat boleh mengangkat hakim Mazalim jika Khalifah menetapkan ketentuan demikian dalam akad pengangkatannya. Diperbolehkan bagi mahkamat ul-Mathalim pusat di pusat Negara untuk memeriksa hanya kezaliman yang terjadi dari Khalifah, para pembantunya, dan qadhi al-qudhat; sedangkan cabang-cabang mahkamat ul-Mathalim di wilayah-wilayah memeriksa kezaliman yang dilakukan oleh para wali dan pegawai Negara lainnya. Khalifah berhak memberikan kepada mahkamat ul-Mathalim pusat kewenangan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim Mazalim pada cabang-cabang mahkamah Mazalim di wilayah-wilayah yang mengikutinya.

The judge of Mazalim is appointed by the Khalifah, or by the supreme judge. This is because the Mazalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah's (PBUH) actions, for he (PBUH) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khalifah who appoints the judge of Mazalim, yet the supreme judge could appoint the judge of Mazalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of unjust acts (mahkamat ul-Mathalim) in the centre of the State to examine only the Mazalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the supreme judge; whilst the branches of the court of unjust acts in the wilayat examine the Mazalim occurring from the walis and the other State employees. The Khalifah has the right to give the central court of unjust acts the authority of appointment and removal of the Mazalim judges in the branch Mazalim courts that follow it in the wilayat. .

Khalifah adalah pihak yang mengangkat dan memberhentikan anggota mahkamah mazalim utama di pusat Negara. Adapun pemberhentian kepala mahkamah mazalim pusat, yaitu hakim mazalim yang bertanggung jawab memeriksa pemberhentian Khalifah, pada prinsipnya menjadi hak Khalifah untuk memberhentikannya, karena dialah yang berhak mengangkatnya sebagaimana seluruh hakim lainnya. Namun, mungkin saja jika kewenangan memberhentikan hakim itu diserahkan kepada Khalifah pada saat suatu perkara sedang berjalan, maka kewenangan tersebut dapat mengarah kepada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti itu berlaku kaidah "sarana yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram". Kemungkinan kuat terjadinya skenario semacam itu sudah cukup untuk menerapkan kaidah ini.

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main mahkamat ul-mathalim in the centre of the State. As for the removal of the head of the central mahkamat ul-Mazalim, i.e. the Mazalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah, it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to haram. In such a situation the principle of "the means that leads to haram is haram" would apply. The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle. .

Kasus ini berarti ketika suatu perkara diajukan terhadap Khalifah, para pembantunya, atau hakim agungnya (dalam hal Khalifah diberi kewenangan wajib untuk mengangkat dan memberhentikan hakim Mazalim). Hal ini karena jika kewenangan wajib untuk memberhentikan hakim Mazalim tetap berada di tangan Khalifah dalam kasus ini, hal tersebut akan memengaruhi putusan yang diambil oleh hakim; dan dengan demikian akan membatasi kemampuan hakim untuk memberhentikan Khalifah atau para pembantunya jika dipandang perlu. Kewenangan wajib untuk memberhentikan hakim dalam kasus ini merupakan sarana menuju yang haram, yaitu menyimpan kewenangan tersebut di tangan Khalifah dalam kasus ini adalah haram.

This case means when a case is raised against the Khalifah or his assistants or his supreme judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Mazalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Mazalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge; and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for haram, i.e. keeping it in the hand of the Khalifah in this case is haram. .

Adapun kasus-kasus yang tersisa, hukumnya tetap seperti semula, yaitu kewenangan memberhentikan hakim Mazalim diserahkan kepada Khalifah sebagaimana kewenangan mengangkatnya.

As for the remaining cases, the rule remains as it is, i.e. the power of removing the Mazalim judge is left to the Khalifah just like his appointment.