4.6 Khalifah Sementara
4.6 The provisional Khalifah
Amir sementara
The provisional Amir
Khalifah berhak, apabila ia merasa kematian sudah mendekatinya, dan beberapa saat sebelum jabatan Khilafah menjadi kosong, untuk menunjuk seorang Amir sementara guna mengurus urusan kaum Muslimin selama masa pemilihan Khalifah baru. Khalifah sementara menjalankan tugasnya setelah wafatnya Khalifah. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengangkatan Khalifah baru dalam waktu tiga hari.
The Khalifah is entitled, once he feels death is approaching him, and a short while before the Khilafah post becomes vacant, to appoint a provisional Amir for looking after the affairs of the Muslims during the period of the election of a new Khalifah. The provisional Khalifah exercises his duty after the death of the Khalifah. His main task is to carry out the appointment of the new Khalifah within three days. .
Khalifah sementara tidak berhak mengadopsi (membuat) hukum baru. Hal ini karena tugas tersebut merupakan kewenangan wajib Khalifah yang memperoleh Bai'at dari Ummat. Ia juga tidak boleh termasuk dari calon-calon untuk jabatan Khilafah, dan tidak diperbolehkan baginya mendukung salah seorang dari mereka. Hal ini karena 'Umar (ra) menunjuk seorang Amir sementara yang tidak termasuk dari mereka yang ia calonkan untuk jabatan Khalifah.
The provisional Khalifah is not entitled to adopt (new) laws. This is because this task is the mandatory power of the Khalifah that has the Bayah from the Ummah. He is not allowed to be from the nominees to the Khilafah post nor is it permitted for him to support any one of them. This is because ‘Umar (ra) appointed a provisional Amir who was not from those that he nominated for the post of Khalifah. .
Otoritas Amir sementara seperti itu akan berakhir pada saat Khalifah yang baru diangkat, karena tugasnya bersifat sementara dan terbatas pada satu tujuan ini saja. Bukti bahwa Suhaib adalah Amir sementara yang diangkat oleh ‘Umar (ra) adalah ucapan ‘Umar (ra) kepada enam calon: “Biarlah Suhaib memimpin kalian dalam shalat selama tiga hari ini ketika kalian bermusyawarah”. Kemudian beliau berkata kepada Suhaib: “Pimpinlah orang-orang dalam shalat selama tiga hari ini,” lalu beliau berkata, “Jika lima (dari enam orang) sepakat dan menerima satu orang, sementara satu (dari enam orang) menolaknya, maka pukullah kepalanya dengan pedang”. Ini menunjukkan bahwa Suhaib diangkat sebagai Amir atas mereka. Ia diangkat sebagai Amir atas shalat, dan kepemimpinan atas shalat menunjukkan kepemimpinan atas umat pada waktu itu. Selain itu, beliau memberinya wewenang untuk melaksanakan hukuman (pukul kepalanya), yang hanya dapat diizinkan oleh seorang Amir.
The authority of such a provisional Amir would expire at the time that the new Khalifah is appointed, because his task is temporary and limited to this single objective. The evidence that Suhaib was a provisional Ameer appointed by ‘Umar (ra) is the saying of ‘Umar (ra) to the six nominees: “Let Suhaib lead you in the prayer during these three days in which you consult”. Then he said to Suhaib: “Lead the people in the prayer these three days,” and then he said, “If five (of the six) agreed and accepted one man, while one (of the six) man rejected him, then strike his head with the sword”. This indicates Suhaib was appointed as an Amir over them. He was appointed an Amir over prayer, where leadership over prayer indicated leadership over the people at that time. Moreover, he gave him the authority of executing the punishment (strike his head), where only the Amir can authorise such an action. .
Perkara ini dilaksanakan di hadapan sekelompok Sahabat, tanpa seorang pun dari mereka yang menolaknya. Oleh karena itu, hal ini merupakan ijma' bahwa Khalifah berhak menunjuk seorang Amir sementara yang mengurus langkah-langkah pengangkatan Khalifah yang baru. Berdasarkan hal ini, Khalifah diperbolehkan selama hidupnya untuk memasukkan sebuah pasal dalam konstitusi yang menetapkan bahwa apabila Khalifah wafat tanpa menunjuk seorang Amir sementara, maka harus ditunjuk seseorang sebagai Amir sementara. Dengan demikian, kami menetapkan di sini bahwa apabila Khalifah tidak menunjuk seorang Amir sementara menjelang berakhirnya masa jabatannya, maka asisten delegasi yang paling tua akan menjadi Amir sementara, kecuali jika ia telah dicalonkan. Dalam hal itu, asisten delegasi yang paling tua berikutnya akan menjadi Amir. Jika seluruh asisten delegasi telah dicalonkan, maka hal ini berlanjut, bila diperlukan, hingga asisten eksekutif yang paling tua diangkat sebagai Amir, dan seterusnya.
This matter was conducted before a group of Sahabah, without anyone of them objecting to this. Therefore, this constitutes consensus (ijma’) that the Khalifah is entitled to appoint a provisional Amir that looks after the measures of appointing the new Khalifah. Based on this, the Khalifah is allowed during his life to adopt a clause in the constitution that stipulates that in the case the Khalifah passed away without appointing a provisional Amir, somebody must be appointed as a provisional Amir. Accordingly we adopt here that in the case that the Khalifah did not appoint a provisional Amir nearing the end of his term, then the eldest delegate assistant would become the provisional Amir, unless he was nominated. In that case the next eldest delegate assistant would become the Ameer. If all of the delegate assistants are nominated then this goes on, if necessary, until the eldest executive assistant is appointed as Amir, and so on and so forth. .
Pengangkatan ini berlaku apabila Khalifah dicopot dari jabatannya. Amir sementara adalah asisten pendelegasian tertua, selama ia bukan termasuk dari mereka yang telah dicalonkan. Jika ia termasuk dari mereka, maka asisten yang paling tua berikutnya menjadi Amir, hingga habisnya para asisten tersebut. Setelah mereka, diangkatlah asisten eksekutif tertua, dan seterusnya seperti sebelumnya. Jika mereka semua mencalonkan diri, maka asisten eksekutif termuda wajib menjadi Amir sementara. Ketentuan ini juga berlaku apabila Khalifah ditawan. Dalam hal ini perlu ada rincian mengenai kewenangan wajib Amir sementara, baik ketika ada maupun tidak ada peluang untuk membebaskannya. Sebuah rancangan undang-undang akan dikeluarkan pada waktunya mengenai kewenangan wajib tersebut.
This appointment applies in the case that the Khalifah was removed from his post. The provisional Amir would be the eldest delegate assistant as long as he was not from those nominated. If he was from them, then the next eldest one would become the Amir, till the end of these assistants. After them the eldest executive assistant is appointed, and so on as before. If all of them were to nominate themselves then the youngest executive assistant would be obliged to be the provisional Amir. This also applies in the case that the Khalifah fell captive. In this case there should be some details regarding the mandatory powers of the provisional Amir when there is or there is not a chance of rescuing him. A bill will be issued in time regarding these mandatory powers. .
Amir sementara ini berbeda dengan amir yang diangkat oleh Khalifah sebagai wakilnya ketika ia pergi berjihad atau dalam perjalanan. Hal ini seperti yang dahulu dilakukan Rasulullah ﷺ ketika beliau pergi berjihad, atau pergi pada Haji Wada', atau yang serupa dengannya. Wakil semacam itu memiliki kewenangan yang wajib diberikan kepadanya oleh Khalifah untuk mengurus urusan-urusan yang diperlukan oleh pengangkatan tersebut.
This provisional Amir is different to the one whom the Khalifah appoints as his deputy when he goes out for jihad or on travel. This is like what the Messenger of Allah (P.B.U.H) used to do when he went out for jihad or he went out on Hijjah al-Wada’ or the like. Such a deputy would have the mandatory powers assigned to him by the Khalifah regarding looking after the affairs required by such an appointment.