Muhtasib memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pelanggaran begitu ia mengetahuinya, dan hal itu dapat dilakukan seketika di tempat mana pun; ia tidak perlu berada di pengadilan. Ia akan memiliki sejumlah aparat kepolisian untuk melaksanakan perintahnya dan menjalankan hukuman di tempat.

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as he learns about it, and this could take place on the spot and at any location; he does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot. .

Pengadilan peradilan tidak diperlukan bagi seorang Muhtasib untuk memeriksa perkara yang sedang dihadapi. Ia memutuskan hukuman begitu ia yakin bahwa pelanggaran telah terjadi, dan ia berwenang untuk mengadili di mana saja dan kapan saja, baik di pasar, di rumah, saat berkendara, maupun di dalam mobil, siang ataupun malam hari. Hal ini karena dalil yang menetapkan keharusan adanya pengadilan peradilan untuk menangani suatu perkara tidak berlaku bagi Muhtasib, sebab hadis yang menetapkan syarat tersebut menyatakan: "Kedua pihak yang berselisih duduk di hadapan hakim/penguasa."

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand. He passes the judgement the moment he is sure that the offence took place, and he has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, whilst riding or in the car during the day or night. This is because the evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the hadith which confirmed this condition states: "The two disputant parties sat down before the judge/ruler." .

Dan beliau ﷺ bersabda:

And he (PBUH) said: .

"Jika dua pihak yang berselisih duduk di hadapanmu." Ini tidak berlaku bagi hakim hisbah, karena tidak ada penggugat dan tidak ada tergugat; yang ada adalah hak publik yang dilanggar, atau pelanggaran terhadap syariat. Selain itu, ketika Rasulullah ﷺ memeriksa kasus tumpukan makanan itu, beliau sedang berjalan di pasar dan makanan tersebut dipajang untuk dijual.

“If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisbah, as there is no plaintiff and no defendant; there is rather a public right that has been violated, or a violation of the Shariah. Besides, when the Messenger of Allah (PBUH) looked into the case of the heap of food, he was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. .

Beliau ﷺ tidak memanggil penjual tersebut kepadanya, tetapi begitu beliau mendapati pelanggaran itu, beliau langsung menanganinya di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa perkara-perkara hisbah tidak memerlukan pengadilan.

He (PBUH) did not summon the vendor to him, but as soon as he detected the offence he dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisbah do not require a judicial court. .

Muhtasib berhak memilih wakil-wakil untuk dirinya sendiri. Para wakil tersebut harus memenuhi persyaratan Muhtasib, dan ia diperbolehkan menugaskan mereka di tempat-tempat yang berbeda. Wakil-wakil itu memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Hisbah di wilayah yang ditugaskan kepada mereka, dan dalam perkara-perkara yang telah didelegasikan kepada mereka. Hal ini bergantung pada apakah pengangkatan Muhtasib mencakup klausul yang memberinya kewenangan untuk mengangkat wakil bagi dirinya sendiri, yaitu menetapkan perwakilan dengan mendelegasikan wakil-wakil yang akan bertindak atas namanya. Jika ia tidak diberi hak perwakilan semacam itu, yaitu hak untuk mengangkat wakil baginya, maka ia tidak memiliki hak pengangkatan tersebut.

The Muhtasib has the right to select deputies for himself. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and he is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisbah in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated. This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives him powers to appoint deputies for himself, i.e. to assign deputyship by delegating deputies who would act on his behalf. In case he was not given such right of deputyship, i.e. the right to appoint deputies to him, then he has no such right of appointment.