Mereka sepakat secara bulat bahwa yang dituju dalam perintah tersebut adalah kaum Muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, budak maupun orang merdeka, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Pengecualian ada pada pendapat al-Layth, yang membebaskan penduduk ibu kota dari kewajiban membayar zakat al-fitr dan hanya membatasinya bagi penduduk desa, namun ia tidak memiliki dalil atas pendapatnya ini. Penyimpangan lain terdapat pada pendapat mereka yang tidak mewajibkan zakat fitrah atas nama anak yatim. Adapun orang-orang yang atas namanya zakat fitrah diwajibkan, mereka sepakat bahwa zakat itu wajib atas setiap orang yang mampu membayarnya untuk dirinya sendiri, karena zakat ini adalah zakat atas diri (pribadi), bukan atas harta. Demikian pula wajib bagi seseorang untuk membayarkannya atas nama anak-anaknya yang masih kecil jika mereka tidak memiliki harta sendiri, begitu pula atas nama budaknya jika mereka tidak memiliki harta apa pun. Mereka berselisih mengenai selain itu.

They agreed unanimously that the Muslims are the addressees in the command, whether male or female, minor or major, slave or freeman, because of the preceding tradition of Ibn TJmar, except the deviation by al-Layth, who exempted the residents of the capital from the obligation to pay zakat al-fitr, and restricted it to the residents of the villages, but he has no evidence for this. Another deviation is found in the opinion of those who do not make it obligatory on behalf of the orphans. As to the persons on whose behalf it is obligatory, they agreed that it is obligatory on each person who is able to pay it on his own behalf, for it is a zakat on the person and not on wealth. It is also obligatory on the person to pay it on behalf of his minor children if they do not own independent wealth, and also for slaves if they do not own any wealth. They differed over what is besides this.

Ringkasan pendapat Malik adalah bahwa seseorang wajib membayar zakat al-fitr atas nama semua orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya. Al-Syafi'i sependapat dengannya dalam hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki jika ia dalam kesulitan. Abu Hanifah berbeda pendapat dengannya terkait istri dan mengatakan bahwa istri wajib membayar untuk dirinya sendiri. Abu Tsaur berbeda pendapat dengan mereka dalam kasus budak yang memiliki harta. Ia mengatakan bahwa jika budak itu memiliki harta, maka ia wajib membayar untuk dirinya sendiri, dan tuannya tidak wajib membayarkan untuknya. Pendapat ini juga dianut oleh kelompok Zahiriyah. Mayoritas berpendapat bahwa seseorang tidak wajib membayar atas nama anak-anaknya yang masih kecil jika mereka memiliki harta sendiri yang cukup untuk zakat al-fitr. Ini adalah pendapat al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik. Al-Hasan berkata bahwa kewajiban itu berada pada ayah, dan jika ia membayarnya dari harta anaknya (si anak), maka ia wajib menggantinya.

The summary of Malik’s opinion is that a person is obliged to pay zakat al- fitr on behalf of all persons whose maintenance is obligatory on him. Al-ShafiT agreed with him on this, but they differ with reference to their dispute over whom a man is obliged to maintain if he is in difficult straits. Abu HanTfa opposed him with respect to a wife and said that she is to pay for herself. Abu Thawr opposed them in the case of a slave who owns wealth. He said that if he has wealth he is to pay for himself, and his master is not to pay on his behalf. This was also upheld by the Zahirites. The majority maintain that a man is not obliged to pay on behalf of his minor children if they have their own wealth sufficient for zakat al-fitr. This was the opinion of al-Shafi*!, Abu HanTfa, and Malik. Al-Hasan said that the liability is upon the father, and if he pays it out of the wealth of his son (child) he is to compensate it.

Menurut sebagian besar ahli fikih, kekayaan bukan syarat untuk zakat jenis ini, dan tidak ada nisab; mereka hanya menetapkan bahwa zakat ini merupakan kelebihan dari kebutuhan pangan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa zakat ini tidak wajib atas orang yang berhak menerima sedekah, karena tidak mungkin seseorang sekaligus wajib mengeluarkannya dan berhak menerimanya. Hal ini sudah jelas, dan Allah lebih mengetahui.

Affluence is not a condition for this kind of zakat, according to most of the jurists, and there is no nisdb, but they only stipulated that this zakat be a surplus over his need for food for himself and for his family. Abu HanTfa and his disciples said that it is not obligatory on a person entitled to claim sadaqa, as it is not possible that a person should be liable for it as well as entitled to it. This is evident, Allah knows best.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat ini tidak bergantung pada syarat mukallaf (yaitu, orang yang dibebani kewajiban menjalankan ibadah), sebagaimana halnya dengan bentuk ibadah lainnya. Oleh karena itu, kewajibannya berlaku bagi anak kecil dan budak (serta orang gila). (Zakat tersebut dibayarkan atas nama mereka oleh wali atau orang yang menanggung nafkahnya.) Mereka yang memahami dari hal ini bahwa sebab hukum tersebut adalah perwalian berpendapat bahwa wali wajib membayar sedekah (zakat al-fitr) untuk semua orang yang berada di bawah perwaliannya. Mereka yang memahami bahwa sebabnya adalah nafkah berpendapat bahwa yang wajib membayar zakat al-fitr adalah orang yang menanggung nafkah, untuk semua orang yang menurut hukum wajib ia nafkahi. Perbedaan pendapat ini muncul karena mereka sepakat mengenai anak kecil dan budak, dan kedua kasus inilah yang menunjukkan bahwa zakat ini tidak hanya terkait dengan pribadi mukallaf, melainkan wajib ditunaikan atas nama orang lain apabila terdapat perwalian dan kewajiban nafkah. Malik berpendapat bahwa sebab hukumnya adalah kewajiban nafkah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sebabnya di sini adalah perwalian, dan karena itu keduanya berbeda pendapat mengenai istri. Diriwayatkan sebagai hadis marfu' bahwa: "Bayarkanlah zakat al-fitr atas nama setiap orang yang nafkahnya menjadi tanggunganmu". Namun, riwayat ini tidak masyhur.

The majority maintain that this zakat is not dependent on the prerequisite of being a mukallaf (that is, a person responsible for the performance of worship), as is the case with other forms of worship. The obligation, therefore, applies to minors arid slaves (and to the insane person). (It is to be paid on their behalf by their guardian or maintainer.) Those who understood from this that the underlying cause of the hukm is wilaya said that the w/f is under an obligation to pay the sadaqa (zakat al-fitr) for all those who are under his guardianship. Those who understood the cause to be maintenance said that it is the maintainer who is to pay the zakat al-fitr for all those whom he is obliged to maintain under the law. This disagreement arose because they agreed over the minor and the slave, and it is these two cases that point out that this zakat is not linked to the person of the mukallaf alone, but is owed on behalf of others if guardianship and the obligation to maintain exist. Malik, then, maintained that the underlying cause is the obligation to maintain, while Abu HanTfa held that the cause here is wilaya, and for that reason they differed over the wife. It is related as a marfuS tradition that: “Pay the zakat al-fitr on behalf of all those whose burden of maintenance has been placed upon you”. It is, however, not well-known.

Mereka berselisih mengenai kasus budak dalam sejumlah masalah. Pertama, sebagaimana telah kami sebutkan, adalah kewajiban zakatnya atas tuannya apabila ia (budak) memiliki harta. Hal ini didasarkan pada pertanyaan apakah ia dapat atau tidak dapat memiliki sesuatu. Kasus kedua adalah tentang budak yang kafir, apakah tuannya harus membayarkan zakat atas namanya. Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat atas tuan bagi budaknya yang kafir. Kalangan Kufah berpendapat bahwa ia wajib membayarkan zakat atas namanya. Alasan perselisihan mereka berasal dari perbedaan pendapat mengenai tambahan pada hukum yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Tambahan ini berkaitan dengan ucapannya "kaum Muslimin", yang ditentang oleh Nafi', karena Ibnu Umar, yang menjadi perawi hadis tersebut, juga berpendapat bahwa zakat wajib dibayarkan atas nama budak yang kafir. Ada alasan lain dari perselisihan ini, yaitu apakah kewajiban zakat atas tuan karena budaknya disebabkan oleh karena budak itu adalah seorang mukallaf, ataukah karena ia merupakan harta benda. Mereka yang berpegang bahwa hal itu disebabkan karena ia mukallaf mensyaratkan keimanan sebagai syarat, sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan karena ia harta benda tidak mensyaratkannya. Para ahli fikih yang belakangan ini mengatakan bahwa hal ini ditunjukkan oleh kesepakatan para ahli fikih bahwa jika budak dimerdekakan dan tuannya belum membayarkan zakat fitrah atas namanya, maka tidak wajib baginya untuk membayarnya, sebagaimana dalam kasus kafarat. Masalah ketiga adalah tentang mukatab. Malik dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tuannya wajib membayarkan zakat fitrah atas namanya. Al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat bahwa ia tidak wajib membayarkan atas namanya. Alasan perselisihan ini berasal dari keraguan kedudukan mukatab antara orang merdeka dan budak. Keempat adalah kasus budak yang dimiliki untuk diperdagangkan. Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa tuan wajib membayar zakat al-fitr atas nama mereka, sedangkan Abu Hanifah dan selain beliau mengatakan bahwa tidak ada sedekah yang wajib dibayarkan untuk budak yang dimiliki untuk tujuan perdagangan. Sebab perbedaan ini timbul dari pertentangan antara qiyas dengan keumuman makna (dalam hadis). Hal ini karena keumuman makna kata budak (yang disebutkan dalam hadis sebelumnya) menunjukkan kewajiban zakat atas budak yang dimiliki untuk perdagangan maupun selainnya. Menurut pandangan Abu Hanifah, keumuman makna ini dibatasi melalui qiyas, dan itu disebabkan oleh bertemunya dua jenis zakat dalam satu jenis harta. Mereka juga berbeda pendapat dalam kasus budak yang dimiliki oleh budak, dan kasus-kasus dalam topik ini banyak.

They disagreed over the case of slaves on a number of issues. The first, as we have mentioned, is the obligation of his zakat on his master if he (the slave) has wealth. This is based on the point of whether he can or cannot own something. The second case is about the slave who is a disbeliever, whether he (the master) should pay zakat on his behalf. Malik, al-ShafiT, and Ahmad said that there is no obligation of zakat on the master for his disbelieving slave. The KufTs said that he is liable for zakat on his behalf. The reason for their disagreement stems from their dispute over the addition on the issue laid down in the tradition of Ibn TJmar. This relates to his words “the Muslims”, over which Nafic has been opposed, as Ibn TJmar being the narrator of the tradition also held the opinion that zakat is to be paid on behalf, of disbelieving slaves. There is another reason for the disagreement and that is whether the obligation of zakat on the master for his slave is due to the fact that the slave is a mukallaf or whether he is property. Those who maintained that it is due to his being a mukallaf stipulated that being a believer is a condition, while those who said that it is due to his being property did not stipulate it. These latter jurists said that this is indicated by the consensus of the jurists that if the slave is freed and the master has not paid zakat al-fitr on his behalf, it is not obligatory for him to pay as in the case in expiation. The third issue is about the mukdtab. Malik and Abu Thawr said that-the master is to pay zakat al-fitr on his behalf. Al-Shafi T, Abu HanTfa, and Ahmad said that c he is not obliged to pay on his behalf. The reason for the disagreement emanates from the vacillation of the case of the mukdtab between a freeman and slave. The fourth is the case of slaves acquired for trade. Malik, al-ShaficT, and Ahmad held that the master is obliged to pay zakat al-fitr on their behalf, while Abu HanTfa and others besides him said that there is no sadaqa payable for slaves owned for purposes of trade. The reason for the disagreement arises from the conflict of analogy with the general implication (in the tradition). This is so as the general implication of the word slave (used in the preceding tradition) implies the obligation of zakat for slaves owned for trade as well as others. In Abu HanTfa’s view this general implication is restricted by analogy, and that is due to the convergence of tw'o kinds of zakat in a single type of wealth. They disagreed, likewise, in the case of slaves owned by slaves and the cases under this topic are many.