Al-Qur'an tidak memberikan definisi harta yang wajib zakat, dan tidak pula menetapkan persentase yang diwajibkan dalam zakat. Hal itu diserahkan kepada Sunnah untuk memberikan, melalui teladan atau arahan, perincian dari perintah umum dalam Al-Qur'an, serta untuk mengubah aksioma-aksioma teoretis Al-Qur'an menjadi kenyataan yang hidup dalam kehidupan manusia. Nabi ﷺ diberi tanggung jawab ini, dan beliaulah yang paling mengetahui apa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam Kitab Suci-Nya. Tuhan berfirman, {Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkannya.}1 Namun perlu disadari bahwa Al-Qur'an menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti (1) emas dan perak, dalam firman-Nya, {Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Tuhan, maka beritahukanlah kepada mereka tentang azab yang pedih.}2 (2)

The Qur'an does not give the definition of zakatable wealth nor does it provide the required percentages in zakah. It is left to Sunnah to give, by example or by directives, details of the general Qur'anic command and to convert the theoretical axioms of the Qur'an into a living reality in human life. The Prophet (p) was assigned this responsibility and he is the one who knows most about what God ordains in His Holy Book. God says, "And we have sent down unto thee the message that thou mayest explain clearly to people what is sent for them and that they may give thought."1 It must be realized, however, that the Qur'an mentions a few kinds of zakatable assets, such as (1) gold and silver, in the verse "and there are those who hoard gold and silver and spend it not in the way of God. Announce unto them a most grevious penalty."2 (2)

tanaman dan buah-buahan yang dimaksud dalam firman-Nya, "Makanlah dari buahnya apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya,"3 (3) hasil perdagangan dan usaha bisnis lainnya, yang dimaksud dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,"4 dan (4) apa yang dikeluarkan dari dalam bumi, "Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi."5

crops and fruits that are refered to in "Eat of their fruit in their season, but render the dues that are proper on the day that the harvest is gathered,"3 (3) earnings of trade and other business enterprises, refered to in the verse, "0 ye who believe, give of the good things which ye have earned,"4 and (4) what is drawn from beneath the earth, "And of that which we have produced for you from the earth,"5

Selain item-item ini, Al-Qur'an menyebut zakat secara umum dan kata amwal [harta atau kekayaan] dalam bentuk jamaknya, seperti dalam firman-Nya, "Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka,"6 dan "Pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta."7

Except for these items, the Qur'an mentions zakah in general and the word amwal [assets or wealth] in its plural form, such as in the verse, "Out of their wealths take sadaqah so by it you purify and sanctify them,"6 and "In their wealths and properties is the right of the poor, he who asks, and he who is deprived."7

Kata amwal yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah bentuk jamak dari kata mal. Kata mal, pada benak orang Arab di masa turunnya Al-Qur'an, mencakup segala sesuatu yang disukai manusia untuk diperoleh dan dimiliki, misalnya unta, sapi, domba, tanah, kebun kurma, emas, dan perak. Kamus-kamus bahasa Arab seperti al-Qamus dan Lisan al-'Arab mendefinisikan kata mal sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang, dengan catatan bahwa orang Badui lebih sering menggunakan kata itu untuk merujuk pada ternak mereka, sedangkan penduduk kota menggunakannya untuk merujuk pada emas dan perak, meskipun semuanya tetap disebut mal. Ibnu al-Atsir mengatakan bahwa makna asal kata mal merujuk pada emas dan perak yang dimiliki, kemudian maknanya diperluas hingga mencakup semua benda material yang diperoleh dan dimiliki.

The word amwal [meaning: wealth, property, goods, possessions] that is mentioned in the Qur'an is the plural of the word mal. Ma1 meant in the minds of Arabs at the time of the Qur'anic revelation all things that people like to acquire and own, including, for example, camels, cows, sheep, land, palm orchards, gold, and silver, Arabic dictionaries such as al Qamus and Lisan al Arab9 defined the word mal as all things one owns, knowing that bedouins use the word more in reference to their livestock and urban dwellers us it in reference to gold and silver, despite the fact that all are mal. Ibn al 'Athir says the original meaning of the word mal refers to owned gold and silver, and was then generalized to include all material things that are obtained and owned.

Para ulama fikih menyampaikan beberapa pendapat tentang makna kata mal dalam syariat. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa mal adalah segala sesuatu yang diperoleh dan biasa digunakan oleh manusia, sehingga ada dua syarat agar sesuatu dapat disebut mal: kemungkinan untuk memperolehnya, dan kemungkinan untuk memanfaatkannya secara umum. Dengan demikian, mal mencakup semua yang dimiliki, seperti tanah, hewan ternak, perabot rumah, peralatan, dan uang. Adapun benda yang tidak benar-benar diperoleh atau biasa dimanfaatkan, jika ada kemungkinan untuk memperoleh dan memanfaatkannya, maka benda tersebut tetap dianggap mal, seperti hal-hal yang halal seperti ikan di laut, burung yang terbang di langit, atau hewan liar yang dapat dimanfaatkan di padang gurun. Benda yang tidak dapat dimiliki tidak dianggap mal meskipun bermanfaat, seperti sinar matahari dan panas. Demikian pula, benda yang biasanya tidak dapat dimanfaatkan tetapi masih mungkin diperoleh, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, atau sebutir beras, tidak termasuk mal. Definisi ini menunjukkan bahwa mal harus berupa benda yang bersifat materi, karena benda yang tidak berwujud tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, jasa tidak termasuk mal, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian, karena hal-hal tersebut tidak dapat dimiliki. Begitu pula hak-hak, seperti hak perwalian dan hak kewalian, tidak termasuk mal.

Jika kita sepakat bahwa semua harta yang dapat diperoleh dan dimiliki adalah mal, apakah zakat wajib atas segala jenis mal, tidak peduli betapa sedikitnya dan betapa besar kebutuhan pemiliknya terhadapnya? Rumah yang ditempati pemiliknya adalah mal, begitu pula pakaian yang dikenakan, buku yang dipakai, dan alat-alat para profesional yang bekerja dengan tangan mereka. Apakah zakat wajib atas semua ini? Apakah seorang Badui yang hanya memiliki dua ekor unta betina atau beberapa ekor domba, yang darinya ia memperoleh makanan pokoknya, terkena kewajiban zakat? Bagaimana dengan seorang petani yang hasil panennya hanya sedikit dan hampir tidak mencukupi kebutuhan pangan rumah tangganya, atau seorang pedagang yang memiliki persediaan barang dan dana tunai, namun pada saat yang sama terbebani utang yang melebihi aset usahanya? Apakah semua ini terkena zakat? Keadilan dalam Islam dan kemudahan dalam syariat tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu dibebani sesuatu yang mendatangkan kesulitan dan kesusahan besar dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagaimana dalam bagian-bagian berikut.

If we agree that all obtainable and owned materials are mal, is zakah required on all kinds of mal, no matter how little it may be or how much the owner is in need of it? A house inhabited by the owner is a mal, as are clothes worn and books used and tools of professionals who work with their hands. Is zakah required on all these ? Is a bedouin who owns only two she-camels or a few sheep, from which he derives his essential food, zakatable. How about a peasant whose crop is only a small quantity that can barely satisfy the food needs for his household, or a businessman who has inventory and cash funds, but at the same time is overridden by debts that are in excess of his business assets? Are all these zakatable? Justice in Islam and easiness in Shari'ah would not allow such people to be burdened by what brings great difficulty and uneasiness into their lives. Consequently, it is important to define the conditions of zakatable assets as in the following sections:

Pada hakikat akhirnya, seluruh harta (māl) adalah milik Allah. Dialah yang menciptakannya, dan Dialah yang memberikannya sebagai rezeki bagi manusia. Al-Qur'an berulang kali menegaskan kenyataan final ini, baik dengan menisbatkan harta kepada Allah, seperti dalam firman-Nya, "Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepadamu,"12 dan "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepadamu,"13 maupun dengan menyebut orang-orang yang "kikir dengan karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya."14 Al-Qur'an juga menyebut manusia hanya sebagai khalifah atau wakil terkait harta yang mereka miliki, sebagaimana dalam ayat, "Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Dia jadikan kamu sebagai penguasanya."15 Allah, meskipun Dialah pemilik yang sebenarnya, memuliakan hamba-hamba-Nya dengan memberikan kewenangan atas nikmat yang Dia anugerahkan kepada mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka kuasai. Hal ini seperti seorang ayah yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya agar sang anak merasakan kemandirian dan diuji dengannya. Maka tidaklah mengherankan jika Al-Qur'an menyebut harta (amwāl) sebagai milik manusia: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu..."

All mal in the ultimate analysis belongs to God. He is the creator of it, He is the one who gives it for human sustenance. Qur'an repeatedly refers to this final reality, either by attributing mal to God, such as in "And give them out of the wealth of God that He has given,"12 and "0 ye who believe, spend out of the bounty We have provided for you"13 and refers to "those who covetuously withhold of the gifts which God has given them of His grace."l4 Qur'an also refers to humans as only vicegerents or agents with regard to the wealth they own, such as in the verse, "And spend out of the sustenance whereof He has made you vicegerent."15 God, although He is the true owner, honors His servants with the privilage of authority over the bounties He bestows on them, and holds them responsible and accountable for what they control. It is like when a father gives his child some of his property in order to make the child experience his or her independence and test him or her with that. It is no surprise, therefore, that Qur'an mentions wealth (amwal) as attributed to people: "0 ye who believe, let not your riches. .

. ."16 "Harta dan anak-anakmu hanyalah ujian,"

Kepemilikan pribadi adalah karunia besar dari Tuhan. Ia merupakan salah satu buah dari kebebasan dan dari kemanusiaan itu sendiri. Hewan tidak memiliki; manusialah yang memiliki. Kepemilikan memberikan rasa kewenangan dan kekuasaan, serta memuaskan keinginan untuk memperoleh. Kepemilikan yang utuh memungkinkan seseorang mengambil manfaat dari benda-benda yang dimilikinya, serta menjadikan harta itu berkembang. Karunia dari Tuhan harus diakui oleh manusia. Pembayaran zakat merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan dan pengakuan atas karunia-Nya.

Private ownership is a great bounty from God. It is one of the fruits of freedom and of humanity itself. Animals do not own; humans do. Ownership gives the feeling of authority and power and satisfies the acquisitive desire. Complete ownership enables people to extract benefits of owned materials, as well as putting assets to growth. The grace from God should be recognized by people. The payment of zakah is an expression of thankfulness to God and recognition of his bounty.

Kondisi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, fakta bahwa harta dan kekayaan dinisbatkan kepada manusia dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa individu yang wajib zakat harus memiliki harta tersebut. Bentuk kepemilikan yang bersifat umum ini mensyaratkan kepemilikan secara eksklusif. Kedua, pelaksanaan zakat mensyaratkan bahwa para penerima, seperti orang miskin dan orang yang membutuhkan, menjadi pemilik atas apa yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak dapat dijadikan pemilik jika para pembayar zakat tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas apa yang mereka bayarkan.

This condition is justified by two major points. Firstly, the fact that assets and wealth are attributed to people in Qur'an and Sunnah implies that zakatable individuals must have owned these assets. This general form of ownership requires owning in an exclusive manner. Secondly, the performance of zakah requires that the recipients such as the poor and destitute, should become owners of what is given them. They cannot be made owners if the zakah payers do not have complete right of ownership on what they are paying.

Kondisi ini menyiratkan bahwa harta yang tidak dimiliki oleh seseorang secara khusus seharusnya tidak terkena zakat, seperti pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak, zakat, dan sumber-sumber lainnya. Harta tersebut tidak terkena zakat karena tidak dimiliki oleh perorangan, dan hak atasnya merupakan milik seluruh masyarakat, termasuk kaum fakir dan miskin. Selain itu, pemerintah adalah lembaga yang memungut zakat, dan tidak ada alasan baginya untuk memungut zakat dari dirinya sendiri. Para ulama telah berkata, "Tidak ada zakat atas harta negara seperti fai' [harta yang diperoleh dari musuh tanpa pertempuran] atau atas bagian pemerintah dari ghanimah [harta yang diperoleh sebagai hasil perang yang sah melawan musuh], karena pendapatan ini adalah milik seluruh kaum Muslimin dan dibelanjakan untuk kemaslahatan mereka."36 Secara umum, seluruh harta milik publik tidak terkena zakat.

This condition Implies that assets that do not have a specific person as owner should be unzakatable, such as the state's revenue collected from taxes, zakah, and other sources. These are not zakatable because they are not owned by a person and the right to them belongs to the whole society, including the poor and needy. Additionally, the government is the agency that collects zakah and there is no reason that it should collect from itself. Scholars have said, "There should be no zakah on state resources like fai' [taken from enemies without fighting] or on the government's share of ghanimah [gained as a result of lawful war with enemies] because these revenues belong to all Muslims and are spent for their benefits."36 In general, all publicly owned property is not zakatable.

Harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, misalnya untuk orang miskin, masjid, anak yatim, sekolah, para pejuang di jalan Tuhan, dan sebagainya, tidak terkena zakat. Sebaliknya, harta wakaf pribadi yang ditahan demi kepentingan seorang individu atau sekelompok penerima manfaat, seperti wakaf untuk anak-anak, terkena zakat, karena hak kepemilikan pribadi atas harta tersebut dialihkan untuk kepentingan anak-anak, meskipun untuk beberapa waktu mereka sendiri tidak dapat memanfaatkan harta itu. Hal ini lebih menyerupai harta milik pribadi daripada wakaf umum, sebab unsur terpenting dari kepemilikan pribadi adalah eksklusivitas manfaat atas harta tersebut, dan ciri ini terdapat pada wakaf pribadi. Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas semua wakaf, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ibnu Rusyd berkata, "Tampaknya mewajibkan zakat atas wakaf umum yang diperuntukkan bagi kepentingan orang miskin tidak ada artinya, karena dua alasan. Pertama, kepemilikannya tidak sempurna, dan kedua, harta tersebut bukan objek yang terkena zakat melainkan penerima zakat."38

Property put in public trust for, say, the poor, mosques, orphans, schools, fighters for the sake of God, etc., are not zakatable. On the other hand, property of private trusts that are withheld for the benefit of an individual or a group of beneficiaries, such as children's trusts, are zakatable, since the right of private ownership is transferred on these properties to the benefit of the children, although they cannot, for some time, dispose of the property themselves.37 This is more similar to privately owned things than to public trusts, since the most important element of private ownership is the exclusivity of benefit of the property and this feature exists in private trusts. Some jurists, however, consider zakah obligated on all trusts, public and private. Ibn Rushd says, "it seems that imposing zakah on public trusts designated for the benefit of the indigent is meaningless, for two reasons. One, their ownership is incomplete, and two, they are not zakatable but rather recipients of zakah."38

Kondisi ini mengecualikan dari kewajiban zakat harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti pencurian, pemalsuan uang, suap, riba, monopoli, atau kecurangan. Ini dapat mencakup sebagian besar harta para penguasa lalim, para pemodal riba, pencuri, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak memiliki harta curian yang ada di tangan mereka, meskipun mereka mungkin telah mencampurnya dengan harta yang diperoleh secara sah. Para ulama menyatakan bahwa harta haram tidak wajib dizakati, karena seluruh harta semacam itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah jika diketahui, atau kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui, maka kepada orang-orang fakir dan miskin. Tidak cukup hanya menyerahkan sebagian kecil dari harta tersebut sebagai zakat.39 Hadis yang sahih sudah cukup menjelaskan hal ini: "Allah tidak menerima sedekah dari harta curian."40

This condition excludes from zakatability wealth acquired by unlawful means, such as theft, counterfeiting, bribery, interest, monopoly or cheating. This may include the most part of the wealth of autocratic rulers, interest financiers, thieves, etc. Such individuals do not indeed own the stolen properties which are in their hands, although they might have mixed them with property obtained by lawful means. Scholars declare that evil wealth is not zakatable because all such wealth must be returned to its true owner if known, or to his or her heirs, and if not, then to the poor and needy. It is not sufficient that only a small part of such assets is given out as zakah.39 The authentic saying speaks for itself: "God does not accept sadaqah from stolen property."40

Para fuqaha berargumen bahwa harta semacam itu tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dimiliki oleh orang yang secara nyata menguasainya. Oleh karena itu, orang tersebut tidak berwenang untuk membayar zakat atau melakukan pembelanjaan apa pun selain mengembalikannya kepada pemilik yang sah.41 Dengan demikian, seseorang yang cara memperoleh hartanya haram tidak dianggap kaya menurut syariah, meskipun ia menguasai kekayaan yang sangat besar. Sebagian fuqaha Hanafiyah, termasuk al-Sarakhsi, bahkan membolehkan memberikan sedekah kepada para penguasa zalim dengan alasan bahwa mereka sebenarnya miskin, meskipun mereka secara tidak sah menggunakan kekayaan seluruh negeri.42 Pendapat-pendapat yang berani ini bagi kami berarti bahwa harta yang diperoleh secara haram tidak dapat dimiliki atau dialihkan kepada ahli waris atau penerima lainnya.43

Implikasi lain dari kondisi ini berkaitan dengan zakat atas utang. Siapa yang wajib membayar zakat tersebut: pemberi utang, penerima utang, atau keduanya? Tidak ada satu pun ulama fikih yang mengatakan keduanya.

Another implication, of this condition relates to zakah on debts. Who should pay such zakah, the creditor, the debtor, or both? None of the jurists would say both.

'Ikrimah dan 'Atha' berpendapat bahwa keduanya tidak wajib dizakati, dengan alasan bahwa orang yang berutang tidak memiliki harta itu sementara pemberi utang tidak memiliki kendali atasnya.45 Ibnu Hazm meriwayatkan dari 'Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa "Tidak ada zakat pada utang." Artinya, kedua pihak itu sama-sama tidak wajib zakat. Ibnu Hazm dan para pengikut mazhab Zhahiri mendukung pendapat ini dengan alasan bahwa hak kepemilikan masing-masing dari orang yang berutang dan pemberi utang tidak sempurna. Orang yang berutang tidak memiliki harta pinjaman meskipun ia memanfaatkannya, sedangkan pemberi utang tidak menguasai utang itu dan tidak mengambil manfaat darinya. Penulis kitab al-Amwal menisbatkan kepada an-Nakha'i pendapat bahwa "utang yang ditunda tanpa alasan wajar wajib dizakati oleh orang yang berutang."46 Pendapat ini bertentangan dengan syarat kesempurnaan kepemilikan, yang hampir disepakati oleh seluruh ahli fikih.

'Ikramh and 'Ata are reported to be of the opinion that both are not zakatable, on the basis that the debtor does not own it while the creditor does not have control of it.45 Ibn Hazm reports from 'Aishah, the Mother of the Faithful, "There should be no zakah on debts," This means that both parties are not zakatable. Ibn Hazm and his Zahiri colleagues support this opinion on the grounds that the right of ownership of each of the debtor and the creditor is incomplete. The debtor does not own borrowed property although he makes use of it, while the creditor does not have control over the debt and does not extract benefit from it. The author of al Amwal attributes to al Nakha'i that "unreasonably delayed debts are zakatable by debtors."46 This opinion is a violation of the condition of completeness of ownership which is almost unanimous among all jurists.

Mayoritas fuqaha sejak masa para Sahabat membedakan dua jenis utang. Yang pertama adalah utang yang para krediturnya berharap dapat menerimanya kembali, yakni utang pada pihak yang mampu membayar. Zakat diwajibkan atas kategori utang ini setiap tahun, seolah-olah utang itu adalah harta yang berada dalam penguasaan. Abu 'Ubaid meriwayatkan pendapat ini dari para Sahabat 'Umar, 'Utsman, Ibnu 'Umar, dan Jabir, serta dari para Tabi'in Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim, dan Maymun bin Mahran.

Pertanyaan yang sering muncul saat ini adalah mengenai dana pensiun dan tunjangan yang ditahan oleh pemerintah, pemberi kerja, atau lembaga independen mana pun tanpa memberikan karyawan akses langsung ke dana tersebut, kecuali pada saat pensiun atau berakhirnya masa kerja. Kewajiban zakat atas dana semacam itu ditentukan oleh apakah dana tersebut dapat dianggap sepenuhnya dimiliki oleh para karyawan. Apakah mereka dapat membelanjakannya sesuka hati atau tidak?

A common question arises at this time about the retirement savings and grants that are retained by governments, employers, or any independent agency without giving the employee direct access to the fund, except upon retirement or termination of employment. The zakatability of such funds is determined by whether they can be defined as completely owned by the employees. Can they dispose of them at will or not?

Apakah dana-dana ini merupakan hak para karyawan ataukah sekadar hibah yang jumlah dan syarat kelayakannya akan ditentukan pada saat pensiun? Jika murni berupa hibah atau pemberian, maka dana tersebut hanya menjadi milik karyawan pada saat ia menerimanya. Namun jika dana itu termasuk bagian yang dapat diakses karyawan dan boleh ia kelola sesuka hati, maka ia harus diperlakukan seperti utang yang pihak berutangnya mampu dan siap membayar, yaitu wajib dizakati setiap tahun, begitu mencapai nisab zakat, sebagaimana akan dibahas kemudian.53

Are these funds the right of the employees or mere grants whose amounts and eligibility requirements will be determined at the time of retirement? If they are purely grants or gifts, they accrue only to the employee at the time of receipt. But if they are part of what the employee has access to and may dispose of at will, then they should be treated like debts whose debtors are capable and ready to pay, i.e. they are zakatable every year, once they reach the minimum for zakatability, as will be discussed later.53

Syarat kedua agar harta wajib dizakati adalah bahwa harta tersebut harus benar-benar berkembang atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang berarti sesuatu yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi pemiliknya. Atau, harta itu sendiri merupakan hasil dari pertumbuhan, berupa kelebihan atau harta yang baru diperoleh. Hal ini telah ditetapkan oleh para ulama fikih dengan cara yang jelas dan terperinci. Secara bahasa, "pertumbuhan" adalah setiap kelebihan. Dalam syariat, pertumbuhan memiliki dua makna, yaitu pertumbuhan aktual dan pertumbuhan potensial. Pertumbuhan aktual adalah peningkatan yang terjadi karena sebab alami atau usaha bisnis. Pertumbuhan potensial adalah ketika harta dapat bertambah jika digunakan dengan benar untuk tujuan tersebut. Hal ini mengandung arti adanya ketersediaan harta untuk digunakan secara potensial.54

The second condition for zakatability is that wealth must either be actually growing or have the potential for growth. Growth means something that provides the owner with profit and benefit. Or the asset itself should be the result of growth, being surplus or a newly accrued item. "This has been established by Muslim jurists in a clear and specific manner. Linguistically, "growth" is any surplus. In Shari'ah, growth has two meanings, actual and potential growth. Actual growth is the increase by Genetic or business reasons. Potential growth is when the asset can increase if it is used properly for that purpose. This implies the availability of the asset for potential use.54

Ibnu al-Humam menulis, "Zakat disyariatkan untuk menolong dan meringankan orang miskin tanpa memiskinkan orang kaya, dengan cara orang kaya membayar dari kelebihan hartanya, mengambil sedikit dari kelimpahan. Mewajibkan zakat atas harta yang menurut definisinya tidak berkembang justru membalikkan tujuan ini, karena zakat dibayarkan tahun demi tahun, di samping biaya hidup."55 Syarat berkembang ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah,"56 karena pembayaran sebagian kecil sebagai zakat dari harta yang berkembang tidak membuat harta itu menyusut. Yang penting, namun, adalah potensi berkembang dari aset, bukan pertumbuhan yang sebenarnya, sebab pertumbuhan yang sebenarnya hampir tidak dapat diukur dan bergantung pada perbedaan cara pengukuran.

Ibn al Humam writes, "zakah is legislated to help and relieve the poor without impoverishing the rich, by having the rich pay from their surplus, taking a little from the plenty. Imposing zakah on wealth that does not, be definition, grow, reverses this purpose, since zakah is paid year after year, in addition to living expenses."55 This condition of growth applies the saying of the Messenger of God (p) "Wealth never decreases as a result of sadaqah,"56 since the payment of a small fraction as zakah out of growing wealth does not make the wealth decline. What is important, however, is the growth potential of the assets and not actual growth, because actual growth can hardly be measured and is subject to differences in measurement.

Menurut penulis al-Mughni, disebutkan dalam al-Bada'i' bahwa "penamaan zakat itu sendiri--sebagai pertumbuhan atau penambahan--tidak terwujud kecuali pada harta yang berkembang. Namun, harta itu tidak harus benar-benar bertambah, melainkan kemampuan untuk berkembang melalui perdagangan, peternakan, atau penanaman benih sudah cukup, karena pertambahan melalui perkembangbiakan, keuntungan, dan keberlipatan terwujud dengan sarana-sarana tersebut. Kemungkinan menggunakan sarana itu saja sudah cukup. Hal ini serupa dengan bepergian, yang membolehkan musafir untuk meringkas salat meskipun ia bisa salat tanpa kesulitan."57 Di sisi lain, harta itu sendiri bisa merupakan hasil dari pertumbuhan, seperti tanaman dan buah-buahan. Dalam hal ini, zakat hanya wajib setelah pertumbuhan terjadi.

According to the author of al Mughni, it is mentioned in al Bada'i' that "the very naming of zakah--as growth or increase--is not realized except in growing assets. It is not necessary, however, for wealth to actually grow, but the ability to grow through business, animal breeding, or seed planting, is sufficient, since growth by reproduction, profit, and multiplicity is realized by those means. The possibility of using the means is alone sufficient. This is similar to traveling, which allows the traveler to reduce prayer even if he can pray without hardship."57 On the other hand, the asset itself may be a result of growth, as in crops and fruits. In this case, zakah is only obligated after growth has happened.

Kondisi ini diambil dari ucapan dan praktik Nabi ﷺ yang dijaga penerapannya oleh para penerus dan para Sahabat beliau. Nabi ﷺ

This condition is derived from the spoken and practiced tradition of the Prophet (p), which was sustained in application by his successors and Companions. The Prophet (p)

tidak mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh untuk penggunaan pribadi, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang sahih, "Seorang Muslim tidak dikenai zakat atas kudanya atau atas budaknya."58 An-Nawawi berkata, "Hadis ini menjadi dasar bagi kaidah bahwa harta yang diperoleh untuk penggunaan pribadi tidak dikenai zakat." Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat kecuali atas harta yang berkembang dan menghasilkan, yang pada masa beliau dimiliki orang-orang Arab dalam beberapa jenis.

does not obligate zakah on assets which are obtained for personal use, as indicated by the correct saying, "A Muslim is not zakatable for his [or her] mare or for his [or her] servant."58 Al Nawawi' says, "This saying plants the seed for the principle that assets obtained for personal use are not zakatable." The Prophet did not impose zakah except on growing and producing assets, of which Arabs at his time had several kinds:

- Hewan ternak seperti unta, sapi, dan domba; uang, emas, atau perak yang digunakan sebagai uang tunai, aset bisnis, dan tabungan; serta hasil tanaman dan buah-buahan, terutama bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai, kurma, dan kismis. Madu termasuk dalam kategori ini.

- Livestock such as camels, cows, and sheep - money, gold or silver used as cash business assets and as savings - crops and fruits, especially basic foods, such as wheat, barley, date, and raisin. Honey goes with this category.

- harta karun yang disembunyikan di bawah tanah oleh orang-orang terdahulu dan mineral yang disimpan oleh orang-orang terdahulu, serta mineral yang disimpan oleh Tuhan di dalam dan di permukaan bumi.

- treasures hidden underground by ancients and minerals stored by ancients and minerals stored by God inside and on the surface of the earth.

Mengenai penyaluran hasil pungutan pada kategori terakhir ini, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa hasilnya harus diperlakukan seperti zakat, dan pendapat kedua menyatakan bahwa hasilnya harus diperlakukan seperti fai [harta yang diambil dari musuh yang menyerah tanpa pertempuran].

About the dispersement of the proceeds of dues on this last category, there are two opinions. One is that it should be treated like zakah, and the other is that it should be treated like fai [property taken from enemies who surrender without fighting].

Karena pertumbuhan, baik yang nyata maupun yang potensial, merupakan syarat wajibnya zakat, bagaimana status harta yang pemiliknya tidak membuatnya bertumbuh?

Since growth, actual or potential, is a requirement for zakatability, what should be the status of wealth whose owner does not make it grow?

Perlu dibedakan antara dua kasus ketiadaan pertumbuhan (idle) dari aset yang berkembang.

A distinction must be drawn between two cases of idleness from growth of an asset:

ketidakaktifan yang disebabkan oleh sifat harta itu sendiri, seperti piutang yang tidak dapat ditagih dan harta curian, serta ketidakaktifan yang disebabkan oleh pemiliknya. Pada kasus yang pertama, harta tersebut tidak wajib dizakati, tetapi begitu pemiliknya kembali mampu menumbuhkannya, seperti harta karun yang hilang lalu ditemukan, maka harta itu baru wajib dizakati mulai dari tahun tersebut. Sebaliknya, jika ketidakmampuan berinvestasi disebabkan oleh pemiliknya, yakni jika pemilik menahan hartanya dari investasi, maka ia tidak terbebas dari kewajiban zakat tahunan. Diasumsikan bahwa kaum Muslimin akan berusaha sebaik-baiknya untuk menginvestasikan harta mereka.

idleness implied by the nature of the asset such as hopeless debts and stolen property, and idleness caused by the owner. In the former case, the asset is not zakatable, but once the owner becomes able again to make it grow, such as lost/found treasure, then the asset is zakatable only from that year on. On the other hand, if the incapability of investment is caused by the owner, i.e. if the owner withholds his wealth from investment, then he is not excused from the yearly payment of zakah. It is assumed that Muslims would do their best to invest their assets.

Ketidakmampuan untuk mengembangkan harta seseorang bukanlah alasan untuk dibebaskan dari zakat.66

Incapability to make one's assets grow is not an excuse for exemption from zakah.66

Ketidakmampuan untuk berinvestasi cukup tercela karena menunjukkan kurangnya kemauan atau sarana pada diri pemilik harta. Terhadap ketidakmampuan semacam ini, Nabi ﷺ sangat memperingatkan dan menegur orang-orang yang memilikinya. Beliau biasa berdoa, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari ketidakmampuan dan kemalasan."67 Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, "Bersungguh-sungguhlah untuk memegang apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Tuhan, dan janganlah engkau bersikap tidak mampu atau diam tanpa berbuat apa-apa,"

Kondisi pertumbuhan untuk kelayakan zakat ini dapat dijadikan kriteria untuk menentukan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, meskipun jenis-jenis tersebut tidak disebutkan secara khusus oleh Nabi ﷺ, selama tercakup dalam nash-nash umum Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ini tidak diterima oleh sebagian ulama fikih yang membatasi zakat hanya pada harta yang disebutkan oleh Nabi ﷺ. Ibnu Hazm, misalnya, dalam kitabnya al-Muhalla membatasi zakat pada delapan jenis harta: unta, sapi, kambing, gandum, jelai, kurma, emas, dan perak.70 Menurutnya, kismis pun tidak wajib dizakati, begitu pula ternak selain unta, sapi, dan kambing.

This condition of growth for zakatability can be used as a criterion for determining kinds of wealth that are subject to zakah, even if they were not specifically mentioned by the Prophet (p), as long as they are covered by the general texts of Qur'an and Sunnah. This is not accepted by some jurists who restrict zakah to those items mentioned by the Prophet (p). Ibn Hazm, for example, restricts zakah in his al Muhalla to eight kinds of wealth: camels, cows, sheep, wheat, barley, date, gold, and silver.70 For him even raisin is not zakatable, nor is livestock other than camels, cows, and sheep.

Demikian pula berlaku untuk hasil pertanian selain gandum, jelai, dan kurma, serta untuk barang tambang dan mata uang selain emas dan perak. Selain itu, menurut beliau, tidak ada zakat pada aset perdagangan. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sejauh mana zakat diwajibkan atas berbagai jenis harta. Sebagian sangat ketat, sementara yang lain bersikap longgar. Abu Hanifah termasuk di antara mereka yang memperluas cakupan zakat pada sebagian besar jenis harta. Misalnya, beliau menganggap wajib zakat atas semua yang dihasilkan dari tanah tanpa batas minimum; beliau memasukkan kuda ke dalam harta yang wajib dizakati bersama hewan ternak; dan beliau mewajibkan zakat atas perhiasan. Di sisi lain, menurut pandangan beliau, zakat tidak wajib atas setiap anak kecil dan orang gila, dan beliau juga tidak mewajibkan sepersepuluh atas hasil tanah kharaj milik kaum Muslimin.

The same applies to agricultural crops except wheat, barley, and date, and to minerals and currencies except gold and silver. Moreover, according to him, there should be no zakah on business assets. Jurists differ on the extent to which zakah is obligated as far as the different kinds of wealth are concerned. While some are very restrictive, others are liberal. Abu Hanifah is one of those who extend zakatability to most kinds. For example he considers zakatable all that is produced by the land, without any minimum; he includes horses with livestock in zakatability; he obligates zakah on jewelry. On the other hand, zakah in his view is not required from all minors and insane individuals, nor does he require the tenth on the output of kharaji land owned by Muslims.

1. Ahmad, dalam Musnad-nya, meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sedekah hanya diambil dari orang yang berkecukupan," dan dalam riwayat lain, "Tidak boleh diambil sedekah kecuali dari orang yang berkecukupan."80 Al Bukhari menyebutkan hadits ini secara mu'allaq [tanpa sanad] dalam bab nasihat dan wasiat dalam kitab shahihnya. Ia menjadikannya judul sebuah sub-bab dalam bab zakat, "Sub-bab: Tidak ada sedekah kecuali dari orang yang berkecukupan; barang siapa bersedekah sementara dirinya atau keluarganya berada dalam kekurangan, atau sementara ia terbebani utang, hendaknya ia terlebih dahulu melunasi utangnya dari apa yang hendak ia sedekahkan." Al Hafizh mengomentari judul Bukhari tersebut, "Tampaknya al Bukhari hendak menjelaskan hadits di atas dengan menyatakan bahwa syarat sedekah adalah pemberinya dan keluarganya tidak dalam keadaan membutuhkan."81 Tidak diragukan bahwa zakat adalah sedekah sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an dan Sunnah.

1. Ahmad, in his Musnad reports from Abu Hurairah that the Prophet (p) said, "Sadaqah is only taken out of richness," and in another version, "There should be no sadaqah taken except out of richness."80 Al Bukhari mentions this saying as suspended [waithout chain] in the chapter on advice and wills in his correct collection. He makes it a title of a section in the chapter on zakah, "Section: There is no sadaqah except out of richness; he who gives sadaqah while he or his family are in need or while he is under the burden of debts should first pay his debts out of what he would give as sadaqah." Al Hafiz comments on Bukhari's title, "It seems that al Bukhari wants to explain the above mentioned saying by stating that it is a required condition for sadaqah that the payer or his family must not be in need."81 There is no doubt that zakah is sadaqah as expressed in Qur'an and Sunnah.

2. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, 'Yang lebih dari keperluan.'"82 Ibnu 'Abbas diriwayatkan berkata, "Maksudnya adalah apa yang melebihi kebutuhan keluargamu."83 Ibnu Katsir berkata, "Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Mujahid, 'Atha', 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'b, 'Atha', al-Hasan, Qatadah, al-Qasim, Salim, 'Atha' al-Khurasani, al-Rabi' bin Rabi' bin Anas, dan beberapa lainnya. Mereka mengatakan, yang dimaksud dengan keperluan adalah apa yang melebihi kebutuhan."84 Artinya, Allah, Maha Suci hikmah-Nya, hanya mewajibkan infak atas apa yang melebihi kebutuhan pokok, yakni kebutuhan orang tersebut, keluarganya, dan semua orang yang wajib ia nafkahi. Kebutuhan diri dan keluarganya didahulukan atas kebutuhan orang lain, sehingga syariat tidak memintanya mengorbankan kebutuhannya sendiri yang masih melekat di hatinya demi memenuhi kebutuhan orang lain. Al-Hasan diriwayatkan memberi komentar atas ayat sebelumnya, "Itu agar hartamu tidak habis sehingga kamu meminta-minta kepada orang lain."

Bahwa nisab harus bebas dari utang sebenarnya merupakan konsekuensi dari syarat pertama, yaitu

That nisab should be free of debt is in fact an implication of the first condition, i.e.

kelengkapan kepemilikan, dan atas kelebihan di atas kebutuhan pokok. Jika pemilik dibebani utang yang melebihi nisab, atau yang mengurangi nilai bersih hartanya hingga di bawah nisab, maka zakat tidak wajib atasnya. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang utang, terutama utang yang berkaitan dengan harta yang tampak [harta yang dapat diketahui oleh petugas pemungut zakat]. Alasan perbedaan pendapat ini adalah karena mereka tidak sepakat tentang kedudukan zakat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd, apakah ia merupakan ibadah atau hak finansial bagi orang miskin. Mereka yang memandang zakat sebagai hak bagi orang miskin berpendapat bahwa orang yang dibebani utang sedemikian rupa sehingga hartanya saat ini berkurang hingga di bawah nisab tidak terkena kewajiban zakat, karena hak para kreditor lebih dahulu secara waktu daripada hak orang miskin, sebab para kreditor itulah pemilik sebenarnya atas harta tersebut. Mereka yang memandang zakat sebagai suatu bentuk ibadah berkata bahwa orang tersebut tetap terkena kewajiban zakat, karena syarat wajibnya zakat adalah adanya harta di atas nisab, dan tidak ada penyebutan utang di sana. Mereka menambahkan bahwa dalam kasus ini terjadi pertentangan antara dua hak, yaitu hak Allah dan hak seseorang, yakni kreditor, dan hak Allah didahulukan.86 Ibnu Rusyd berkomentar, "Yang tampak lebih sesuai dengan syariat adalah menggugurkan zakat dari orang yang berutang."87 Perlu ditambahkan, namun, bahwa pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rusyd adalah yang dapat disimpulkan dari nas-nas syariat, semangatnya, dan prinsip-prinsip utamanya mengenai segala jenis harta. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

completeness of ownership, and of the excess above essential needs. If the owner is burdened by debts that exceed nisab or that reduce the assets net worth to below nisab, zakah is not obligated. Jurists have varying opinions on debts, especially those debts that are related to apparent assets [ assets that can be detected by zakah collectors]. The reason for this variety of opinion is that they do not agree on the classification of zakah as mentioned by Ibn Rushd as a worship or a financial right due to the poor. Those who see zakah as a right to the poor consider that the person who is burdened by debts in a manner that reduces his current assets to below nisab is not zakatable, since the right of the creditors preceds timewise the right of the poor, because the creditors are the true owners of that asset. Those who see zakah as a form of worship say that such a person is zakatable, because the condition for zakatability is the presence of assets above nisab; no mention of debts is made. They add that there is in this case a conflict between two rights, the right of God and the right of a person, the creditor, and the right of God has priority.86 Ibn Rushd remarks, ''What seems to be more consistent with Shari'ah is waiving zakah on the debtor."87 It should be added, however, that what is selected by Ibn Rusad is what can be derived from texts of Shari'ah, its spirit, and its major principles concerning all kinds of assets. This can be shown in the following:

Untuk utang yang dapat menggugurkan zakat sepenuhnya, jumlah utang harus cukup besar untuk menutupi seluruh harta yang dimiliki saat ini, atau setidaknya menurunkannya hingga di bawah nisab. Misalnya, jika jumlah utangnya sepuluh dinar dan orang yang wajib zakat memiliki tiga puluh dinar, maka sisa harta setelah utang dikurangi tetap mencapai nisab, sehingga wajib dizakati. Namun jika jumlah utangnya lebih dari sepuluh dinar, maka orang tersebut tidak wajib zakat.101

For debts to waive zakah completely, the amount of the debt should be large enough to cover all present assets, or at least bring them down to below nisab. For example, if the amount of debt is ten dinars and the taxable person has thirty dinars, then what is left after the debt is still nisab, which is zakatable. But if the amount of debt is more than ten dinars, then this person is not zakatable.101

Untuk utang yang ditangguhkan atau yang harus segera dibayar, baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek, tampaknya tidak ada perbedaan pengaruhnya terhadap zakat. Pendapat yang dipilih adalah bahwa semua utang, baik yang harus segera dibayar maupun yang ditangguhkan, dapat dikurangkan dari harta yang wajib dizakati. Namun, sebagian ulama berpandangan bahwa utang yang ditangguhkan tidak dapat dikurangkan.102 Salah satu utang yang ditangguhkan dan umum terjadi adalah bagian dari mahar istri [mas kawin yang diberikan suami] yang ditangguhkan sampai kematian atau perceraian. Sebagian ulama berpendapat bahwa mahar yang ditangguhkan ini tidak dapat dikurangkan, sedangkan yang lain menganggapnya dapat dikurangkan seperti utang-utang lainnya.103 Semua nafkah untuk mantan istri atau untuk anak-anak yang berada dalam asuhan ibunya termasuk utang yang dapat dikurangkan. Ada pula pembahasan mengenai utang yang menjadi hak sesama manusia. Al-Nawawi, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan bahwa jika utang dapat dikurangkan, maka hal itu berlaku untuk semua utang, baik utang kepada Tuhan maupun utang kepada sesama manusia.105

For deferred or immediate debts that are due in either a long or short period it seems that this makes no difference in its effect on zakah. The selected view is that all debts, immediate and deferred are deductible from zakatable asset. Some scholars, however, hold to the view that deferred debts are not deductible.102 One of the common deferred debts could be part of the wife's mahr [dowry given by the husband] that is deferred until death or divorce. Some scholars argue that this deferred mahr is not deductible, while others consider it deductible like other debts.103 All money for an ex-wife or for children in the custody of their mother are deductible debts. There is a discussion also about debts that belong to human beings. A1 Nawawi, a Shafi'ite, says if debts are deductible, then, this applies to all debts, whether they are God's or a person's.105

Dua belas bulan hijriah penuh harus berlalu sejak awal kepemilikan, atau sejak jatuh tempo zakat, agar zakat kembali wajib atas harta. "Syarat ini hanya berlaku untuk hewan ternak, uang, dan harta perdagangan. Syarat ini tidak berlaku untuk hasil tanaman, buah-buahan, madu, hasil tambang, harta temuan (rikaz), dan sebagainya, karena tidak ada syarat satu tahun pada harta-harta tersebut dengan alasan bahwa zakat atas harta itu merupakan semacam zakat atas penghasilan."

Twelve full lunar months should pass from the beginning of ownership, or past due date of zakah, for zakah to accrue again on assets. "This condition is restricted to livestock,, money, and business assets. It does not apply to crops, fruits, honey, extracted minerals, found treasure, etc., where there is no condition of one year on the grounds that zakah on those items is a sort of zakah on income.

Ibnu Qudamah mengemukakan pendapatnya tentang hakikat perbedaan antara harta-harta yang wajib zakat dalam hal berlalunya satu tahun. "Harta yang disyaratkan berlalunya satu tahun adalah harta yang diperuntukkan untuk berkembang, seperti barang dagangan, atau sebagai penyimpan nilai, seperti uang, karena harta tersebut pada dasarnya digunakan untuk berkembang, sehingga zakatnya dibayarkan pada akhir setiap tahun dari keuntungan dan penghasilannya. Adapun tanaman dan buah-buahan, ia sendiri merupakan penghasilan, dan zakatnya diambil darinya. Setelah dihasilkan, jelas ia tidak berkembang. Hasil tambang yang digali dianggap serupa dengan tumbuhan dan buah-buahan."108

Ibn Qudamah expresses his opinion on the essence of distinction between zakatable items as far as the passage of a year is concerned. "Items for which the passage of a year is considered necessary are those designated for growth, such as business assets, or as storage of value, such as money, because it is of the nature of being used for growth, so that zakah would be paid at the end of each year out of their profits and income. As for crops and fruits, they themselves are the income, and zakah is taken out of them. Once they are produced they obviously do not grow. Extracted minerals are considered similar to plants and fruits."108

Ibnu Rusyd menyatakan,109 "Mayoritas fukaha berpendapat bahwa syarat ini diperlukan agar emas, perak, dan hewan ternak wajib dizakati. Telah dipastikan bahwa keempat Khulafa' menerapkan syarat ini, dan hal itu sudah dikenal luas di kalangan para Sahabat, yang berarti bahwa semua orang ini tidak mungkin sepakat atas perkara seperti itu tanpa mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah menyabdakan sesuatu tentangnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ"

Ibn Rushd states,109 "The majority of jurists believes that this condition is required for the zakatability of gold, silver, and livestock. It is confirmed that the four Khulafa' applied this condition, and it is commonly known among the Companions, which means that all these people would not agree on such a mater without knowing that the Prophet had said something about it. It is reported from Ibn 'Umar that the Prophet (p)

"Tidak ada zakat atas suatu harta hingga berlalu satu tahun."110 Hal ini disepakati di kalangan para ahli fikih di semua negeri, dan tidak ada perselisihan mengenainya pada generasi Sahabat kecuali sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas dan Mu'awiyah. Tampaknya alasan pengecualian tersebut adalah tidak adanya sabda yang sahih.111

said, "There is no zakah on an asset until a year has passed."110 This is agreed upon among jurists in all countries, and there is no dispute about it in the Companions' generation except a report from Ibn 'Abbas and Mu'awiyah. It seems that the reason for that exemption is the lack of an authentic saying.111

Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, dan Mu'awiyah diriwayatkan berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas harta ketika diperoleh, tanpa perlu berlalunya satu tahun, apabila harta yang diperoleh itu telah mencapai nisab dengan sendirinya atau setelah digabungkan dengan harta yang sudah dimiliki sebelum diperolehnya harta tersebut.112 Sebagian Tabi'in juga berpendapat demikian.

Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, and Mu'awiyah are reported to have the view that zakah is due on assets when acquired, without needing the passage of a year, if that earned asset reaches nisab on its own or after being added to what was in possession before its accrual.112 Some of the Followers also take this view.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, baik generasi terdahulu maupun generasi belakangan, bahwa zakat atas harta modal seperti hewan ternak, uang, dan persediaan barang dagangan hanya wajib ditunaikan sekali dalam setahun. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari az-Zuhri, "Tidak sampai kepada kami dari seorang penguasa pun di umat ini yang berada di Madinah -- Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman -- bahwa mereka memungut zakat dua kali. Mereka mengutus para pemungut setiap tahun, baik tahun subur maupun tahun paceklik."

There is no disagreement among scholars, both predecessors and latecomers, that zakah on capital assets such as livestock, money, and business inventory, is required only once a year. Ibn Abi Shaibah reports from al Zuhri, "Nothing reached us from any ruler of this nation who was in Madinah-- Abu Bakr, 'Umar and 'Uthman-- to the effect that they were collecting zakah twice. They sent collectors every year, fertile or barren.

"Mengumpulkannya dengan cara ini sesuai dengan tradisi Rasulullah ﷺ."113

Collecting it this way in accordance with the tradition of the Messenger of God (p)."113

Hal ini menunjukkan keadilan Syariat Islam. Periodisitas zakat tidak dibiarkan kepada penguasa dan pemerintah untuk menetapkannya sesuka hati, atau kepada keinginan dan kekikiran individu.

This shows the justice of Islamic Shari'ah. The periodicality of zakah is not left to rulers and governments to impose at will, or to the desire and miserliness of individuals.

Tahun dianggap sebagai pola pengulangan karena merupakan siklus dari seluruh musim, dan cukup panjang bagi pertumbuhan dan keuntungan untuk terakumulasi.114 Ibnu al-Qayyim berkata tentang tuntunan yang diterima dari Rasulullah ﷺ mengenai zakat: "Beliau mewajibkannya sekali setiap tahun. Beliau menjadikan waktu terkumpulnya zakat pada tanaman dan buah-buahan adalah waktu matang dan panen. Zakat merupakan ungkapan keadilan yang paling sempurna, karena seandainya diwajibkan setiap bulan atau setiap minggu, tentu akan sangat memberatkan orang kaya, namun seandainya hanya diwajibkan sekali seumur hidup, tentu tidak akan mencukupi kebutuhan orang yang tidak mampu. Cara terbaik adalah mewajibkannya sekali setiap tahun."115

The year is considered the pattern of repetition because it is the cycle of all season, and it is long enough for growth and profitability to accure114 Ibn al Qayim says about the guidance received from the Messenger (p) on zakah "He [the Prophet] obligated it once every year. He made the time of accrual of zakah on crops and fruits the time of ripening and harvest. zakah is an expression of the utmost justice, because had it been obligated every month or every week, it would have heavily burdened the rich, but if it were made once in a lifetime, it would not have satisfied the needs of the indigent. The best way was to make it once every year."115

Harta atau barang yang diperoleh secara berkala mencakup penghasilan rutin, gaji dan upah berkala, hibah, keuntungan tak terduga, hadiah, dan sebagainya. Sebagian dari harta yang diperoleh itu, seperti hasil tanaman, buah-buahan, madu, harta temuan, dan hasil tambang, wajib dizakati begitu diperoleh apabila telah mencapai nisab. Hal itu tidak diperselisihkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat atas harta modal, seperti uang, persediaan barang dagangan, dan hewan ternak, yang diperoleh selama setahun. Apakah harta-harta tersebut wajib dizakati pada saat dimiliki? Dalam hal ini perlu dikemukakan beberapa rincian yang disebutkan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, yang membedakan tiga kondisi:

Accrued assets or goods include regular income, periodical salaries and wages, grants, windfall profits, gifts, etc. Some of those accrued goods, such as crops, fruits, honey, found treasures and extracted minerals, are zakatable once acquired if they reach the amount of nisab. That much is not disputed. There is, however, a difference of opinion on the zakatability of capital assets, like money, business inventory, and livestock, that are acquired during the year. Are they zakatable at the time they are possessed? On this we should bring forth some details mentioned by Ibn Qudamah in al Mughni, which distinguish between three cases:

1. Harta yang diperoleh yang merupakan hasil dari modal yang sudah dimiliki, seperti keuntungan dari aset usaha dan anak dari ternak yang sudah dimiliki, wajib dizakati. Penghasilan ini harus ditambahkan pada aset pokok dalam menghitung zakat. Ibnu Qudamah berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Ia mengikuti haul pokoknya dan seperti pertumbuhan yang berkelanjutan, sebagaimana pertambahan nilai barang dagangan."116

1. If acquired assets are the result of already owned capital, such as profit on business assets and the offspring of already owned livestock, they are zakatable. This income should be added to the original assets in calculating zakah. Ibn Qudamah says, "I am aware of no dispute on this. It goes by the year of its principal and is like continuous growth, such is the increase in the value of inventory."116

2. Kasus kedua adalah harta tambahan yang tidak sejenis dengan harta modal yang sudah dimiliki seseorang, misalnya orang yang memiliki unta sebanyak nisab lalu diberi hadiah berupa sapi. Menurut mayoritas ulama, harta yang diperoleh ini tidak digabungkan dengan modal yang dimilikinya, melainkan memulai tahun dan nisab tersendiri. Jika jumlahnya di bawah nisab, harta baru tersebut tidak wajib dizakati. Namun, terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, dan Mu'awiyah bahwa harta tersebut wajib dizakati sejak diperoleh.