Zakat dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu, ditetapkan oleh Tuhan, atas harta kekayaan kaum Muslim, dan dikumpulkan serta didistribusikan oleh negara Islam. Apakah dalam negara Islam diperbolehkan mengenakan pajak-pajak lain di samping zakat? Ataukah zakat merupakan satu-satunya kewajiban atas harta kekayaan kaum Muslim, kewajiban yang tidak boleh berdampingan dengan pajak-pajak lain? Dalam tiga bagian berikut, kita akan mengkaji dalil-dalil yang membolehkan pengenaan pajak di samping zakat, syarat-syarat yang diperlukan untuk memungut pajak tersebut, dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para penentangnya.

Zakah is levied for particular purposes, decreed by God, on the wealth of Muslims, and is collected and distributed by the Islamic state. In the Islamic state permitted to impose other taxes in addition to zakah? Or, is zakah the only duty on the wealth of Muslims? A duty that must not co-exist with other taxes. We will study in the following three sections the evidence that allows imposing taxes in addition to zakah, the necessary conditions for levying such taxes, and the objections raised by opponents.

1. Solidaritas Sosial Itu Wajib Tidak perlu lagi mengulang pembahasan tentang pentingnya solidaritas sosial di antara anggota masyarakat Muslim, yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Namun, solidaritas dan persaudaraan sesama Muslim, yang menjadi landasan bagi zakat itu sendiri, juga meletakkan dasar bagi pengenaan pungutan-pungutan lain apabila kebutuhan menuntutnya.

1. Social solidarity is a must There is no need to repeat talking about the importance of social solidarity between members of the Muslim society, discussed in previous chapters. However, solidarity and brotherhood of Muslims, that are the foundations for zakah itself, also lay the grounds for imposing other taxes when the need arises.

2. Distribusi zakat sudah ditentukan Karena zakat hanya boleh dibelanjakan untuk delapan golongan yang dijelaskan dalam bagian keempat buku ini, para ulama Muslim berpendapat bahwa zakat harus memiliki anggaran tersendiri. Abu Yusuf, misalnya, mengatakan, "Hasil kharaj tidak boleh digabungkan dengan hasil sedekah, karena kharaj diperuntukkan bagi seluruh kaum Muslimin, sedangkan zakat hanya boleh diperuntukkan bagi golongan-golongan yang disebutkan oleh Tuhan."1 Para ulama umumnya sepakat bahwa "Zakat tidak boleh dibelanjakan untuk membangun jembatan, jalan raya, saluran irigasi, masjid, sekolah, dan sebagainya."2

2. Distribution of zakah is pre-determined Since zakah can only be expended to the eight categories described in part four of this book. Muslim scholars argue that zakah must have an autonomous budget. Abu Yusuf, for example, says "The proceeds of kharaj must not be added to the proceeds of sadaqat, since kharaj is to serve all Muslims while zakah must only serve the categories named by God."1 Scholars usually agree that "Zakah must not be spent on building bridges, highways, canals, mosques, schools, etc."2

Fiqh al-Zakah (Jilid II), Dr. Yusuf al-Qaradawi 298

Fiqh al Zakah (Vol. II), Dr. Yusuf al Qardawi 298

Tidak ada seorang pun yang dapat membantah fakta bahwa layanan yang tidak boleh dibiayai dari zakat mencakup beberapa kebutuhan umum, seperti sekolah dan masjid, dan semuanya memerlukan sumber daya keuangan. Jika hasil dari kharaj, ghanimah, dan fai' mencukupi, maka tidak perlu memberlakukan pajak lain, tetapi jika sumber-sumber tersebut tidak ada atau tidak menghasilkan jumlah yang cukup, maka pajak lain perlu dipungut, karena kaidah usul menyatakan, "Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat ditunaikan, maka hal itu pun menjadi wajib." Sebagaimana telah kita lihat sebelumnya dalam buku ini, para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat kepada tentara reguler, dan membatasi pembayaran hanya kepada para relawan yang berperang. Ketika al-Nawawi dihadapkan pada masalah kurangnya sumber daya lain untuk membiayai tentara reguler, ia mengusulkan, sebagaimana juga dilakukan banyak pengikut mazhab Syafi'i lainnya, agar kaum Muslim yang kaya diwajibkan membiayai tentara reguler.

Ada empat syarat untuk memungut pajak: kebutuhan yang benar-benar mendesak, distribusi yang adil, penggunaan dana yang sesuai dengan syariat, dan persetujuan dari lembaga syura negara.

There art four conditions for imposing taxes: True need, just distribution, lawful use of funds, and approval of the shura body of the state.

Seharusnya ada kebutuhan nyata agar layanan-layanan tersebut dibiayai dengan sumber daya keuangan tambahan, serta adanya ketidakcukupan dana kas negara dan sumber daya negara lainnya.

There should be real need for the services to be financed by additional financial resources as well as inadequacy of treasury funds and other state resources.

Pada prinsipnya, harta pribadi itu dilindungi dan tidak boleh dikenakan kewajiban apa pun di atas zakat. Melanggar kaidah ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak. Jika kebutuhan semacam itu tidak ada, atau jika pemerintah memiliki sumber dana lain, maka tidak diperbolehkan untuk memungut pajak.

In principle, private wealth is protected and should not be charged any duties above zakah. It is unlawful to violate this rule except in dire need. If such necessity does not exist or if the government has other financial resources, it is not lawful to impose taxes.

Para ulama terkemuka telah menekankan syarat ini selama berabad-abad. Sebagian bahkan berpendapat bahwa kas negara harus benar-benar kosong, agar para penguasa tidak mengenakan pajak tanpa adanya kebutuhan. Sejarah Islam mencatat beberapa peristiwa ketika para ulama Muslim tetap teguh menghadapi penguasa yang ingin memungut pajak padahal mereka masih memiliki sumber daya lain.

Leading scholars have emphasized this condition for centuries. Some go as far as requiring that the treasury be completely empty, in order to deter rulers from imposing taxes without need. Islamic history reveals several instances in which Muslim scholars stood fast confronting rulers who wanted to impose taxes while they still had other resources.

When Sultan Qutuz of Egypt was preparing his troops to fight the Moguls, who by then had occupied most of Syria, he gathered all scholars, jurists and judges to consult with them on whether he could impose taxes for jihad. Among them were Izz al Din bin 'Abd al Salam and Badr al Din al Sinjari. After discussion, the opinion leaders agreed that Izz al Din speak for them. He said, If the enemy transgresses on the lands of Islam, all Muslim are obligated to fight. It is then permissible for you to collect taxes from people in the amount that helps you in this jihad, provided there be nothing in the public treasury and that you sell all gold ornamented clothes and all fancy tools and utensils that you and your courtiers and soldiers own, so that each person in the army has only a mare and a weapon, and all become equal to the common people. As for collecting funds from the public while your men and soldiers still have assets and luxurious things-no, it is not permissible." A similar stand was taken later by al Nawawi before Sultan al Zaher Bibars. When the sultan wanted to fight the Tatar in Syria, he had insufficient funds in his treasury, so he asked scholars in Syria whether he could impose taxes to help the government and the army fight the enemies of Islam. All the present scholars approved and wrote their approval to the king. Al Nawawi was then absent, and the Sultan asked if there were any scholars who did not respond to his appeal. They said, "Yes, there is al Nawawi." When he came, the Sultan asked him to add his approval to those of others, but al Nawawi refused. When asked for a reason, he said, "I know that you were a slave of the previous ruler, Bandaqdar. Then you owned nothing, and God generously gave you and made you a king. I hear that you own one thousand slaves, and each of them has a gold ornamented garment, that you also own 200 female slaves, and each of them has a basket of jewelry. "Jika engkau menghabiskan semua itu, sementara budak-budakmu hanya mengenakan pakaian dari wol, dan budak-budak perempuanmu hanya memiliki pakaian mereka, tanpa perhiasan apa pun, setelah itu aku menyetujui engkau memungut pajak dari rakyat." Sultan marah dan memerintahkan al Nawawi keluar dari kota. Al Nawawi menaati perintah itu dan pergi ke desanya, Nawa [sekitar lima puluh mil di selatan Damaskus]. Ketika beberapa ulama lain merundingkan agar ia kembali dan Sultan mengizinkannya, al Nawawi menolak dan menyatakan, "Aku tidak akan pergi ke Damaskus selama al Zaher Bibars masih berada di sana," namun sang raja meninggal dunia setelah satu bulan.

Beban pajak harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat, sehingga tidak ada seorang pun yang selalu terbebani sementara yang lain dibebaskan tanpa alasan yang wajar. Keadilan tidak menuntut kesamaan di antara wajib pajak, karena memperlakukan secara sama hal-hal yang berbeda sama tidak adilnya dengan memperlakukan secara berbeda hal-hal yang sama. Harus ada kriteria yang objektif untuk mendistribusikan beban pajak di antara anggota masyarakat yang kaya.

The burden of taxes must be distributed justly among people, so that none is ever-burdened while others are exempted without reasonable cause. Justice does not require equality among taxpayers, since treating equally what is different is as unjust as treating differently what is equal. There must be objective criteria for distributing the tax burden among the rich members of society.

Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa 'Umar biasa memungut dari orang-orang Nabatea [para pedagang asing yang biasa membawa barang masuk ke negeri itu] setengah persepuluh atas minyak dan gandum, untuk mendorong mereka membawa lebih banyak barang-barang ini ke Madinah, dan sepersepuluh atas kacang-kacangan."14 Diketahui bahwa prinsip umum pungutan yang ditetapkan 'Umar ini adalah memungut sepersepuluh dari pedagang asing, setengah persepuluh dari pedagang yang merupakan ahlu dzimmah, dan seperempat persepuluh dari pedagang Muslim,13 sebagaimana diriwayatkan oleh Anas dan oleh al-Sa'ib bin Yazid, yang berkata, "Saya adalah petugas di pasar Madinah pada masa 'Umar, dan kami biasa memungut sepersepuluh dari orang-orang Nabatea."17

Abu 'Ubaid reports from Ibn 'Umar that 'Umar used to collect from the Nabatites [foreign merchants who used to bring goods into the country] half a tenth on oil and wheat, to encourage them to bring more of these goods to Madinah, and one tenth on beans."14 It is known that the general principle of this tax laid by 'Umar was to collect one-tenth from foreign merchants, one-half of a tenth from merchants who were people of the Pledge, and one-fourth of a tenth from Muslim merchants,13 as reported by Anas and by al Sa'ib bin Yazid, who says, I was a commissioner to the Madinah market during 'Umar's time, and we used to collect one-tenth from the Nabatites."17

Namun berkenaan dengan minyak dan gandum, 'Umar rupanya menurunkan pajak menjadi lima persen karena alasan ekonomi yang penting, yaitu mendorong impor pangan yang dibutuhkan di Madinah yang berkembang pesat, ibu kota negara. Tindakan 'Umar ini menunjukkan bahwa tarif pajak dapat diubah sesuai dengan sasaran ekonomi yang hendak dicapai, baik dalam perdagangan, impor dan ekspor, industri, maupun pertanian.

Pemungutan pajak semata-mata ditujukan untuk melayani bangsa. Oleh karena itu, hasil pajak tidak boleh digunakan untuk memenuhi kehendak dan hawa nafsu para penguasa beserta lingkaran dalam mereka, atau untuk mencapai tujuan-tujuan kediktatoran atau ambisi pribadi. Tuhan menetapkan prinsip ini ketika Dia merinci pembagian zakat, dengan tidak menyerahkannya untuk ditentukan oleh penguasa mana pun, bahkan oleh seorang Nabi sekalipun. Para Khalifah yang Mendapat Petunjuk, bersama para Sahabat yang agung, sangat ketat dalam pembelanjaan dana publik. Ibnu Sa'd dalam kitab Tabaqat-nya meriwayatkan dari Salman bahwa 'Umar bin al-Khattab pernah bertanya, "Apakah aku ini raja atau khalifah?" Salman menjawab, "Jika engkau memungut satu dirham saja dari negeri kaum Muslimin, atau kurang, atau lebih, lalu engkau membelanjakannya untuk sesuatu selain penyaluran yang benar dan tepat, maka engkau adalah raja dan bukan khalifah." 'Umar mendengar itu lalu menangis.[18] Sufyan bin Abi al-'Awja' berkata, "'Umar bin al-Khattab pernah bertanya, 'Demi Tuhan, aku tidak yakin, apakah aku ini khalifah atau raja? Jika aku raja, maka ini sungguh perkara yang mengerikan.' Seorang laki-laki menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada perbedaan besar antara keduanya.' 'Umar bertanya, 'Apa itu?' Laki-laki itu berkata, 'Khalifah tidak mengambil kecuali yang menjadi haknya dan tidak membelanjakannya kecuali untuk yang benar. Engkau, segala puji bagi Tuhan, termasuk golongan itu. Raja-raja berbuat zalim dengan sewenang-wenang. Mereka mengambil dari yang ini dan memberikannya kepada yang itu.' 'Umar pun terdiam.'[18] Al-Tabari meriwayatkan, "Seorang laki-laki yang merupakan kerabat 'Umar meminta kepada 'Umar suatu pemberian. 'Umar menolaknya dan memintanya keluar. Lalu seseorang berbicara kepada 'Umar tentang laki-laki itu, 'Wahai Amirul Mukminin, si fulan meminta kepadamu tetapi engkau menolaknya dan memerintahkannya keluar.' 'Umar menjawab, 'Sesungguhnya dia meminta kepadaku dari harta Tuhan [yaitu harta masyarakat dan negara]. Jika aku memberikannya, apa alasanku? Maka aku akan menghadap Tuhan sebagai raja yang berkhianat!'"19

Tax collection is aimed only at serving the nation. Thus tax proceeds must not be used for the whims and desires of the rulers and their inner circles, or to fulfill dictatorial purposes or individual ambitions. God establishes this principle when He details zakah distribution, not leaving it to be determined by any ruler, not even a Prophet. The Wise Successors, along with the great Companions, were extremely strict about the dispersement of public funds. Ibn Sa'd in his Tabaqat reports from Salman that 'Umar bin al Khattab once asked "Am I a king or a caliph?" Salman answered, "If you collect one single dirham from the Muslim land, or less, or more, and spend it on anything other than its right and proper dispersement, then you are a king and not a khalifah."Umar, hearing this, wept"18 Sufyan bin Abi al 'Awja' says, "Umar bin al Khattab once asked 'By God, I am not sure, am I a khalifah or a king? If I am a king, this is indeed an awful thing,' A man answered, 'O Prince of Believers, there is indeed a big difference between them.' 'Umar asked, 'What?' The man said, 'The khalifah does not take but what is right and does not spend it except on what is right. You, praise be to God, are of that kind. Kings oppress arbitrarily. They take from this and give to that.' 'Umar remained silent."18 Al Tabari reports, "A man who was a relative of 'Umar, asked Umar for some grant. 'Umar turned him down and asked him out. Then someone spoke to 'Umar about him, 'O Prince of Believers, so-and-so asked you but you turned him down and ordered him out.' 'Umar answered, He indeed asked me to give him from the property of God [meaning the property of the society and state]. If I do so, what would be the excuse? Then I would meet God as a betraying king!'"19

Karena harta benda pribadi dilindungi oleh hukum Islam, setiap pungutan terhadap individu harus disetujui oleh badan musyawarah negara. Tidak cukup bahwa penguasa sendiri atau komisaris administratifnya yang membuat keputusan seperti itu. Musyawarah (syura) diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Allah memuji "... mereka yang memenuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, yang mengurus urusan mereka dengan musyawarah, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."20 Syura dikaitkan dengan menerima pesan Allah, mendirikan salat, dan berinfak demi Dia. Ayat ini menetapkan prinsip-prinsip dasar sistem Islam sejak masa Makkah. Kemudian di Madinah, Allah menurunkan ayat, "Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah."21 Diturunkan di Madinah, pada masa ketika perincian hukum dan kehidupan Islam mulai ditetapkan, ayat ini memberikan landasan umum bagi struktur pemerintahan masyarakat ini. Ayat ini diturunkan tepat setelah Perang Uhud, sebelum perang itu Nabi ﷺ telah bermusyawarah dengan para sahabat tentang apakah tetap tinggal di Madinah dan membiarkan musuh sampai ke sana, atau keluar dan berperang melawan para penyerbu di luar batas kota. Mayoritas sahabat menginginkan keluar, sedangkan pendapat Nabi ﷺ adalah tetap tinggal di Madinah dan memperkuat pertahanannya, namun beliau mengikuti pendapat mayoritas dan keluar, dan hasilnya adalah kekalahan, sekitar 70 sahabat besar gugur. Meski demikian, ayat itu menegaskan kembali bahwa musyawarah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam, seolah-olah berfirman: Kalian harus terus bermusyawarah dengan mereka dan mengambil keputusan melalui musyawarah, bahkan setelah apa yang terjadi akibat mengikuti pendapat mayoritas.

Since private property is protected by Islamic law, any levy on individuals must be approved by the consultative body of the state. It is not sufficient that the ruler alone or his administrative commissioners make such a decision. Shura consultation is required by Qur'an and Sunnah. God commends ". . . those who hearken to their Lord and establish prayer, who conduct their affairs by mutual consultation, and who spend out of what We bestow on them for sustenance."20 Shura is associated with accepting the message of God, establishing prayer, and spending for His sake. This verse establishes the essential principles of the Islamic system as early as the Makkan period. Later in Madinah, God sent down the verse, "And consult them in affairs, then when thou hast taken a decision, put thy trust in God."21 Revealed in Madinah, in the era when details of Islamic law and life were laid down, this verse gave the general foundations for the government structure of this society. This verse was revealed just after the battle of Uhud, before which the Prophet had consulted his Companions on whether to stay in Madinah and let the enemy reach there, or to go out and fight the invaders outside the city limits. The bulk of Companions wanted to go out, while the Prophet's opinion was to stay in Madinah and fortify it, but following the majority, he went out and the result was a defeat, about 70 great Companions were killed. Even despite that, the verse reaffirmed that consultation is an essential part of the Islamic system, as if to say: You must continue to consult them and make your decisions by consultation, even after what happened as a result of following the majority's opinion.

Jawabannya tentu saja ya, berdasarkan alasan bahwa Nabi biasa menerima pendapat mayoritas para Sahabatnya setelah bermusyawarah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Ali, yang berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang makna ayat, '{Maka apabila kamu telah bulat dengan keputusanmu...}', dan beliau menjawab bahwa maknanya adalah 'mintalah pendapat orang-orang yang berpendapat, lalu ikutilah mereka.'"24 Jika keputusan mayoritas yang diambil berdasarkan musyawarah (syura) tidak mengikat pemerintah, maka syura kehilangan maknanya. Hal ini menjadi olok-olok terhadap musyawarah, di mana para penguasa meminta pendapat rakyat lalu melakukan apa yang mereka kehendaki, tanpa memedulikan pendapat mayoritas.

The answer is certainly affirmative, on the grounds that the Prophet used to accept the opinion of the majority of his Companions after consultation. Ibn Kathir mentions that Ibn Mardawaih reports that 'Ali says, "The Messenger of God (p) was asked about the meaning of the verse, 'Then when thou hast taken a decision . . .' and he answered that it meant 'consult people of opinion and then follow them."24 If the majority's decision based on consultation (shura) is not binding on the government, shura looses its meaning. This makes a mockery of consultation, whereby rulers consult people and then do what they want, regardless of the majority opinion.

Selain itu, kaum Muslim dapat menjadikan syura selalu mengikat secara mutlak melalui legislasi, yakni

Moreover, Muslims can make shura always indisputably binding by legislation, i.e.

...memasukkan klausul seperti itu dalam konstitusi, yang menyatakan bahwa pemimpin dipilih dengan syarat bahwa pandangan mayoritas wajib mengikat pemerintah dan kepala negara. Nabi ﷺ bersabda bahwa kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat dalam kontrak mereka."25 Pemenuhan syarat-syarat semacam itu secara jujur adalah wajib bagi pemerintah, tanpa keraguan sedikit pun, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai apakah syura, bila tidak disertai syarat-syarat tersebut, bersifat informatif semata atau bersifat mengikat.

incorporating such a clause in the constitution, whereby the leader is elected on the condition that the majority's view shall be binding on the government and the head of state. The Prophet (p) says Muslims are bound by their contractual conditions."25 Honest fulfillment of such conditions are binding on the government, without the slightest doubt, regardless of jurist opinions on whether shura, when unassociated with such conditions, is only informative or is binding.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memungut pajak apa pun selain zakat. Mereka menggunakan tiga argumen utama untuk mendukung pandangan mereka: Pertama, kaidah bahwa tidak ada kewajiban atas harta selain zakat adalah kaidah yang lazim dikenal di kalangan fuqaha. Kedua, harta pribadi itu dilindungi, dan setiap pungutan atasnya harus didukung oleh nash. Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid."26 Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengambil sebagian dari harta pribadi kaum Muslimin tanpa persetujuan mereka. Ketiga, sejumlah hadis mencela pungutan atas manusia dan melarang pemungutan sepersepuluh [‘ushr], seperti hadis-hadis berikut:

Some scholars believe it is unlawful to impose any taxes besides zakah. They use three main arguments to support their views: First, the rule that nothing is obligated on wealth except zakah is commonly know among jurists. Second, private property is protected and any charge on it must be supported by a text. The Prophet says, "He who is killed while defending his wealth is a martyr."26 It is, therefore, unlawful to take any part of Muslims' private property without their consent. Third, several sayings discredit levies on people and prohibit the collection of tenth ['ushr], such as the following:

Abu al Khair mengatakan bahwa Maslamah bin Mukhallad, yang menjabat sebagai gubernur Mesir, menawarkan kepada Ruwaifi' bin Tsabit jabatan sebagai pemungut 'ushr. Ruwaifi' menolak seraya berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Para pemungut pajak berada di Neraka.'"27 'Uqbah bin 'Amir mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Para pemungut pajak tidak masuk Surga."28 Meskipun kedua riwayat ini dikritik oleh para ahli hadis, keduanya didukung oleh sebuah riwayat yang disampaikan Muslim pada akhir kisah tentang seorang wanita yang telah menikah, yang berzina dan kemudian dirajam. Nabi ﷺ bersabda, "Ia telah bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, sehingga seandainya tobat serupa dilakukan oleh seorang pemungut pajak, niscaya ia pasti diampuni." Hal ini menunjukkan bahwa dosa para pemungut pajak sebenarnya lebih berat daripada dosa wanita yang berzina tersebut. Hal ini diperkuat pula oleh beberapa riwayat lain yang mencela para pemungut 'ushr. Meskipun tidak satu pun dari riwayat-riwayat ini mencapai tingkat hasan atau sahih, riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan. Al Thabarani dalam al Mu'jam al Kabir meriwayatkan dari 'Utsman bin Abi al 'Ash bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tuhan turun mendekati hamba-hamba-Nya dan mengampuni siapa pun yang meminta ampun, kecuali pelacur [yang mencari nafkah] dengan tubuhnya, dan pemungut 'ushr."

Perlindungan terhadap kepemilikan pribadi dalam Islam tidak bertentangan dengan pengenaan pungutan tertentu atas kepemilikan tersebut. Orang-orang miskin, lemah, dan membutuhkan memiliki hak atas harta orang-orang kaya berdasarkan persaudaraan mereka dalam kemanusiaan dan dalam agama, sebagaimana telah diperlihatkan ketika kita mempelajari landasan teoritis zakat. Masyarakat juga memiliki hak atas harta milik pribadi, karena individu memperoleh kekayaannya hanya dalam kerangka masyarakat, dan dengan satu atau lain cara, masyarakat ikut berkontribusi dalam perolehan harta individu, serta karena tanpa pelayanan sosial, kehidupan masyarakat perkotaan akan sangat tidak nyaman. Di atas semua itu, Tuhan memiliki hak atas harta pribadi. Dia adalah Pencipta dan Pemilik sejati harta. Pada hakikatnya, harta benda adalah milik Tuhan sebelum apa pun, dan manusia hanyalah khalifah (pengemban amanah).

The protection of private ownership in Islam is not contradictory to charging certain dues on this ownership. The poor, weak, and needy, have right on the wealth of the rich based on their brotherhood in humanity and in religion, as was shown when we studied the theoretical foundation of zakah. Society also has rights on private property, since individuals earn their wealth only in the framework of society, and one way or another, society contributes to the earning of individual property, and since without social services, life would be very inconvenient for urban people. Before all this, God has rights on private wealth. He is the Creator and true Owner of wealth. Goods are in fact God's property before anything else, and people are merely vicegerents.

Jika dalam masyarakat Islam terdapat orang-orang yang membutuhkan yang kebutuhannya tidak tercukupi dengan seluruh hasil zakat, jika terdapat kebutuhan umum, baik militer, ekonomi, maupun lainnya, yang memerlukan sumber daya, dan jika penyebaran serta penegakan Islam membutuhkan dana, maka Islam membenarkan pengenaan pajak atas orang-orang kaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dengan menerapkan kaidah "sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan, maka hal itu pun menjadi wajib."

If, in the Islamic society, there exist needy persons whose needs are not satisfied with all the proceeds of zakah, if there are public needs, military, economic, and otherwise that require resources, and if the spread and establishment of Islam requires funds, Islam approves of imposing taxes on the rich to achieve these targets, in application of the rule "that without which an obligation cannot be fulfilled is also obligatory."

A. Ucapan-ucapan tentang maks. Ucapan-ucapan yang mencela pungutan (cukai) sebagian besarnya tidak sahih, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya. Bahkan yang mencapai tingkat diterima pun tidak secara eksplisit melarang setiap pajak, karena kata yang digunakan di dalamnya untuk pajak adalah kata Arab maks, yang memiliki beberapa makna. Dalam Lisan al 'Arab (kamus bahasa Arab yang paling dihormati), maks didefinisikan sebagai uang yang dipungut dari para pedagang di pasar-pasar pada masa pra-Islam. Ia juga didefinisikan sebagai apa yang dipungut oleh petugas 'ushr. Ibnu al-'Arabi mengatakan bahwa maks adalah dirham tambahan yang dipungut oleh petugas zakat di atas zakat yang wajib, yang pemungutannya dilarang oleh Nabi ﷺ. Beliau menyebutkan ucapan, "Pemungut maks tidak akan masuk surga." Maks juga didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh petugas maks. Pada asalnya, kata maks bermakna pengumpulan. Maks juga bermakna pengurangan; maks adalah potongan dari nilai penjualan.38 Al-Baihaqi berkata, "Maks adalah pengurangan. Jika petugas mengurangi dari hasil zakat, ia disebut pemungut maks."39

A. The sayings about maks The saying that discredit levies are mostly inauthentic, as we have seen earlier. Even those which reach the level of acceptance do not explicitly prohibit every tax, since the word used in them for tax is the Arabic maks, which has several meanings. In Lisan al Arab (the most respected Arabic dictionary), "maks is defined as money collected from venders in pre-Islamic markets. It is also defined as what is collected by the 'ushr officer. Ibn al 'Arabi says that maks is an added dirham collected by the zakah officer above the due zakah, the collection of which the Prophet (p) prohibits. He mentions the saying 'A maks collector does not enter heaven.' Maks is also defined as the tax collected by the maks officer. Originally, the word maks means collection. Maks also means reduction; maks is a discount of the value of sale."38 Al Baihaqi says, "Maks is reduction. If the officer reduces from the proceeds of zakah, he is called a maks collector."39

Demikian pula, celaan terhadap pemungut maks dapat dipahami sebagai peringatan bagi para petugas zakat, sebab pemungut maks adalah petugas zakat yang tidak jujur dan tidak adil, yang mengambil dari pembayar lebih dari yang seharusnya, atau menyimpan sebagian dari hasil pungutan, yang merupakan hak orang-orang miskin, untuk dirinya sendiri. Pemahaman ini didukung oleh penjelasan sebagian perawi tentang pemungut 'ushr dalam sabda tersebut sebagai petugas yang mengambil sedekah secara tidak benar.40 Selain itu, Abu Daud menyebutkan sabda-sabda seperti itu dalam bab "pengumpulan sedekah." Pemahaman ini juga didukung oleh sabda-sabda yang mengancam para pemungut yang tidak adil dalam perhitungan dan pengumpulan sedekah. (Sebagian sabda tersebut telah disebutkan sebelumnya dalam bab kedua bagian keempat). Sabda-sabda semacam itu secara tidak sengaja membuat sebagian Sahabat menolak jabatan sebagai pemungut zakat karena besarnya tanggung jawab yang terkandung di dalamnya.

Sangat jarang para ahli fikih menggunakan kata Arab *daribah*, yang berarti pajak. Namun dalam tulisan-tulisan mereka, mereka menyebut pungutan rutin dengan nama lain. Terkadang mereka menyebutnya "beban pemerintah", "kewajiban", "kharaj", atau "jatah". Para ulama mazhab Hanafi, baik generasi awal maupun generasi kemudian, menyebutkan pajak dan membedakan antara pajak yang adil dan layak dengan pajak yang zalim. Ibnu 'Abidin berkata, "Sebagian jatah dibenarkan, seperti biaya membuat kolam air di sungai, untuk pembagian air, untuk irigasi, untuk membayar penjaga malam, untuk membiayai tentara, atau untuk membebaskan tawanan, ketika hal itu dibutuhkan dan kas negara tidak memiliki dana. Namun sebagian jatah tidak benar, seperti banyak pungutan yang dipungut pada zaman kita." Dalam kitab *al Qunyah*, Abu Ja'far al Balkhi dikutip berkata, "Apa yang dibebankan oleh pemerintah Islam kepada rakyat untuk membiayai kepentingan umum merupakan kewajiban harta yang diwajibkan secara agama, serupa dengan *kharaj*. Guru-guru kami berkata, 'Apa yang dipungut oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan umum menjadi wajib, seperti gaji para penjaga yang melindungi jalan, bangunan, dan pintu masuk jalan raya'." Serupa dengan pajak yang adil ini adalah pungutan yang dipungut di Khawarizm [sebuah kota Muslim di Asia Tengah yang berada di bawah pendudukan Rusia] untuk memperbaiki tepian sungai Jihun dan untuk membayar penjaga perbatasan. Beban-beban seperti ini wajib, karena tidak bersifat zalim. Setiap orang yang terkena kewajiban pajak harus membayarnya. Pemerintah tidak boleh dicela karena pungutan semacam itu, tetapi juga tidak boleh didorong untuk melampaui apa yang diperlukan." Ibnu 'Abidin, setelah mengutip pernyataan al Balkhi dalam kitabnya *Radd al Muhtar*, berkomentar, "Hal ini hanya berlaku bila tidak ada dana yang cukup untuk keperluan tersebut di kas negara."52

Very seldom do jurists use the Arabic word daribah, which means tax. But in their writings they refer to regular levies using other names. Sometimes they call them "government charges" " duties," "kharaj," or "allotments." Hanafites, both early and later generations, mention taxes and distinguish between just and proper taxes and oppressive ones. Ibn 'Abidin says "Some allotments are justified, such as fees for making water pools on rivers, for distribution of water, for irrigation, to pay night watchmen to finance the aray, or to free captive, when this is needed and the public treasury does not have funds. But some allotments are not right, such as many which are collected in our times." In al Qunyah, Abu Ja'far al Balkhi is quoted as saying, "What is imposed by the Islamic government on people to pay for public interests is a religiously obligated financial due similar to kharaj. Our teachers say, 'What is collected by the government to provide for public interests become obligatory, such as salaries for guards that protect roads and buildings and entrances of highways'. Similar to these just taxes is what is collected in khawarizm [A Muslim city in Russian-occupied Central Asia] to repair the banks of the river al Jihun, and to pay the frontier guard. Such duties are obligatory, since they are not oppressive. Every taxable person must pay them. The government must not be denounced for such levies but must not be encouraged to exceed what is necessary."51 Ibn 'Abidin, after quoting al Balkhi's statement in his Radd al Muhtar, comments, "This only applies when there are no funds sufficient for these purposes in the public treasury."52

Beberapa hukum dan pendapat fikih membahas pajak yang zalim, seperti berikut:

Several jurisprudence rulings and opinions deal with unjust taxes, such as the following:

1. Transaksi seperti perjanjian penjaminan atas pajak zalim adalah sah, dalam arti bahwa jika seorang penjamin harus membayar sejumlah pajak zalim kepada pemerintah, ia berhak menagih kembali apa yang telah dibayarkannya dari orang yang dijaminnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah berhak menagih pajak zalim dari para penjamin.55

1. Transactions such as a guarantee agreement of unjust taxes are legal, in the sense that if a guarantor had to pay the amount of unjust taxes to the government, he has the right to collect what he paid from the guaranteed person. This does not, however, mean the government has the right to collect unjust taxes from guarantors.55

2. Barangsiapa yang mengambil tanggung jawab untuk membagi beban pungutan-pungutan yang zalim itu secara adil, ia akan diberi pahala oleh Allah, karena membiarkan pembagian beban diserahkan kepada penguasa yang zalim akan menyebabkan pembagian beban pungutan-pungutan ini menjadi sangat tidak adil. Note: The rules require "God" rather than "Allah", so the correct rendering is: 2. Barangsiapa yang mengambil tanggung jawab untuk membagi beban pungutan-pungutan yang zalim itu secara adil, ia akan diberi pahala oleh Tuhan, karena membiarkan pembagian beban diserahkan kepada penguasa yang zalim akan menyebabkan pembagian beban pungutan-pungutan ini menjadi sangat tidak adil.56

2. Whoever takes responsibility for just distribution of the burden of such unjust levies is rewarded by God, since leaving distribution of the burden up to the oppressive authority leads to very unjust distribution of the burden of these levies.56

3. Diperbolehkan untuk menipu pemerintah terkait pungutan-pungutan ini, kecuali jika diketahui bahwa upaya tersebut justru akan membebani para wajib pajak lainnya. Jika demikian, lebih utama untuk tidak menipu dalam pembayaran.57 Ibnu Taimiyah berkata, "Apabila suatu masyarakat dibebani pungutan oleh penguasa yang zalim, baik berupa pungutan atas kepala, atau atas hewan, pohon, atau harta mereka, atau mereka dibebani secara berlebihan dalam zakat, kharaj, atau pungutan lain yang tidak dibenarkan dalam syariah (seperti pajak penjualan), maka beban tersebut harus dibagi secara adil di antara mereka yang tertindas. Tidak seorang pun dari orang-orang yang dibebani secara zalim dengan pungutan tersebut berhak melimpahkan bagiannya dari beban bersama itu kepada orang lain. Mereka wajib membagi beban pungutan zalim tersebut secara adil, seolah-olah pungutan itu sah, karena dari sudut pandang pemungutan dan pembayaran, orang dipaksa membayar pungutan zalim sebagaimana mereka dipaksa membayar pungutan yang adil. Keburukan pungutan zalim ditanggung oleh mereka yang menetapkan dan memungutnya, bukan oleh para pembayar. Para pembayar dalam kasus seperti ini wajib membayar bagian mereka atas beban tersebut secara adil dan layak. Tidak seorang pun berhak menghindar dari pembayaran jika penghindaran itu melimpahkan beban kepada orang lain."