Dari penyajian mereka tentang dalil-dalil rasional yang membenarkan penyimpangan dari hukum-hukum Syariat, tampak bahwa budaya orang-orang ini bukanlah budaya Islami, meskipun mereka menggunakan sebagian istilah ushuli dan syar'i.

From their presentation of the rational justifications allowing deviation from the Shar’a rules, it appears that the culture of these people is not an Islamic culture, even though they use some Usuli and Shar’ee expressions.

Mereka tidak memiliki metode berpikir yang teratur dalam Islam, baik dalam cara memandang realitas ketika menggali hukum syar'i, maupun dalam cara memandang hukum syar'i itu sendiri. Mereka tidak membedakan antara metode dan gaya dalam karya-karya mereka. Barangkali gagasan yang dominan tentang 'keluwesan syariah' telah membuat mereka lalai terhadap hukum-hukum syar'i dan menggantinya dengan hukum-hukum non-syar'i, dengan dalih mengikuti perkembangan zaman.

They do not posses the regulated method of thinking in Islam, regarding how to look at the reality in deducing the Shar’ee rule, or in looking at the Shar’ee rule itself. They did not distinguish between the method and style in their work. Perhaps the dominant idea of ‘flexibility of the Sharee’ah’ has made them complacent regarding the Shar’ee rules and their substitution with non-Shar’ee rules, under the pretext of keeping up with the age.

Pandangan yang membolehkan kita untuk tidak mengikuti manhaj Rasulullah ﷺ, dan kaidah-kaidah Syariat, selama banyak hal telah berubah, adalah keliru dan tidak menunjukkan bahwa telah dilakukan kajian yang mendalam terhadap realitas yang hendak mereka ubah. Hal itu karena yang penting dari suatu realitas adalah karakteristik dasarnya, bukan bentuk-bentuknya yang bisa berubah-ubah.

The view that allows us not to take the method of the Messenger 􀁕, and the rules of the Sharee’ah, as long as many things have changed, is incorrect and does not indicate that a deep study of the reality that they wish to change has taken place. That is because, what is important about the reality is its fundamental characteristics and not its variable forms.

Masyarakat, dilihat dari unsur-unsur dasarnya (manusia, pemikiran, perasaan, dan sistem), tetap sebagaimana adanya tanpa perubahan, meskipun ia mengambil bentuk yang berbeda-beda, seperti berbentuk kesukuan, negara sederhana atau kompleks, dan apakah ia demokratis atau diktator. Dengan demikian, yang diperhatikan adalah karakteristik-karakteristik mendasar, dan bentuk-bentuk yang berubah tidak memengaruhi metode perubahan. Misalnya, menentang pemikiran-pemikiran yang keliru, konsep-konsep yang tidak tepat, serta adat dan tradisi yang buruk di dalam masyarakat yang hendak diubah adalah hukum syar'i yang dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga hal itu merupakan pekerjaan yang telah ditetapkan. Yang berbeda-beda adalah pemikiran masyarakat, yang bisa berupa patriotisme yang dangkal, nasionalisme yang sempit, atau kapitalisme maupun komunisme yang berideologi. Diketahui bahwa pemikiran ideologis lebih kuat daripada pemikiran lainnya, dan untuk menggulingkannya diperlukan usaha yang besar. Perbedaan pemikiran mungkin membuat pekerjaan menjadi lebih sulit atau lebih mudah, tetapi tidak akan mengubah metodenya. Apakah bentuk sistemnya kesukuan sebagaimana pada masa Rasulullah ﷺ, atau negara sederhana atau kompleks sebagaimana pada zaman kita, tidak mengubah kaidah-kaidah metode tersebut, meskipun dapat menghalangi atau memudahkan pekerjaan. Apakah sistem yang bertujuan untuk perubahan itu bergantung pada tentara atau kabilah-kabilah bersenjata untuk perlindungan dan penguatannya, ada suatu kekuatan yang menjadi sandarannya. Pekerjaan Rasulullah ﷺ difokuskan pada upaya mencari nusrah dari jenis kekuatan semacam ini untuk mendirikan Negara Islam. Ketika Rasulullah ﷺ berupaya membangun masyarakat baru, beliau memusatkan perhatian pada unsur-unsur pembentuk masyarakat.

Society, in terms of its basic constituent elements (the people, thoughts, emotions and systems) remains as it is without change, even if it takes on different forms such as being tribalistic, a simple or complex State, and whether it is democratic or a dictatorship. Thus, the consideration is for the fundamental characteristics, and the changing forms have no effect on the method of change. For example, challenging the erroneous thoughts, incorrect concepts, and bad customs and traditions in the society intended for change is a Shar’ee rule that the Messenger 􀁕 acted upon, so it is an established work. What varies is the thought of society, which could be shallow Patriotism, narrow Nationalism or ideological Capitalism or Communism. It is well known that the ideological thought is stronger than any other thought, and overthrowing it requires great effort. The difference in thoughts may make the work more difficult or easy, but it will not change the method. Whether the form of the system is tribalistic as it was in the time of the Messenger 􀁕, or it is a simple or complex State as it is in our day, does not change the rules of the method, though it may obstruct or facilitate the work. Whether the system aiming for change depends upon armies or armed tribes for its protection and consolidation there is a force that it depends on. The work of the Messenger 􀁕 was focused on seeking the Nusrah from this type of force to establish the Islamic State.When the Messenger 􀁕 worked to establish a new society, he concentrated on the constituent elements of society.

Dengan demikian, beliau menghasilkan orang-orang yang memiliki iman yang kuat, orang-orang yang siap memikul beban dakwah dan mendirikan Negara (kaum Muhajirin), serta menciptakan basis masyarakat yang akan menerima dakwah dan para pembawanya, dan menerima negara yang akan didirikan di tengah-tengah mereka (kaum Anshar). Oleh karena itu, mencari Nusrah adalah metode untuk mencapai kekuasaan. Rasulullah ﷺ tetap teguh dengan metode ini, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan dalam mencari Nusrah. Siapa pun yang mempelajari perjuangan Rasulullah ﷺ di Makkah akan mendapati bahwa metode perubahan itu menyangkut pilar-pilar dasar. Ia akan mendapati bahwa metode beliau ﷺ tidak berubah seiring perubahan waktu dan tempat, dan tidak pula berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal ini karena perbedaan karakteristik antara berbagai wilayah dan masyarakat berkaitan dengan bentuk, bukan dengan hakikat. Sifat karakteristik inilah yang membuat pekerjaan itu menjadi sulit atau mudah.

Thus he produced people who had strong Imaan, people who were ready to carry the burden of the da’wah and establish the State (the Muhajireen), and he created the popular base, which would embrace the da’wah and its carriers and accept the state to be established amongst them (the Ansaar). Hence the seeking of the Nusrah is the method to reach power. The Messenger 􀁕 persisted with this method, despite the obstacles and difficulties he faced during seeking of the Nusrah. The one who studies the work of the Messenger 􀁕 in Makkah finds that the method of change deals with the basic pillars. He finds that his 􀁕 method did not change by the change of the time and place, and nor did it change from region to region. This is because the differences in the characteristics of the different regions and societies relates to the form and not the essence. The nature of these characteristics is what makes the work difficult or easy.

Pandangan bahwa syariat itu fleksibel, tidak juga membolehkan akal dan hawa nafsu kaum Muslimin untuk mengubahnya, dengan dalih fleksibilitas.

The view that the Sharee’ah is flexible, does not also allow the minds and whims of Muslims’ to change it, under the pretext of flexibility.

Allah ﷻ telah menyempurnakan syariat sedemikian rupa sehingga ia cukup luas untuk memecahkan seluruh persoalan kehidupan, baik yang lama maupun yang baru. Namun, semua ini berada dalam kerangka Usul (prinsip-prinsip) yang telah diatur, yang bersumber dari kenyataan bahwa hukum itu hanya milik Allah ﷻ.

Allah 􀀬 has made the Sharee’ah complete such that it is wide enough to solve all the problems of life, whether old or new. However, all this is within the regulated Usul (principles), that emanate from the fact that the rule is only for Allah 􀀬.

Tidak diperbolehkan untuk menangguhkan nash-nash dengan dalih bahwa syariat itu luas, atau memperluasnya hingga mencakup apa yang bukan bagian darinya. Sebagian ulama Muslim telah menangguhkan hukuman-hukuman syar'i dengan dalih ini.

It is not allowed to suspend the texts using the view that the Sharee’ah is vast, or to extend it to include that which it not from it. Some Muslim scholars have suspended the Shar’ee punishments under this pretext.

Mereka mengatakan bahwa karena tujuan hukuman dalam Syariah adalah sebagai pencegah, maka apa pun yang mencegah kejahatan dapat dianggap sejalan dengan Syariah. Karena hukuman-hukuman syar'i tidak dianggap sesuai dengan semangat zaman dan telah disingkirkan serta ditolak oleh hati dan pikiran manusia, kita dapat beralih kepada hal lain, selama hal itu mencapai tujuan tersebut. Seandainya Syariah tidak bersifat fleksibel dan terus berkembang, niscaya kita tidak dapat melakukan hal itu.

They said that since the aim of the punishments in the Sharee’ah is to be a deterrent, then whatever deters crime can be considered to be in agreement with the Sharee’ah. Since the Shar’ee punishments are not considered to be consistent with the spirit of the time and they have been dismissed and rejected by the hearts and minds of the people, we can move onto something else, as long as it achieves the aim. Had the Sharee’ah not been flexible and evolving, we could not have done that.

Mereka juga mengatakan bahwa jihad fii sabiilillah bertujuan untuk menyebarkan Islam. Karena penyebaran Islam dimungkinkan dengan cara selain jihad, yaitu dengan sarana peradaban modern yang tersedia bagi kita seperti radio, televisi, dan jenis media lainnya, maka jihad dapat digantikan dengan sarana-sarana ini. Seandainya Syariat tidak fleksibel dan terus berkembang, tentu kita tidak dapat melakukan hal itu.

They also said that Jihaad fee sabeelillah is for the purpose of spreading Islam. Since it is possible to spread Islam using means other than Jihaad, by the modern civilised means available to us such as the radio, television and other types of media, then it is possible to replace Jihaad with these means. Had the Shar’a not been flexible and evolving, we could not have done that.

Mengenai cara menetapkan hukum Islam, mereka mengatakan bahwa metode apa pun yang dapat mencapai tujuan tersebut boleh diikuti. Tidak perlu terpaku pada satu cara saja dan tidak melampauinya. Hal itu merupakan kekakuan dan kesempitan yang bertentangan dengan watak Islam, yang bersifat lembut, luwes, dan berkembang, serta yang di dalamnya Allah (SWT) tidak menjadikan kesulitan apa pun.

Regarding the method of attaining the Islamic ruling they said that any method that can achieve this, can be followed. It is not necessary to stick to one way and not go beyond it. This is rigidity and tightness that contradicts the nature of Islam, which is kind, flexible and evolving, and in which Allah 􀀬 has not placed any difficulty.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa 'Syariah itu fleksibel' dalam pengertian ini adalah haram, karena ia menangguhkan hukum-hukum agama, dan karena ia bertentangan dengan hakikat Islam. Pernyataan itu dipengaruhi oleh pemikiran Barat, dan hanya mengikuti di belakangnya.

Thus, the statement that the ‘Sharee’ah is flexible’ in this sense is haraam, because it suspends the laws of the deen, and because it is in conflict with the nature of Islam. It is affected by the western thinking, and follows along behind it.

Adapun pendapat bahwa apabila kaidah yang juz'i (parsial) bertentangan dengan kaidah yang kulli (komprehensif), maka kaidah yang kulli lebih diutamakan. Pernyataan ini memerlukan penjelasan, karena tampak adanya kemiripan antara ungkapan-ungkapan yang mereka gunakan dengan ungkapan-ungkapan para ulama Ushul, namun ungkapan-ungkapan tersebut tidak membawa makna-makna yang baku sebagaimana yang digunakan oleh para ulama Ushul. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam konsep dan kriteria.

As for the view that when the partial (rule) clashes with the comprehensive (rule), then the comprehensive (rule) is weightier. This is a statement that requires explanation, because it appears that there is a similarity between the expressions that they used and the expressions of the Usuli scholars, but they do not carry the same regulated meanings that Usuliyeen used. It also shows unsteadiness in the concepts and criteria.

Jadi, jika Syariah bersikap ringan dalam suatu perkara atau lunak dalam suatu persoalan tertentu, maka hal itu tidak cukup bagi mereka untuk menggeneralisasikannya pada setiap perkara dan setiap persoalan.

So if the Sharee’ah was lenient in a matter or soft in a particular issue, then this is enough for them to generalise that to every matter and every issue.

Dalam hal ini, masih ada satu poin lagi. Yaitu, bahwa dalil-dalil rasional tidak dapat berpengaruh dalam menentukan hukum syar'i. Para ulama ushul telah menyatakan bahwa realitas merupakan manat (objek) hukum, tetapi tidak mewajibkan atau melarang. Realitas hanya dipahami sebagaimana adanya. Dalil-dalil syar'i yang dengannya hukum syariat ditetapkan datang setelah itu. Oleh karena itu, dalil-dalil rasional, pada prinsipnya, tidak memiliki nilai.

In this regard, another point remains. That is, that the rational justifications can have no effect in determining the Shar’ee rule. The scholars of Usul have stated that the reality forms the Manat (object) of the rule, but does not oblige or forbid. Rather the reality is understood only as it is. The Shar’ee evidences by which the rule of the Shar’a is determined come after that. Therefore, rational justifications, in principle, have no value.

Adapun dalil-dalil syar'i, didasarkan pada kenyataan bahwa pada asalnya tidak diperbolehkan ikut serta dalam suatu pemerintahan yang berhukum dengan syariat selain syariat Allah (SWT). Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor.

As for the Shar’ee justifications, they are based on the fact that in origin, it is not allowed to participate in a government that rules by a Shar’a other than the Shar’a of Allah 􀀬 This is owing to a number of factors.

* Pada umumnya, nash-nash yang menyebutkan orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah 􀀬 menyifati mereka dengan kufur, zalim, dan fisq (kefasikan). Allah 􀀬 berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” [QS. Al-Ma'idah: 44]. Allah 􀀬 berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim.” [QS. Al-Ma'idah: 45]. Allah 􀀬 berfirman:

* The generality of the texts mentioning those who do not rule by what Allah 􀀬 has revealed characterised them with kufr (disbelief), zulm (injustice) and fisq (transgression). He 􀀬 says; “And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the Kaafirun (disbelievers).” [TMQ 5:44]. He 􀀬 says; “And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the zaalimun (unjust, oppressors).” [TMQ 5:45]. He 􀀬 says:

"Barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik." [TMQ 5:47] * Hakimiyyah (kedaulatan) hanya boleh menjadi milik Allah 􀀬. Dia 􀀬 berfirman:

“And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the Faasiqun (transgressors).” [TMQ 5:47] * The Hakimiyyah (sovereignty) must belong only to Allah 􀀬. He 􀀬 said:

“Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada-Nya.” [TMQ 12::40] * Dan Allah (SWT) juga telah melarang orang-orang beriman untuk merujuk kepada hukum selain Syariah Allah (SWT), dan Dia menjadikannya sebagai peniadaan keimanan ketika Dia (SWT) berfirman: “Tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan penuh kepasrahan.” [TMQ 4:65] * Dia juga mencela orang-orang munafik karena merujuk kepada selain apa yang telah Allah turunkan.

“Indeed, the Rule is for none but Allah. He has commanded that you worship none but him.” [TMQ 12::40] * Also Allah 􀀬 has forbidden the believers from referring to a law other than the Sharee’ah of Allah 􀀬, and He made that a negation of the Imaan when He 􀀬 said; “But no, by your Lord, they can have no Imaan, until they make you the judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept them with full submission.” [TMQ 4:65] * He also criticised the hypocrites for referring to other than what Allah has revealed:

“Tidakkah engkau melihat orang-orang (munafik) yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum engkau? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka sejauh-jauhnya.” [QS. 4:60] * Tidak diperbolehkan meninggalkan hukum Allah 􀀬 untuk hukum siapa pun selain-Nya. Siapa yang melakukan hal itu berarti telah mengutamakan hukum-hukum Jahiliyyah atas hukum Allah 􀀬.

“Have you seen those (hypocrites) who claim that they believe in that which has been sent down to you, and that which has been sent down before you, and they wish to go for judgement (in their disputes) to the Taghut (false judges) while they have been ordered to reject them. But Shaytan wishes to lead them far astray.” [TMQ 4:60] * It is not allowed to leave the rule of Allah 􀀬 for the rule of anyone else. Whoever does that would be giving preference to the rules of Jahilliyyah over the rule of Allah 􀀬.

“Maka apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?” {QS. Al-Ma'idah: 50} Ini adalah hukum asalnya, namun keikutsertaan dalam kabinet diperbolehkan (menurut pandangan mereka) sebagai pengecualian dari hukum asal, berdasarkan dalil-dalil berikut:

“Do they then seek the judgement of (the Days of) Ignorance? And who is better in judgement than Allah for a people who have firm belief.” [TMQ 5:50] This is the rule in origin, but participation in the cabinet is allowed (in their view) as an exception to the origin, deduced from the following evidences:

1. Keikutsertaan Yusuf (as) dalam pemerintahan.

1. Yusuf ’s (as) participation in ruling.

2. Kedudukan an-Najashi.

2. The position of an-Najashi.

3. Al-Maslahah (kepentingan)

3. Al-Maslahah (interest).