Adakah demokrasi bentuk pemerintahan yang ideal? Ini adalah perkara yang mesti dipikirkan dengan sangat teliti oleh umat Islam. Dalam konteks zaman moden, kita sering mendengar bahawa demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik, bentuk pemerintahan yang paling adil, tetapi dakwaan ini boleh menimbulkan keraguan dalam kalangan umat Islam. Mengapa? Kerana demokrasi bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara jelas dalam al-Quran dan Sunnah Nabi ﷺ.

Is democracy the ideal form of government? This is something that Muslims have to think about very carefully. We hear from our context in the modern day about how democracy is supposed to be the best form of government, the most just form of government, but this claim can create doubt for Muslims. Why? Because democracy is not something that is advocated explicitly within the Quran and the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

Nabi صلى الله عليه وسلم tidak mendirikan demokrasi perwakilan di Madinah. Khulafa' Rasyidin juga tidak mendirikan sistem demokrasi yang memiliki cabang-cabang pemerintahan dan sebagainya. Jadi, jika ini adalah bentuk pemerintahan terbaik, mengapa ia tidak diwahyukan oleh Allah? Mengapa ia bukan bagian dari Petunjuk Ilahi? Bagaimana mungkin manusia dapat merumuskan dan membayangkan suatu bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada yang datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dalam wahyu terakhir? Bagaimana kita menjawab keraguan semacam ini? Menurut saya, kita harus mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar: Mengapa sebagian orang hari ini menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik? Jika Anda mengikuti kelas tentang pemerintahan di sekolah dasar atau perguruan tinggi, yang akan Anda dengar adalah bahwa salah satu ciri utama demokrasi yang membuatnya lebih unggul dan lebih adil adalah gagasan tentang checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). Apakah checks and balances itu? Gagasannya adalah bahwa kekuasaan dibagi ke berbagai cabang dalam pemerintahan, dan ketiga cabang tersebut saling mengawasi kekuasaan satu sama lain sehingga tidak ada satu kelompok atau satu individu pun yang dapat memonopoli kekuasaan dan menjalankan otoritas tanpa batas atas seluruh bangsa. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat cabang Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, yaitu Presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung. Ketiga cabang ini saling mengawasi kekuasaan satu sama lain, dan tidak ada satu cabang pun yang dapat sendirian memutuskan hukum apa yang harus diikuti negara atau perang apa yang harus dilakukan. Semua keputusan nasional yang besar harus dibuat dengan mempertimbangkan ketiga cabang, bukan satu cabang yang membuat keputusan untuk semua orang. Inilah checks and balances, dan secara teoretis hal ini tampak sangat masuk akal. Dalam Islam, bagaimanapun, kita juga mempunyai konsep semak dan imbang (checks and balances), tetapi semak dan imbang yang terdapat dalam Islam jauh lebih nyata dan dapat dilihat, berbanding dengan apa yang saya anggap sebagai semak dan imbang yang palsu atau cetek dalam demokrasi Barat pada zaman moden ini. Biar saya terangkan maksud saya.