Bentuk sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah sistem federal, yang wilayah-wilayahnya terpisah dengan otonomi, melainkan bersatu dalam pemerintahan yang umum. Ia adalah sistem kesatuan, di mana Marrakesh di Barat dianggap sama dengan Khurasan di Timur; dan provinsi Al-Fayoom akan sama dengan Kairo seandainya ia menjadi ibu kota Islam. Keuangan seluruh wilayah akan sama, begitu pula anggaran mereka. Dana dibelanjakan secara merata untuk urusan rakyat, tanpa memandang wilayah mereka. Jika misalnya pendapatan satu wilayah dua kali lipat dari kebutuhannya, dana yang dibelanjakan akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut, bukan dengan pendapatannya. Jika pendapatan wilayah lain tidak mencukupi kebutuhannya, hal itu tidak akan diperhitungkan, dan dana akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut dari anggaran umum, baik wilayah itu berhasil mengumpulkan pendapatan yang cukup atau tidak.

The shape of the ruling system in Islam is not a federal one, where its regions separate by autonomy, but unite in the general ruling. It is rather a system of unity, where Marrakesh in the West is considered to be the same as Khurasan in the East; and the province of Al-Fayoom would be the same as Cairo if it were the Islamic capital. The finance of all the regions will be the same, as will their budget. Funds are spent equally on the affairs of the subjects, regardless of their wilayah. If for instance, the revenues of a single wilayah were double its needs, the funds spent will be in accordance with the needs of the wilayah but not in accordance with its revenues. If another wilayah’s revenues fell short of its needs, this would not be taken into consideration, and funds will be spent to satisfy the wilayah’s needs from the general budget whether it raised enough revenues or not.

Oleh karena itu, sistem pemerintahannya bersifat kesatuan (unitary), bukan federasi. Itulah sebabnya sistem pemerintahan Islam berbeda dari sistem-sistem lain yang dikenal, baik dalam asal-usul maupun dasarnya, meskipun sebagian aspeknya serupa dengan sebagian aspek dari sistem pemerintahan lain. Selain itu, sistem Islam bersifat sentralistik dalam pemerintahannya, di mana otoritas tertinggi berada di pusat, dan di mana wewenang serta kekuasaan meliputi setiap bagian negara, betapapun kecil atau besarnya bagian tersebut. Kemerdekaan bagian mana pun darinya tidak diperbolehkan, sehingga perpecahan dapat dicegah. Otoritas tertinggi adalah badan yang mengangkat para panglima militer, wulah, penguasa, serta pejabat keuangan dan ekonomi. Ia mengangkat hakim di seluruh wilayah dan setiap orang yang bertugas memerintah. Dialah yang menangani urusan pemerintahan di seluruh negeri.

Therefore the ruling system is unitary and not a federation. That is why the Islamic ruling system is distinguished from other known systems, in its origin and basis, even if some of its aspects were similar to some of the aspects of other ruling systems. Furthermore, the Islamic system is centralised in its ruling, where the high authority is at the centre, and where the authority and power engulfs every single part of the state, no matter how small or large it is. Independence of any part of it is not allowed thus preventing disintegration. The high authority is the body that appoints the army commanders, the Wulah, rulers and finance and economy officials. He appoints judges in all the regions and everyone whose duties is to rule. He is the one who deals with ruling throughout the land.

Secara ringkas, sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem Khilafah. Telah ditetapkan ijmak umum mengenai kesatuan Khilafah dan negara, bahwa tidak diperbolehkan memberikan bai'at kepada lebih dari satu Khalifah. Setiap imam, faqih (ahli fikih) dan mujtahid (ulama) telah sepakat mengenai hal ini. Jika bai'at diberikan kepada Khalifah yang lain, sementara seorang Khalifah sedang menjabat atau seorang Khalifah telah dibai'at sebelumnya, maka yang kedua harus diperangi sampai ia sendiri memberikan bai'at kepada Khalifah yang pertama atau ia terbunuh, karena bai'at telah sah ditetapkan bagi orang yang dibai'at lebih dahulu.

In summary the ruling system in Islam is a Khilafah system. The general ijmaa’ about the unity of the Khilafah and the state has been established, that it is not allowed to give the Bay’ah to more than one Khaleefah. Every imam, faqih (Jurist) and mujtahid (Scholar) has agreed on this. If another Khaleefah is given the pledge, while a Khaleefah is in office or a Khaleefah had already been given a pledge, the second one should be fought until he himself gives the pledge of allegiance to the first Khaleefah or he is killed, for the pledge has been confirmed lawfully to the one who was given Bay’ah first.