Amir Jihad adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai amir atas urusan-urusan luar negeri, urusan militer, keamanan dalam negeri, dan industri, untuk mengawasi dan mengatur urusan-urusan tersebut.

The Ameer of Jihad is the person whom the Khaleefah appoints as an Ameer over matters of foreign affairs, military affairs, internal security and industry in order to supervise and administer.

Ia dinamakan Amir Jihad, meskipun ia mengawasi keempat departemen ini, karena semua departemen ini berkaitan dengan Jihad. Oleh karena itu, urusan luar negeri, baik pada masa damai maupun perang, dijalankan sesuai dengan kebutuhan Jihad. Departemen militer berkaitan dengan pasukan yang berperang dalam Jihad, dalam pembentukan, persiapan, dan persenjataannya. Keamanan dalam negeri berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan negara serta pemeliharaan keamanan di dalam negeri, misalnya dalam menghadapi pemberontak dan perampokan di jalan raya, melalui penggunaan kekuatan kepolisian yang merupakan bagian dari tentara yang dipersiapkan untuk Jihad. Departemen industri terlibat dalam penyediaan senjata dan peralatan bagi tentara untuk keperluan Jihad. Dengan demikian, karena semua urusan ini berkaitan dengan Jihad, maka ia disebut Amir Jihad.

He is named the Ameer of Jihad, although He supervises these four departments, because all these departments are linked to Jihad. Hence foreign affairs, whether at time of peace or war, are run according to the requirements of Jihad. The military department is linked to the armies that fight Jihad, in its formation, preparation and armament. Internal security is linked to the preservation and protection of the state as well as the preservation of security inside the state, e.g. in dealing with rebels, highway robbery through the use of the police force that is part of the army that is prepared for Jihad. The industrial department involves itself in supplying arms and equipment to the army for the purpose of Jihad. Thus since all these issues are linked to Jihad, accordingly He was called Ameer of Jihad.

Ia disebut Amīrul Jihād, meskipun Ia bukan seorang penguasa. Hal ini disebabkan oleh seringnya Ia mengeluarkan perintah, karena luasnya bidang tanggung jawab-Nya. Kata Amīr berbentuk ‘Fa‘īl’, yaitu kata sifat superlatif dari kata benda pelaku Āmir (sang komandan). Hal ini disebabkan oleh banyaknya perintah yang Ia keluarkan siang dan malam. Ini serupa dengan kata ‘Raḥīm’ –Maha Penyayang, kata sifat superlatif dari kata benda pelaku ‘Rāḥim’, karena rahmat tanpa batas yang Ia (SWT) anugerahkan. Direktorat Amīrul Jihād terdiri dari empat departemen, yaitu:

He is called the Ameer of Jihad, though He is not a ruler. This is due to the frequent orders He issues, because of his wide area of responsibility. For the term Ameer is in the form of ‘Fa’eel’ which is a superlative adjective of the noun participle Aamir (the commander). This is due to the numerous orders, which He issues at day and night. This is similar to the word ‘Raheem’ –merciful, the superlative adjective of noun participle ‘Raahim’, due to the infinite mercy that He (swt) grants. The directorate of the Ameer of Jihad consists of four departments, which are:

1) Departemen Urusan Luar Negeri,

1) Foreign Affairs Department,

Departemen Perang,

2) War Department,

3) Departemen Keamanan Dalam Negeri,

3) Internal Security Department,

4) Departemen Urusan Industri,

4) Industrial Affairs Department,

Departemen-departemen ini diawasi dan dikelola oleh Amir Jihad.

These departments are supervised and administered by the Ameer of Jihad.

Jihad adalah metode yang ditetapkan Islam untuk menyampaikan Risalah Islam kepada dunia. Menyampaikan Da'wah Islam dianggap sebagai fungsi utama negara Islam setelah menerapkan hukum-hukum Islam di dalam negeri. Oleh karena itu, hukum-hukum Jihad mencakup hukum-hukum perang, perdamaian, gencatan senjata, dan perjanjian. Hukum-hukum tersebut juga mencakup hubungan luar negeri dengan negara-negara dan entitas lain, serta hukum-hukum tentang tentara, persiapan, pelatihan, dan pemilihan komandannya, panji-panji serta benderanya. Hukum-hukum itu juga mencakup sistem persenjataan tentara dan keharusan untuk dipasok oleh industri berorientasi militer, yang dengannya persiapan dapat diselesaikan sedemikian rupa sehingga mencapai penggentaran terhadap musuh, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hukum-hukum itu juga mencakup aturan penegakan hukum di dalam negara, serta pencegahan segala pemberontakan terhadap negara, penanganan pemberontakan, perampokan di jalan raya, gangguan terhadap keamanan dalam negeri, dan kejahatan terhadap warga negaranya.

Jihad is the method defined by Islam to convey the Message of Islam to the world. Conveying the Islamic Da’wa is considered the main function of the Islamic state after implementing the rules of Islam internally. Therefore, the rules of Jihad include the rules of war, peace, cease-fire and treaties. They also include foreign relations with other states and entities, as well as the rules of the army, its preparation, and training and choosing its commanders, banners and flags. They also include the weaponry systems of the army and the necessity to be supplied by military-orientated industry through which the preparation would be completed in such a way that it achieves the intimidation of the apparent and hidden enemy. They also include the rules of forcing the law inside the state, as well as the prevention of any rebellion against the state, dealing with revolts, highway robbery, fiddling with the internal security and crimes against her citizens.

Rasulullah ﷺ dahulu mengurus sendiri seluruh urusan jihad, dan setelah beliau, para Khulafaa' beliau mengikuti jejaknya. Rasulullah ﷺ dan para Khulafaa' biasa menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tindakan jihad, baik persiapan pasukan, pelaksanaan pertempuran itu sendiri, pembuatan perdamaian dan gencatan senjata, komunikasi luar negeri, maupun memerangi pemberontak dan orang-orang murtad.

The Messenger (pbuh) used to run all the affairs of Jihad by himself, and after Him his Khulafaa’ followed suit. The Messenger (pbuh) and the Khulafaa’ used to appoint certain people to carry out some or all the actions of Jihad, whether the preparation of the army, carrying out the actual fighting, concluding peace and cease-fires, the foreign communications, or fighting the rebels and apostates.

Telah ditetapkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sendiri oleh Khalifah, ia diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada orang lain agar dilaksanakan atas namanya. Oleh karena itu, pengangkatan Amir Jihad dan pendirian direktoratnya adalah tidak sah.

It has already been established that actions, which the Khaleefah can perform by himself, He is allowed to delegate someone else to perform on his behalf. Therefore the appointment of the Ameer of Jihad and the establishment of his directorate is illegitmate.

Karena direktoratnya berkaitan dengan jihad dan hukum-hukumnya, maka ini berarti urusan luar negeri harus tercakup, sebab seluruh urusan luar negeri didasarkan pada penyebaran dakwah Islam. Hal ini juga mencakup urusan militer, karena jihad adalah perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah. Pembentukan tentara diperlukan untuk berperang, begitu pula persiapan dan pengangkatan panglima, staf, dan prajurit, selain pelatihan, perbekalan, dan persediaan.

Since his directorate is related to Jihad and its rules, this means that foreign affairs must be included because all foreign affairs are based on carrying the Islamic call. It also includes military affairs because Jihad is the fight to raise the word of Allah the highest. The formation of an army is required for fighting as well as the preparation and appointment of commanders, staff and soldiers, in addition to training, provisions and supplies.

Tentara membutuhkan senjata yang, pada gilirannya, bergantung pada keberadaan industri. Oleh karena itu, memiliki industri merupakan syarat bagi tentara jihad. Dengan demikian, seluruh pabrik di dalam negara harus didasarkan pada industri perang, dan industri semestinya mengikuti jihad dan Amir jihad.

The army needs weapons that, in turn, are dependent on the existence of industry. Hence possessing an industry is a requirement for the army of Jihad. Thus all factories within the state should be based upon war industry, and accordingly industry should follow Jihad and the Ameer of Jihad.

Sebagaimana tentara melaksanakan Jihad untuk menyampaikan Da'wah ke seluruh dunia, tentara juga menjaga dan melindungi negara. Oleh karena itu, memerangi pemberontak, penjahat, dan perampok jalanan merupakan salah satu tugas tentara. Dengan demikian, keamanan dalam negeri bergantung pada Jihad, Amir Jihad, dan direktoratnya. Inilah dalil bahwa direktorat Jihad seharusnya memiliki empat departemen, yaitu urusan luar negeri, urusan militer, keamanan dalam negeri, dan industri.

As the army performs Jihad to carry the Da’wa to the world, it also guards the state and protects it. Therefore, fighting against rebels, outlaws and highway robbers is one of the duties of the army. Thus, internal security depends on Jihad, the Ameer of Jihad and his directorate. This is the proof that the directorate of Jihad should have four departments, which are the foreign affairs, military affairs, internal security and industry.