Dari mengkaji apa yang terjadi dalam Bay'ah para Khulafaa' Ar-Rasyidin dan ijma' para Sahabat (Ijmaa'), dapat disimpulkan bahwa Khilafah diakadkan melalui Bay'ah. Dalam Bay'ah kepada Abu Bakar, Bay'ah dari tokoh-tokoh berpengaruh di kalangan kaum Muslimin (Ahlul Hall Wal 'Aqd) di Madinah saja sudah cukup untuk mengakadkan Khilafah. Kaum Muslimin di Makkah tidak dimintai pendapat, begitu pula mereka yang tinggal di bagian lain Semenanjung Arab; bahkan mereka tidak ditanya pendapatnya mengenai perkara itu. Hal yang sama terjadi pada Bay'ah kepada 'Umar. Adapun Bay'ah kepada 'Utsman, 'Abdurrahman bin 'Awf meminta pendapat kaum Muslimin di Madinah dan tidak hanya puas dengan bertanya kepada orang-orang berpengaruh. Ketika Bay'ah diambil untuk 'Ali, sebagian besar penduduk Madinah dan Kufah memberikan Bay'ah kepadanya, dan ia dikhususkan dalam Bay'ah itu. Bay'ahnya tetap sah bahkan bagi mereka yang menentangnya dan memeranginya, karena mereka tidak pernah memberikan Bay'ah kepada orang lain dan juga tidak menolak Bay'ahnya. Mereka justru menuntut qishash atas darah 'Utsman (atas pembunuhannya). Maka hukum terhadap mereka adalah bahwa mereka termasuk pemberontak yang memisahkan diri dari Khalifah karena satu persoalan tertentu. Dalam kondisi ini, Khalifah harus menjelaskan keadaan kepada mereka dan memerangi mereka. Para pemberontak ini tidak membentuk Khilafah lain.

From reviewing what took place in the Bay’ah of the Khulafaa’ Ar- Rashidoon and the consensus of the Sahabah (Ijmaa’), one can conclude that the Khilafah is contracted by the Bay’ah. In the Bay’ah to Abu Bakr, the Bay’ah from the influential figures amongst the Muslims, (Ahlul Hall Wal ‘Aqd) in Madina alone was enough to contract the Khilafah. The Muslims of Makkah were not consulted, nor were those living in other parts of the Arabian Peninsula, indeed they were not even asked about their opinion concerning the matter. This was also the case in the Bay’ah to ‘Umar. With regards the Bay’ah to ‘Uthman, ‘Abdul Rahman Ibnu ‘Awf asked the Muslims of Madina regarding their opinion and He did not merely content himself by asking the influential people. When the Oath was taken for ‘Ali, most of the people of Madina and Kufa gave him their Bay’ah, and He was singled out in the Bay’ah. His Bay’ah was valid even for those who opposed him and fought against him because they never actually gave their Bay’ah to another man nor did they object to his Bay’ah. They rather demanded revenge for the blood of ‘Uthman (for his killing). So the verdict regarding them was that they were rebels who withdrew from the Khaleefah over one particular issue. In this instance the Khaleefah had to explain the situation to them and fight against them. These rebels did not establish another Khilafah.

Semua ini terjadi di masa lalu — bai'at kepada Khalifah oleh penduduk ibu kota dengan mengecualikan wilayah-wilayah lain — di hadapan para Sahabat. Tidak seorang pun yang menentang atau mengecam bahwa tindakan tersebut dibatasi pada penduduk Madinah. Hal ini dianggap sebagai kesepakatan umum para Sahabat (Ijma'), yang menyatakan bahwa mereka yang mewakili pendapat kaum Muslimin dalam urusan pemerintahan dapat mengangkat Khilafah. Hal ini semata-mata karena tokoh-tokoh berpengaruh dan mayoritas penduduk Madinah merupakan mayoritas dari mereka yang mewakili pendapat Ummah mengenai urusan pemerintahan, di seluruh wilayah Negara Islam pada masa itu.

All of this occurred in the past - the Bay’ah for the Khaleefah by the people of the capital to the exclusion of the other regions - in the presence of the Sahabah. Nobody objected to or condemned that such action be confined to the people of Madina. This is considered to be a general consensus of the Sahabah (Ijmaa’) that states that those who represent the Muslims’ opinion in matters relating to ruling can contract the Khilafah. This is simply because the influential people and the majority of the people of Madina, were the majority of those who represented the opinion of the Ummah regarding the ruling matters, all over the territories of the Islamic State at the time.

Oleh karena itu, Khilafah dianggap telah sah diakadkan apabila bai'at diambil dari mereka yang mewakili mayoritas Ummat Islam yang hidup di bawah kekuasaan Khaleefah (terakhir), yang akan digantikan oleh Khaleefah lain sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaa' Ar-Rasyidin. Bai'at mereka merupakan bai'at akad, sedangkan bai'at dari pihak lainnya, setelah Khilafah telah diakadkan, dikategorikan sebagai bai'at ketaatan, yaitu bai'at kesetiaan kepada Khaleefah dan bukan bai'at akad.

Therefore, the Khilafah is contracted if the Bay’ah was taken from those who represent the majority of the Islamic Ummah that lives under the authority of the (last) Khaleefah, in whose place another Khaleefah is sought to be appointed, as it was the case at the time of the Khulafaa’ Ar- Rashidoon. Their Bay’ah would constitute a Bay’ah of contract, while for the others, once the Khilafah has been contracted; their Bay’ah would be classed as a Bay’ah of obedience, i.e. a Bay’ah of allegiance to the Khaleefah and not a Bay’ah of contract.

Ini akan berlaku jika ada seorang Khalifah yang wafat atau diberhentikan, lalu dicari Khalifah baru untuk menggantikannya. Namun, jika tidak ada seorang Khalifah pun yang menjabat, dan kaum Muslimin wajib mengangkat seorang Khalifah bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum Syara' serta menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, maka keadaan inilah yang terjadi sejak dihancurkannya Khilafah Islam di Istanbul pada tahun 1343 H (1924 M). Setiap negeri di dunia Islam berhak memberikan Bai'at kepada seorang Khalifah, dan dengan itu Khilafah akan diakadkan kepadanya. Jika ada suatu negeri di seluruh dunia Islam yang memberikan Bai'at kepada seorang Khalifah dan Khilafah diakadkan kepadanya, maka menjadi kewajiban atas seluruh kaum Muslimin yang tinggal di semua negeri lainnya untuk memberikan kepadanya Bai'at ketaatan, yakni Bai'at kesetiaan, setelah Khilafah diakadkan kepadanya melalui Bai'at kaum Muslimin di negerinya. Hal ini berlaku tanpa memandang besarnya negeri tersebut, baik yang besar seperti Mesir, Turki dan Indonesia, maupun yang kecil seperti Yordania, Tunisia dan Lebanon. Namun, negeri ini harus memenuhi empat syarat.

This would be the case if there was a Khaleefah who died or was removed and a new Khaleefah was sought to replace him. However, if there was no Khaleefah at all in office, and the Muslims were under obligation to appoint a Khaleefah for them to implement the rules of the Shar’a and to convey the Islamic call to the world. This has been the case since the destruction of the Islamic Khilafah in Istanbul in the year 1343 Hijri (1924). Every country in the Islamic world would be eligible to give Bay’ah to a Khaleefah and thus the Khilafah would be contracted to him. If any country throughout the Islamic world gave Bay’ah to a Khaleefah and the Khilafah was contracted to him, then it would become an obligation on all the Muslims living in all the other countries to give him the Bay’ah of obedience, i.e. the Bay’ah of allegiance after the Khilafah was contracted to him by the Bay’ah of the Muslims in his country. This is regardless of the size of that country, big like Egypt, Turkey and Indonesia or small like Jordan, Tunisia and Lebanon. However, this country must fulfill four conditions:

Pertama. Otoritas di negara itu harus bergantung hanya kepada kaum Muslimin, dan tidak boleh bergantung kepada negara non-Islam atau pengaruh non-Islam.

Firstly. The authority in that country must depend on the Muslims only and should not depend on a non-Islamic country or a non-Islamic influence.

Kedua. Keamanan kaum Muslimin di negeri tersebut harus dijamin atas nama Islam, bukan atas nama kekufuran. Artinya, perlindungan negeri dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri hendaknya merupakan perlindungan Islam semata oleh kekuatan Muslim, dalam kedudukannya sebagai kekuatan yang murni Islami.

Secondly. The security of the Muslims in that country must be guaranteed in the name of Islam, not in the name of Kufr. This means that the protection of the country against domestic or foreign threat should be a protection of Islam solely by a Muslim force, in its capacity as a purely Islamic force.

Ketiga. Penerapan Islam harus dilaksanakan dengan segera secara menyeluruh dan radikal, dan negeri tersebut harus turut serta dalam menyampaikan Dakwah Islam.

Thirdly. The implementation of Islam should take place with immediate effect in a comprehensive and radical manner, and that country must be involved in conveying the Islamic Call.

Keempat. Khalifah harus memenuhi seluruh syarat-syarat akad; meskipun ia tidak wajib memenuhi syarat-syarat keutamaan, karena yang benar-benar penting adalah syarat-syarat akad.

Fourthly. The Khaleefah must fulfil all the contractual conditions; although He needs not fulfil the conditions of preference, since what really matters are the conditions of the contract.

Jika negara itu memenuhi keempat syarat tersebut, maka Bay'ah dari negara itu saja sudah cukup untuk mendirikan Khilafah, meskipun ia tidak mewakili mayoritas tokoh berpengaruh di tengah Ummah Islam. Hal ini karena mendirikan Khilafah adalah kewajiban kifayah (Fardhu Kifayah), dan siapa pun yang menunaikan kewajiban itu secara sah maka ia telah menggugurkan kewajiban tersebut. Namun, mensyaratkan bahwa Bay'ah harus dilakukan oleh sebagian besar tokoh berpengaruh hanya berlaku apabila Khilafah telah ada dan dicari seorang Khalifah untuk menggantikan Khalifah yang telah wafat atau yang telah dicopot. Adapun jika tidak ada Khilafah sama sekali dan kita berupaya untuk mendirikannya, maka ketika Khilafah itu berhasil didirikan secara sah, akad Khilafah akan berlaku bagi Khalifah yang memenuhi syarat-syarat akad, tanpa memandang berapa banyak kaum Muslimin yang telah membaiatnya. Sebab yang menjadi pertimbangan pada saat itu adalah tegaknya suatu kewajiban yang telah diabaikan oleh kaum Muslimin selama lebih dari tiga hari. Pengabaian mereka terhadap kewajiban itu telah menggugurkan hak mereka untuk memilih siapa yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, siapa pun yang menunaikan kewajiban tersebut sudah cukup bagi terbentuknya akad Khilafah oleh mereka. Setelah Khilafah didirikan di negara itu, dan akad Khilafah secara efektif diberikan kepada seorang Khalifah, seluruh kaum Muslimin wajib berada di bawah naungan Khilafah dan memberikan Bay'ah kepada Khalifah tersebut, jika tidak, mereka berdosa di hadapan Allah (SWT). Khalifah hendaknya mengajak mereka untuk memberikan Bay'ah kepadanya. Jika mereka menolak, maka hukum terhadap para pemberontak (Bughat) berlaku atas mereka, dan Khalifah wajib memerangi mereka hingga mereka kembali tunduk kepada ketaatannya. Jika Bay'ah telah diberikan kepada seorang Khalifah di negara itu, atau di negara mana pun, dan Khilafah telah sah diakadkan kepadanya dengan terpenuhinya empat syarat, maka jika Bay'ah kemudian diberikan kepada Khalifah lain, baik di negara itu maupun di negara lain, kaum Muslimin wajib memerangi Khalifah kedua tersebut hingga ia memberikan Bay'ah kepada Khalifah pertama. Telah diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Should that country satisfy these four conditions then the Bay’ah of that country alone would have established the Khilafah, even if it did not represent the majority of the influential people within the Islamic Ummah. This is because establishing the Khilafah is an obligation of sufficiency (Fard Kifayah), and whoever performs that duty legitimately would then have accomplished the obligation. However, stipulating that the Bay’ah should be by most of the influential people would only apply if the Khilafah existed and a Khaleefah was sought to succeed the deceased Khaleefah or one who had been removed. But if there was no Khilafah at all and we sought to establish one, then the fact that it was established legitimately, the Khilafah would be contracted to any Khaleefah who fulfilled the contractual conditions, regardless of the number of Muslims who had given him the Bay’ah. For what matters at that point in time is the establishment of a duty that Muslims have neglected for a period that has exceeded three days. Their neglect of that duty would strip them of their right to choose whom they want. Therefore, under these circumstances, whoever performs the duty would be enough for the Khilafah to be contracted by them. Once the Khilafah was established in that country, and the Khilafah was effectively contracted to a Khaleefah, all the Muslims would be obliged to come under the banner of the Khilafah and give their Bay’ah to the Khaleefah, otherwise they would be sinful before Allah (swt). The Khaleefah should invite them to give the Bay’ah to him. If they were to refuse then the verdict regarding the rebels (Bughat) would apply on them, and the Khaleefah should fight against them until they entered under his loyalty. If the Bay’ah were to be given to another Khaleefah in that country, or in any other country for that matter, once the Bay’ah had been given to the first Khaleefah, and the Khilafah had been legitimately contracted to him with the four conditions being fulfilled. The Muslims would then be obliged to fight against the second ‘Khaleefah’ until He had given his Bay’ah to the first Khaleefah. It has been narrated on the authority of ‘Abdullah Ibnu ‘Amru Ibn al-‘A‘as that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say:

“Barangsiapa membaiat seorang Imam dengan memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya selama ia mampu, dan jika ada orang lain yang datang hendak merebut kekuasaan darinya, maka penggallah leher orang itu.” Khalifah juga adalah orang yang mempersatukan kaum Muslimin di bawah panji Islam. Maka begitu Khilafah telah berdiri, jama’ah kaum Muslimin pun telah terbentuk, dan menjadi kewajiban atas kaum Muslimin untuk bergabung dengannya, serta merupakan dosa bagi seseorang yang memisahkan diri darinya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Whoever pledged allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as He can, and if another comes to dispute with him you must strike the neck of that man.” The Khaleefah is also the one who unites the Muslims under the banner of Islam. So once the Khilafah was established, the Jama’ah (community) of the Muslims would have existed, and it becomes an obligation upon the Muslims to join it, and it is a sin to alienate oneself from it. Al-Bukhari and Muslim narrated from Ibnu ‘Abbas that the Messenger of Allah (pbuh) said:

“Barangsiapa melihat pada amirnya sesuatu yang tidak ia sukai, hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya siapa pun yang memisahkan diri dari Jama’ah (jamaah) sejengkal saja lalu mati dalam keadaan itu, maka ia mati dengan kematian jahiliyyah.” Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him, let him remain patient, for behold! He who separates himself from the Jama’ah (community) by even so much as a hand span and dies thereupon He has died the death of Jahiliyyah.” Muslim also reported on the authority of Ibnu ‘Abbas that the Messenger of Allah (pbuh) said:

"Barangsiapa melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, hendaklah ia bersabar, karena barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (sulthan) sejengkal saja lalu mati dalam keadaan itu, maka ia mati dengan kematian jahiliyah." Dari kedua hadits ini kita memahami bahwa mengikuti jama'ah (komunitas) dan penguasa (sulthan) adalah wajib.

“If anyone sees in his Ameer something that displeases him let him remain patient, for if anyone separates himself from the Sultan (authority) by even so much as a hand span and dies thereupon, He has died the death of Jahiliyyah.” We gather from these two Ahadith that adherence to the Jama’ah (the community) and to the Sultan (authority) is obligatory.

Orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak dalam Bai'at. Hal ini karena Bai'at itu adalah Bai'at atas Islam, yaitu atas Kitab Allah (SWT) dan atas Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Bai'at tersebut mengharuskan Iman kepada Islam, kepada Kitab dan Sunnah. Orang-orang non-Muslim tidak dapat menduduki posisi-posisi pemerintahan, dan tidak dapat memilih penguasa, karena tidak ada jalan (kekuasaan) bagi mereka atas kaum Muslim, dan mereka tidak memiliki suara dalam Bai'at.

The non-Muslims have no right in the Bay’ah. This is because it is a Bay’ah on Islam, i.e. on the Book of Allah (swt) and on the Sunnah of His Messenger (pbuh). It necessitates Iman (belief) in Islam, in the Book and the Sunnah. The non-Muslims can’t be in the ruling positions nor can they elect the ruler, because there is no way (power) for them over the Muslims, and they have no say in the Bay’ah.