Adapun prinsip pertama, yaitu bahwa kedaulatan adalah milik Syara’; ia memiliki suatu realitas, yaitu kata kedaulatan itu sendiri. Ada dalil yang menunjukkan bahwa kedaulatan itu milik Syara’ dan bukan milik Ummat. Realitasnya adalah bahwa kata ini merupakan istilah Barat, yang berarti pihak yang menjalankan dan menguasai kehendak. Maka jika seorang individu menjalankan dan menguasai kehendaknya sendiri, ia berdaulat atas dirinya sendiri; tetapi jika kehendaknya dikuasai dan dijalankan oleh selain dirinya, ia menjadi budak. Hal ini berlaku pula bagi Ummat: jika kehendaknya, yaitu kehendak mayoritas individunya, dikuasai oleh dirinya sendiri melalui sebagian individunya, yang kepadanya ia dengan rela dan bebas memberikan hak untuk menguasai kehendak tersebut, maka ia dianggap berdaulat atas dirinya sendiri. Sedangkan jika pihak lain menguasai kehendaknya, bertentangan dengan keinginannya, maka ia dianggap diperbudak. Itulah sebabnya sistem demokrasi menyatakan: kedaulatan adalah milik rakyat, yakni rakyat menjalankan urusan mereka sendiri dan memilih wakil-wakil yang mereka kehendaki serta memberi mereka hak untuk menguasai kehendak mereka. Inilah realitas kedaulatan yang hendak kami terapkan hukumnya. Hukum mengenai kedaulatan ini adalah bahwa kedaulatan itu milik Syara’ dan bukan milik Ummat. Kehendak individu tidak dikuasai oleh dirinya sendiri sesuai keinginannya, melainkan oleh perintah dan larangan Allah (swt). Demikian pula Ummat tidak dikuasai oleh kehendak bebasnya sendiri untuk bertindak sesuka hatinya, melainkan tunduk kepada perintah dan larangan Allah (swt). Dalil tentang hal ini tercermin dalam firman Allah:

As for the first principle, that the sovereignty belongs to the Shar’a; it has a reality, which is the word sovereignty. It has evidence that indicates that it belongs to the Shar’a and not to the Ummah. Its reality is that this word is a Western term, which means the one who exercises and controls the will. So if an individual exercised and controlled his own will, he would be sovereign over himself, but if his will was controlled and exercised by other than himself he would be a slave. This applies to the Ummah as well, if her will i.e. the will of the majority of her individuals, was controlled by herself via some of her individuals, to whom she willingly and freely granted the right of controlling that will, she would be considered sovereign over her own self. Whereas if others cotrolled her will, against her wishes, she would be considered enslaved. That is why the democratic system states: the sovereignty belongs to the people i.e. the people exercise their own affairs and elect the delegates they wish and give them the right to control their will. This is the reality of the sovereignty that we want to apply the verdict on. The verdict regarding this sovereignty is that it belongs to the Shar’a and not to the Ummah. The will of the individual is not controlled by himself as he pleases but by the commands and prohibitions of Allah (swt). Similarly, the Ummah is not controlled by her own free will where she acts as she pleases but is rather subjected to the commands and prohibitions of Allah (swt). The evidence about this is reflected in Allah’s saying:

"Demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." [An-Nisa: 65]

“And by thy Lord they will not believe until they make you judge between them.” [An-Nisa: 65]

Dan firman-Nya (swt):

And His (swt) speech:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. [An-Nisa: 59]

“O you who believe, Obey Allah, Obey His Messenger and those in authority from amongst you and if you differ then refer it to Allah and His Messenger if you believe in Allah and the Last Day.” [An-Nisa: 59]

Merujuk kepada Allah dan Rasul berarti merujuk kepada hukum-hukum Syara'. Oleh karena itu, yang mengatur Ummah dan individu, serta menjalankan kehendak Ummah dan individu, sejatinya adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Maka Ummah dan individu-individu tunduk kepada Syara'. Dengan demikian, kedaulatan ada pada Syara'. Oleh karena itu, Ummah tidak memberikan Bai'at kepada Khalifah seolah-olah ia disewa olehnya untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya, sebagaimana halnya dalam sistem demokrasi. Ia justru diberi Bai'at atas Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, agar ia melaksanakan Kitab Allah (SWT) dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, yakni menerapkan Syara' dan bukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Bahkan jika orang-orang yang membai'atnya menyimpang dari Syara', ia harus memerangi mereka hingga mereka kembali kepada Syara'.

Referring it to Allah and the Messenger means to the rules of Shar’a. Therefore, that which controls the Ummah and the individual, and conducts the will of the Ummah and the individual is, in fact, what the Messenger of Allah (pbuh) has brought. So the Ummah and the individuals submit to the Shar’a. Thus, the sovereignty is for the Shar’a. Therefore, the Ummah does not give the Bay’ah to the Khaleefah as if hired by her to execute what she wishes, as is the case in the democratic system. He is rather given the Bay’ah on the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (pbuh), so as to execute the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (pbuh) i.e. to implement the Shar’a and not what the people wish. Even if the people who gave him the Bay’ah deviated from the Shar’a he has to fight them until they revert back to the Shar’a.