Orang-orang kadang bercanda, mengapa mengemudi memerlukan SIM, tetapi seseorang bisa memiliki anak tanpa SIM atau sertifikat apa pun? Itu sering kali hanya celetukan ringan, tetapi jika dipikir lebih jauh, pertanyaan itu memang layak diajukan. Jika mengemudi, mengajar di sekolah, berpraktik kedokteran atau hukum, bahkan menjadi tukang ledeng memerlukan sertifikasi, maka bagaimana dengan sesuatu yang jauh lebih sensitif dan jauh lebih penting, yakni memiliki anak dan membesarkannya? Bagaimanapun, anak-anak adalah masa depan kita, dan keadaan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada bagaimana anak-anak dibesarkan: akhlak mereka, rasa tanggung jawab mereka, karakter mereka, dan seterusnya. Bukan rahasia lagi bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa pengaruh orang tua yang baik jauh lebih mungkin terlibat narkoba dan kejahatan, menghadapi pengangguran, dan gagal menjadi anggota masyarakat yang produktif serta manusia yang berakhlak lurus. Hal ini, pada gilirannya, membebani kita semua, seluruh anggota masyarakat.

People sometimes jokingly ask, why is it that driving requires a license, but you can have children without a license or any kind of certification? It’s often a lighthearted remark, but, when you think about it, it’s a legitimate question. If driving or teaching at a school, practicing medicine or law, or even being a plumber requires certification, then what about something that is far more sensitive, far more significant like having children and raising them? After all, children are our future and the state of our society as a whole depends on how children are brought up — their morals, their sense of responsibility, their character, and so on. It’s no secret that children who grow up without proper parental influence are far more likely to become involved in drugs and crime, to face unemployment, to fail to become productive members of society and upright human beings. This, then, has a toll on all of us, on all members of society.

Mengingat taruhannya yang begitu besar, orang bertanya-tanya bagaimana sebuah bangsa yang beradab dapat membiarkan rakyatnya memiliki anak tanpa adanya suatu bentuk regulasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki orang tua yang cakap. Bukankah seorang anak berhak atas rumah tangga yang stabil dan orang tua yang mampu mengasuhnya dengan baik? Bukankah kita sebagai anggota masyarakat berhak memastikan bahwa orang-orang yang tidak cakap dan tidak bertanggung jawab di tengah kita tidak memiliki anak yang akan mereka telantarkan, anak-anak yang lebih mungkin menjadi beban bagi masyarakat?

Given these high stakes, one has to wonder how any civilized nation could allow its people to have children without having some kind of regulations to ensure that all children have competent parents. Isn’t it a child’s right to have a stable household and parents who are capable of properly raising him? Isn’t it our right as members of society to make sure incompetent, irresponsible people in our midst aren’t having children that they will neglect, children who will be more likely to become burdens on society?

Islam, tentu saja, memang mensyaratkan izin semacam itu — yaitu nikah. Jika dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan Nabi ﷺ, nikah memastikan bahwa pasangan berada dalam posisi terbaik untuk membina keluarga, dengan dukungan penuh dari keluarga besar dan masyarakat secara luas.

Islam, of course, does require just such a license — a nikah. Properly done, according to Prophetic guidance, a nikah ensures that a couple is in the best position to raise a family, with the full support of the extended family and the community at large.

Namun, etika seksual Islam selama beberapa dekade terus-menerus menjadi sasaran kritik dari kaum modernis dan liberal, yang berpendapat bahwa hukum Islam mengekang kebebasan seksual dan otonomi individu dengan melarang seks pranikah. Sebaliknya, larangan ini justru melindungi kebebasan dan otonomi manusia karena secara efektif menekan jumlah anak yang lahir dari ibu tunggal dan dari pasangan yang tidak mampu merawat mereka dengan layak. Hal ini pada gilirannya menguntungkan kepentingan anak-anak dan, karenanya, kepentingan masyarakat secara luas. Jadi, meskipun seseorang tidak religius sekalipun, manfaat rasional dari larangan seks pranikah sudah sangat jelas. Dan seluruh bukti sosiologis mendukung hal ini.

Yet, Islamic sexual ethics have been the target of unrelenting criticism from modernists and liberals for decades, who argue that Islamic law stifles the sexual freedom and autonomy of individuals by prohibiting premarital sex. To the contrary, this prohibition protects people’s freedom and autonomy because it effectively curbs the amount of children being born to single mothers and couples who are not in a position to take adequate care of them. This in turn benefits the interests of children and hence, the interests of society at large. So, even if one is not religious per se, the rational merits of prohibiting premarital sex are more than clear. And all the sociological evidence supports this.

Dengan kata lain, seks sebelum menikah bukanlah kejahatan tanpa korban, seperti yang diyakini sebagian orang.45 Ini adalah kejahatan besar yang oleh sebagian besar negara modern dibiarkan merajalela. Hal ini pada gilirannya memengaruhi tingkat kejahatan, memengaruhi persentase penduduk yang membutuhkan bantuan pemerintah melalui kesejahteraan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya — pada akhirnya, hal ini membuat masyarakat jauh lebih bergantung kepada negara, sehingga kekuasaan negara meningkat secara eksponensial. Tidaklah mengherankan bahwa negara-negara modern tidak menunjukkan minat untuk menegakkan etika seksual yang telah menjadi sandaran masyarakat manusia dari semua agama selama ribuan tahun.

Put differently, premarital sex is not a victim-less crime, as some believe.45 It is a major crime that most modern nations have allowed to run rampant. This in turn affects the crime rate, it affects the percentage of the population that requires government assistance through welfare, unemployment benefits, etc. — in effect, it makes people far more dependent on the state, thus increasing state power exponentially. It is no wonder that modern nation states have shown no interest in upholding the sexual ethics that human societies of all religions have depended on for thousands of years.

Singkatnya, kita dapat mengajukan argumen yang tak terbantahkan bahwa etika seksual Islam secara rasional dan etis lebih unggul dibandingkan alternatif liberal sekuler. Maka, jika argumen keagamaan terhadap hal-hal seperti berpacaran, hookup, dan sejenisnya tidak meyakinkan, argumen rasionalistik seharusnya sudah cukup untuk menegakkan dasar moral. Setidaknya, bahkan jika seseorang tidak sepenuhnya menyetujui penalaran ini, ia dapat mengakui bahwa penalaran tersebut masuk akal. Dan itu sudah cukup untuk menggambarkan etika seksual Islam mengenai zina sebagai sesuatu yang rasional, dan bukan sekadar "prudish," "berpikiran sempit," "terbelakang," "kejam," serta berbagai sebutan murahan lainnya yang digunakan untuk merendahkan hukum Islam.

In sum, we can make an unimpeachable case for why Islamic sexual ethics are rationally and ethically superior to the secular liberal alternative. So, if a religious argument against things like dating, hooking up, etc., is not convincing, then the rationalistic argument should suffice to make the moral case. At the very least, even if someone does not ultimately agree with this reasoning, he can admit that it is reasonable. And that is enough to characterize Islam’s sexual ethics concerning zina as rational and not simply “prudish,” “close-minded,” “backwards,” “cruel,” and all the other cheap adjectives used to denigrate Islamic law.