Secara sederhana, sistem hukum Islam terdiri dari bagian-bagian berikut:

Simply put, the Islamic ruling system consists of the following departments:

Khalifah.

Khaleefah.

Asisten yang Didelegasikan (Mu‘awin Tafweedh).

Delegated Assistants (Mu‘awin Tafweedh).

Asisten Eksekutif (Mu‘awin Tanfeedh).

Executive Assistants (Mu‘awin Tanfeedh).

Penguasa (Wulah)

Governors (Wulah).

Amir Jihad Judges (Qudah).

Amir of Jihad Judges (Qudah).

Sistem Administratif (Jihaas Idaari).

Administrative System (Jihaas Idaari).

Majelis Ummah (Majlis al-Ummah).

Council of the Ummah (Majlis al-Ummah).

Perlu dicatat bahwa dari departemen-departemen ini, tiga di antaranya adalah penguasa yang sebenarnya. Penguasa adalah pihak yang memikul tanggung jawab untuk menerapkan Islam di dalam Negara, serta memiliki wewenang untuk melaksanakan hukuman-hukuman Islam terhadap mereka yang melanggar hukum Islam mana pun. Badan-badan lain tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum-hukum Islam terhadap rakyat tanpa izin dari para penguasa.

It should be noted that of these departments, three are actual rulers. A ruler is one who maintains the responsibility of implementing Islam, within the State and has the authority of executing Islamic punishments upon those who have violated any Islamic law. The other bodies have no authority to enforce Islamic laws on the people without the permission of the rulers.

Tiga badan penguasa adalah Khalifah, Mu'awin (Pembantu Pelaksana) dan Wali (Gubernur). Adapun para hakim, mereka mencakup dua jabatan pemerintahan yang sebenarnya, yaitu Qadi al-Quda (Ketua Hakim) dan Qadi Madhalim (Hakim Pengaduan terhadap Negara); sedangkan badan-badan lainnya bertugas melaksanakan perintah para penguasa ini.

The three bodies of rulers are the Khaleefah, Delegated Assistants and Governors. As for the judges, they incorporate two positions of actual ruling which are the Chief of Judges (Qadi al-Quda) and the Judge of Madhaalim (complaints against the State); while the other bodies of people are responsible for carrying out the orders of these rulers.

Tentu saja, kepala negara adalah Khalifah. Pembedaan ini membatasi di mana, kapan, dan bagaimana para Wakil Pendelegasian (Mufawwidh), Gubernur, Kepala Hakim, dan Hakim Madhalim dapat menjalankan kekuasaan mereka atas rakyat.

Of course, the head of state is the Khaleefah. This distinction places restrictions on where, when, and how the Delegated Assistants, Governors, Head of Judges and Judge of Madhaalim may execute their rule upon the people.

Oleh karena itu, para penguasa dalam Negara Islam harus beragama Islam, laki-laki, adil, merdeka, mampu, baligh, dan berakal sehat.

As such, the rulers within the Islamic State must be Muslims, males, just, free, able, adult, and sane.