Syarikat Saham adalah perusahaan yang dibentuk dari para mitra yang tidak dikenal oleh publik. Para pendiri Syarikat Saham adalah semua orang yang menandatangani kontrak awal perusahaan. Kontrak awal adalah kontrak yang memunculkan, di antara para penandatanganannya, komitmen untuk bekerja demi tercapainya tujuan bersama, yaitu perusahaan itu sendiri. Langganan dalam perusahaan dilakukan dengan komitmen seseorang untuk membeli satu saham atau lebih dalam perusahaan yang diusulkan, sebagai ganti nilai nominal saham tersebut. Bentuk perusahaan ini merupakan salah satu bentuk tindakan kehendak individu, di mana cukup bagi seseorang untuk membeli saham agar menjadi mitra, baik para pemegang saham lain menerimanya maupun tidak. Langganan terjadi dengan dua cara. Pada cara pertama, saham perusahaan dibatasi hanya untuk para pendiri, yang membagi-bagikannya di antara mereka sendiri tanpa menawarkannya kepada publik. Hal ini dilakukan dengan menulis anggaran dasar, yang mengatur perusahaan dan memuat syarat-syarat yang menjadi dasar berjalannya perusahaan, lalu menandatanganinya di antara mereka sendiri. Setiap orang yang menandatangani anggaran dasar dianggap sebagai pendiri dan mitra, dan setelah mereka semua menandatanganinya, perusahaan pun resmi berdiri. Cara kedua langganan, yang paling lazim di dunia, adalah ketika beberapa orang mendirikan perusahaan dan menyusun anggaran dasarnya. Kemudian saham ditawarkan kepada publik untuk langganan umum dalam perusahaan. Ketika masa langganan berakhir, majelis konstituante perusahaan diundang untuk bertemu dan meninjau sistem perusahaan guna disepakati serta untuk mengangkat dewan direksinya. Setiap pemegang saham, berapa pun jumlah sahamnya, berhak menghadiri majelis konstituante, bahkan jika ia hanya memiliki satu saham. Perusahaan mulai menjalankan kegiatannya begitu masa langganan berakhir.

Share Companies are companies formed of partners who are unknown to the public. The founders of the Share Company are all of those who signed the initial contract of the company. The initial contract is the one which initiates between its signatories a commitment to work for achieving the common aim, which is the company. Subscription in the company is undertaken by the commitment of the person to buy one share or more in the proposed company in exchange for the nominal value of the share. This form of company is one of the forms of disposal by an individual will, where it is enough for the person to buy the shares so as to become a partner, whether the other shareholders accept Him or not. Subscription occurs in two ways. In the first instance, the shares of the company are restricted to the founders who distribute them amongst themselves without offering them to the public. This is done by writing the constitution, which organises the company and includes the conditions upon which the company proceeds, then signing it among themselves. Everyone who signs the constitution is considered a founder and a partner, and once they all have signed, the company is founded. The second way of subscription is that which is most prevalent in the world, where a few people establish the company and lay out its constitution. Then the shares are offered to the public for general subscription in the company. When the time of subscription expires, the constituent assembly of the company will be invited to meet and review the system of the company for agreement and to appoint its board of directors. Every shareholder, irrespective of the number of shares He holds, has the right to attend the constituent assembly, even if He owns only one share. The company commences its activities once the time of subscription expires.

Kedua cara ini mewakili satu bentuk, yaitu pembayaran atas harta benda. Perusahaan tidak dianggap berdiri kecuali dengan dilengkapinya tanda tangan para pendiri dalam cara pertama, dan dengan berakhirnya masa langganan dalam cara kedua. Maka akad perusahaan adalah akad yang hanya berlaku antara harta benda.

Both of these means represent one form which is to pay for the properties. The company would not be considered as established except by completing the signature of the founders in the first method, and by the expiry of the subscription time in the second one. So the contract of the company is a contract between properties only.

Tidak ada unsur pribadi sama sekali di dalamnya. Dengan demikian, yang menjadi mitra adalah harta, bukan pemiliknya. Harta-harta ini bermitra satu sama lain tanpa keberadaan seorang pun. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan bagi mitra mana pun, berapa pun jumlah sahamnya, untuk mengurus kegiatan perusahaan dalam kapasitasnya sebagai mitra. Ia juga tidak berhak bekerja di perusahaan atau mengendalikan fungsi apa pun dari perusahaan dalam kapasitasnya sebagai mitra. Sebaliknya, orang yang mengurus kegiatan perusahaan, bekerja di dalamnya, mengendalikannya, dan mengawasi seluruh pekerjaannya disebut Direktur Pelaksana yang diangkat oleh dewan direksi. Dewan direksi ini dipilih oleh rapat umum pemegang saham, di mana setiap orang memiliki suara yang sebanding dengan sahamnya, bukan menurut pribadinya, karena mitra yang sebenarnya adalah modal, dan modallah yang menentukan jumlah suara. Jadi setiap saham memiliki suara, dan bukan setiap orang yang memiliki suara. Dengan demikian, tidak ada pertimbangan terhadap orang yang berlangganan, melainkan pertimbangan hanya terhadap modal. Selain itu, perseroan saham dianggap bersifat permanen dan tidak terbatas pada masa hidup para pemegang saham. Pemegang saham bisa meninggal dunia dan perseroan tetap tidak bubar, dan ia bisa menjadi tidak cakap hukum namun tetap menjadi mitra dalam perseroan. Adapun modal perseroan, terbagi atas saham-saham bernilai sama yang disebut stok. Pemegang saham adalah mitra yang tidak diselidiki secara mendalam kelayakan pribadinya, dan tanggung jawabnya ditentukan oleh besarnya sahamnya dalam modal perseroan. Lebih lanjut, para mitra tidak terikat kerugian kecuali sebesar jumlah stoknya dalam perseroan. Bagian saham seorang mitra dapat diperjualbelikan, sehingga ia diperbolehkan menjualnya, atau mengikutsertakan orang lain dalam sahamnya, tanpa izin para mitra lainnya. Stok yang dimiliki setiap orang berupa uang kertas, surat berharga, atau obligasi yang mewakili modal. Saham-saham ini dapat berupa atas pembawa (obligasi tanpa nama) atau ditunjuk kepada pemegangnya, di mana kepemilikannya berpindah dari satu orang ke orang lain. Investor yang berlangganan dengan membeli saham hanya berkewajiban membayar nilai nominalnya. Dengan demikian, saham merupakan bagian dari entitas perusahaan dan tidak dapat dibagi, tetapi bukan merupakan bagian dari modalnya.

There is absolutely no personal element in it. Thus the properties, rather than their owners, are the partners. These properties are entered into partnership together without the existence of any person. Accordingly, there is no authority for any partner, no matter how many shares He holds, to take charge of the activities of the company in his capacity as a partner. He also has no right to work in the company or to control any of its functions in his capacity as a partner. Rather, the one who takes charge of the activities of the company, works in it, controls it and supervises all of its work is called the Managing Director who is appointed by the board of directors. This board of directors is elected by the general assembly, in which every person has votes equal to his shares, not according to his personality, for the real partner is the capital and it is this which defines the number of votes. So every share has a vote and not every person has a vote. Thus, there is no consideration to the subscribing person but the consideration is for the capital only. Moreover, the share company is considered to be permanent, and it is not restricted to the life of the shareholders. The shareholder may die and yet the company is not dissolved and He may become incompetent and still remain a partner in the company. With regard to the capital of the company, it is divided into equal-valued shares, which are called stocks. The shareholder is a partner whose personal merits are not thoroughly investigated, and his responsibility is determined by his share in the company capital. In addition, the partners are not bound by losses except by the amount of their stocks in the company. A partner’s share is liable to circulation, so He is allowed to sell it, or associate other people in his shares, without the permission of the remaining partners. The stocks owned by every person are currency notes, securities or bonds that represent the capital. These stocks may be for the bearer (anonymous bonds) or designated to their holder where their ownership moves from person to person. The investor who subscribes by buying stocks is obliged only to pay their nominal value. So the stock is a part of the entity of the company, and it is indivisible, but it is not a part of its capital.

Saham-saham ini dianggap sebagai surat tanda pendaftaran dalam perseroan ini, dan nilainya tidak sama, melainkan berubah sesuai dengan untung atau rugi perusahaan. Untung atau rugi ini tidak sama setiap tahun, melainkan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, saham tidak mewakili modal yang disetorkan pada saat pendirian perusahaan; saham mewakili modal perusahaan pada saat penjualannya, yaitu pada waktu tertentu. Saham seperti uang kertas yang nilainya turun jika pasar saham merosot dan naik jika pasar saham menguat. Nilai saham turun ketika perusahaan mengalami kerugian, dan naik ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Setelah perusahaan terbentuk, saham tidak lagi menjadi modal, melainkan menjadi selembar surat berharga dengan nilai tertentu yang naik dan turun sesuai dengan pasar, profitabilitas perusahaan, atau sesuai dengan besar kecilnya minat orang terhadapnya, karena ia adalah komoditas yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran. Saham berpindah dari satu tangan ke tangan lain, mirip dengan cara uang kertas berpindah di antara orang-orang, tanpa tindakan administratif apa pun dalam catatan perusahaan jika sahamnya atas pembawa (tanpa nama), dan melalui tindakan administratif tersebut jika sahamnya mencantumkan nama pemegangnya.

The stock notes are considered as registration papers in this share, and their values are not the same, but change according to the profits or losses of the company. This profit or loss is not the same every year but it can differ. The stocks therefore do not represent the capital contributed at the time of establishing the company; they represent the capital of the company at the time of its sale, namely at a specific time. They are like paper currency whose value falls if the stock market declines and increases when the stock market rises. The value of stocks declines when the company makes losses, and increases when the company profits. The stock after the company is formed thus ceases to be a capital and becomes a currency paper of a specific value that rises and falls according to the market, the profitability of the company or according to the degree of interest or otherwise of the people in it, for it is a commodity subject to supply and demand. Stocks transfer from one hand to another similar to how bank notes move among people, without any clerical measures in the company records if the stocks are for the bearer (anonymous) and through such measures if they bear their holders’ names.

Perusahaan dianggap memperoleh laba apabila nilai aset perusahaan lebih besar daripada nilai kewajibannya pada saat inventarisasi tahunan. Laba dibagikan setiap tahun pada akhir tahun buku perusahaan. Jika nilai aset perusahaan meningkat karena kondisi yang tidak terduga tanpa adanya laba, tidak ada yang menghalangi perusahaan untuk membagikan kelebihan tersebut. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, yaitu nilai aset menurun dan perusahaan memperoleh laba, tetapi jumlah laba dan nilai asetnya tidak lebih besar daripada kewajibannya, maka perusahaan tidak boleh membagikan laba tersebut. Pada saat pembagian laba, sebagian darinya dialokasikan untuk cadangan, dan sisanya dibagikan kepada para pemegang saham. Perusahaan dipandang sebagai badan hukum (entitas korporasi), yang memiliki hak untuk menggugat dan digugat atas namanya sendiri di pengadilan. Perusahaan juga memiliki tempat kedudukan sendiri dan kewarganegaraan tertentu (negara tempat pendirian, termasuk tempat kantor pusatnya dapat didaftarkan). Tidak ada pemegang saham maupun anggota manajemennya, baik dalam kapasitasnya sebagai mitra maupun secara pribadi, yang menggantikan kedudukannya. Satu-satunya pihak yang memiliki hak tersebut adalah orang yang telah diberi kuasa untuk berbicara atas nama perusahaan. Pihak yang memiliki hak pengelolaan (hak untuk membelanjakan atau menggunakan harta) adalah perusahaan, yaitu pribadi hukumnya, bukan orang yang secara langsung melakukan tindakan tersebut.

The company is considered in profit if the value of the assets of the company is greater than the value of its liabilities at its annual inventory. Profits are distributed annually at the end of the financial year of the company. If the value of the company’s assets increased due to unexpected conditions without there being profits, nothing prevents the company from distributing this excess. However, if the contrary occurred, and the value of the assets declined and the company made profits, but the total of its profit and value of its assets was not greater than its liabilities, then it could not distribute the profits. At the time of distribution of profits, a part of it is assigned to the reserves and that which remains is divided among the shareholders. The company is considered as a corporate entity, which has the right to sue and be sued in its own name in the courts. It also has its own residence and particular nationality (country of incorporation including where its head office may be registered). Neither a shareholder nor any member of its management, in his capacity as partner or in his personal capacity, fills its place. The only one who has this right is the one who has been authorised to speak on behalf of the company. The one who has the right of disposal is the company, i.e. the corporate personality, rather than the person who disposes directly.

Ini adalah perusahaan saham, dan dalam syariat ia termasuk perusahaan yang batal. Ini termasuk transaksi yang tidak boleh diikuti oleh seorang Muslim. Alasan batalnya perusahaan ini, serta larangan berserikat dengannya, tampak jelas dari poin-poin berikut:

This is the stock company and it is a void company in Shar’a. It is one of the transactions that a Muslim is not allowed to participate in. The reason of its invalidity, and the prohibition of associating with it, appear clearly from the following points:

1) Definisi syirkah (perseroan) dalam Islam adalah sebagai berikut: ia merupakan akad antara dua orang atau lebih, yang mereka sepakati untuk melakukan pekerjaan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, ia adalah akad antara dua orang atau lebih, sehingga kesepakatan dari satu pihak saja tidak dapat diterima. Sebaliknya, perlu adanya kesepakatan yang terjadi dari dua pihak atau lebih. Akad syirkah harus berfokus pada pelaksanaan pekerjaan keuangan dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dan bukan pada pembayaran modal. Tidak cukup pula jika tujuannya hanya kemitraan. Pelaksanaan pekerjaan merupakan dasar akad syirkah, dan pekerjaan keuangan harus dilakukan oleh kedua pihak yang berakad, atau oleh salah satu dari keduanya bersama modal pihak yang lain. Akad antara dua orang yang di dalamnya seseorang selain kedua pihak yang berakad (penandatangan) melakukan pekerjaan keuangan tidaklah sah, dan tidak seorang pun terikat olehnya. Hal ini karena hanya pihak yang berakad yang terikat dengan akad tersebut; akad itu berlaku bagi tindakan (transaksi) mereka sendiri dan tidak berlaku bagi orang lain. Maka, pelaksanaan pekerjaan keuangan harus terbatas pada pihak-pihak yang berakad, baik oleh keduanya atau oleh salah satunya bersama modal pihak yang lain. Keharusan pelaksanaan pekerjaan keuangan oleh salah satu penandatangan (mitra) agar perseroan sah secara hukum menjadikan keberadaan suatu objek dalam perseroan sebagai sesuatu yang niscaya, yaitu objek tempat akad itu dilangsungkan. Dalam Islam, dengan demikian, keberadaan objek tersebut dalam perseroan merupakan syarat, dan merupakan unsur fundamental dalam terbentuknya perseroan. Jika objek itu ada, perseroan terbentuk; dan jika objek itu tidak ada dalam perseroan, maka perseroan tidak terbentuk dan sejak awal tidak ada.

1) The definition of company in Islam is as follows: it is a contract between two or more persons, in which they agree to carry out financial work with the intention of gaining profit. It is thus a contract between two or more persons, so an agreement from only one side is unacceptable. Rather, it is necessary that the agreement occurs from two or more sides. The contract of the company must be focussed on performing financial work with the aim of making profit, and not on paying the capital. It is also not enough that the aim be partnership only. Carrying out the work is the basis of the company contract, and financial work has to be by the two contractors, or by one of them together with the capital of the other. A contract between two persons in which a person other than these two contractors (signatories) carries out financial work is not legitimate and no one is bound by it. This is because it is only the contractor who is bound with the contract; it applies to his own disposal (dealings) and not on others. So carrying out the financial work must be limited to the contractors, either by both of them or by one of them with the capital of the other. The necessity of carrying out financial work by one of the signatories (partners) in order that the company is legally established makes it inevitable that there must exist a body in the company upon which the contract is concluded. In Islam it is, thus, a condition that the body exists in the company, and it is a fundamental element in concluding a company. If the body existed the company will be established and if the body does not exist in the company, then it is not established and doesn’t exist in the first place.

Para kapitalis mendefinisikan perseroan saham sebagai kontrak yang menurutnya dua orang atau lebih menyumbangkan modal untuk suatu proyek keuangan dengan memberikan bagian modal mereka, agar keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari proyek tersebut dapat dibagi. Dari definisi ini dan dari kenyataan pembentukan perusahaan melalui dua metode yang disebutkan di atas, tampak bahwa perseroan saham bukanlah kontrak antara dua orang atau lebih menurut hukum ilahi (Syariah). Hal ini karena secara hukum, kontrak adalah ijab dan qabul antara dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam kontrak harus ada dua sisi. Salah satunya bertugas menyampaikan ijab dengan berbicara lebih dahulu sebagai penawaran kontrak. Pernyataan ini bisa berupa, misalnya, ‘Aku menikahkanmu’ atau ‘Aku menjualkan kepadamu’ atau ‘Aku menyewakan kepadamu’ atau ‘Aku berserikat denganmu’ atau ‘Aku memberikan kepadamu’. Sisi lainnya bertugas menyampaikan qabul, seperti mengucapkan ‘Aku terima’ atau ‘Aku setuju’ atau yang serupa. Jika kontrak tidak memiliki keberadaan dua sisi, atau ijab dan qabul, maka kontrak itu tidak sah, dan dengan demikian bukanlah kontrak yang diakui secara syar’i.

Capitalists define the joint stock company as a contract according to which two or more persons contribute to a financial project by providing a share of capital in order to divide the profit or loss that may result from the project. It appears, from this definition and from the reality of forming the company by the aforementioned two methods, that it is not a contract between two or more persons according to the divine law (Shari’ah). This is because legally, a contract is an offer and acceptance between two parties of two or more persons. There must be two sides in the contract. One of them is entrusted with the offer by speaking first with the offer of the contract. This Statement could be something like ‘I married to you’ or ‘I sold to you’ or ‘I leased to you’ or ‘I associated with you’ or ‘I granted to you.’ The other side is entrusted with the acceptance, such as to say ‘I accepted’ or ‘I agreed’ or the like. If the contract is devoid of the existence of two sides, or an offer and acceptance, then it would not be established, and accordingly it would not be a divine contract.

Dalam perseroan terbatas (perusahaan saham gabungan), para pendiri menyepakati syarat-syarat kemitraan. Ketika mereka menyepakati syarat-syarat perusahaan, mereka tidak secara langsung dan nyata terlibat dalam kemitraan itu; mereka hanya bernegosiasi dan menyetujui syarat-syaratnya. Kemudian mereka menyusun sebuah dokumen yang merupakan anggaran dasar perusahaan. Dokumen ini ditandatangani oleh setiap orang yang ingin ikut dalam kemitraan, dan tanda tangan itu dianggap sebagai bentuk penerimaan. Begitu seseorang melakukan hal ini, ia dianggap sebagai pendiri dan mitra. Dengan kata lain, kemitraannya terbentuk sejak ia membubuhkan tanda tangannya, atau ketika masa penawaran saham berakhir. Dalam proses ini terlihat jelas bahwa tidak ada dua pihak yang mengadakan akad, dan tidak pula ada ijab dan qabul. Yang ada hanyalah satu pihak yang menyetujui syarat-syarat, dan dengan penerimaannya ia menjadi mitra. Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas bukanlah perjanjian antara dua pihak, melainkan persetujuan satu pihak atas syarat-syarat tertentu. Para pemikir ekonomi Kapitalis dan hukum Barat berpendapat bahwa komitmen dalam jenis perseroan ini merupakan bentuk tasharruf dengan kehendak pribadi (irādah munfaridah). Kehendak pribadi terjadi ketika seseorang mengikatkan diri pada suatu hal dari pihaknya kepada masyarakat atau orang lain, tanpa mempedulikan penerimaan atau penolakan masyarakat atau orang lain tersebut, seperti janji untuk memberikan hadiah. Perseroan terbatas, menurut pandangan mereka dan dalam kenyataannya, adalah ketika pemegang saham, pendiri, atau siapa pun yang menandatangani dokumen itu mengikatkan diri pada syarat-syarat yang terkandung dalam dokumen tersebut, terlepas dari penerimaan atau penolakan pihak lain. Dengan demikian, mereka menganggapnya sebagai salah satu bentuk tasharruf dengan kehendak pribadi. Akad perseroan terbatas yang dilakukan oleh individu atas kehendak pribadi tidak sah (Batil) menurut Syar'a, karena akad dalam Syar'a adalah keterkaitan antara ijab yang berasal dari salah satu pihak yang berakad dengan kabul dari pihak yang lain, dengan cara yang menampakkan pengaruhnya pada objek yang menjadi sasaran akad. Hal ini tidak terjadi dalam akad perseroan saham, karena dalam akad tersebut tidak terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih. Sebaliknya, seseorang mengikatkan dirinya, sesuai akad ini, untuk turut serta dalam suatu proyek keuangan. Terlepas dari banyaknya pihak yang berakad dan para mitra yang mengikatkan diri pada proyek tersebut, orang yang mengikatkan dirinya tetap dianggap sebagai satu orang.

In the joint stock company, the founders agree on the conditions of partnership. They are not directly and actually involved in the partnership when they agree on the conditions of the company, rather they only negotiate and agree on the conditions. They then draw up a document, which represents the constitution of the company. This document is then signed by everyone who wishes to enter into the partnership, the signature being considered as an acceptance. Once a person does this, He is then considered as a founder and a partner. In other words his partnership is established once He put his signature or when the subscription period comes to an end. In this process it is evident that there are no two sides who concluded the contract, nor is there an offer and acceptance. Instead, there is one party who agrees on the conditions, and by its acceptance becomes a partner. It can be seen that the joint stock company is not an agreement between two parties, rather it is an agreement of one party on certain conditions. Thinkers on the Capitalist economy and Western law say that the commitment in this type of company is a type of disposition by individual will. The individual will occurs when any person commits himself with a certain matter from his side towards the public or another person, irrespective of the acceptance or non-acceptance of the public or the other person, such as a promise to give a prize. The joint stock company, in their view and in reality, is where the shareholder or the founder or any person who signs a document commits himself with the conditions contained in the document regardless of the acceptance or non-acceptance of the others. Thus they consider it as a type of disposal by individual will. The contract of the joint stock company by the individual will is invalid (Batil) in Shar’a because a contract in Shar’a is the linking of an offer originating from one of the contractors with the acceptance of the other contractor in a way that reveals its effect in the issue over which the contract is concluded. This does not occur in the contract of the share stock company as no agreement between two or more persons occurs in the contract. Rather, one person commits himself, according to this contract, to share in a financial project. Regardless of the number of contractors and partners who committed themselves to that project, the one who committed himself is still considered as one person.

Mungkin dikatakan bahwa para mitra telah bersepakat bersama atas syarat-syarat perseroan, sehingga kesepakatan mereka dianggap sebagai ijab dan qabul, dan penulisan dokumen hanyalah urusan formal untuk mencatat kontrak yang telah mereka sepakati. Lalu mengapa hal ini tidak dianggap sebagai kontrak? Jawabannya adalah bahwa para mitra memang telah bersepakat bersama atas syarat-syarat perseroan. Namun, menurut kesepakatan mereka, mereka tidak menganggap diri mereka benar-benar sebagai mitra, dan mereka tidak mengikatkan diri dengan kesepakatan semacam itu pada syarat-syarat perseroan. Diperbolehkan bagi salah seorang dari mereka untuk menarik diri dan tidak lagi berserikat setelah kesepakatan atas syarat-syarat dibuat dan setelah dokumen ditulis. Tidak seorang pun dari mereka terikat dengan kesepakatannya atas syarat-syarat tersebut, menurut istilah teknis mereka, kecuali setelah ia menandatangani kontrak. Begitu ia menandatangani kontrak, ia menjadi terikat, sedangkan sebelum itu ia tidak terikat atau terbebani oleh apa pun. Oleh karena itu, kesepakatan mereka atas syarat-syarat sebelum penandatanganan kontrak tidak dianggap, menurut pandangan mereka dan menurut pandangan Syariat, sebagai kontrak. Hal ini karena kesepakatan atas syarat-syarat perserikatan dan atas perserikatan itu sendiri tidak dianggap sebagai kontrak perseroan. Menurut kesepakatan mereka, mereka tidak dianggap terikat olehnya sebelum penandatanganan, padahal kontrak adalah sesuatu yang mengikat kedua pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, kesepakatan mereka atas syarat-syarat perseroan dan atas perserikatan tidak dianggap sebagai ijab dan qabul. Ia tidak dianggap sebagai kontrak, baik menurut hukum ilahi maupun bahkan menurut pandangan mereka sendiri.

It may be argued that the partners agreed together on the conditions of the company, so their agreement is considered to be an offer and acceptance, and that the writing of the document is just a formal matter to record the contract which they agreed upon. So why is this not considered a contract? The answer to this question is that the partners agreed together on the conditions of the company. However, according to their agreement they did not consider themselves actually partners, and they did not commit themselves by such an agreement to the conditions of the company. It is allowed for any of them to withdraw and not to associate after their agreement on the conditions has been made and after the document has been written. None of them is committed to their agreement over the conditions, according to their technical terminology, except after He signs the contract. Once He signed the contract He becomes committed, while before that He is not committed to or bound by anything. Therefore, their agreement on the conditions before signing the contract is not considered, in their view and in the view of the Shar’a, as a contract. This is because the agreement over the conditions of partnership, and over the partnership, is not considered a company contract. According to their agreement, they are not considered obliged to it before the signing, whereas the contract is that which the two contracting sides are obliged with. Therefore, their agreement on the conditions of the company and on partnership is not considered offer and acceptance. It is not considered, according to the divine law and even in their own view as a contract.

Dapat pula dikatakan bahwa penerimaan dari mitra yang menandatangani kontrak harus dipandang sebagai penawaran darinya kepada yang lain, dan tanda tangan orang berikutnya dipandang sebagai penerimaan. Mungkin ditanyakan mengapa menyodorkan dokumen yang merinci kontrak tidak dianggap sebagai penawaran, dan penandatanganannya tidak dianggap sebagai penerimaan. Jawabannya adalah bahwa setiap mitra yang menandatangani kontrak hanya menerima, sedangkan penawaran tidak berasal dari seseorang tertentu. Tidak ada penawaran, baik dari para pendiri maupun dari penandatangan pertama; yang ada hanyalah penerimaan dari setiap mitra. Dengan demikian, penandatangan menerima dan mengikatkan dirinya pada syarat-syarat tersebut tanpa syarat-syarat itu disajikan sebagai penawaran penyerahan hak dari siapa pun, tanpa seorang pun berkata kepadanya: "Aku telah membagi sahamku kepadamu." Tindakan memberikan dokumen kepadanya untuk ditandatangani tidak dianggap sebagai penawaran. Kenyataan perseroan saham adalah bahwa setiap mitra hanya menerima, dan penerimaan yang ditambahkan pada penerimaan tidak dianggap sebagai kontrak dalam syariat. Harus ada penawaran dalam bentuk ucapan yang menunjukkan penawaran, bukan penerimaan. Penerimaan kemudian datang setelahnya dalam bentuk ucapan yang menyatakannya secara eksplisit. Maka tidak ada seorang pun yang menandatangani dokumen perusahaan yang dianggap sebagai pemberi penawaran; mereka semua adalah penerima. Dengan demikian, dalam perseroan saham hanya muncul penerimaan tanpa penawaran, sehingga perseroan tersebut tidak sah terbentuk.

It may also be said that the acceptance of the partner to sign the contract should be considered as an offer from his side towards the others and the signature of the next person is considered as acceptance. It may be asked why offering the document detailing the contract is not considered an offer and its signing not considered acceptance. The answer is that every partner who signed the contract has only accepted, but the offer did not originate from any particular person. There is no offer, either from the founders or from the first signatory; there is only acceptance from every partner. Thus the signatory accepts and commits himself with the conditions without them being presented as an offer of disposal from anyone, without anyone saying to him: ‘I shared with you.’ The action of giving Him the document for signature is not considered an offer. The reality of the share stock company is that every partner has only accepted, and acceptance added together with acceptance is not considered a contract in Shar’a. There must exist an offer in words which indicates offer not acceptance. The acceptance then comes after that in words, which indicate this explicitly. Nobody who signed the company document is therefore considered an as an offerer; they are all acceptors. Thus, only acceptance without offer has originated in the share stock company, so the company is not concluded.

Para kapitalis menyebut dokumen perusahaan sebagai konstitusinya dan menganggapnya sebagai kontrak. Mereka juga mengatakan bahwa kontrak tersebut telah ditandatangani. Namun, dalam Syariat, dokumen ini tidak dianggap sebagai kontrak, karena kontrak adalah ijab dan qabul antara dua pihak. Oleh karena itu, perseroan saham tidak dianggap sebagai kontrak dalam Syariat.

The Capitalists call the document of the company its constitution and consider this as a contract. They also say that the contract was signed. However, in Shar’a, this document is not considered a contract for a contract is an offer and an acceptance between two parties. The share stock company is therefore not considered a contract in Shar’a.

Selain itu, dalam akad tidak ada kesepakatan untuk melakukan pekerjaan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, pendiri atau pemesan saham hanya setuju untuk membayarkan uang ke dalam suatu proyek keuangan, sehingga akad tersebut tidak mengandung unsur kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ada hanyalah komitmen pribadi dari orang tersebut untuk menyediakan harta, tanpa adanya rujukan kepada pekerjaan dalam komitmen itu. Tujuan perseroan hanyalah melaksanakan pekerjaan keuangan, bukan kemitraan, sehingga ketiadaan kesepakatan untuk melakukan pekerjaan dalam akad meniadakan akad tersebut. Oleh karena itu, perseroan tidak terwujud hanya karena adanya kesepakatan untuk menyetorkan modal saja, sebab tidak ada kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan keuangan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perseroan tersebut tidak sah (batil).

In addition, there is no agreement in the contract to undertake financial work for the purpose of gaining profit. Rather the founder or the subscriber agrees to pay money into a financial project, so it is devoid of the element of an agreement to carry out work. Instead it only contains the individual commitment from the person to provide property, without any reference to the work in that commitment. Only carrying out the financial work rather than partnership is the aim of the company, and so the absence of agreement to carry out work in the contract negates the contract. A company does not, therefore, merely exist because there is an agreement to contribute capital only, as there is no agreement to carry out the financial work. From this discussion it can be concluded that the company is invalid (Batil).

Dapat dikatakan bahwa dokumen perusahaan mungkin telah mencantumkan jenis pekerjaan yang dijalankan perusahaan, seperti produksi gula atau perdagangan. Dengan demikian, terdapat kesepakatan untuk melakukan kegiatan keuangan. Namun, jenis pekerjaan yang disebutkan adalah pekerjaan yang mungkin dijalankan perusahaan, dan tidak ada kesepakatan dari pihak para mitra bahwa mereka benar-benar akan menjalankannya. Mereka hanya menyepakati untuk menjadi mitra serta syarat-syarat perusahaan, sementara pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada kepribadian badan hukum yang akan dimiliki perusahaan setelah didirikan. Dengan demikian, tidak terjadi kesepakatan antara para mitra untuk melakukan kegiatan keuangan apa pun secara sendiri.

It can be argued that the document of the company may have included the type of work, which the company carries out, such as production of sugar or trading. There was, therefore, an agreement to carry out financial work. However, the type of work mentioned is the work, which the company may carry out and no agreement existed on the part of the partners that they will indeed carry it out. They only agreed on being partners and on the conditions of the company while conducting the work was left to the corporate personality, which the company would have after its establishment. Thus, no agreement occurred between the partners to carry out any financial work themselves.

Selain itu, diperlukan pula adanya badan (Badan) yang menjadi pihak pengelola dalam perseroan menurut Islam. Yang dimaksud dengan badan (Badan) dalam perseroan, dalam jual beli, sewa-menyewa, dan akad-akad lainnya, adalah pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum (pengelola), bukan tubuh fisik atau usaha semata. Dengan demikian, keberadaan badan merupakan unsur esensial dalam mendirikan perseroan. Jika badan tidak ada, perseroan tidak dapat terbentuk. Perseroan saham tidak memiliki badan (Badan) sama sekali, bahkan secara sengaja menghilangkan unsur personal dari perseroan. Akad perseroan saham adalah akad antara harta semata. Faktor personal tidak ada, karena yang saling dihubungkan hanyalah harta, bukan pemiliknya.

In addition to this, it is necessary that the body (Badan) which is the disposing person exists in the company in Islam. What is meant by the body (Badan) in the company, in trading (selling), hiring and the other contracts is the disposing person, not the physical body or effort. So, the existence of the body is an essential element in establishing the company. If the body did not exist, the company could not have been established. The share stock company has no body (Badan) at all, and in fact it intentionally removes the personal element from the company. The contract of the share stock company is a contract between properties only. The personal factor does not exist as the properties alone and not their owners are associated with each other.

Dengan kata lain, harta-harta tersebut berserikat satu sama lain tanpa adanya badan (tubuh). Ketiadaan badan yang berserikat berarti perseroan tidak terbentuk dan tidak sah menurut pandangan Syara'. Syara' menetapkan bahwa badan adalah pengelola harta, dan pengelolaan harta bergantung pada badan itu saja. Jika badan tidak ada, maka pengelolaan juga tidak dapat ada.

In other words, the properties associate with each other without the existence of a body. The absence of an associating body means the company is not established and it is invalid in view of the Shar’a. Shar’a dictates that the body is the disposer of the property, and the disposal of the property depends upon it alone. If the body does not exist, then disposal cannot exist.

Pihak-pihak yang memiliki modal secara langsung menyetujui penyertaan harta (saham), dan mereka memilih dewan direksi yang menjalankan pekerjaan di perusahaan. Namun, hal ini tetap tidak berarti bahwa ada badan (kepribadian hukum) dalam perusahaan, karena persetujuan mereka adalah untuk menjadikan harta sebagai mitra, bukan diri mereka sebagai mitra. Maka yang menjadi mitra adalah harta, bukan pemiliknya. Adapun pemilihan mereka terhadap dewan direksi, hal itu tidak berarti bahwa dewan direksi adalah wakil-wakil mereka secara pribadi. Sebaliknya, harta mereka telah diwakilkan kepada wakil-wakil (yakni dewan direksi) yang dipilih oleh mereka, dan tidak ada perwakilan yang dibuat atas nama diri mereka sendiri. Buktinya adalah bahwa pemegang saham memiliki hak suara sesuai dengan jumlah sahamnya. Orang yang memiliki satu saham memiliki satu suara atau satu wakil, sedangkan orang yang memiliki seribu saham memiliki seribu suara, yaitu seribu wakil. Dengan demikian, perwakilan itu dilakukan atas nama harta, bukan atas nama orang. Hal ini menunjukkan bahwa unsur badan tidak terdapat dalam perusahaan, karena perusahaan hanya terdiri dari unsur harta semata.

The people who own the capital are the ones who directly agree on the subscription of the properties, and they elect the board of directors who carry out the work in the company. However, this still does not mean that there is a body in the company, for their agreement is upon making the property as a partner rather than themselves as partners. So the property and not its owner is the partner. With regard to their election of the board of directors, this does not mean that the board are their deputies. Rather their property has been represented by deputies (i.e. the board) selected by them, and no deputation was made on their own behalf. The evidence for this is that the shareholder has votes equal to his shares, so the person who has one share would have one vote or one deputy. The person who has one thousand shares would have one thousand votes; that is one thousand deputies. So the deputation is on behalf of the property and not the person. This indicates that the element of the body is missing from the company, which is composed of the element of property only.

Definisi perseroan saham dengan demikian menunjukkan bahwa perseroan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan sebuah syirkah menurut Islam, karena tidak terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih. Sebaliknya, perseroan itu merupakan komitmen yang dibuat oleh kehendak individu dari satu pihak. Selain itu, tidak terjadi kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan; sebaliknya, seseorang hanya mengikat dirinya untuk menyerahkan harta. Juga tidak ada badan yang menjalankan pengelolaan dalam kapasitas pribadinya, melainkan hanya harta tanpa badan. Oleh karena itu, akad perseroan saham adalah tidak sah. Ia tidak sah, karena ia tidak didirikan sebagai syirkah sebagaimana didefinisikan oleh Islam.

The definition of the share stock company thus indicates that it does not contain the necessary conditions required for establishing a company according to Islam, as no agreement occurs between two or more persons. Rather it is a commitment made by an individual will from one side. Furthermore, no agreement has occurred to carry out a work; instead, one person commits himself to offer property. There is also no body which practises the disposal in his personal capacity, rather it is only property without a body. The contract of the share stock company is thus invalid. It is invalid, because it was not established as a company, as defined by Islam.

2) Perseroan adalah sebuah akad atas pengelolaan harta. Dengan demikian, bertambahnya harta melalui perseroan merupakan bertambahnya kepemilikan. Menambah kepemilikan termasuk salah satu bentuk pengelolaan (tasarruf) yang dibolehkan oleh Syariah. Seluruh tasarruf dalam Syariah adalah tasarruf yang bersumber dari seseorang, bukan dari harta. Bertambahnya kepemilikan harus berasal dari orang yang berhak melakukan tasarruf, yaitu dari seseorang, bukan dari harta. Perseroan terbatas (share stock company) menganggap bertambahnya harta terjadi dengan sendirinya tanpa mitra berupa badan, dan tanpa orang yang melakukan tasarruf dan memiliki hak untuk itu. Sebaliknya, ia menyerahkan pengelolaan harta kepada suatu pihak, karena perseroan terbatas terdiri dari harta-harta yang dikumpulkan bersama dan memiliki hak tasarruf. Oleh karena itu, perseroan dianggap sebagai badan hukum (corporate personality) yang sendirian memiliki hak tasarruf secara hukum, seperti menjual, membeli, memproduksi, dan menggugat. Para pemegang saham tidak memiliki hak tasarruf secara hukum; hak tasarruf hanya melekat pada pribadi perseroan. Dalam perseroan Islam, tasarruf hanya bersumber dari para mitra, dan masing-masing dari mereka bertasarruf dengan izin dari yang lainnya. Harta para mitra secara keseluruhan tidak memiliki kemampuan bertasarruf; tasarruf hanya melekat pada pribadi masing-masing mitra. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang bersumber dari perseroan dalam kedudukannya sebagai badan hukum adalah tidak sah menurut pandangan Syara'. Hal ini karena tasarruf harus bersumber dari seseorang tertentu, dan orang tersebut harus termasuk mereka yang memiliki hak tasarruf (yaitu para mitra), suatu hal yang tidak terpenuhi dalam perseroan terbatas. Tidak tepat dikatakan bahwa mereka yang melaksanakan pekerjaan adalah para pekerja upahan yang dipekerjakan oleh para pemegang saham yang merupakan pemilik modal, dan bahwa mereka yang menangani administrasi dan tasarruf adalah direktur dan dewan direksinya, yang merupakan wakil dari para pemegang saham. Hal ini karena mitra ditunjuk secara pribadi dalam perusahaan, dan akad perusahaan dilangsungkan atas dirinya secara pribadi, sehingga ia tidak diperbolehkan menunjuk orang lain untuk menjalankan kegiatan perusahaan atas namanya, dan tidak pula diperbolehkan menyewa orang lain untuk menjalankan kegiatan perusahaan atas namanya. Ia harus menjalankan kegiatan perusahaan sendiri. Oleh karena itu, para mitra tidak diperbolehkan mempekerjakan buruh untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka, dan tidak pula menunjuk dewan direksi sebagai wakil mereka. Selain itu, dewan direksi bukanlah wakil dari para pemegang saham, melainkan hanya wakil dari harta mereka, karena orang yang dipilih menjadi anggota dewan direksi dipilih berdasarkan suara yang sesuai dengan jumlah saham dalam perusahaan, bukan berdasarkan pemegang saham itu sendiri. Terlebih lagi, direktur dan dewan direksi tidak memiliki hak pengelolaan (hak tasarruf) dalam perusahaan, dengan tiga alasan berikut:

2) The company is a contract over the disposal of property. Thus, the increase of the property by using a company is an increase of ownership. Increasing ownership is one of the disposals allowed by Shari’ah. All the Shari’ah disposals are verbal disposals which originate from a person and not from property. The increase of the ownership must result from the one who can dispose, that is, from a person and not from property. The share stock company assumes the increase of property by itself without a partner which is a body, and without a disposing person entitled with the right of disposal. Instead, it assigns the disposal for the property, because the share stock company consists of properties gathered together and got the right of disposal. The company is accordingly considered a corporate personality, which alone has the right of legal disposal like selling, buying, manufacturing and suing. The partners do not have a legal right of disposal; rather the disposal is confined to the personality of the company. In the Islamic company, the disposal originates only from the partners, and each one of them disposes by permission of the others. The property of the partners as a whole does not have the ability of disposal; disposal is confined to the person of the partner. The actions which originate from the company in its corporate personality are therefore invalid in the view of Shar’a. This is because the disposal should originate from a certain person and this person should be one of those who has the right of disposal (partners), a matter which is not fulfilled in the share stock company. It is incorrect to say that those who carry out the work are the hired labourers and that are employed by the shareholders who are the owners of the capital. And that the ones who handle the administration and disposal are the director and his board, who are deputies of the shareholders. This is because the partner is designated personally into the company, and the contract of the company was concluded on Him personally so He is not allowed to deputise somebody to carry out the activities of the company on his behalf, nor to hire somebody to carry out the activities of the company on his behalf. He must carry out the activities of the company by himself. Therefore, the partners are not allowed to employ labourers to carry out the work on their behalf, nor to deputise a board of directors on their behalf. Also, the board of directors is not a deputy of the shareholders, it is merely a deputy of their properties, because the person who is elected to the board is elected by the votes which are according to the amount of shares in the company not the actual shareholders. Moreover, the director and the board of directors do not have the right of disposal in the company for the following three reasons:

Pertama, mereka bertindak sebagai wakil bagi para pemegang saham, yaitu para mitra yang mengangkat mereka. Seorang mitra tidak boleh mewakilkan dirinya sendiri, karena dialah pihak yang akad perseroannya dibuat. Hal ini serupa dengan tidak bolehnya seseorang mewakilkan orang lain untuk menikah atas namanya. Namun, ia boleh mewakilkan seseorang untuk melakukan akad nikah atas namanya. Demikian pula, ia tidak boleh mewakilkan seseorang untuk membuat kemitraan atas namanya. Akan tetapi, ia boleh mewakilkan seseorang untuk menandatangani akad perseroan atas namanya, tetapi tidak untuk menjadi mitra atas namanya.

Firstly, they act as deputies for the shareholders, who are the partners by electing them. The partner should not deputise for himself, because He is the one on whom the company was concluded. This is similar to the fact that it is also not allowed for somebody to deputise another person to marry on his behalf. He is, however, allowed to deputise somebody to make the marriage contract on his behalf. Similarly, He is not allowed to deputise somebody to enter into partnership on his behalf. However, He is allowed to deputise somebody to conclude the company contract on his behalf, but not to be a partner on his behalf.

Kedua, para pemegang saham yang juga merupakan mitra telah memberikan kuasa kepada dewan direksi atas nama harta mereka, bukan atas nama diri mereka sendiri. Buktinya adalah bahwa suara pemilihan itu sendiri dianggap sebagai pemberian kuasa, dan suara-suara ini dihitung berdasarkan jumlah saham, bukan berdasarkan pemegang saham. Dengan demikian, pemberian kuasa itu dilakukan atas nama harta mereka, bukan atas nama pribadi mereka.

Secondly, the shareholders who are also the partners have deputised the board on behalf of their properties not on behalf of themselves. The evidence for this is that the election votes themselves are considered for deputation, and these votes are considered according to the quantity of shares and not according to the shareholders. The deputation is thus on behalf of their properties and not on behalf of their persons.

Ketiga, pemegang saham hanyalah mitra dalam harta (modal) saja, bukan mitra dalam tenaga atau pengelolaan (badan). Mitra dalam harta sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan pengelolaan (tasarruf) di dalam perusahaan. Tidak sah baginya untuk menunjuk seseorang untuk melakukan tindakan pengelolaan di dalam perusahaan atas namanya. Dengan demikian, tindakan pengelola perusahaan dan dewan direksi dipandang tidak sah menurut Syariat.

Thirdly, shareholders are partners of property only and not partners of body. The partner of property has absolutely no right of disposal in the company. It is not valid for Him to deputise somebody to dispose in the company on his behalf. Thus, the disposal of the company’s manager and the board of directors is considered invalid in Shar’a.

3) Fakta bahwa perseroan saham itu bersifat permanen bertentangan dengan syariat. Secara hukum, perseroan termasuk jenis akad yang diperbolehkan, yang menjadi batal karena kematian, gila, atau tidak cakapnya salah seorang mitra, serta karena pembubaran yang diminta oleh salah satu mitra apabila perseroan itu terdiri dari dua mitra. Jika perseroan terdiri dari lebih dari dua mitra, maka persekutuan itu bubar apabila salah seorang mitra meninggal dunia, menjadi gila, atau dinyatakan tidak cakap. Jika salah seorang mitra meninggal dunia dan ia memiliki ahli waris, maka perkaranya diteliti. Jika ahli warisnya belum dewasa, ia tidak berhak melanjutkan perseroan. Jika ia sudah dewasa, ia memiliki pilihan untuk menyetujui perseroan dan mitra yang lain memberinya izin untuk bertindak, atau menuntut pembubaran perseroan. Jika mitra dinyatakan tidak cakap, perseroan bubar, karena disyaratkan bahwa mitra memiliki kecakapan untuk bertindak. Jika perseroan saham bersifat permanen dan tetap berjalan meskipun salah seorang mitra meninggal dunia atau tidak cakap, maka perseroan itu tidak sah (fasid). Hal ini karena ia mengandung syarat yang batil yang berkaitan dengan hakikat perseroan dan sifat akadnya.

3) The fact that the stock company is permanent contradicts Shar’a. The company is legally of the type of permissible contract which becomes null by the death, insanity or the incompetence of any one of the partners and by dissolution requested by one partner when it is formed of two partners. If the company was composed of more than two partners, then the partnership is dissolved if a partner dies or becomes insane or is judged as incompetent. If one of the partners died and He has a person to inherit from him, then the matter is examined. If the inheritor is not mature He has no right to continue in the company. If He is mature, He has the choice to endorse the company and the other partner gives Him the permission of disposal, or to demand the dissolution of the company. If the partner was judged incompetent, the company is dissolved, because it is necessary that the partner has the ability of disposal. If the share stock company is permanent, and it continues to function despite the death or the incompetence of any of the partners, then it is invalid (Fasid). This is because it included an invalid condition which is related to the entity of the company and the nature of the contract.

Ringkasnya, perseroan saham tidak terbentuk sebagai perseroan sejak awal, karena yang ada hanyalah mitra modal (harta) saja dan tidak ada mitra badan. Adanya mitra badan merupakan syarat esensial, sebab perseroan terbentuk sebagai perseroan oleh-Nya, dan tanpanya perseroan tidak akan terbentuk. Namun dalam perseroan saham, kemitraan menurut pandangan para pendirinya hanya terwujud dengan adanya mitra harta semata. Perseroan berjalan dan melakukan kegiatan tanpa keberadaan mitra badan. Dengan demikian, perseroan ini tidak sah, karena tidak terbentuk sebagai perseroan menurut Syariat. Mereka yang menjalankan tindakan dalam perseroan adalah dewan direksi, yang merupakan wakil para pemegang saham, yakni para mitra harta. Dalam Syariat, mitra tidak diperbolehkan menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam hak pengelolaan (tasharruf) di perseroan, baik ia mitra harta maupun mitra badan. Akad perseroan dilakukan atas dirinya secara pribadi, sehingga ia harus bertindak sendiri. Tidak benar menunjuk atau mempekerjakan seseorang yang mengurus pengelolaan dan tindakan di perseroan atas namanya. Dari sudut pandang Syariat, mitra harta semata tidak memiliki hak pengelolaan di perseroan, dan tidak pula berhak bekerja di perseroan sebagai mitra dalam bentuk apa pun. Hak pengelolaan dan hak bekerja di perseroan hanya terbatas pada mitra badan. Selain itu, perseroan saham menjadi suatu badan hukum (kepribadian korporasi) yang memiliki hak pengelolaan. Namun, tindakan-tindakan tersebut hanya diterima dalam Syariat jika berasal dari orang yang cakap bertindak, dewasa, berakal sehat, dan mumayyiz. Setiap tindakan yang tidak bersumber dari pihak demikian tidak sah menurut Syariat. Oleh karena itu, menyerahkan pengelolaan kepada suatu badan hukum tidak diperbolehkan, melainkan harus dikembalikan kepada manusia yang memiliki kecakapan bertindak. Dapat disimpulkan bahwa perseroan saham beserta tindakan-tindakannya adalah tidak sah. Semua harta yang diperoleh melaluinya adalah harta yang tidak sah, yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, sehingga tidak diperbolehkan untuk dimiliki.

In summary, the share stock company is not established as a company in the first place, for those who exist are partners of property only and there is no partner of body. The presence of a partner of body is an essential condition, for the company is established as a company by Him and, without him, it would not have been established. In the share stock company however, partnership in the view of those who form it, exists by the presence of partners of property only. The company functions and conducts activity without the existence of a partner of body. It is thus, an invalid company as it was not established as a company according to the Shar’a. Those who carry out the actions in the company are the board of directors who are deputies for the shareholders, that is for the property partners. The partner is not allowed, in Shar’a, to deputise somebody with the right of disposal in the company on his behalf whether He was a property partner or a body partner. The contract of the company is concluded on Him personally, so He has to act by himself. It is incorrect to deputise or hire somebody who takes charge of disposal and action in the company on his behalf. From Shar’a view, the partner of property only has no right of disposal in the company, nor has He the right to work in the company as a partner in any way. The right of disposal and to work in the company is confined to the partner of body only. Moreover, the share stock company becomes a corporate personality which has the right of disposal. However, these actions are only accepted in Shar’a from a person who has the competence to dispose and is mature and sane, with a discerning mind. Any action that does not originate in this sense is invalid from the viewponit of the Shar’a. Entrusting the disposal to a corporate personality is thus not allowed, rather it should be referred to a human being who has the competence of action. It can be concluded that the share stock companies and their actions are invalid. All the properties earned through them are invalid properties which were earned by invalid actions, so they are not allowed to be owned.