Dari analisis terhadap hukum-hukum ilahi yang berkaitan dengan ekonomi, jelas terlihat bahwa Islam membahas persoalan memungkinkan manusia untuk memanfaatkan kekayaan. Inilah pandangan Islam mengenai masalah ekonomi masyarakat. Dalam membahas ekonomi, Islam mencakup perolehan awal kekayaan, pembelanjaannya, dan distribusinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum-hukum yang mengatur ekonomi didasarkan pada tiga prinsip.

From analysing the divine rules related to the economy, it is evident that Islam addresses the issue of enabling people to utilise wealth. This is the Islamic view regarding the economic problem of society. When addressing the economy, it deals with the initial acquisition of wealth, its disposal and its distribution amongst the public. The rules that deal with the economy are thus based on three principles:

1. Kepemilikan awal,

1. Initial ownership,

2. Pengelolaan kepemilikan, dan 3. Distribusi kekayaan di antara manusia.

2. Disposal of the ownership, and 3. Distribution of wealth amongst the people.

Adapun mengenai masalah kepemilikan, kepemilikan itu adalah milik Allah (SWT), karena Dia (SWT) adalah Pemilik seluruh kerajaan (Malik al-Mulk). Dia (SWT) telah menyatakan dalam nash-nash bahwa harta (Maal) adalah milik-Nya. Dia (SWT) berfirman:

With regard to the issue of ownership, it belongs to Allah (swt), since He (swt) is the Owner of all the Dominion (Malik al-Mulk). He (swt) has stated in the texts that property (Maal) belongs to Him. He (swt) said:

“Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu.” [An-Nur: 33] Maka harta itu hanyalah milik Allah (SWT) semata. Namun, Dia telah menjadikan manusia sebagai pemegang amanah atas harta, memberi mereka rezeki berupa harta, dan memberikan hak kepada mereka untuk memilikinya. Allah Yang Maha Tinggi berfirman:

“And give them from the property of Allah, which He gave to you.” [An-Nur: 33] Property, therefore, belongs to Allah (swt) alone. However, He has put mankind in charge of property, provided them with it, and has given them the right of owning it. Allah, the Exalted said:

"Dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya." [Al-Hadid: 7] Dan Dia (SWT) berfirman:

“And spend from what He put you in charge of.” [Al-Hadid: 7] And He (swt) said:

“Dan Dia telah menganugerahkan kepadamu harta benda dan anak-anak.” [Nuh: 12] Jelas, ketika Allah membahas asal-usul harta, Dia menisbatkan kepemilikannya kepada Diri-Nya sendiri, dan berfirman:

“And He has provided you with properties and offspring.” [Nuh: 12] Clearly, when Allah addresses the issue of the origin of property, He attributes its ownership to Himself, and says:

"...harta Allah..." [An-Nur: 33] Allah (SWT) membahas persoalan pemindahan harta kepada manusia. Dia (SWT) menisbatkan harta itu kepada mereka dan berfirman:

“...the property of Allah...” [An-Nur: 33] Allah (swt) addresses the issue of transferring the property to human beings, He (swt) attributes the property to them and says:

"Berikanlah kepada mereka harta mereka." [An-Nisa: 6] Dan:

“Give them their properties.” [An-Nisa: 6] And:

"Ambillah dari harta mereka." [At-Taubah: 103] Dan:

“Take from their property.” [At-Tauba: 103] And:

"Maka bagimu pokok hartamu." [Al-Baqarah: 279] Dan:

“So for you is your principal sum.” [Al-Baqarah: 279] And:

"dan harta benda yang kamu usahakan dengan susah payah." [At-Taubah: 24] Dan:

“And property you possessed with hard work.” [At-Tauba: 24] And:

“Dan hartanya tidak akan berguna baginya.” [Al-Lail: 11] Namun, hak kepemilikan atas harta yang diperoleh melalui istikhlaf (penunjukan sebagai khalifah) bersifat umum bagi seluruh manusia. Ini bukanlah kepemilikan yang sebenarnya; ini hanyalah hak kepemilikan. Mereka ditunjuk sebagai wakil dalam hal hak kepemilikan. Kepemilikan yang sebenarnya oleh seseorang tertentu terjadi ketika syarat-syarat kepemilikan menurut Islam terpenuhi, seperti memperoleh izin dari Allah (SWT). Dengan demikian, kepemilikan harta yang sebenarnya terjadi ketika seseorang memperoleh izin dari Pembuat Syariat (Asy-Syari') untuk memiliki harta tersebut. Izin ini merupakan dalil khusus yang menjadikan individu tersebut sebagai pemilik harta itu. Penunjukan (penugasan) seluruh umat manusia sebagai pemilik (harta) ditetapkan oleh dalil yang bersifat umum (’Aam), dan ini membuktikan adanya hak kepemilikan. Penunjukan seorang individu kepada kepemilikan yang sebenarnya (atas suatu harta tertentu) terwujud melalui izin khusus yang diberikan Pembuat Syariat kepada individu tersebut.

“And his property will do Him no good.” [Al-Lail: 11] However, the right of ownership of property that came through its deputation (Istikhlaf) is general for all humans. This is not, however, the actual ownership, it is only the right of ownership. They are deputised to in terms of the right of ownership. Actual ownership by a particular person takes place when the Islamic conditions of ownership are met, such as obtaining the permission of Allah (swt). The actual ownership of property thus takes place when an individual obtains the Legislator’s permission to possess that property. This permission is a specific proof that the individual becomes the owner of that property. Assigning (deputising) all mankind for ownership (of property) is established by the general (’Aam) evidence, and this proves the right of ownership. Assigning an individual to the actual ownership (of a certain property) is made possible by the specific permission, which the Legislator gives to the individual.

Pembuat hukum (Asy-Syari') telah menetapkan adanya kepemilikan individual, yaitu setiap individu berhak memiliki sesuatu melalui salah satu sebab kepemilikan yang dibolehkan. Abu Dawud meriwayatkan dari Sunnah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa memagari sebidang tanah dengan dinding, maka tanah itu menjadi miliknya." Ada pula kepemilikan umum oleh seluruh umat. Ahmad meriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." Selain itu, terdapat pula kepemilikan negara. Apabila seorang Muslim meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang mewarisinya, maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal (kas negara). Demikian pula segala yang dipungut berupa kharaj atau jizyah, juga menjadi milik Baitul Mal. Segala sesuatu yang masuk ke Baitul Mal, penggunaannya diputuskan oleh negara, kecuali zakat. Negara berhak mengelola hartanya sesuai pandangannya, dengan tetap berpegang pada hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan Islam. Islam telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan yang dengannya individu, umum, dan negara dapat memiliki harta. Setiap sebab di luar itu adalah haram.

The Legislator has stated that an individualistic type of ownership exists where each individual has the right to possess through one of the allowed means of possession. Abu Dawud narrated from the Sunnah that the Prophet (pbuh) (pbuh) said: “Whoever surrounded a piece of land with a wall, then it becomes his.” There is also a type of public ownership by the entire Ummah. Ahmad narrated from a man from the Muhajireen that the Prophet (pbuh) (pbuh) said: “People share in three things: Water, Pasture lands, and Fire.” There is also, in fact, State ownership.When a Muslim dies with none to inherit from Him or her, then his or her property goes to the State Treasury (Bait ul-Mal). Whatever is collected of Kharaj or Jizya, also belongs to the Treasury. Anything that goes to the State Treasury, is for the State to decide upon except for zakat. The State has the right to deal with its property as it sees fit, according to the divine rules Islam has set the means through which the individual, the public and the State can possess property. Any means beyond these is forbidden.

Mengenai pengelolaan kepemilikan, Negara mengurus harta umum atas nama rakyat, karena Negara adalah wakil mereka. Namun Islam telah melarang Negara untuk mempertukarkan atau memberikan akta atau hak milik atas harta umum. Setiap bentuk pengelolaan harta umum selain dari dua hal tersebut diperbolehkan dan harus sesuai dengan Hukum-hukum Syariat.

With regard to the disposal of the ownership, the State handles public property on behalf of the people, as it is their representative. Islam has however forbidden the State from exchanging or granting the deed or title of public property. Any disposal of public property, other than these two, are allowed and must be in accordance with the Divine Rules.

Harta negara dan harta individu dikelola sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan Baitul Mal dan hukum-hukum transaksi, seperti jual beli atau gadai. Islam telah membolehkan baik negara maupun individu untuk mengelola harta mereka melalui pertukaran atau hibah sesuai dengan hukum-hukum syariat.

The State’s and the individual’s properties are disposed of according to the rules pertaining to the Bait ul-Mal and the rules of transactions, such as selling or pawning. Islam has allowed both the State and the individual to dispose of their properties by exchange or grant in accordance with the divine rules.

Distribusi kekayaan di tengah masyarakat berlangsung secara alami melalui sarana kepemilikan dan akad. Perbedaan alami di antara manusia dalam kemampuan dan kecenderungan mereka untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan variasi dalam distribusi kekayaan di antara mereka. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan distribusi yang buruk, di mana kekayaan terpusat di tangan segelintir orang, sementara orang-orang lain kehilangan bagian darinya. Penimbunan emas dan perak, yang menjadi standar pertukaran, juga dapat terjadi. Oleh karena itu, Islam melarang peredaran kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya. Islam, sebaliknya, mewajibkan agar kekayaan beredar di tengah seluruh manusia. Islam juga melarang penimbunan emas dan perak, bahkan meskipun sebagian emas dan perak milik individu telah dikeluarkan sebagai zakat.

The distribution of wealth amongst the people is carried out naturally through the means of ownership and contracts. The natural differences among people in their abilities and in their tendencies to satisfy their needs result in variations in wealth distribution among them. This could result in the possibility of poor distribution where wealth is concentrated in the hands of the few, while the rest of the people are deprived of it. The hoarding of gold and silver, which are the standards of exchange could also occur. Islam has, therefore, forbidden the circulation of wealth amongst the wealthy only. Islam, in fact, obliged that wealth be circulated amongst all the people. Islam also forbade the hoarding of gold and silver, even if a portion of the individual’s gold and silver had been given out as Zakat.