Bait ul-Mal adalah otoritas yang bertanggung jawab atas setiap pemasukan (pendapatan) atau pengeluaran yang menjadi hak kaum Muslimin. Oleh karena itu, setiap harta (Mal) yang menjadi hak kaum Muslimin, dan pemiliknya tidak ditentukan, ditetapkan sebagai milik Bait ul-Mal, meskipun pemiliknya sebagai kategori telah ditentukan. Setelah harta tersebut diterima, maka dengan penerimaannya harta itu ditambahkan ke dalam hak Bait ul-Mal, baik harta itu benar-benar masuk ke dalam penguasaannya maupun tidak, karena Bait ul-Mal adalah sebuah otoritas, bukan sekadar tempat. Dan setiap hak yang wajib dibelanjakan untuk kepentingan kaum Muslimin merupakan hak atas Bait ul-Mal. Jika hak itu dibelanjakan di bidang yang telah ditentukan, maka ia ditambahkan ke dalam pengeluaran Bait ul-Mal, baik harta itu telah keluar dari penguasaannya maupun belum. Sebab, apa yang telah sampai kepada para penguasa kaum Muslimin, atau dibelanjakan oleh mereka, maka hukum Bait ul-Mal berlaku atasnya, baik sebagai pendapatan maupun pengeluaran.

The Bait ul-Mal is the authority responsible for every income (revenue) or expense, which the Muslims are entitled to. Therefore, every property (Mal) that the Muslims are entitled to, and whose owner is not assigned, is assigned to the Bait ul-Mal, even if its owner as a category was assigned. Once the property was received, then by its receipt it is added to the rights of the Bait ul-Mal, whether the property actually entered into its possession or not, because the Bait ul- Mal is an authority and not just a place. And every right, which is due to be spent on the Muslims interests, is a right upon the Bait ul-Mal. If it was spent in its specified area then it becomes added to the expenses of the Bait ul-Mal, whether it left its hold or not. Because that which reached the governors of Muslims, or is spent by them, then the law of the Bait ul- Mal applies to it, whether as revenue or expenses.