Nasionalisasi adalah salah satu praktik sistem Kapitalis, yaitu pengalihan kepemilikan individu menjadi milik Negara, apabila Negara memandang adanya kepentingan umum yang menuntut kepemilikan atas harta ini (oleh Negara), padahal harta tersebut semula dimiliki oleh individu. Negara tidak wajib melakukan nasionalisasi; sebaliknya, Negara bebas melakukan nasionalisasi jika menghendakinya, atau membiarkan harta tersebut tetap seperti semula tanpa nasionalisasi. Perlakuan ini berbeda dengan harta umum dan harta Negara, yang menurut hukum Islam sesuai dengan sifat harta tersebut dan karakteristiknya, dan hal ini berlaku terlepas dari pandangan Negara. Maka hakikat harta tersebut harus diteliti. Jika terdapat hak seluruh kaum Muslimin atasnya, maka harta itu adalah harta Negara dan Negara wajib memilikinya. Namun jika seluruh kaum Muslimin tidak memiliki hak atasnya, maka harta itu tetap menjadi milik individu, yang tidak boleh dimiliki Negara. Dan jika harta itu termasuk fasilitas umum atau barang tambang, atau sifatnya tidak memungkinkan dimiliki secara individu, maka ia secara alami menjadi harta umum, dan Negara tidak boleh menyimpannya sebagai milik individu. Jika harta tersebut tidak termasuk kategori harta umum, maka ia harus tetap menjadi milik individu, dan Negara sama sekali tidak boleh menasionalisasinya, juga tidak boleh memilikinya tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali pemiliknya bersedia menjualnya kepada Negara sebagaimana ia menjualnya kepada individu lain, dan Negara membelinya sebagaimana individu lain membelinya. Dengan demikian, Negara tidak boleh merampas harta individu dengan dalih kepentingan umum, meskipun Negara membayar harganya; hal ini karena harta individu wajib dihormati dan dilindungi, dan tidak seorang pun diperbolehkan melakukan agresi terhadapnya, termasuk Negara. Jika hal ini terjadi, agresi tersebut dapat dianggap sebagai perkara yang layak diajukan pengaduan, yang dapat diajukan oleh pemilik individu ke Mahkamah al-Mazhalim (pengadilan perbuatan zalim), sehingga pengaduannya dapat diselesaikan (dan perbuatan zalim itu dihapuskan). Hal ini karena Khalifah tidak berhak mengambil apa pun yang berada di bawah kekuasaan seseorang, kecuali dengan hak yang diketahui dan ditetapkan. Negara juga tidak boleh menahan sebagian dari harta umum atau harta negara di tangan seorang individu dengan dalih kepentingan umum, karena kepentingan atas harta tersebut telah ditetapkan oleh Syara' ketika ia menetapkan harta umum, harta negara, dan harta milik individu.

Nationalisation is one of the practices of the Capitalist system, which is the transferral of individual property to State property, if the State viewed that there was a public interest which required the ownership of this property (by the State), which is originally owned by individuals. The State is not obliged to undertake nationalisation; rather it is free to nationalise if it chose to, or to leave the property as it was without nationalisation. This behaviour is different from that regarding the public property and State property, which are according to the rules of Islam, consistent with the nature of the property and its description, and it is so, irrespective of the view of the State. Thus the reality of the property has to be examined; if there was a right of all Muslims in it, then it would be a State property and she should own it. But if all the Muslims had no right in it, then it remains an individual property, which the State should not own. And if the property is of the community utilities or of the minerals, or its nature does not allow its individual ownership, then it becomes naturally a public property and the State cannot keep it as an individual property. If such property was not of the category of public property, then it has to remain as an individual property, and the State absolutely cannot nationalise it, nor can it own it against the will of its owner, unless He accepted to sell it to the State as He would sell to any individual, and the State bought it from Him as any individual would buy it. Thus the State cannot own the properties of individuals by force, under the pretence of the public interest, even if it paid its price; this is because the individual’s properties have to be respected and protected, and no one is allowed to commit aggression with regards to them even if it was the State. If this took place, the aggression would be considered eligible to be a subject of complaint, which the individual owner could submit to the Mahkamat al- Mathalim (court of unjust acts), allowing his complaint to be settled (and the unjust act removed). This is because the Khalifah has no right to take anything that is under the authority of anybody, except by a known and confirmed right. The State also cannot keep any part of the public or State properties in the hand of an individual under the pretence of the public interest, because the interest of the properties has been determined by the Shar’a when it identified the public property, State property and the individually-owned property.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa harta yang dimiliki melalui nasionalisasi tidak dianggap sebagai milik umum, bukan pula milik negara, dan bukan termasuk hukum-hukum syariat; melainkan merupakan salah satu tambalan dari sistem kapitalis.

Thus, it becomes clear that property owned by nationalisation is not considered to be of the public property, nor of the State property, or is it of the divine rules; it is rather one of the patches of the capitalist system.