Pertukaran (ash-sharf) adalah konversi satu mata uang menjadi mata uang lain, yaitu saling menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini bisa berupa pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenis, seperti menukar emas dengan perak atau sebaliknya. Adapun pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, hal ini mengharuskan adanya kesetaraan antara kedua jenis tersebut, dan selisih di antara keduanya sangat dilarang, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan, seperti menukar emas dengan emas, atau menukar uang kertas yang memiliki nilai intrinsik – yang nilainya dapat ditukar dengan emas dengan emas. Oleh karena itu, kurs nilai tukar tidak berlaku dalam kasus ini.

Exchange is the conversion of one currency for another i.e. the interchange of one currency with another. This would be either exchanging one currency for another of the same type, such as the exchange of gold for gold, and silver for silver, or the exchange of one currency for another of a different type, such as the exchange of gold for silver or vice versa. As for the exchange of one currency for another currency of the same type, this necessitates equality between the two types and differences are absolutely prohibited, since this would be Riba which is forbidden, such as the exchange of gold for gold, or the exchange of intrinsic paper money – which can be exchanged for its value in gold for gold. Therefore, the exchange rate does not apply in this case.

Adapun pertukaran satu jenis uang atau satu mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, atau pertukaran poundsterling dengan dolar Amerika Serikat, atau pertukaran rubel dengan franc, hukumnya dibolehkan, dengan syarat pertukaran itu dilakukan secara tunai di tempat (at the spot). Nilai tukar (exchange rate) adalah perbandingan nilai satu mata uang terhadap mata uang lainnya; dengan kata lain, nilai tukar adalah rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda.

As for the exchange of one type of money or one currency for another of a different type, such as the exchange of gold for silver, or the exchange of pounds sterling for the U.S. dollar or the exchange of a ruble for a franc, this is permitted, provided the exchange takes place on the spot. The exchange rate would be the rate of one currency in ratio to the other, in other words the exchange rate would be the ratio of exchange between two different currencies.

Yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran adalah kebutuhan salah satu pihak yang bertukar akan mata uang pihak lain. Adapun pertukaran yang terjadi antara orang-orang dengan mata uang yang beredar di satu negara tertentu, seperti pertukaran perak dengan emas, atau emas dengan perak, hal ini sederhana dan terjadi antara emas dan perak, karena negara tersebut menjalankan standar emas dan standar perak sekaligus, dan nilai tukar akan ditetapkan tetap di antara kedua mata uang tersebut, sesuai dengan nilai pasar. Tidak ada masalah jika nilai tukar berfluktuasi di antara kedua jenis mata uang yang digunakan dalam satu negara, karena hal ini sama seperti fluktuasi harga komoditas.

What prompts people to exchange is the need of one of the exchanging parties for the currency of the other party. As for the exchange taking place between people in the currency circulating in one particular country, such as the exchange of silver for gold, or gold for silver, this is straightforward and would be between gold and silver, because the country would be operating both the gold and the silver standard and the exchange rate would be fixed between the two currencies, according to the market rate. There would be no harm if the exchange rate fluctuated between the two types of currency used in one country, because this would be just like the fluctuation in the commodities’ prices.

Adapun pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dari dua negara atau lebih, hal ini dipandang sebagai sumber berbagai persoalan. Oleh karena itu, sepatutnya dikaji hakikatnya dan dijelaskan hukum syariat mengenai hal tersebut serta mengenai kurs pertukaran itu sendiri.

As for the exchange between two different currencies of two countries or more, this is regarded as a source of problems. It would therefore be appropriate to investigate its reality and clarify the Shari’ah rule regarding it and regarding the exchange rate as such.

Adapun kenyataannya, hal ini tercermin dari kenyataan bahwa negara-negara menjalankan standar yang berbeda, dan kedudukan negara-negara yang menjalankan standar emas berbeda dengan negara-negara yang menjalankan standar uang kertas yang tidak dapat ditukarkan. Oleh karena itu, ketika beberapa negara menjalankan standar emas, nilai tukar antara negara-negara tersebut, atau rasio pertukaran antara mata uang mereka, akan tetap hampir stabil. Hal ini akan terjadi jika mereka menjalankan standar logam, karena pada kenyataannya, dalam kasus ini seseorang tidak sedang menukar dua mata uang yang berbeda yang nilainya masing-masing dapat berubah terhadap yang lain sesuai dengan tingkat penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan masing-masing mata uang. Sebaliknya, seseorang sedang menukar emas dengan emas, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa emas di satu negara telah dicetak dengan bentuk yang berbeda dan distempel dengan simbol yang berbeda dari yang digunakan di negara lain. Nilai tukar kemudian ditentukan oleh rasio antara berat emas murni yang terdapat dalam mata uang satu negara dan berat emas murni yang terdapat dalam mata uang negara lain. Nilai tukar antara negara-negara yang menjalankan standar emas hanya akan berfluktuasi dalam dua batas tertentu yang bergantung pada biaya pengiriman emas di antara mereka. Hal ini dikenal sebagai batas-batas emas (Haddi Dhahabiyy). Karena biaya-biaya ini sangat kecil, kita dapat mengatakan bahwa nilai tukar antara negara-negara yang menjalankan standar emas pada dasarnya stabil. Selanjutnya, jika suatu negara menjalankan standar uang kertas yang bernilai intrinsik, negara tersebut akan berada dalam posisi yang sama persis dengan negara yang menjalankan standar logam, karena peredaran yang sebenarnya terjadi adalah peredaran uang logam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa uang logam itu sendiri yang beredar, sedangkan uang kertas beredar sebagai gantinya, karena ia berfungsi sebagai representasi darinya. Oleh karena itu, uang kertas yang memiliki nilai intrinsik akan diperlakukan dengan cara yang sama persis dalam hal nilai tukar. Bahkan, hukum uang kertas yang memiliki nilai intrinsik akan sama dengan uang logam dalam segala aspek.

As for its reality, this is reflected in the fact that countries operate different standards and the position of countries who operate the gold standard differs from those who operate the non-exchangeable paper money standard. Therefore, when several countries operate the gold standard, the exchange rate between these countries or the ratio of exchange between their currencies would consequently remain almost stable. This would be so if they were operating the metallic standard, because in fact, one would not in this case be exchanging two different currencies where the value of each one of them may alter with regard to the other in accordance with the level of supply and demand related to each of them. Instead, one would be exchanging gold for gold, and the only difference would be the fact that gold in one country has been coined in a different shape and stamped with a symbol different to that used in the other country. The exchange rate would then be determined by the ratio between the weight of the net gold to be found in the currency of one country and the net weight of gold to be found in the currency of the other country. The exchange rate between the countries who operate the gold standard would only fluctuate within two specific margins which would be dependent on the transfer charges of gold between them. This is known as the gold limits (Haddi Dhahabiyy). Since these charges are minimal, we can say that the exchange rate between countries operating the gold standard is virtually stable. Furthermore, if a country operated the intrinsic paper money standard, it would be in exactly the same position as a country that operates the metallic standard, because the real circulation taking place is that of the metallic money. The only difference would be that the metallic money itself circulates, whereas paper money circulates in lieu of it, for it acts as representative to it. Therefore, the intrinsic paper money would be dealt with in exactly the same way as far as the exchange rate is concerned. In fact the rule of intrinsic paper would in all aspects be the same as metallic money.

Namun, jika suatu negara menggunakan uang kertas fidusia, yaitu uang kertas (banknote), maka emas dalam kasus ini hanya akan menjamin sebagian dari nilai uang fidusia tersebut, bukan seluruh nilainya, meskipun negara itu menjalankan standar emas. Oleh karena itu, nilai uang kertas fidusia akan berbeda-beda sesuai dengan cadangan emas yang menjaminnya, dan hal inilah yang akan menentukan nilai tukar di antara keduanya. Nilai tukar ini, meskipun demikian, akan tetap stabil dan mudah dipantau, karena bergantung pada persentase cadangan emas yang jumlahnya telah ditetapkan.

However, if a country operated fiduciary paper money i.e. banknotes, the gold in this case would only be covering some of the fiduciary money’s value and not all of its value, even though the country would be operating the gold standard. Therefore, the value of the fiduciary paper money would differ according to the gold reserves covering it, and this would determine the exchange rate between them. This exchange rate would however remain stable and easy to monitor, for it would depend on the percentage rate of gold reserves whose quantities would be defined.

Namun, jika sejumlah negara menerapkan standar uang kertas yang tidak dapat ditukar, maka muncul persoalan menetapkan nilai tukar di antara negara-negara tersebut. Hal ini karena ketika penukaran mata uang dengan emas pada harga tetap menjadi tidak mungkin, maka masalah yang dihadapi negara-negara yang menerapkan standar uang kertas yang tidak dapat ditukar adalah bagaimana cara menetapkan nilai tukar di antara mereka.

However, if a host of countries were to operate the non-exchangeable paper money standard, the issue of fixing the exchange rate between these countries would then arise. This is because when the exchange of currency to gold at a fixed price becomes impossible, then the problem facing these countries operating the non-exchangeable paper money standard is the way to fix the exchange rate between them.

Permasalahan ini terselesaikan karena berbagai jenis uang kertas dianggap sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan di pasar uang internasional. Pada kenyataannya, mereka tidak membeli uang kertas ini karena nilainya sendiri, melainkan karena kemampuannya untuk membeli komoditas lain di negara asalnya. Oleh karena itu, perbandingan antara dua mata uang kertas, atau nilai tukar di antara keduanya, ditentukan berdasarkan daya beli masing-masing uang kertas di negara asalnya.

Solving this problem lies in the fact that the various types of paper money are considered commodities which are exchangeable in the international money market. They in fact do not buy these notes for their own worth, but for their ability to purchase other commodities in their countries of origin. Therefore, the ratio between two paper currencies, or the exchange rate between them, would be determined according to the purchasing power of each paper money in its respective country of origin.

Oleh karena itu, nilai tukar akan ditentukan oleh perbandingan antara dua mata uang. Misalnya, jika Mesir dan Italia menjalankan standar uang kertas, dan lira Italia dapat membeli 10 satuan komoditas di Italia, sedangkan pound Mesir dapat membeli 100 satuan komoditas di Mesir, maka perbandingan antara kedua mata uang ini adalah 1 pound Mesir untuk 10 lira Italia. Namun, nilai tukar dapat berfluktuasi karena mata uang kertas sebenarnya adalah komoditas yang diperjualbelikan dan dipertukarkan orang di pasar uang internasional; mereka tidak membelinya karena nilai intrinsiknya, melainkan karena kemampuannya untuk membeli barang dan jasa dari negara yang menerbitkannya. Oleh karena itu, nilainya akan meningkat ketika harga komoditas di negara asalnya menurun, dan menurun ketika harga-harga tersebut naik. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh seseorang dari mata uang asing bergantung pada daya belinya. Jika daya beli ini meningkat, manfaat yang kita peroleh juga meningkat, dan kesediaan kita untuk membayar lebih dengan mata uang kita sendiri guna memperoleh jumlah mata uang asing yang setara juga akan meningkat. Sebaliknya, jika daya beli menurun, maka manfaat yang diperoleh dari mata uang tersebut juga menurun, dan kesediaan kita untuk membayar lebih dengan mata uang kita sendiri guna memperoleh jumlah mata uang asing yang setara juga akan menurun. Hal ini karena mata uang asing tersebut tidak lagi dapat membeli di negara asalnya jumlah satuan komoditas yang sama seperti sebelumnya, sementara mata uang kita tetap mempertahankan nilainya.

Therefore, the exchange rate would be determined by the ratio between two currencies. If for instance Egypt and Italy were operating the paper money standard, and the Italian lira would purchase in Italy 10 units of commodities, whereas the Egyptian pound would purchase in Egypt 100 units of commodities, the ratio between these two currencies would be 1 Egyptian pound for 10 Italian liras. However, the exchange rate could fluctuate because the paper currencies are in fact commodities which people exchange and trade in the international money market; they do not buy them for their own worth, but for their ability to purchase goods and services from the countries which issued them. Their value would therefore increase when the prices of commodities decrease in their respective countries of origin, and decrease when those prices increase. Therefore, the benefit that one makes from a foreign currency depends on its purchasing power. If this power increases the benefit we gain, our willingness to pay more with our own currency in order to obtain an equivalent amount of that foreign currency would also increase. On the other hand, if the purchasing power diminishes then the benefit obtained from that currency would also diminish, and our willingness to pay more with our own currency in order to obtain an equivalent amount of that foreign currency would also diminish. This is because that foreign currency could no longer purchase in its country of origin the same units of commodities it used to, while our currency would still maintain its value.

Misalkan pada tahun tertentu, tingkat harga di Mesir dan Inggris sama-sama 100, dan nilai tukar antara keduanya adalah 1,00 pound Mesir untuk £1,00 sterling. Dalam kondisi ini nilai tukarnya seimbang, dan karena dorongan untuk menukar mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang Inggris, maka tidak akan terjadi permintaan besar terhadap pound sterling di Mesir, maupun penolakan terhadapnya. Namun, jika tingkat harga di Mesir naik menjadi 200, maka nilai pound sterling di Mesir menjadi dua kali lipat, dan nilai tukarnya menjadi 1 pound Mesir untuk £0,50 sterling. Dengan demikian, akan timbul permintaan terhadap pound sterling karena terjadi penurunan harga relatif di Inggris, sedangkan permintaan terhadap pound Mesir akan berkurang karena terjadi kenaikan harga relatif di Mesir. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya permintaan orang Inggris terhadap pound Mesir, dan permintaan mereka terhadap barang-barang Mesir pun akan menurun. Mereka pasti akan lebih memilih barang-barang buatan sendiri dengan harga yang masih tetap, sementara harga barang-barang Mesir telah berlipat dua. Oleh karena itu, nilai tukar akan berubah sesuai dengan perubahan harga komoditas di negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Jika tingkat harga di suatu negara naik dibandingkan negara lain, misalnya akibat bertambahnya jumlah uang beredar, maka nilai tukar antara kedua negara tersebut pasti akan berubah, sehingga nilai mata uang negara yang harganya naik di luar negeri akan menurun. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing akan selaras dengan hubungan yang terbentuk antara nilai tukar mata uang asing lainnya itu sendiri. Dengan kata lain, misalnya Dinar Irak setara dengan 100 riyal Iran, 200 lira Italia, atau 400 franc Prancis, maka nilai tukar antara mata uang asing tersebut di Iran adalah 1 riyal Iran untuk 2 lira Italia atau 4 franc Prancis, dan di Italia adalah 1 lira Italia untuk 2 franc Prancis atau 0,5 riyal Iran, dan seterusnya. Inilah sebenarnya yang akan terjadi jika setiap negara membiarkan nilai tukar mata uangnya terhadap valuta asing berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga, tanpa memberlakukan pembatasan yang berat terhadap perdagangan internasional serta terhadap transfer mata uang asing ke mata uang lokal atau sebaliknya. Namun, suatu negara dapat berupaya mempertahankan nilai mata uangnya terhadap valuta asing meskipun harga-harga di dalam negeri tinggi, misalnya dengan membatasi permintaan importir lokal terhadap barang asing melalui pengurangan jumlah izin impor. Dalam kasus seperti ini, keselarasan antara berbagai nilai tukar di berbagai negara akan terganggu. Perbedaan nilai tukar antarnegara ini tidak akan terjadi kecuali jika beberapa negara memilih untuk memberlakukan pembatasan terhadap transaksi mata uang asing mereka. Sebab jika tidak ada pembatasan, seorang pedagang akan dapat menukar mata uang dan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, orang lain akan berbondong-bondong memanfaatkan peluang bisnis ini dan melakukan hal yang sama, yang pada gilirannya akan kembali menciptakan keselarasan antara berbagai nilai tukar.

Let us suppose that in a specific year, the level of prices in Egypt and England were 100 in both countries, and that the exchange rate between them was 1.00 Egyptian pound for £1.00 sterling. In this case the exchange rate would be equal, and since the incentive to exchange is to achieve a sufficiency in the need for English goods, therefore, no great demand for, nor turning away from pounds sterling would occur in Egypt. However, if the price level were to rise in Egypt to 200, the pound sterling value would double in Egypt, and the exchange rate would become 1 Egyptian pound for £0.50 sterling. Therefore, a demand for sterling pounds would be generated due to the relative price decrease in England whereas, the demand for the Egyptian pound would diminish due to the relative price increase in Egypt. This would entail a decrease in the demand for the Egyptian pound by the English, and their demand for Egyptian goods would decrease, and they would inevitably prefer their own goods with their present prices because the prices of Egyptian goods would have doubled while their own prices remained the same. Therefore, the exchange rate would change according to changes in the commodity prices of the country which had issued the currency. If the price level in one country rises as far as another country is concerned, due for instance to the increases in money supply, the exchange rate between these two countries would inevitably change, leading to a decrease in the foreign value of the country in which the prices had risen. The exchange rates between the currency of one country and foreign currencies would be in line with the relationship established between the other foreign currencies’ exchange rates themselves. In other words, if for instance the Iraqi Dinar equalled 100 Iranian riyal, 200 Italian liras or 400 French francs, the exchange rates between the foreign currencies would therefore be, in Iran, 1 Iranian riyal for 2 Italian liras or 4 French francs, and in Italy it would be 1 Italian lira for 2 French francs or 0.5 Iranian riyal and so on. This is in fact what would happen if every country left the foreign value of her currency to fluctuate according to the fluctuation of price levels, without imposing heavy restrictions upon international trade and upon the transfer of foreign currency into local currency or local into foreign currency. However, a country may attempt to sustain the foreign value of her currency despite high prices at home, by restricting the local importers’ demand for foreign goods by reducing the number of import licences, for instance. In such a case, the harmony between the various exchange rates in the various countries would be disturbed. This difference between the exchange rates in different countries could not occur unless some countries opted to impose restrictions on their foreign currency transactions. Because if there were no restrictions, a businessman would be able to exchange the currency and make a profit. Thus other people would rush to seize this business opportunity and do the same, which would in turn lead to the establishment of harmony between the various exchange rates once again.

Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan terhadap transaksi pertukaran ini telah menjadi fenomena yang meluas di banyak negara pada masa perang dan pada saat terjadi gejolak ekonomi yang parah. Kita dapati bahwa pada saat-saat seperti itu, nilai mata uang lokal di negara yang memberlakukan pembatasan terhadap transaksi moneternya akan berbeda dari satu negara ke negara lain, sesuai dengan sistem moneter yang diterapkan di masing-masing negara. Oleh karena itu, di negara yang menerapkan kurs seragam, kurs resmi antara mata uang negara tersebut dan negara yang disebutkan sebelumnya akan tetap stabil, karena mata uang tersebut dibeli oleh bank sentral dan bank-bank yang berizin melakukan transaksi mata uang asing dengan kurs tetap, dan menjual mata uang tersebut dengan harga tetap.

These restrictions imposed upon exchange transactions have become a widespread phenomenon in many countries in wartime and at times of severe economic unrest.We find that at such times, the value of the local currency in a country who subjects her monetary transactions to such restrictions would vary from one country to another according to the monetary system applied in each country. Therefore, in a country where the uniform exchange rate is applied, the official exchange rate between the currency of such a country and the country mentioned earlier would remain stable, for the currency would be purchased by the central bank and the banks which are licensed to undertake foreign currencies transactions at a fixed rate and sell these currencies at a fixed price.

Bagi negara-negara yang menjalankan sistem nilai tukar mengambang (uniform) dan bank sentralnya tidak berkomitmen untuk membeli atau menjual mata uang asing pada harga tertentu, harga mata uang asing akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan penawaran dan permintaan. Sistem nilai tukar di suatu negara yang membiarkan fluktuasi mata uang asing sesuai dengan penawaran dan permintaan disebut sistem nilai tukar yang bervariasi. Perlu diperhatikan bahwa di negara yang menjalankan sistem seperti itu, nilai tukar tidak semata-mata berasal dari fluktuasi tingkat harga antara negaranya dan negara-negara lain, tetapi juga dapat berasal dari pembatasan yang diberlakukan terhadap perdagangan internasional, atau dari defisit neraca perdagangan yang dialami berbagai negara karena alasan apa pun. Sistem nilai tukar yang bervariasi di sebagian negara bisa saja sah, sebagaimana halnya di Lebanon, di mana pemerintah membiarkan fluktuasi nilai tukar mengikuti fluktuasi harian penawaran dan permintaan. Di negara lain, sistem nilai tukar yang bervariasi bisa jadi ilegal, namun meskipun demikian, sebagian transaksi tetap terjadi antarindividu, yang mencakup pembelian dan penjualan mata uang atau rekening valuta asing, dengan harga yang sama sekali berbeda dari harga resmi.

For countries who operate the uniform exchange rate system and whose central banks do not undertake to buy or sell foreign currencies at a specific price, the prices of foreign currencies would fluctuate from time to time according to supply and demand. The exchange rate system in a country which allows the fluctuations of foreign currencies according to supply and demand is described as the variable exchange rate system. It is noticed that in a country operating such a system, the exchange rate would not stem exclusively from the fluctuation in price levels between her and other countries, it could also stem from restrictions imposed on international trade, or from a deficiency in the balance of trade experienced by various countries for whatever reason. The variable exchange rate system would in some countries be legitimate, as is the case in Lebanon, where the government allows the fluctuation in exchange rates according to the daily fluctuations of supply and demand. In other countries, the variable exchange rate system could be illegal, but despite this, some transactions would take place between individuals, which include the purchase and the sale of currencies, or foreign accounts, at prices completely different from the official prices.

Ini berkaitan dengan pertukaran (ṣarf) dan nilai tukar di seluruh dunia. Hukum syariat mengenai pertukaran dan nilai tukar adalah sebagai berikut: Negara Islam menjalankan standar emas, baik ia menggunakan standar uang logam atau standar uang kertas (yang memiliki jaminan emas dan perak senilai nilai nominalnya), dan baik ia mengadopsi ciri tetap tertentu yang berbeda untuk uang logam atau tidak. Ia wajib mematuhi standar ini karena ia merupakan hukum syariat yang menjadi sandaran banyak hukum syariat lainnya. Pertukaran antara dua satuan dengan jenis yang sama di dalam Negara Islam harus setara, dan terdapat selisih di dalamnya adalah haram. Demikian pula, pertukaran antara dua mata uang dengan jenis yang sama di luar Negara Islam mengikuti aturan yang persis sama. Hukum syariat itu satu dan tidak berubah. Adapun pertukaran antara dua standar yang berbeda, diperbolehkan baik dengan kesetaraan maupun dengan selisih, seperti pertukaran antara emas dan perak, dengan syarat serah terima dilakukan secara langsung di tempat, yaitu "tangan ke tangan" baik pada emas maupun pada perak. Tidak ada perbedaan di sini antara transaksi pertukaran yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, karena hukum syariatnya sama dan tidak berubah. Sebagaimana selisih dalam pertukaran antara emas dan perak (secara tunai di tempat) diperbolehkan di dalam negeri, demikian pula pertukaran antara keduanya diperbolehkan di luar negeri. Aturan yang sama berlaku dalam pertukaran antara mata uang Negara Islam dan mata uang negara lain, baik untuk uang logam maupun uang kertas yang bersifat intrinsik, yaitu uang yang dijamin oleh sejumlah emas dan perak yang persis senilai dengan nilai nominalnya. Selisih dalam transaksi-transaksi ini diperbolehkan jika standarnya berbeda, hanya dengan syarat serah terima dilakukan secara tunai dalam emas dan perak. Namun, selisih tidak diperbolehkan apabila kedua mata uang tersebut memiliki standar yang sama. Kesetaraan harus diperhatikan, karena ketimpangan dalam hal ini termasuk riba, dan itu dilarang dari sudut pandang Syariah.

This is regarding the exchange, and the exchange rate throughout the world. The Shari’ah rule concerning exchange and the exchange rate is as follows: The Islamic State operates the gold standard, regardless of whether she uses the metallic, or paper money standard (which would have gold and silver backing equal to its nominal value), and regardless of whether she adopted a specific fixed distinct feature or not for the metallic money. She is obliged to abide by this standard because it is a Shari’ah rule upon which many Shari’ah rules depend. Exchange between two units of the same type within the Islamic State must be equal, and it would be forbidden to have a disparity. Likewise, exchange between two currencies of the same type would follow exactly the same rule outside the Islamic State. The Shari’ah rule is one and does not change. As for the exchange between two different standards, it is permitted to have equality as well as disparity, such as with the exchange between gold and silver, on condition that the hand-over takes place on the spot i.e. “hand to hand” in gold and in silver. There is no difference here between the transactions of exchange undertaken at home or abroad, because the Shari’ah rule is the same and does not change. Just as disparity in the exchange between gold and silver (on the spot), would be allowed at home, so would exchange between them be allowed abroad. The same rule would apply in the exchange between the Islamic State’s currency and other countries’ currencies for both metallic money and the intrinsic paper money i.e. the money that is backed by an amount of gold and silver exactly equal to its nominal value. Disparity in these transactions would be permitted if the standards were different, only on condition that the hand-over is on the spot in gold and silver. However, disparity would not be permitted when the currencies are of the same standard. Equality must be observed, for disparity in this case would be Riba and that is forbidden from a Shari’ah viewpoint.

Adapun uang kertas fidusia yang didukung sebagian, yakni dengan cadangan yang nilainya lebih kecil dari nilai nominalnya, maka nilai moneternya hanya diperhitungkan sebesar jumlah cadangan yang dimilikinya. Uang tersebut akan ditukarkan dengan mata uang Negara Islam atas dasar ini. Oleh karena itu, mata uang ini dinilai berdasarkan hal tersebut, dan sesuai dengan penilaian itu ia tunduk pada hukum Syariah yang sama dengan yang berlaku pada pertukaran antara uang logam emas dan perak, dengan hanya nilai cadangan yang diperhitungkan dalam menilai pertukaran itu.

As for fiduciary paper money, which is partially backed i.e. with a reserve that is less than its nominal value, the monetary value of this currency would be considered only up to the amount of reserves it holds. It would be exchanged against the Islamic State’s currency on this basis. Consequently, this currency would be valued on this basis and according to such valuation it follows the same Shari’ah rule as that applies to the exchange between gold and silver metallic money, with only the value of the reserve considered when evaluating the exchange.

Adapun uang kertas yang tidak dapat ditukar, yang tidak menjadi pengganti emas maupun perak, dan tidak dijamin oleh emas maupun perak, maka hukumnya menurut Syariat sama dengan hukum dua mata uang yang berbeda jenis. Oleh karena itu, dalam transaksi semacam ini boleh dilakukan dengan nilai yang sama maupun berbeda, tetapi harus dilakukan secara tunai di tempat.

As for non-exchangeable paper money, which does not act as a substitute for either gold nor silver, nor is it backed by gold or silver, its rule according to Shari’ah would be the same as that of the two currencies of different types. Therefore, it is permitted to have in such transactions both equality and disparity, but they must be traded on the spot.

Oleh karena itu, pertukaran antara mata uang Negara Islam dan mata uang negara-negara lain diperbolehkan, sama seperti pertukaran antara mata uang lokalnya. Juga diperbolehkan bahwa pertukaran tersebut mengandung selisih nilai karena keduanya memiliki dua standar yang berbeda, dengan syarat penyerahannya dilakukan secara langsung di tempat ("tangan ke tangan") sepanjang menyangkut emas dan perak.

Therefore, exchange between the Islamic State’s currency and the currencies of other countries is allowed, just like the exchange between her local currency. It is also permitted for the exchange to include a disparity because they are of two different standards, on condition that the hand-over is on the spot (“hand to hand”) as far as gold and silver are concerned.

Rasio antara emas dan perak, atau nilai tukar di antara keduanya, tidak akan benar-benar stabil. Nilai tukar itu justru akan berfluktuasi sesuai harga emas dan perak di pasar, tanpa perbedaan antara mata uang lokal maupun asing. Hal yang sama berlaku bagi mata uang Negara Islam dan mata uang negara-negara lain; artinya, nilai tukar di antara keduanya diperbolehkan untuk berfluktuasi. Namun, nilai tukar antara mata uang Negara Islam dan mata uang negara-negara lain tidak akan berpengaruh terhadap Negara Islam, karena dua alasan.

The ratio between gold and silver, or the exchange rate between them would not be totally stable. It would rather fluctuate according to the gold and silver market prices, with no difference between the local or the foreign exchange. The same would apply to the Islamic State’s currency and the currencies of other countries; i.e. it would be permitted for the exchange rate between them to fluctuate. However, the exchange rate between the Islamic State’s currency and the currencies of other countries would not have an effect upon the Islamic State for two reasons:

1. Negeri-negeri Islam memiliki semua bahan mentah yang dibutuhkan oleh Ummat dan Negara. Oleh karena itu, kebutuhannya terhadap komoditas negara-negara lain tidak bersifat esensial atau mendesak. Ia mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dari barang-barang lokal, sehingga tidak terdampak oleh fluktuasi nilai tukar.

1. The Islamic lands possess all the raw materials that the Ummah and the State need. Therefore, her need for other countries’ commodities would not be essential or necessary. She is self-sufficient of her local goods, thus not affected by exchange fluctuations.

2. Negeri-negeri Islam memiliki komoditas yang dibutuhkan oleh semua negara lain, misalnya minyak. Negara Islam dapat membatasi penjualan komoditas semacam itu kecuali pembayarannya dilakukan dengan emas. Negara juga dapat menghilangkan ketergantungan pada komoditas negara lain dengan hanya mengandalkan komoditas lokalnya sendiri. Siapa pun yang memiliki komoditas yang dibutuhkan oleh semua bangsa lain tidak akan terdampak oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Negara itulah yang dapat mengendalikan pasar internasional, sementara tidak ada pihak yang mampu mengendalikan mata uangnya.

2. The Islamic lands possess commodities which all other countries need, for example oil. The Islamic State could restrict the sale of such commodities unless they are paid for by gold. The State could do away with other countries’ commodities by relying solely on her own local commodities, and who ever owns commodities that all other peoples need, could not in any way be affected by the fluctuation of the exchange rate. It is she who could control international markets, with none able to control her currency.