13.4 Koperasi
13.4 Co-operative Societies
Koperasi adalah salah satu jenis perseroan saham. Ia tetap disebut perusahaan meskipun dinamakan Koperasi. Artinya adalah keikutsertaan antara sekelompok orang yang saling sepakat untuk berserikat sesuai dengan aktivitas masing-masing individu.
A Co-operative is one kind of share stock company. It is a company even if called a Co-operative. It means participation between a group of people who agree amongst themselves to associate according to their individual activities.
Koperasi berasal dari bentuk perdagangan yang lazim, yang bertujuan untuk membantu anggotanya atau untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka yang telah ditentukan. Dengan demikian, Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun ia berbeda dari koperasi-koperasi lain yang tidak berorientasi ekonomi. Koperasi bekerja untuk meningkatkan keuntungan anggotanya, bukan kepentingan pihak lain, dan hal ini mengharuskan dibangunnya keterkaitan yang kuat antara kegiatan ekonominya dan kegiatan ekonomi (yaitu usaha) setiap anggotanya.
The Co-operative originates in the usual trading form aiming to help its members or to secure their defined economical interests. Thus the Cooperative is a corporate body regarding rights and duties, although it differs from the other Co-operatives which are not economically oriented. The Co-operative works to increase the profit of its members, not the interests of others, a matter that requires establishing a strong linkage between its economic activity and the economic activity (i.e. business) of each of its members.
Koperasi dibentuk oleh tujuh anggota atau lebih, atau sekurang-kurangnya tiga anggota, dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Koperasi dapat berupa dua jenis: Pertama, perusahaan dengan saham yang telah ditetapkan, di mana setiap orang dalam perusahaan dapat dianggap sebagai mitra karena telah memperoleh saham. Kedua, perusahaan tanpa saham yang telah ditetapkan, di mana keanggotaan dalam perusahaan diperoleh dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan dalam rapat umum tahunan.
A Co-operative is formed between as many as seven or more members or as few as three, but cannot be less than that. Co-operatives may be of two types: One is a company with established shares where any person in the company may be considered a partner by virtue of acquiring shares. The second is a company with no established shares, where joining the company is achieved through paying an annual fee decided at the annual general meeting.
Lima syarat harus dipenuhi dalam Koperasi:
Five conditions must be fulfilled in the Co-operative:
Pertama: Kebebasan untuk bergabung dengan Koperasi. Keanggotaan tetap terbuka bagi siapa pun, dengan syarat yang sama seperti yang berlaku bagi anggota-anggota sebelumnya. Berlaku pula bagi anggota baru aturan, batasan, dan ketentuan Koperasi, baik yang bersifat lokal, seperti yang berlaku bagi penduduk suatu desa, maupun yang bersifat profesi, seperti yang berlaku bagi tukang cukur (penata rambut), sebagai contoh.
Firstly: Freedom of joining the Co-operative. Subscription stays open for everybody, according to the same conditions that applied for preceding members.Where the Co-operative laws, limits and reservations are applied on the new members, whether these laws were of a local nature like those for the people of a village, or they were of professional nature like those for Barbers (Hairdressers) as an example.
Kedua: Anggota koperasi memiliki hak yang sama, terutama hak memberikan suara, sehingga setiap anggota diberi satu suara.
Secondly: Co-operative members have equal rights, particularly the right of voting, thus every member is given one vote.
Ketiga: Ditetapkan keuntungan tertentu untuk saham-saham tersebut. Koperasi membayarkan kepada para pemegang saham tetapnya keuntungan tertentu, dengan syarat keuntungan perusahaan memungkinkan.
Thirdly: A specified profit is assigned for the shares. The Co-operative pays to its permanent shareholders a certain profit, provided the profits of the company allow.
Keempat: Laba surplus dari investasi dikembalikan, di mana laba bersih dibagikan kepada para anggota sebanding dengan transaksi yang mereka lakukan dengan Koperasi, seperti pembelian atau penggunaan utilitas dan fasilitas Koperasi.
Fourthly: The surplus profits of the investment are repaid, where the net profits are distributed amongst the members in proportion to the transactions they carried out with the Co-operative, such as purchases or use of the utilities and facilities of the Co-operative.
Kelima: Dana koperasi harus dibentuk dengan menyetorkan dana cadangan.
Fifthly: A Co-operative fund must be formed by crediting the reserve funds.
Otoritas yang menjalankan Koperasi melalui manajemennya dan melaksanakan kegiatannya adalah dewan direksi yang dipilih dalam rapat umum tahunan dan dibentuk dari para pemegang saham, di mana setiap pemegang saham memiliki satu suara tanpa memandang jumlah sahamnya. Jadi, pemegang seratus saham tidak berbeda dengan pemegang satu saham, dan masing-masing dari mereka memiliki satu suara dalam memilih direksi.
The authority which runs the Co-operative through its management and carries out its activity is the board of directors elected at the annual general meeting and formed from the shareholders, where every shareholder has a vote irrespective of the number of his shares. So one with one hundred shares is no different from a shareholder with one share, and each of them has one vote in electing the directors.
Koperasi memiliki berbagai jenis, seperti koperasi profesi, koperasi konsumen, koperasi pertanian, dan koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi-koperasi ini adalah koperasi konsumen, yang keuntungannya dibagi menurut pembelian, atau koperasi produksi, yang keuntungannya dibagi menurut produksi.
Co-operatives are of many kinds, like professional Co-operatives, the consumer Co-operatives, agricultural Co-operatives, and production Cooperatives. These Co-operatives, as a whole, are either consumer Cooperatives, where profits are divided according to purchases, or production Co-operatives, where the profit is divided according to the production.
Ini menjelaskan tentang Koperasi, yang tidak sah dan bertentangan dengan aturan-aturan Islam berdasarkan hal-hal berikut:
This describes the Co-operatives, which are invalid and contradict the rules of Islam according to the following:
1. Koperasi adalah sebuah perusahaan, sehingga agar sah ia harus memenuhi syarat-syarat perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Syariat. Perusahaan dalam Islam adalah suatu akad antara dua orang atau lebih, yang mana mereka sepakat untuk menjalankan suatu proyek ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, harus ada suatu badan agar kegiatan perusahaan dilaksanakan oleh para mitra. Dengan kata lain, agar legal, perusahaan harus mencakup suatu badan (mitra) yang memiliki saham dalam perusahaan. Dengan demikian, jika tidak ada mitra dalam perusahaan yang memiliki saham di dalamnya dan sekaligus menjalankan pekerjaan yang untuknya perusahaan didirikan, maka tidak ada perusahaan. Jika syarat-syarat ini kita terapkan pada Koperasi, kita dapati bahwa Koperasi bukanlah perusahaan yang sah secara hukum, karena ia dibangun hanya di atas harta (modal). Ia tidak didasarkan pada akad untuk melaksanakan pekerjaan; akadnya adalah menyediakan modal dan membentuk manajemen yang akan menjalankan kegiatannya (pekerjaan). Oleh sebab itu, orang-orang yang berlangganan pada perusahaan hanya berserikat melalui harta mereka (modal); maka perusahaan tersebut tidak memiliki badan. Dengan demikian, Koperasi tidak merepresentasikan perusahaan yang sah, karena tidak mencakup suatu badan. Pada awalnya ia dianggap tidak ada, sebab perusahaan adalah akad untuk mengelola modal, dan tindakan ini memerlukan suatu badan. Ketika suatu perusahaan tidak memiliki badan, maka ia gagal menjadi perusahaan dari sudut pandang Syariat.
1. The Co-operative is a company, so it should fulfil the conditions of a company as stated by the Shar’a in order to be valid. The company in Islam is a contract between two or more persons, in which they agree to run an economic project for the purpose of achieving a profit. Therefore, there must be a body so that the activity of the company is carried out by partners. In other words, the company should include a body (partner) who has a share in the company to be legal. Thus if there did not exist a partner in the company who has shares in it and additionally runs the work which the company was established for, then no company exists. If we apply these conditions to Co-operatives we find that they are not legally valid companies, because they are built upon property (capital) only. They are not based on an agreement to carry out work; the agreement is to provide capital and establish a management that will run its activities (work). Therefore, the people who subscribed to the company only associate together via their properties (capital); thus the company does not have a body. Accordingly, the Co-operative does not represent a legal company, as it does not include a body. It is considered non-existent in the first instance as the company is a contract to manage capital, and this action requires a body. When a company has no body, it fails to be a company from the Shar’a point of view.
2. Selanjutnya, membagi keuntungan secara proporsional terhadap pembelian atau sesuai dengan produksi, bukan terhadap modal atau terhadap pekerjaan, tidak diperbolehkan. Jika perseroan dibentuk atas dasar modal, maka keuntungan harus ditentukan berdasarkan modal, dan jika dibentuk atas dasar pekerjaan, maka keuntungan juga harus ditentukan berdasarkan pekerjaan. Jadi keuntungan mengikuti salah satu dari modal atau pekerjaan, atau keduanya. Namun, menetapkan pembagian keuntungan sesuai dengan pembelian atau sesuai dengan produksi tidak diperbolehkan, karena hal itu bertentangan dengan akad menurut pandangan Syara'. Dan setiap syarat yang bertentangan dengan apa yang dituntut oleh akad, atau tidak sejalan dengan kepentingan akad, adalah syarat yang batal (Fasid). Membagi keuntungan sesuai dengan pembelian atau sesuai dengan produksi bertentangan dengan apa yang dituntut oleh akad, karena akad menurut pandangan Syara' berlaku atas harta (modal) atau pekerjaan, sehingga keuntungan harus sebanding dengan modal atau pekerjaan. Jika ditetapkan sesuai dengan pembelian, atau produksi, maka itu adalah syarat yang batal (Fasid).
2. Furthermore, distributing profits proportional to purchases or according to production, rather than relative to the capital or relative to the work is not allowed. If the company was concluded on the basis of capital then the profit should be determined by the capital, and if it was concluded on the basis of work it should also be determined by work. So the profit follows either the capital or the work, or both of them. But to stipulate the distribution of the profit according to purchases or according to production is not allowed, because this contradicts the contract in the opinion of the Shar’a. And every condition that contradicts what is required by the contract or it is not for the interest of the contract, is an invalid condition (Fasid). Distributing the profit according to purchases or according to the production contradicts what is required by the contract, because the contract in the view of the Shar’a, applies upon the property (capital) or the work, so the profit should be in proportion with the capital or the work. If it is stipulated according to purchases, or the production, it would be an invalid (Fasid) condition.