Teori proteksionisme menuntut agar Negara ikut campur tangan untuk mencapai keseimbangan dalam perdagangan luar negeri. Tujuan proteksionisme adalah memengaruhi neraca perdagangan dan memperbaiki defisit, karena keseimbangan spontan antara ekspor dan impor tidak akan mampu mencapai keseimbangan, dan juga tidak akan mampu memperbaiki defisit. Oleh karena itu, proteksionisme dianggap perlu, dan itulah sebabnya bea masuk serta pembatasan ekspor dan impor diberlakukan.

The protectionist theory requires that a State interferes in order to achieve equilibrium in foreign trade. The pupose of protectionism is to influence the balance of trade and redress the deficit, because the spontaneous balance between exports and imports would not be able to achieve equilibrium, nor would it be able to redress a deficit. Therefore, protectionism would be necessary, and that is why custom duties as well as export and import restrictions would be imposed.

Teori ini sebagaimana adanya memiliki keterbatasan, karena membatasi kewenangan Negara untuk campur tangan hanya demi mencapai keseimbangan neraca perdagangan luar negeri atau menutup defisit. Hal ini keliru, sebab Negara Islam campur tangan untuk menghadapi negara-negara lain dengan prinsip timbal balik, untuk memenuhi kebutuhan negeri serta menghasilkan keuntungan finansial dan mata uang asing, dan yang paling utama, untuk menyampaikan dakwah Islam. Oleh karena itu, tidak tepat membatasi campur tangan Negara hanya pada upaya mencapai keseimbangan dalam transaksi perdagangan dan menutup defisit. Sebaliknya, campur tangannya harus diarahkan pada tujuan politik, ekonomi, dan perdagangan, serta untuk menyampaikan risalah Islam.

This theory as it stands is limited, because it restricts the State’s powers to interfere merely to achieve a foreign balance of trade or to redress the deficit. This would be wrong because the Islamic State interferes in order to deal with the other states with reciprocity, to provide the country’s needs to generate monetary gains and foreign currencies and, most importantly, to carry the call for Islam. Therefore, it would be wrong to confine the interference of the State to achieving equilibrium in trade transaction and to redress the deficit. Rather, her interference should be for political, economic and commercial aims and for carrying the Islamic Message.