Saham dari jenis perusahaan ini adalah uang kertas yang mewakili nilai perusahaan pada saat penilaiannya, bukan modal perusahaan pada saat didirikan. Saham merupakan bagian yang tidak dapat dibagi dari entitas perusahaan, dan bukan bagian dari modalnya. Ia adalah bentuk kertas berharga yang mewakili nilai aset perusahaan. Nilai saham tidak tetap dan dapat berubah sesuai dengan laba atau rugi perusahaan. Nilainya tidak tetap untuk setiap tahun, melainkan dapat berubah. Maka, lembar saham tidak mewakili modal yang disetorkan pada saat pendirian perusahaan, melainkan modal perusahaan pada saat saham itu dijual pada waktu tertentu. Ia seperti uang kertas atau uang kredit yang nilainya turun ketika pasar melemah dan naik ketika pasar saham menguat. Dengan demikian, saham tidak lagi berstatus sebagai modal setelah perusahaan mulai beroperasi, melainkan berubah menjadi uang kertas yang memiliki nilai tertentu.

The shares of this type of company are currency notes which represent the value of the company at the time of its evaluation not the capital of the company at the time of its establishment. The share is an indivisible part of the entity of the company and it is not a part of its capital. It is a form of security paper representing the value of the company’s assets. The value of the shares is not fixed and can change according to the profits or losses of the company. It is not fixed for all years but can change. The share stocks do not therefore represent the capital paid at the time of the establishment of the company but the capital of the company at the time of selling at a certain time. It is like the currency paper or bank note whose value falls when the market declines and rises when the share market rises. The share thus ceases to be capital after the company starts its work; rather it becomes a currency note which has a certain value.

Hukum syar'i mengenai uang kertas harus dikaji. Jika uang kertas tersebut merupakan surat berharga yang mewakili sejumlah harta halal, seperti uang kertas yang dijamin dengan jumlah emas atau perak yang setara atau semisalnya, maka jual beli dengannya diperbolehkan (halal) karena harta yang diwakilinya adalah halal. Namun, jika surat berharga tersebut mewakili sejumlah harta haram, seperti surat utang obligasi yang dananya diinvestasikan dalam riba, atau saham bank dan semisalnya, maka perdagangannya diharamkan karena harta yang diwakilinya adalah haram. Saham perusahaan-perusahaan niaga merupakan surat berharga yang mencakup campuran antara modal yang halal dan keuntungan yang haram, melalui akad dan transaksi yang dianggap batil dalam syariat, tanpa ada pembedaan antara harta pokok dan keuntungan. Setiap surat berharga mewakili nilai satu lembar saham dari aset perusahaan yang batil tersebut. Aset-aset ini diperoleh melalui transaksi batil yang diharamkan syariat, sehingga harta ini adalah haram. Maka saham perusahaan tersebut mencakup sejumlah harta haram. Akibatnya, uang kertas yang berupa saham ini adalah harta haram, dan diharamkan untuk dijual, dibeli, maupun diperdagangkan.

The divine law (Hukm Shar’i) with regard to currency notes must be examined. If they are security notes which include sums of Halal money like the currency notes which are backed by an equivalent amount of gold or silver or the like, then buying or selling them is allowed (Halal) because the property they include is Halal. However, if they were security notes that represent sums of Haram property like bonds of debt in which the property is invested by usury, or bank stocks and the like, then their trade is prohibited (Haram) as the property they represent is Haram. The shares of the stock companies are security notes which include mixed sums of Halal capital and Haram profit through a contract and transactions which are considered invalid in Shar’a, without any distinction between the original property and the profit. Each security note represents the value of a share from the assets of the invalid company. These assets have been earned by an invalid transaction forbidden by Shar’a, so this property is Haram. The stocks of the share stock company, thus, include sums of Haram property. Consequently these currency notes which are shares, are Haram property, and are forbidden to be sold, purchased or dealt in.

Pertanyaan di atas menimbulkan pertanyaan tentang kaum Muslim yang membeli saham perusahaan-perusahaan ini, ikut serta dalam mendirikannya, atau memegang saham karena langganan mereka di perusahaan tersebut. Apakah perbuatan mereka haram, meskipun mereka tidak mengetahui Hukum Syar'i pada saat berlangganan di perusahaan-perusahaan ini? Atau jika sebagian ulama, yang tidak memahami realitas perusahaan saham, memberi mereka fatwa (izin) terkait hal tersebut, apakah saham-saham dan surat berharga yang mereka miliki itu harta yang halal, meskipun diperoleh melalui transaksi yang batal menurut Syariat? Ataukah harta tersebut haram, dan karenanya tidak sah dimiliki oleh mereka? Dan apakah mereka boleh menjual saham-saham ini kepada orang lain atau tidak?

The above discussion raises questions about the Muslims who buy shares of these companies, associate in establishing them, or hold shares due to their subscription in such companies. Was their action Haram, even though they were ignorant of the divine law (Hukm Shar’i) at the time of their subscription into these companies? Or if some scholars, who did not understand the reality of the share stock company, gave them a fatwa (of permission) with regards to them, are these stocks and shares which are owned by them Halal properties, even though they were earned by a void transaction in Shar’a? Or are they Haram, and accordingly not legally owned by them? And are they allowed to sell these shares to other people or not?

Ketidaktahuan terhadap hukum syar'i (Hukm Shar'i) bukanlah alasan, karena setiap Muslim wajib mempelajari apa yang ia butuhkan dalam kehidupannya dari hukum-hukum syariat (Ahkam Shari'ah) agar ia dapat menjalankan seluruh perbuatannya sesuai dengan hukum syariat. Jika hukum tersebut termasuk hukum-hukum yang biasanya tidak diketahui oleh orang seperti itu, maka ia tidak tercela atas perbuatan tersebut dan perbuatannya itu tetap sah baginya, meskipun menurut syariat perbuatan itu tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat: "Rasulullah ﷺ mendengar Mu'awiyah ibn Al-Hakam mendoakan orang yang bersin ketika ia sedang shalat. Setelah mereka selesai shalat, Rasulullah ﷺ mengajarinya bahwa berbicara dalam shalat membatalkannya, dan mendoakan orang yang bersin juga membatalkan shalat, namun Beliau ﷺ tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat." Inilah makna dari apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari 'Atha' ibn Yasar. Hal ini karena kaidah (tidak boleh berbicara dalam shalat) biasanya tidak diketahui oleh orang seperti itu, sehingga Rasulullah ﷺ memaafkannya dan menganggap shalatnya sah. Larangan terhadap saham perusahaan (share stock companies) menurut syariat termasuk kaidah yang serupa dengannya tidak diketahui oleh banyak Muslim, sehingga ketidaktahuan mereka dapat dimaafkan. Perbuatan orang-orang yang berserikat di dalamnya dianggap sah, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tidak sah, seperti shalatnya Mu'awiyah ibn al-Hakam yang dianggap sah meskipun ia melakukan sesuatu di dalamnya yang membatalkannya, karena ia tidak mengetahui bahwa berbicara dalam shalat membatalkannya. Fatwa yang diberikan oleh para ulama juga mengambil kaidah ketidaktahuan terhadap orang yang meminta pendapat. Namun, ulama yang memberikan pendapat tidak mendapat keringanan karena ia tidak mengerahkan seluruh usahanya untuk memahami hakikat perusahaan saham sebelum memberikan pendapat tentangnya. Mengenai kepemilikan saham oleh para pemegang saham, kepemilikan tersebut sah, dan saham-saham ini adalah harta yang halal selama Syariat menilai bahwa tindakan mereka itu sah. Kepemilikan itu tidak batal, karena mereka dimaafkan atas ketidaktahuan mereka terhadap ketidaksahannya. Namun, menjual saham-saham ini kepada kaum Muslim tidak diperbolehkan, karena menurut Syariat saham tersebut merupakan uang kertas yang tidak sah, dan kebolehan kepemilikannya bersifat insidental, yakni didasarkan pada ketidaktahuan terhadap hukum yang dimaafkan. Ketika hukum syariat tentangnya telah diketahui, maka saham itu menjadi harta yang haram, yang tidak boleh dijual atau dibeli, dan seseorang tidak boleh mewakilkan kepada sesama Muslim untuk menjualnya baginya.

The answer to these questions is that ignorance of the divine law (Hukm Shar’i) is not an excuse, because it is compulsory upon every Muslim to learn about that which He needs in his life of the divine laws (Ahkam Shari’ah) so that He can carry out all his actions according to the divine law. If that law is one of those laws which are usually unknown for such persons, then He is not blamed for that action and it would be a valid action for him, even though it is invalid in Shar’a. This is because of the narration: “the Messenger (pbuh) heard Mu’awiya ibn Al-Hakam praying for someone who sneezed while He was in prayer. After they finished the prayer, the Messenger of Allah (pbuh) taught Him that speaking during the prayer would nullify it, and praying for the one who sneezes nullifies the prayer, but He (Messenger of Allah (pbuh) did not order Him to perform the prayer again.” This is the meaning of what was narrated by Muslim and An-Nisai from `Ata’a ibn Yasar. This is because the rule (not talking during the prayer) was usually unknown to such a person and so the Messenger of Allah (pbuh) excused Him and considered his prayer valid. The prohibition of the share stock companies in view of the Shar’a is one of the rules whose like is unknown to many Muslims and so their ignorance can be excused. The action of those who took partnership in them is considered valid, though the companies are invalid, like the prayer of Mu’awiya ibn al-Hakam which is considered valid though He did something in it that invalidates it, as He did not know that talking during prayer invalidates it. The fatwa given by the scholars also takes the rule of ignorance with respect to the one who seeks the opinion. However, the scholar who gives the opinion is not excused because He did not exhaust his effort to understand the reality of the share stock companies before He gave an opinion about them. With regard to the ownership of the shares by the shareholders, it is a valid ownership and these shares are Halal properties so long as Shar’a judged that their action was valid. It is not invalid as they are excused for being ignorant of its invalidity. Selling these shares to Muslims, however, is not allowed, because in Shar’a they are invalid currency notes and the allowance of their ownership is incidental, i.e. based upon ignorance of the hukm that was excused. When the divine law about it becomes known, then it becomes a Haram property that is not allowed to be sold or bought, nor can one delegate other Muslims to sell it for him.

Cara untuk melepaskan saham-saham ini, yang dimiliki karena ketidaktahuan terhadap hukum Allah, adalah dengan membubarkan perusahaan atau mengubahnya menjadi perusahaan Islami. Alternatifnya, seseorang dapat mencari seorang non-Muslim yang menganggap saham dari perseroan saham tersebut halal, lalu mewakilkan kepadanya untuk menjual saham-saham itu atas namanya, kemudian menerima hasil penjualannya. Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, bahwa Bilal berkata kepada 'Umar bin Al-Khattab: "Para pegawaimu ('Ummal) mengambil khamar dan babi sebagai kharaj." Ia berkata, "Jangan ambil (barang-barang itu) dari mereka, tetapi wakilkan mereka untuk menjualnya dan ambil harganya," diriwayatkan oleh Abu 'Ubayd dalam Al-Amwal. Tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakan 'Umar ini, padahal pengingkaran akan terjadi jika tindakan itu bertentangan dengan syariat, maka ia menjadi ijma'. Khamar dan babi termasuk harta milik kaum dzimmi dan tidak boleh menjadi harta milik kaum Muslimin. Ketika mereka hendak memberikannya kepada kaum Muslimin sebagai ganti jizyah, 'Umar memerintahkan kaum Muslimin agar tidak menerimanya, melainkan mewakilkan kepada mereka untuk menjualnya dan mengambil hasilnya. Karena saham termasuk harta para kapitalis dan tidak boleh menjadi harta kaum Muslimin, sedangkan saham tersebut telah berpindah ke tangan kaum Muslimin, maka tidak sah bagi kaum Muslimin untuk mengambilnya. Sebaliknya, mereka harus mewakilkan penjualannya kepada pihak tersebut. Sebagaimana hak kaum Muslimin atas jizyah dan kharaj telah ditetapkan pada khamar dan babi, dan 'Umar membolehkan mereka membiarkan kaum dzimmi menjualnya atas nama mereka, demikian pula hak kaum Muslimin atas saham-saham ini: mereka boleh mewakilkan kepada kaum dzimmi untuk menjual saham-saham tersebut bagi mereka.

The way to dispose of these shares which were owned due to the ignorance of the divine law is to dissolve the company or transform it into an Islamic company. Alternately one can find a non-Muslim who considers the shares of the share stock company allowed and delegate Him to sell the shares on his behalf and then receive the subsequent proceeds. It was reported from Suwaid ibn Ghafala “that Bilal said to ‘Umar ibn Al-Khattab: “Your administrators (‘Ummal) take wine and pigs as Kharaj.” He said, “Don’t take (these things) from them, but delegate them to sell them and take their price” narrated by Abu ‘Ubayd in Al- Amwal. No one denied this action from ‘Umar, though it would have been denied if it disagreed with Shar’a, so it became Ijma’a. Wine and pigs are of the properties of the Dhimmis and cannot be properties for Muslims. When they wanted to give them to Muslims in exchange for Jizya, ‘Umar ordered Muslims not to accept them, but to delegate them to sell them and take the proceedings. Since shares are of the Capitalists’ properties and cannot be of the properties of Muslims, and they were passed to Muslims hands, so it is not valid for Muslims to take them. Instead they have to delegate to them their sale. Just like the right of Muslims in Jizya and Kharaj has been confirmed in wine and pigs, and ‘Umar allowed them to let the Dhimmis sell them on their behalf, it is also the right of Muslims in these shares that they are allowed to delegate the Dhimmis to sell the shares for them.