Teori ekonomi nasional berkaitan dengan konsep "perlindungan budaya" yang berasal dari teori industri berat. Para pendukung teori ekonomi nasional berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa harus bertujuan memberinya kekuatan politik sekaligus kekuatan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan setiap negara akan melalui tiga tahap: tahap pastoral/agraris, tahap agraris/industri, kemudian tahap agraris/industri/perdagangan. Suatu negara tidak akan mencapai kekuatan yang sesungguhnya kecuali ia memiliki angkatan laut, koloni, dan penduduk dengan berbagai keterampilan. Selain itu, harmoni antara kekuatan produktif dan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat fundamental bagi kekuatan politik. Mereka juga berpendapat bahwa meskipun hubungan ekonomi internasional akan memperoleh manfaat dari persaingan bebas, hal itu bergantung pada semua negara yang bersaing mencapai kesempurnaan dalam mengembangkan kekuatannya; dan untuk mendorong perkembangan ini, industri harus dilindungi. Adapun pertanian tidak akan mendapat perlindungan apa pun, dan diperbolehkan mengekspor segala jenis hasil tanpa pembatasan atau syarat, serta harganya ditetapkan sesuai mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, pada hakikatnya teori ekonomi nasional berorientasi pada industri. Teori ini menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang bercita-cita menjadi kuat harus bersemangat melampaui tahap agraris menuju industri, karena dalam negara agraris, sebagian besar kekuatan produktif, yakni tenaga kerja, serta sebagian besar sumber daya alam, yakni bahan mentah, akan tetap menganggur dan tidak dimanfaatkan. Karena itu, untuk menginvestasikan tenaga kerja dan sumber daya alam, sebuah program industri harus dijalankan bersamaan dengan pertanian. Negara yang membangun ekonominya semata-mata berdasarkan pertanian tidak akan memiliki kemampuan ekonomi dan standar hidup sebagaimana yang dimiliki negara berbasis agraris/industri. Teori ekonomi nasional mengharuskan adanya industri di samping pertanian agar negara dapat berdiri di atas kakinya sendiri secara ekonomi. Oleh karena itu, konsep ekonomi nasional sebenarnya menerapkan teori proteksionis pada industri, sehingga memberlakukan pembatasan dan tarif yang sesuai hanya pada impor dan ekspor industri, sementara pada saat yang sama, konsep ini menerapkan teori perdagangan bebas pada pertanian sehingga bebas dari segala pembatasan perdagangan.

The theory of national economy is linked to the concept of “cultural protection” derived from the theory of heavy industry. The champions of the theory of national economy deem that the economic growth of a nation must aim at providing her with political power as well as economic power. They deem that the growth of any country would undergo three stages: The pastoral/agricultural stage, the agricultural/industrial stage, then the agricultural/industrial trading stage. A country would not achieve real power unless she acquired a navy, colonies and populations with various skills. Furthermore it would be essential for the productive forces and economic growth to be in harmony, and this would serve as a fundamental condition of political power. They also deem that although international economic ties would benefit from free competition, this would depend on all competing countries reaching perfection in developing their powers; and in order to stimulate this development, industry must be protected. As for agriculture, it would not enjoy any protection and it would be permitted to export all kinds of produce without restriction or conditions, and their prices would be set according to the free market. Therefore, the theory of national economy would be in essence industry orientated. It states that the nations who aim towards being powerful should be eager to pass the agricultural stage to industry, because in the agricultural country, a large size of the productive forces i.e. the workforce, as well as a considerable size of the natural resources i.e. the raw materials, would remain unemployed and unexploited. Therefore, in order to invest in the workforce and the natural resources, an industrial programme should be initiated alongside agriculture. A country who establishes her economy solely based on agriculture would not possess the economic capability and the standard of living which an agricultural/industrial based country would have. The theory of national economy necessitates the presence of industry alongside agriculture in order for the country to be able to stand on its own feet economically. Therefore, the concept of national economy in fact applies protectionist theory on industry, thus imposing the appropriate restrictions and tariffs exclusively on industrial imports and exports, whilst at the same time, it applies free trade theory on agriculture making it free of any trade restrictions.

Islam menentang teori semacam itu, karena membiarkan perdagangan produk pertanian luar negeri tanpa kendali berarti Negara tidak mengatur perdagangan luar negeri atas produk-produk pertanian. Hal ini terlarang, sebab Negara wajib mengatur setiap komoditas pertanian, industri, maupun komoditas lain yang masuk ke atau keluar dari negeri; ia dapat melarang ekspor sebagian komoditas sementara membolehkan ekspor komoditas lainnya. Negara juga menangani secara langsung urusan kaum kafir yang memerangi serta para pedagang yang terikat perjanjian, sementara ia cukup mengawasi warga negaranya sendiri. Adapun campur tangan Negara dalam urusan industri sesuai dengan kepentingan negeri dan demi meningkatkan perekonomian, hal itu termasuk bagian dari kewajibannya mengurus urusan umat, dan Islam memerintahkan hal tersebut. Namun, semua ini harus dibatasi dengan kepentingan dakwah (menyeru kepada Islam), bersama dengan pembangunan industri, yaitu tidak semata-mata demi pembangunan industri. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun teori ekonomi nasional memiliki aspek-aspek yang identik dalam sebagian visi industrinya dengan aspek-aspek pengurusan urusan umat yang disetujui Islam, aspek-aspek tersebut bertentangan dengan Islam karena tidak dikaitkan dengan kepentingan dakwah Islam. Secara keseluruhan, seluruh teori tersebut bertentangan dengan Islam karena kebebasan total yang diberikan kepada pertanian, oleh karena itu kaum Muslimin tidak akan mengadopsi teori semacam itu.

Islam is averse to such a theory, because leaving the foreign agricultural trade free of control means that the State would not control the foreign trade of agricultural products. This is forbidden, for the State organises all agricultural, industrial, or any other commodity which enters or leaves the country; she could ban the export of some commodities, while permitting the export of others. She would deal directly with the issue of belligerent and traders under treaty, while opting to merely supervise her own citizens. As for the State’s interference in industrial matters in accordance with the country’s interest and in order to boost the economy, this would form part of her duty to manage the Ummah’s affairs and this is commanded by Islam. However, all this would be restricted with the interest of the Da’wah (campaigning for Islam), together with the industrial development, i.e. not just for industrial development. This demonstrates that, although the theory of national economy has, in parts of its industrial vision, identical aspects to those which are part of the management of the Ummah’s affairs that Islam approves of, such aspects contradict Islam because they are not linked to the interests of the Da’awa for Islam. Overall, the whole theory contradicts Islam due to the total freedom given to agriculture, therefore Muslims would not adopt such a theory.