Cara lain kepemilikan harta adalah harta yang diberikan Negara dari harta Baitul Mal kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk memberi manfaat kepada masyarakat melalui kepemilikannya. Terkait pemenuhan kebutuhan mereka, Negara memberikan kepada mereka harta yang dengannya mereka mengolah tanah atau melunasi utang mereka. ’Umar bin Al-Khattab memberikan harta dari Baitul Mal kepada para petani di Irak, dengannya beliau membantu mereka untuk menanami tanah ini dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa meminta penggantian dari mereka. Syara’ menetapkan bagi orang-orang yang berutang suatu hak dalam harta Zakat, dari harta tersebut mereka diberi untuk melunasi utang mereka jika mereka tidak mampu melakukannya. Allah (SWT) berfirman:

Another means of property ownership is that property which the State gives from the Bait ul-Mal properties to the citizens in order to meet their needs or to benefit the community by their ownership. With regard to the meeting of their needs, the State grants them properties with which they cultivate lands or repay their debts. ’Umar bin Al-Khattab gave properties from the Bait ul-Mal to the farmers in Iraq, by which He helped them to plant on this land and to meet their needs without being reimbursed from them. Shar’a made for the debtors a right in the Zakat property, from which they are given to repay their debts if they were unable to do so. Allah (swt) said:

"dan orang-orang yang berutang." [At-Taubah: 60],

“and the debtors.” [At-Tauba: 60],

Terkait dengan memberi manfaat bagi masyarakat dari harta individu, hal ini terjadi ketika Negara memberikan kepada warganya dari harta-harta miliknya yang tidak terpakai, seperti Negara memberikan tanah yang tidak memiliki pemilik. Sebagaimana Nabi ﷺ memberikan kepada Abu Bakar dan 'Umar sebidang tanah ketika beliau ﷺ hijrah ke Madinah. Beliau ﷺ juga memberikan kepada Az-Zubair suatu wilayah luas dari tanah mati di al-Naqee'a, seluas yang dapat dijangkau oleh kudanya, dan beliau ﷺ juga memberinya tanah yang memiliki pepohonan dan pohon kurma. Demikian pula para Khulafaur Rasyidin setelah beliau ﷺ memberikan tanah-tanah kepada kaum Muslimin. Tanah yang diberikan Negara kepada seseorang ini menjadi miliknya melalui pemberian tersebut. Sebab, masyarakat membutuhkan manfaat dari harta ini, yaitu memudahkan individu untuk memanfaatkan harta ini, serta mengerahkan usaha pikiran dan fisiknya untuk kemaslahatan masyarakat melalui kepemilikannya. Istilah pemberian (Iqta'a) yang digunakan di sini bersifat bahasa dan istilah para ahli fikih, dan tidak ada hubungannya dengan sistem feodal (Iqta') yang dikenal, yang tidak pernah diakui oleh Islam.

With regards to benefiting the community from the individual property, this occurs when the State grants to its citizens from its unused properties, such as the State giving land, which has no owner. As the Prophet (pbuh) did when He gave Abu Bakr and ’Umar some land when He (pbuh) emigrated to Madinah. He (pbuh) also gave Az-Zubair a wide area of dead land of al-Naqee’a, as much as his horse could run in, and He (pbuh) also gave Him land which had trees and palms. Similarly the rightly guided Khulafaa after Him gave lands to the Muslims. This land which the State gives to the person becomes his property through this granting. For the community is in need of the benefit of this property, of facilitating the individual to utilise this property, and of employing his mental and physical efforts for the benefit of the community by means of its ownership. This term of granting (Iqta’a) used here is lingistic and jurist one, and it has no relation with the known feudal (Iqta’a) system which Islam never acknowledged.

Apa yang dibagikan Negara kepada para mujahid dari harta rampasan perang, dan apa yang diizinkan oleh Imam bagi mereka untuk dimiliki dari harta rampasan perang, juga termasuk contoh dari apa yang Negara berikan kepada individu-individu untuk mereka miliki.

What the State distributes amongst the warriors from the booties, and what the Imam allows them to hold of the war spoils are also examples of what the State grants to the individuals for them to own.