Pendapatan tetap Bait ul-Mal adalah: harta rampasan tanpa peperangan (Fai’), harta rampasan perang (Ghana’im), pajak tanah (Kharaj), pajak kepala (Jizya), berbagai jenis pendapatan dari harta milik umum, pendapatan dari harta milik negara, sepersepuluh hasil bumi (Ushr), seperlima dari harta terpendam (Rikaz), hasil tambang, dan harta zakat. Namun, harta zakat disimpan di tempat khusus di dalam Bait ul-Mal, dan tidak dibelanjakan kecuali untuk delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Tidak boleh sedikit pun dari harta tersebut dibelanjakan untuk selain delapan golongan itu, baik untuk urusan negara maupun urusan umat. Akan tetapi, Khalifah boleh membelanjakannya menurut pendapat dan ijtihadnya kepada siapa pun yang ia pandang layak dari delapan golongan tersebut. Ia berhak memberikannya kepada salah satu atau lebih dari golongan-golongan ini, atau kepada seluruhnya. Pendapatan harta milik umum juga disimpan di tempat khusus (ditahan) di dalam Bait ul-Mal dan tidak dicampur dengan yang lain, karena harta itu dimiliki oleh seluruh kaum Muslimin. Dari sanalah Khalifah membelanjakannya, sesuai dengan hukum-hukum Syariah, demi kepentingan kaum Muslimin menurut pendapat dan ijtihadnya.

The permanent revenues of the Bait ul-Mal are: Booties (Fai’), Spoils (Ghana’im), Land Tax (Kharaj), Head Tax (Jizya), the different types of public property revenues, the revenues of the State properties, the tithes (Ushr), the fifth of the hidden treasure (Rikaz), the minerals, and the properties of Zakat. But the Zakat properties are kept in a special place in the Bait ul-Mal, and they are not spent except for the eight categories mentioned in the Qur’an, and nothing of them should be spent for other than the eight categories, whether the State affairs or the Ummah’s affairs. But the Khalifah is allowed to spend them, according to his opinion and Ijtihad, for whom He sees fit of the eight categories. He has the right to give them to one or more of these categories, or to all of them. The revenues of the public properties are also kept in a special place (hold) in the Bait ul-Mal, and are not mixed with others, because they are owned by all the Muslims, from whence the Khalifah spends them, within the Shari’ah rules, in the interest of the Muslims according to his opinion and Ijtihad.

Adapun harta-harta lain yang menjadi milik Baitul Mal, semuanya dikumpulkan dan dibelanjakan untuk urusan negara dan umat, untuk delapan golongan (mustahiq) dan untuk apa pun yang diputuskan oleh negara. Jika harta-harta tersebut mencukupi kebutuhan rakyat, maka itu baik; jika tidak, maka negara memungut pajak dari kaum Muslimin untuk memenuhi apa yang diwajibkan atas negara dalam mengurus urusan mereka. Adapun cara pelaksanaan pajak ini, hendaknya dilakukan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Syara' kepada kaum Muslimin. Maka, berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kaum Muslimin dan membutuhkan biaya dari negara untuk pelaksanaannya, negara berhak memungut pajak dari kaum Muslimin agar dapat melaksanakannya. Sedangkan perkara-perkara yang bukan merupakan kewajiban atas kaum Muslimin, seperti pelunasan utang-utang orang yang telah meninggal, negara tidak boleh memungut pajak untuk melunasinya. Jika negara memiliki dana yang tersedia di Baitul Mal, maka negara akan melaksanakannya; jika tidak, maka negara tidak berkewajiban melakukannya. Oleh karena itu, negara berhak memungut pajak dalam kasus-kasus seperti ini, dan dalam hal ini negara harus menempuh ketentuan sebagai berikut:

The other properties, which belong to the Bait ul-Mal, are all gathered together, and spent on the affairs of the State and the Ummah, on the eight categories and on anything that the State decides. If these properties meet the needs of the citizens, that is well and good; otherwise the State levies taxes upon the Muslims in order to accomplish what is required of it in terms of looking after their affairs. In regards to the way these taxes are enacted, it should be done according to the obligations which the Shar’a put upon the Muslims. So concerning duties which are obligatory upon Muslims to carry out and which require expenses from the State for their execution, the State has the right to levy taxes from the Muslims so that it can execute them.Whereas those issues which are not duties upon the Muslims, such as the repayment of the debts of the dead, the State is not allowed to levy taxes in order to pay them off. If it had funds available in the Bait ul-Mal then it would carry this out, otherwise the State is not obliged to do so. Therefore, the State has the right to collect taxes in these instances, in which case it has to proceed as follows:

1. Untuk memenuhi pengeluaran yang menjadi tanggungan Bait ul-Mal bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, musafir, serta untuk pelaksanaan jihad.

1. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal for the poor, the needy, the wayfarer and in the carrying out of Jihad.

2. Untuk memenuhi pengeluaran yang menjadi tanggungan Bait ul-Mal sebagai ganti rugi, seperti pengeluaran para pegawai dan perbekalan tentara serta yang sejenisnya.

2. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal as compensation, such as the expenses of the employees and the provisions of the army and the like.

3. Untuk memenuhi kewajiban Bait ul-Mal dalam bentuk layanan dan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, penyediaan air, pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit, serta hal-hal lain yang pembangunannya dianggap perlu bagi umat dan tanpa itu umat akan mengalami kerugian.

3. To meet what is due upon the Bait ul-Mal in the form of services and utilities, such as the construction of roads, production of water, building of mosques, schools and hospitals and other things whose establishment are considered necessary for the Ummah and without which she would be harmed.

4. Untuk memenuhi pengeluaran yang menjadi tanggungan Bait ul-Mal yang timbul dalam bentuk kebutuhan mendesak, seperti kejadian darurat berupa kelaparan, banjir, gempa bumi, serangan musuh, dan sejenisnya.

4. To meet the expenses due upon the Bait ul-Mal that arise in the form of necessity, such as emergency incidents like famine, floods, earthquakes, an attack by an enemy and the like.

5. Memungut pajak untuk melunasi utang yang ditanggung Negara guna melaksanakan kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum Muslimin, dari salah satu dari empat kasus yang disebutkan di atas atau apa pun yang timbul darinya, atau perkara apa pun yang diwajibkan atas kaum Muslimin oleh Syariat.

5. To levy taxes to meet debts which the State incurred in order to carry out an obligation due upon all the Muslims, from any of the four cases mentioned above or whatever may have resulted from them, or any matter obliged upon the Muslims by Shar’a.

Pendapatan lain yang disimpan di Bait ul-Mal dan dibelanjakan untuk urusan para warga adalah sepersepuluh (bea cukai) yang dipungut dari warga negara yang berperang dengan kaum Muslimin, atau yang memiliki perjanjian, serta harta yang termasuk milik umum atau milik negara, dan harta warisan dari mereka yang tidak memiliki ahli waris.

Other revenues which are kept in the Bait ul-Mal and spent upon the affairs of the citizens are the tenth (customs) collected from the citizens of countries at war with the Muslims, or which have treaties, and the properties which are of the public property or the State property, or the property which is inherited from those who had no inheritors.

Mengenai pendapatan Bait ul-Mal yang melebihi pengeluaran yang menjadi kewajibannya: jika kelebihan ini berasal dari harta rampasan perang (ghanimah), maka ia dibelanjakan sebagai hibah yang diberikan kepada masyarakat. Jika kelebihannya berasal dari jizyah atau kharaj, maka ia disimpan untuk memenuhi kebutuhan saat terjadi keadaan darurat yang menimpa kaum Muslimin, dan tidak boleh dibebaskan dari mereka yang wajib membayarnya, karena syariat Ilahi telah menetapkan jizyah atas setiap orang (laki-laki non-Muslim, yang sudah dewasa dan mampu membayar), dan kharaj atas tanah sesuai dengan kemampuannya. Jika kelebihannya berasal dari zakat, maka ia disimpan di Bait ul-Mal hingga salah satu dari delapan golongan memiliki tuntutan atasnya, dan ketika itu ia dibelanjakan untuk mereka. Jika kelebihannya berasal dari apa yang menjadi kewajiban kaum Muslimin, maka ia digugurkan dan mereka dibebaskan dari membayarnya.

Concerning the revenues of the Bait ul-Mal which exceeds the expenses due upon on it; if this excess came from booties then it is spent as grants which are given to the people. If the extra comes from Jizya or Kharaj, it is kept to meet the requirements of any emergencies which may fall upon the Muslims, and it should not be waived from those who are obliged to pay, because the divine law has put the Jizya on everyone (non-Muslim male, mature and able to pay), and the Kharaj on the land according to its capacity. If the extra came from Zakat it is kept in the Bait ul-Mal until any of the eight categories has demands upon it, whereupon it is spent on them. If the extra came from that which is due upon Muslims, then it would be dropped and they are excused from paying.