Ijarah (sewa-menyewa jasa) adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan berupa kompensasi. Syarat pertama bagi sahnya akad ijarah adalah kecakapan hukum kedua pihak yang berakad, yaitu masing-masing telah mencapai usia baligh. Syarat lain bagi sahnya adalah adanya kerelaan (persetujuan) dari kedua pihak yang berakad. Selain itu, upah harus diketahui, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Jika seseorang di antara kalian menyewa seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya," diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Ibnu Mas'ud. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Sa'id bahwa Nabi ﷺ melarang menyewa seorang pekerja tanpa menjelaskan upahnya kepadanya. Namun, jika upahnya tidak ditentukan, akad ijarah tetap dianggap berlangsung dan sah (legal). Jika terjadi perselisihan mengenai upah, maka dirujuk kepada upah yang setara (ujrah mitsil). Maka jika upah tidak ditentukan pada saat akad dan kemudian pihak pemberi kerja dan pekerja berselisih mengenai upah, yang diambil adalah upah yang setara. Upah yang setara diambil dengan qiyas terhadap mahar pernikahan yang diperselisihkan, yang diputuskan dengan merujuk kepada mahar yang setara apabila tidak disebutkan sebelumnya, atau apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah yang disebutkan. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud (ra) memutuskan dalam kasus seorang laki-laki yang meninggal dunia sebelum menggauli seorang wanita yang ia nikahi tanpa menyebutkan maharnya. Ia berkata: "Wanita itu berhak mendapatkan mahar seperti mahar wanita sepadannya, ia wajib menjalani iddah, dan ia berhak mewarisi darinya." Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i berkata: "Nabi ﷺ telah memutuskan untuk Barwa', putri Washiq, salah seorang dari kaum kami, sebagaimana engkau memutuskan." Makna ucapan bahwa ia berhak mendapatkan mahar wanita-wanita sepadannya adalah mahar yang sama dengan mahar wanita-wanita yang sepadan. Maka syariat mewajibkan pemberian mahar yang setara kepada wanita yang maharnya tidak disebutkan. Putusan yang sama berlaku pada kasus di mana terjadi perselisihan mengenai mahar yang telah disebutkan. Karena mahar merupakan imbalan dalam akad nikah, maka imbalan dari setiap akad dapat diukur dengan itu. Dengan demikian, perkara diputuskan berdasarkan imbalan yang setara (mahar mitsil) apabila imbalan tidak disebutkan dalam akad, atau apabila terjadi perselisihan mengenai imbalan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, perkara diputuskan berdasarkan upah yang setara dalam ijarah, dan berdasarkan harga yang setara dalam jual beli apabila harga tidak disebutkan dalam akad, atau terjadi perselisihan mengenai harga yang telah disebutkan. Maka upah yang setara menjadi penentu dalam perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja mengenai upah yang telah disebutkan, dan dalam hal upah tidak disebutkan. Jadi, jika upah disebutkan dalam akad, maka upah itulah yang berlaku. Namun jika tidak disebutkan, atau terjadi perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang setara ditetapkan sebagai upah. Dengan demikian, upah terbagi menjadi dua macam: upah yang disebutkan (musamma) dan upah yang setara (ujrah al-mitsl). Syarat dipertimbangkannya upah yang disebutkan adalah diterimanya upah tersebut oleh kedua belah pihak yang berakad. Maka apabila kedua belah pihak telah menyetujui suatu upah tertentu, upah tersebutlah yang menjadi upah yang disebutkan, dan pemberi kerja tidak wajib membayar lebih darinya, dan pekerja pun tidak wajib menerima kurang darinya, melainkan itulah upah yang mengikat secara hukum. Adapun upah yang setara adalah upah untuk pekerjaan yang setara, atau upah pekerja yang setara apabila akad ijarah dilakukan atas manfaat pekerjaan. Upah yang setara hanya berupa upah pekerja yang setara apabila akad ijarah dinyatakan atas manfaat orang yang disewa.

Hiring is a contract over a benefit in return for a recompense. The first condition for the validity of the contract of hiring is the legal competence of the two contractors, such that each of them has reached the age of maturity. Another condition for its validity is the consent of the two contractors. Moreover the wage should be known, due to the saying of the Prophet (pbuh): “If anyone of you hires a worker, He has to inform Him of his wage”, narrated by Ad-Daraqutni from Ibn Mas’oud. Also due to the Hadith narrated by Ahmed from Aby Sa’id that the Prophet (pbuh) forbade hiring a worker without explaining to Him his wage. However, if the wage was not defined, the hiring would be contracted and valid (legal). In case of dispute over the wage, reference is made to the equivalent wage. So if the wage was not defined at the time of the contract and if the employer and the employee then dispute over the wage, then the equivalent wage is adopted. The equivalent wage is adopted by analogy with the disputed marriage money (Dowry), which is decided by referring it to the equivalent dowry if it was not mentioned before, or if a dispute over the named amount occurred. This is due to what Ahmed narrated that ‘Abdullah ibn Mas’oud (ra) judged in the case of a man who passed away before sleeping with a woman, whom He had married without naming the dowry. He said: “She deserves the dowry of her equivalent woman, and she has to do the Iddah (waiting period for the next marriage) and she deserves to inherit from him.” Ma’qal ibn Sinan Al-Ashja’i said: “The Prophet (pbuh) has judged to Barwa’a, daughter of Washiq one of our people, as you judged.” The meaning of saying that she deserved the dowry of her equivalent women means a dowry identical to the dowry of equivalent women. So Shar’a obliged giving the equivalent dowry to the one whose dowry was not named. The same judgement is given in the case where a dispute occurs over the named dowry. Since the dowry is a recompense in the marriage contract, then recompense of any contract can be measured with it. Thus it is judged by the equivalent recompense in case the recompense was not mentioned in a contract, or in the case of dispute over the named recompense. Therefore, it is judged by the equivalent wage in the hiring, and by the equivalent price in the trading (selling) in the case where the price was not named in the contract, or there was a dispute over the named price. Therefore the equivalent wage resolves the case in a dispute between the employee and the employer over the named wage, and in the case where the wage was not mentioned. So, if the wage was mentioned in the contract then the wage would be the named one. But if it was not mentioned or if a dispute occurred over the named wage, then the equivalent wage would be judged as the wage. Thus, the wage is of two different kinds: A named wage and the equivalent wage. The condition for considering the named wage is its acceptance by the two contractors. So if the two contractors accepted a certain wage, then this wage will be the named one, and the employer would not be obliged to pay more than it, nor would the employee be obliged to take less than it, rather it is the binding legal wage. The equivalent wage is the wage for equivalent work, or of the equivalent worker if the contract of the hiring had been concluded over the benefit of the work. The equivalent wage would be the wage of the equivalent worker only if the hiring contract was stated over the benefit of the hired person.

Pihak yang dianggap berwenang untuk menentukan upah adalah para ahli dalam menilai upah, bukan negara, dan bukan pula adat kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, mereka adalah para ahli mengenai upah untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan, atau upah untuk jenis pekerja yang bagi mereka upah tersebut hendak ditaksir.

Those who are considered to estimate the wage are the experts in defining wages, not the State, nor the traditions of the population. Rather they are the experts on the wage for the relevant type of work, or the wage for the type of workers for whom the wage is intended to be estimated.

Dasar yang digunakan para ahli dalam menaksir upah adalah manfaat, baik manfaat dari pekerjaan maupun dari pekerja. Karena akad sewa-menyewa tenaga kerja didasarkan pada manfaat, maka manfaat itulah yang menjadi dasar penaksiran upah. Dengan demikian, upah tidak ditaksir berdasarkan hasil produksi pekerja, tidak pula berdasarkan standar hidup terendah di masyarakatnya. Dalam penaksirannya, tidak diperhitungkan hasil produksi pekerja maupun standar hidup yang tinggi; penaksirannya semata-mata berkaitan dengan manfaat. Para ahli menaksir upah pekerja sesuai dengan nilai manfaat tersebut di masyarakat tempat mereka tinggal. Ketika para ahli menaksir upah atas suatu pekerjaan dan upah seorang pekerja, mereka mempertimbangkan nilai manfaat di tengah masyarakat, sehingga mereka menaksirnya dengan nilai manfaat yang dihasilkan oleh pekerja, atau manfaat dari pekerjaan itu. Jika terjadi perselisihan mengenai taksiran manfaat di masyarakat, maka hal itu tidak perlu ditetapkan dengan bukti dan pembuktian. Cukup dengan mengambil pendapat para ahli, karena yang dipersoalkan adalah menaksir nilai manfaat, bukan menetapkan suatu bukti tentang jumlahnya.

The basis upon which the experts estimate the wage is the benefit, whether it was for the work or the worker. Because the hiring contract is based on the benefit, it becomes the basis upon which the wage estimation is built. Thus the wage is not estimated by the production of the worker or by the lowest standard of living among his community. There is no consideration to the production of the worker nor to the high standard of living in its estimation, rather its estimation is related to the benefit. The experts estimate the wage of the worker according to the value of this benefit in the society in which they live. When the experts estimate the wage for the work and the wage of the worker, they consider the value of the benefit in the community, so they estimate it by the value of the benefit produced by the worker, or benefit of the work. If a dispute occurred over the estimation of the benefit in the community, then it should not be estimated by evidence and proof. Rather it is enough to take the opinion of the experts, because the question is to estimate the value of the benefit and not to establish an evidence about its amount.

Dengan demikian, dasar penaksiran upah adalah manfaat menurut taksiran para ahli. Namun ketika para ahli menaksir upah yang setara, mereka harus mempertimbangkan bukan hanya upah pekerjaan atau pekerja saja, karena upah bervariasi sesuai dengan pekerjaan, pekerja, waktu, dan tempat. Bahkan, mereka wajib memperhatikan orang yang serupa dengan pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama, yaitu dengan memperhatikan pekerjaan dan pekerjanya, sekaligus memperhatikan waktu dan tempat kerja, karena upah berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan, pekerja, waktu, dan tempat.

Thus, the basis upon which the estimation of the wage is built is the benefit according to the estimation of the experts. But when the experts estimate the equivalent wage, they have to consider not only the wage of the work or the worker alone, because the wage varies with the work, worker, time and place. Rather they are obliged to look to the person who is identical to the worker doing the same work, which is to look to the work, the worker, and at the same time, they have to look at the time and place of work, because the wage differs with the work, worker, the time and the place.

Pihak-pihak yang berakad, yaitu pemberi kerja dan pekerja, pada mulanya memilih para ahli yang menaksir upah atau upah yang setara. Jika mereka tidak memilih para ahli tersebut atau berselisih dalam pemilihannya, maka pengadilan atau negara merupakan pihak yang berwenang untuk menunjuk para ahli ini.

The contracting parties, that is the employer and employee, originally select the experts who estimate the wage or the equivalent wage. If they did not select the experts or differed over their selection, then the court or the State is the competent authority to appoint these experts.