Tidak perlu mendengar suaramu ketika aku bisa berbicara tentangmu lebih baik daripada engkau berbicara tentang dirimu sendiri. Tidak perlu mendengar suaramu. Ceritakan saja tentang rasa sakitmu. Aku ingin mengetahui kisahmu. Lalu aku akan menceritakannya kembali kepadamu dengan cara baru. Menceritakannya kembali sedemikian rupa sehingga ia menjadi milikku, kepunyaanku sendiri. Dengan menuliskan ulang dirimu, aku menulis diriku sendiri dari awal. Aku tetap penulis, pemegang otoritas. Aku tetap penjajah, subjek yang berbicara, dan engkau kini berada di pusat pembicaraanku. (Hooks 1990: 243)

No need to hear your voice when I can talk about you better than you can speak about yourself. No need to hear your voice. Only tell me about your pain. I want to know your story. And then I will tell it back to you in a new way. Tell it back to you in such a way that it has become mine, my own. Re-writing you I write myself anew. I am still author, authority. I am still colonizer the speaking subject and you are now at the center of my talk. (Hooks 1990: 243)

Sejarah dan memori kolektif sering kali merupakan permadani kisah-kisah yang dirajut oleh kaum elit sosial, dengan mengabaikan suara rakyat biasa serta representasi diri dari kaum tertindas, terjajah, pribumi, dan terpinggirkan.

History and collective memory are often a tapestry of stories woven by social elites, with disregard for the voices of ordinary people and selfrepresentation of the oppressed, colonised, indigenous and marginalised.

Banyak sejarah Palestina ditulis oleh kalangan elit yang berkuasa dan oleh mereka yang mengabdi kepada para penakluk dan penjajah. Namun, dewasa ini terdapat tiga jenis tulisan tentang Palestina yang dipengaruhi oleh tiga tradisi yang berbeda.

Much of the histories of Palestine are written by powerful elites and those who are in the service of conquerors and colonisers. However, today there are three types of writings on Palestine influenced by three distinct traditions:

(1) geografi Alkitab dan tulisan-tulisan kolonialis pemukim Israel; (2)

(1) scriptural geography and Israeli settler-colonialist writings; (2)

wacana-wacana "Sejarah Baru" Israel yang memperlakukan sejarah Palestina selama ribuan tahun sebagai sekadar lampiran bagi Israel modern; dan (3)

the discourses of the ‘New Histories’ of Israel in which the millennia-long history of Palestine is treated as a mere appendix to modern Israel; and (3)

pendekatan dekolonisasi dan kajian adat yang berlandaskan sejarah rakyat Palestina, "sejarah dari bawah", studi subaltern, representasi diri masyarakat adat, serta tulisan-tulisan klasik Edward Said dan Frantz Fanon tentang penjajah dan terjajah. Karya ini termasuk dalam kategori ketiga dari tulisan-tulisan tersebut. Karya ini memprioritaskan pemberian suara kepada Palestina dan rakyat Palestina, serta membiarkan Palestina berbicara untuk dirinya sendiri. Dua wacana lainnya ditantang dalam buku ini:

indigenous and decolonisation scholarship informed by a people’s history of Palestine, ‘history from below’, subaltern studies, indigenous selfrepresentation and the classical writings of Edward Said and Frantz Fanon on the coloniser and colonised. This work comes under the third category of writings. It prioritises giving Palestine and the Palestinians a voice and allowing Palestine to speak for itself. The other two discourses are challenged in this book:

• Tulisan-tulisan Orientalis, ahli Alkitab, dan kolonialis: literatur sejarah/memori kolektif ini sebagian besar diproduksi dan disebarluaskan oleh geografi Alkitab Barat atau Zionis Israel demi kepentingan elit sosial yang berkuasa, dengan sedikit perhatian terhadap agensi dan suara Palestina yang autochthonous (asli). Selain itu, dengan mengaburkan sejarah negeri tersebut, pendekatan sejarah terhadap Palestina sering kali disusun melalui kronologi kekaisaran dan melalui penaklukan imperial atau kronologi dinasti (Romawi, Utsmani, Inggris, dan sebagainya) serta dilihat ‘dari luar’. Para sejarawan, yang sering bergantung pada pendanaan dari elit yang berkuasa, sangat sedikit berminat untuk mencatat suara Palestina ‘dari dalam’, terlepas dari mitos-narasi Alkitab atau penguasaan imperial, atau sebagai pihak yang memiliki agensi sendiri dan membentuk nasibnya sendiri.

• Orientalist, biblicist and colonialist writings: this literature of history/ collective memory has been largely produced and circulated by Western or Israeli Zionist biblical geography on behalf of powerful social elites, with little regard for the autochthonous Palestinian agency and voices. Furthermore, obscuring the history of the country, historical approaches to Palestine are often constructed through the chronologies of empires and through imperial conquest or dynastic chronologies (Roman, Ottoman, British and so forth) and ‘from without’. There is very little appetite among historians, often dependent on funding by powerful elites, to record the voice of Palestine ‘from within’, independent of biblical myth-narratives or imperial possession, or as having its own agency and shaping its own destiny.

• Sejarah Baru "Israel": Penjajah liberal Zionis sering berupaya memadukan "kolonisasi pemukim" dengan "demokrasi", dua proyek yang saling bertentangan, dan kecenderungan ini dalam beberapa dekade terakhir ikut melahirkan "Sejarah Baru" Israel. Sejarah-sejarah baru ini juga didukung oleh industri "proses perdamaian" yang didanai secara besar-besaran, sebuah industri yang telah melahirkan elit akademik "baru", yang sebagian besar berasal dari kelas sosial berkuasa yang sama, serta mengemas ulang wacana yang berusaha menggabungkan Palestina dan mengaburkan sejarah negeri itu yang berlangsung selama ribuan tahun di bawah label "Israel-Palestina". Salah satu aspek yang paling mengungkap dari industri perdamaian "Israel-Palestina" yang baru ini terlihat pada istilah "Israel-Palestina" yang sangat sering diberi tanda hubung, dengan Israel dikonstruksikan sebagai entitas politik inti (utama) dan Palestina sebagai pelengkap (sekunder, terpinggirkan, subordinat) bagi Israel. Sejarah Baru Israel ini dirancang untuk mengatur secara rinci dampak kolonialisme pemukim yang sedang berlangsung di Palestina, bukan untuk menantangnya. Anakronisme ini tetap dipakai bahkan ketika seluruh karya tersebut berfokus pada Palestina Utsmani (1516–1917) atau Palestina Mandat sebelum Negara Israel berdiri. Israel sendiri didirikan pada tahun 1948 dengan pembersihan etnis terhadap penduduk asli Palestina dan dibangun di atas reruntuhan sebuah negeri. Karya-karya yang diterbitkan tentang sejarah Palestina Utsmani atau Palestina Mandat kini sering dikemas sebagai "Sejarah Baru" atau "Perspektif Baru" tentang Israel, tanpa para penjajah liberal dari Sejarah Baru Israel ini repot-repot menjelaskan mengapa sebuah negara baru (Israel), yang diciptakan pada 1948, harus didahulukan dari nama sebuah negeri (Palestina) yang telah ada selama ribuan tahun. Sejarah Baru Israel versi Zionis sering mengklaim "berbicara untuk" dan "mewakili" semua pihak, sambil mengabaikan bahwa ketimpangan kekuasaan serta pengalaman "yang dijajah" (Palestina) secara mendasar berbeda dari pengalaman "sang penjajah" (Israel). Dalam sebuah artikel terkenal tahun 1998 di Al-Ahram online, berjudul ‘New History, Old Ideas’,5 almarhum Edward Said menantang ‘Sejarah Baru’ Zionis tentang Israel, yang berupaya menciptakan simetri semu antara ‘Israel’ dan ‘Palestina’ dan, secara lahiriah, menjembatani ‘kesenjangan naratif’ antara penjajah (Israel) dan yang dijajah (Palestina). Namun pada kenyataannya, Sejarah Baru Israel berupaya mewakili Palestina dan berbicara atas nama rakyat Palestina, alih-alih membiarkan penduduk asli Palestina berbicara untuk diri mereka sendiri.

• The New Histories of ‘Israel’: the Zionist liberal coloniser has often sought to combine ‘settler-colonisation’ with ‘democracy’ – two contradictory projects – and this tendency has in recent decades contributed to the emergence of the ‘New Histories’ of Israel. These new histories have also been backed by the generously funded ‘peace process’ industry – an industry which has spawned ‘new’ academic elites, drawn for the most part from the same powerful social classes, and repackaged discourses which have sought to subsume Palestine and obscure its millennia-long history of the country under the rubric of ‘Israel-Palestine’. One of the most revealing aspects of this new peace industry of ‘Israel-Palestine’ is found in the much-hyphenated ‘Israel-Palestine’, with Israel constructed as a core (primary) political entity and Palestine as a (secondary, marginalised, subordinate) appendage to Israel. These New Histories of Israel are designed to micro-manage, rather than challenge, the impact of ongoing settler-colonialism in Palestine. This anachronism is deployed even when the entire work focuses on Ottoman Palestine (1516‒1917) or Mandatory Palestine before the State of Israel came into existence. Israel itself was created in 1948 by ethnic cleansing the indigenous people of Palestine and founded on the ruins of a country. Works published on the history of Ottoman or Mandatory Palestine are often now packaged as ‘New Histories’ or ‘New Perspectives’ on Israel, without the liberal colonisers of these New Histories of Israel bothering to explain why a new state (Israel), which was created in 1948, should come before the name of a country (Palestine) which has existed for millennia. The Zionist New Histories of Israel often claim to ‘speak for’ and ‘represent’ everyone, while ignoring that the asymmetry of power and experiences of ‘colonised’ (Palestine) are fundamentally different from the experiences of the ‘coloniser’ (Israel). In a famous 1998 article in Al-Ahram online, entitled: ‘New History, Old Ideas’,5 the late Edward Said challenged the Zionist ‘New Histories’ of Israel, which seek to create artificial symmetry between ‘Israel’ and ‘Palestine’ and, on the face of it, bridge the ‘narrative gap’ between the coloniser (Israel) and colonised (Palestine). In effect, however, the New Histories of Israel seek to represent Palestine and speak for the Palestinians, rather than allowing the indigenous people of Palestine to speak for themselves.

Dalam karyanya yang monumental, The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Keith Whitelam (1996) menunjukkan bagaimana istilah 'Israel kuno' diciptakan sebagai dogma religius yang tidak berlandaskan sejarah. Ia mengaitkan persoalan disiplin ilmu Alkitab modern dengan persoalan Palestina, serta mengkaji implikasi politik dari terminologi kajian Alkitab yang dipilih untuk merepresentasikan kawasan ini. Whitelam memperlihatkan bagaimana penamaan tanah tersebut menyiratkan penguasaan dan kepemilikan; bagaimana istilah religius 'tanah Israel', sebuah fiksi religio-literer yang muncul belakangan dan tidak berhubungan dengan periode tertentu dalam sejarah nyata tanah tersebut, telah diberi makna politik sekuler dalam kajian Barat maupun Israel. Ia juga berpendapat bahwa dalam kajian Alkitab Barat dan Israel, istilah Palestina tidak memiliki makna intrinsik sendiri, tidak memiliki sejarahnya sendiri; melainkan hanya menjadi latar bagi sejarah Israel. Seiring dengan ketiadaan sejarah ini, penduduk asli Palestina pun turut tidak tampak. Sejarah Palestina dan penduduknya secara umum tenggelam dan dibungkam oleh perhatian pada, dan pencarian akan, 'Israel kuno' (Whitelam 1996: 40‒45).

In his seminal work The Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History, Keith Whitelam (1996) shows how the term ‘ancient Israel’ was invented as ahistorical religious dogma. He links the problems of the modern biblical discipline to the Palestine question and examines the political implications of the terminology of biblical scholarship chosen to represent this area. Whitelam shows how the naming of the land implied control and possession; how the religious term ‘the land of Israel’ – a late religio-literary fiction that does not relate to any particular period in the actual history of the land – has been invested with secular political meaning in both Western and Israeli scholarship. He also argues that in Western and Israeli biblical scholarship the term Palestine has no intrinsic meaning of its own, no history of its own; but provides a background for the history of Israel. Commensurate with this lack of history is also the absence of the indigenous Palestinian inhabitants of the land. The history of Palestine and its inhabitants in general is subsumed and silenced by the concern with, and the search for, ‘ancient Israel’ (Whitelam 1996: 40‒45).

Terinspirasi oleh karya-karya Edward Said, Orientalism (1978) dan The Question of Palestine (1980), Whitelam dengan kuat berargumen bahwa orientalisme alkitabiah yang secara khusus berfokus pada Palestina telah menjadi bagian dari, sekaligus perpanjangan dari, wacana dan representasi Orientalis hegemonik di Barat, yang ditulis tanpa memperhatikan subjek 'Timur' sama sekali.

Inspired by the works of Edward Said, Orientalism (1978) and The Question of Palestine (1980), Whitelam argues powerfully that specific Palestine-focused biblical Orientalism have been part of and an extension of the hegemonic Orientalist discourse and representation in the West, which has been written without any ‘Oriental’ subject in view.

Bagi Said maupun Whitelam, dalam wacana Orientalis‒biblis ini budaya lokal Palestina dan orang-orang Palestina digambarkan tidak mampu melakukan tindakan bersama atau memiliki memori kolektif. Whitelam mengembangkan lebih lanjut argumen Said, dengan menunjukkan bahwa sejarah Palestina kuno telah diabaikan dan dibungkam oleh wacana studi Alkitab, yang memiliki agendanya sendiri:

For both Said and Whitelam, in this Orientalist‒biblical discourse the local cultures of Palestine and Palestinians were presented as incapable of unified action or collective memory. Whitelam develops Said’s arguments further, showing that the history of ancient Palestine has been ignored and silenced by the discourse of biblical studies, which has its own agenda:

"Ilmu pengetahuan Barat telah menciptakan Israel kuno dan membungkam sejarah Palestina" (Whitelam 1996: 1, 3). Palestina kuno, tegas Whitelam, memiliki sejarahnya sendiri, dan perlu dibebaskan dari cengkeraman orientalisme Alkitab yang romantis dan geografi berbasis kitab suci.

‘Western scholarship has invented ancient Israel and silenced Palestinian history’ (Whitelam 1996: 1, 3). Ancient Palestine, Whitelam insists, has a history of its own, and needs to be freed from the grasp of romantic biblical Orientalism and scriptural geography:

Masalah sejarah Palestina tetap tidak terucapkan dalam studi Alkitab, terbungkam oleh penciptaan Israel kuno menurut gambaran negara-bangsa Eropa. Baru setelah kita menyingkap implikasi dari penciptaan ini, sejarah Palestina dapat terbebas dari batasan-batasan studi Alkitab dan wacana yang telah membentuknya.

The problem of Palestinian history has remained unspoken within biblical studies, silenced by the invention of ancient Israel in the image of the European nation state. Only after we have exposed the implications of this invention will Palestinian history be freed from the constraints of biblical studies and the discourse that has shaped it.

(Whitelam 1996: 36)

(Whitelam 1996: 36)

Seperti akan kita lihat di bawah ini, Orientalisme Alkitabiah romantis modern dan Restorasionisme Protestan merupakan dua katalis ideologis yang mendukung Zionisme di Barat dan mendorong pendirian negara Israel.

As we shall see below, modern romantic biblical Orientalism and Protestant Restorationism were two of the ideological catalysts for supporting Zionism in the West and for backing the creation of the Israeli state.

Orientalisme Alkitabiah yang berfokus pada Palestina juga melahirkan mitos berbahaya bahwa Palestina adalah "tanah tanpa rakyat bagi rakyat tanpa tanah," dan perkembangan panjang Zionisme Kristen meletakkan dasar bagi gagasan tentang Palestina tanpa orang Palestina (Kamel 2014:

Specific Palestine-focused biblical Orientalism also led to the concoction of the pernicious myth that Palestine was ‘a land without people for a people without land’ and the long development of Christian Zionism laid the foundation for a concept of Palestine without Palestinians (Kamel 2014:

1‒15, 2015; Masalha 1997). Pada periode modern, para penulis Eropa mengadopsi konsep terra nullius untuk penaklukan wilayah dan kolonial. Varian-varian dari tema bahwa Palestina adalah terra nullius dipopulerkan dalam budaya pemukim Zionis Yahudi (Wolfe 2006: 391; Masalha 1992, 1997).

1‒15, 2015; Masalha 1997). In the modern period, European writers adopted the terra nullius concept for territorial and colonial conquests. Variants on the theme of Palestine being terra nullius were popularised in Zionist Jewish settler culture (Wolfe 2006: 391; Masalha 1992, 1997).

Di Palestina, politeisme dan keberagaman agama berjalan beriringan, dan selama ribuan tahun negeri ini merupakan sebuah tatanan politik yang majemuk dalam hal agama dan politeisme. Banyaknya agama dan budaya di Palestina adalah salah satu ciri paling mencolok dan khas dari negeri ini. Keberagaman keyakinan di negeri ini, serta peran Palestina (dan Arabia) sebagai tempat lahirnya tiga tradisi monoteistik, menjadi topik utama dalam karya ini, yang berargumen bahwa pluralisme agama selalu menjadi inti dari identitas pluralis Palestina, jauh sebelum monoteisme hadir.

In Palestine multifaith and polytheism went hand in hand and for millennia the country was a multifaith/polytheistic polity; the multitude of religions and cultures in Palestine is one of its most striking and characteristic features. This multitude of faiths in the country and the role of Palestine (and Arabia) as the birthplace of the three monotheistic traditions is a major topic of this work, which argues that religious pluralism has always been at the heart of the pluralist identity of Palestine, well before monotheism.

Ditulis pada abad ke-5 SM, Herodotus adalah sejarawan pertama yang menggambarkan secara hidup sebuah negeri multiagama yang terletak secara alami (secara geografis)

Writing in the 5th century BC, Herodotus was the first historian to describe vividly a multifaith country located naturally (geographically)

antara Fenisia dan Mesir, dan untuk menyebut suatu wilayah geografis ia menamakannya Palaistinê (Παλαιστίνη), yang lebih luas daripada Filistia kuno. Ia juga melaporkan bahwa Palestina sangat politeistik. Dewasa ini, temuan arkeologi, termasuk penggalian arkeologi terbaru di Filistia, yang menjadi pusat cara sejarah dan warisan kuno Palestina dipahami dan diajarkan di universitas dan sekolah Barat, menegaskan kisah Herodotus tentang Palestina yang politeistik dan membantah narasi besar Perjanjian Lama. Pada kenyataannya, monoteisme berkembang secara bertahap (bukan secara revolusioner) melalui strategi representasi yang memusat, dari politeisme (banyak dewa pagan) menuju monolatrisme,6 dan dari 'mono-politeisme' (pagan 'Tuhan atas segala dewa') menuju monoteisme yang ketat, yang berfokus pada satu Tuhan dan satu otoritas, di bawah Islam pada awal Abad Pertengahan.

between Phoenicia and Egypt, and to denote a geographical region he called Palaistinê (Παλαιστίνη) which was larger than ancient Philistia. He also reported that Palestine was deeply polytheistic. Today the findings of archaeology, including recent archaeological excavations in Philistia, which are central to the ways in which the ancient history and heritage of Palestine are understood and taught in Western universities and schools, confirm Herodotus’ account of polytheistic Palestine and contradict the grand narratives of the Old Testament. In fact monotheism evolved gradually (not in a revolutionary fashion) through a centring strategy of representation from polytheism (many pagan gods) to monolatrism,6 and from ‘mono-polytheism’ (pagan ‘God of gods’) to strict monotheism, focusing on one God and one authority, under Islam in the early Middle Ages.