Untuk alasan praktis, evolusi historis istilah dan nama tempat sering kali mendahului sekaligus mengikuti evolusi konsep. Meskipun istilah geopolitik Palestina dapat ditelusuri hingga Zaman Perunggu Akhir dan bangsa pribumi Filistin, konsolidasi konsep Palestina dapat ditelusuri kepada Herodotus dan sejarawan, etnografer, serta ahli geografi Yunani lainnya pada Zaman Klasik Kuno. Kajian ini bermaksud menghubungkan Palestina Zaman Perunggu dan Palestina Zaman Klasik Kuno dengan masa modern, serta menelusuri etimologi toponim Palestina – istilah ini berasal dari kata Yunani topos ('tempat') dan onoma ('nama') – beserta perubahannya sepanjang waktu dan lintas wilayah.

For practical reasons, the historical evolution of terms and place names often precedes and follows the evolutions of concepts. Although the geo-political term Palestine can be traced to the late Bronze Age and the indigenous Philistines, the consolidation of the concept of Palestine can be traced to Herodotus and other Greek historians, ethnographers and geographers of Classical Antiquity. This study intends to link Bronze Age Palestine and Classical Antiquity Palestine with modern times and explore the etymology of Palestine toponyms – the term derives from the Greek words topos (‘place’) and onoma (‘name’) – and their changes through and across time.

Ingatan kolektif dan nama-nama tempat Palestina modern telah berkembang dari Zaman Neolitikum hingga periode modern dengan merangkul berbagai tradisi serta melestarikan warisan bersama yang berlapis-lapis di tanah ini. Dalam masyarakat yang sebagian besar petani, dengan salah satu tanah paling subur di Bulan Sabit Subur, banyak toponim Arab Palestina didasarkan pada tanaman pangan (seperti berbagai jenis kacang-kacangan dan lentil), pohon buah (zaitun, ara, anggur) serta situs geografis alami (bukit, padang rumput, mata air, sungai kecil, wadi, lembah dan gunung).

Modern Palestinian collective memory and place names have evolved from the Neolithic Age into the modern period by embracing multiple traditions and preserving the shared and multi-layered heritage of the land. In a largely peasant society with one of the most fertile lands in the Fertile Crescent, many Palestinian Arab toponyms were based on plant foods (such as varieties of beans, lentils), fruit trees (olive, fig, vine) and natural geographical sites (hills, meadows, springs, streams, wadis, valleys and mountains).

Secara umum, nama-nama desa dan kota di Palestina sangat stabil, sedangkan nama-nama provinsi dan distrik terus berkembang.

By and large the names of Palestinian villages and towns were very stable, but names of provinces and districts were evolving.

Palestina tercantum dalam peta-peta dunia paling awal yang dikenal sejak masa Akhir Zaman Kuno, serta dalam "peta kata" yang terkenal karya Claudius Ptolemy (100–c.

Palestine is found on the earliest known world maps beginning with Late Antiquity and the famous ‘word map’ of Claudius Ptolemy (100–c.

170 M). Tentu saja, kartografi adalah ilmu praktis, dan sejak Ptolemeus membuat peta dunia yang dikenal masyarakat Helenistik pada abad ke-2, kartografi tidak pernah semata-mata berupa penggambaran realitas yang ‘objektif’. Pada Abad Pertengahan, kartografi dikembangkan oleh para geografer Muslim seperti al-Khawarizmi dan digunakan untuk melayani negara Abbasiyah serta untuk tujuan-tujuan praktis seperti perdagangan internasional Muslim, navigasi, dan ziarah. Pada zaman modern, kartografi dan penamaan ulang juga menjadi pusat dalam perluasan perdagangan Eropa dan pembangunan imperium (Bassett 1994:

170 AD). Of course, cartography is a practical science and since Ptolemy produced a map of the world known to Hellenistic society in the 2nd century cartography has never been about ‘objective’ representation of reality. In the Middle Ages cartography was developed by Muslim geographers such as al-Khawarizmi and deployed in the service of the Abbasid state and for practical purposes such as international Muslim trade, navigation and pilgrimage. In modern times cartography and renaming were also central to expanding European trade and empire-building (Bassett 1994:

316–335).

316–335).

Nama-nama tempat (termasuk permukiman manusia seperti desa, kota, jalan, dan negara, serta tempat alami seperti gunung, bukit, lembah, sungai, mata air, dan wadi) dimaksudkan ‘untuk memberikan petunjuk tentang warisan sejarah dan budaya tempat-tempat dan wilayah-wilayah’ (Kearns dan Berg 2002: 284). Namun dalam kenyataannya, nama-nama tempat bukan sekadar rujukan spasial; nama-nama tempat berakar pada relasi kekuasaan dan perjuangan atas tanah dan sumber daya, serta identitas orang-orang yang mendiami tempat-tempat tersebut (Kearns dan Berg 2002).

Place names (including human settlements such as villages, towns, cities, streets and countries and natural places such as mountains, hills, valleys, rivers, springs and wadis) are meant ‘to provide clues as to the historical and cultural heritage of places and regions’ (Kearns and Berg 2002: 284). Yet in reality place names are not just spatial references; they are rooted in power relations and struggles over land and resources and the identities of the people that inhabit these places (Kearns and Berg 2002).

Perjuangan atas tanah, toponim, penamaan, dan penggantian nama antara masyarakat adat dan kaum pemukim-penjajah merupakan hal yang lazim. Contohnya antara lain Zimbabwe (Rhodesia), Islas Malvinas (Kepulauan Falkland), Istanbul (Konstantinopel), Irlandia Utara (Ulster; Enam Wilayah), Azania (Afrika Selatan), Aotearoa (Selandia Baru), Palestina (Israel), al-Quds (Yerusalem) (Masalha 2007, 2012, 2013; Benvenisti 2002; Zerubavel 1995, 1996; Yacobi 2009; Gann 1981; Nyangoni 1978; Abu El-Haj 2001; Ra‘ad 2010; Berg and Kearns 1996; Berg and Vuolteenhaho 2009; Nash 1999; Housel 2009; Kadmon 2004). Pada zaman modern, dorongan untuk mengganti nama situs geografis juga berkaitan dengan upaya menegaskan klaim atas suatu negara. Fokus pada nama tempat dalam konteks nasionalisme ini menunjukkan bagaimana elit politik yang hegemonik dan otoritas negara menggunakan proses toponimi sebagai cara membangun memori kolektif yang baru dan "menciptakan tradisi" (Hobsbawm and Ranger 1996), serta sebagai taktik perampasan tanah, sekaligus sebagai kembalinya secara ideologis kepada sebuah "zaman keemasan" yang konon kuno atau mitologis. Otoritas negara menerapkan strategi penggantian nama untuk menghapus realitas politik, sosial, dan budaya yang lebih awal serta untuk membangun gagasan baru tentang identitas nasional (Guyot and Seethal 2007; Nash 1999; Azaryahu and Kook 2002; Azaryahu 1996, 1997).

Struggles over land, toponyms, naming and renaming between indigenous peoples and settler-colonists are common. Examples include Zimbabwe (Rhodesia), Islas Malvinas (the Falkland Islands), Istanbul (Constantinople), Northern Ireland (Ulster; the Six Counties), Azania (South Africa), Aotearoa (New Zealand), Palestine (Israel), al-Quds (Jerusalem) (Masalha 2007, 2012, 2013; Benvenisti 2002; Zerubavel 1995, 1996; Yacobi 2009; Gann 1981; Nyangoni 1978; Abu El-Haj 2001; Ra‘ad 2010; Berg and Kearns 1996; Berg and Vuolteenhaho 2009; Nash 1999; Housel 2009; Kadmon 2004). In modern times the drive to rename geographical sites is also about staking claims to a country. This focus on place names in the context of nationalism shows how hegemonic political elites and state authorities use the toponymic process as a way of constructing a new collective memory and ‘inventing traditions’ (Hobsbawm and Ranger 1996) and as a tactic of land-grabbing as well as an ideological reversion to a supposedly ancient or mythical ‘golden age’. State authorities deploy renaming strategies to erase earlier political, social and cultural realities and to construct new notions of national identity (Guyot and Seethal 2007; Nash 1999; Azaryahu and Kook 2002; Azaryahu 1996, 1997).

Diskusi ini dimulai dengan argumen bahwa slogan "satu tanah, dua bangsa" yang diusung kaum Zionis liberal terdengar hampa jika dilihat dari pembersihan etnis Zionis atas sebagian besar wilayah Palestina pada 1948 dan realitas kolonial-terjajah yang berlangsung di negeri tersebut hingga kini. Ketimpangan kekuasaan di Palestina membentuk karya hampir seluruh "Sejarawan Baru" Israel. Karya ini, sebaliknya, menantang perspektif yang berlandaskan "nasionalisme Zionis" dan menganjurkan metodologi dekolonisasi. Karya ini berargumen bahwa perspektif nasionalisme justru berfungsi menutupi inti konflik di Palestina, dan bahwa inti persoalan Palestina adalah konflik yang sangat timpang antara gerakan kolonial-pemukim Eropa yang bersifat eliminasionis, yang didukung kekuatan Barat utama (mula-mula Inggris, kini Amerika Serikat), dan penduduk asli Palestina. Lebih jauh, pemetaan dan penamaan tempat serta eksplorasi yang disponsori negara merupakan bagian pokok dari penaklukan Eropa modern atas dunia, pembangunan imperium, dan proyek kolonisasi pemukim, termasuk proyek Zionis. Para ahli sering beranggapan bahwa nama-nama tempat memberi petunjuk tentang warisan sejarah dan bersama dari suatu tempat dan wilayah. Karya ini menggunakan teori memori sosial untuk menganalisis politik budaya penamaan tempat di Israel. Dengan mengambil studi Maurice Halbwachs tentang pembentukan memori sosial oleh tentara Salib Latin dan peziarah Kristen abad pertengahan, karya ini memperlihatkan strategi toponimi Zionis di Palestina: penumpukan toponim Perjanjian Lama dan Talmud dirancang untuk menghapus warisan Palestina lokal dan warisan Islam-Arab di negeri itu. Pada masa pra-Nakba, skema toponimi Zionis memanfaatkan eksplorasi Barat abad ke-19 atas "nama-nama" dan "tempat-tempat" Perjanjian Lama, serta merampas toponim Palestina. Setelah pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan keretakan-keretakan Nakba, negara Israel, yang kini menguasai 78 persen tanah, mempercepat proyek toponiminya dan menempuh metode-metode yang ciri utamanya adalah memoricide (pemusnahan ingatan). Berlanjut hingga pendudukan pasca-1967, metode-metode kolonial ini terus mengancam penghancuran warisan budaya dan sejarah yang beragam di negeri tersebut.

In view of the Zionist ethnic cleansing of most of Palestine in 1948 and the current reality of coloniser/colonised in the country, the liberal Zionist slogan that the history of modern Palestine centres on the idea of ‘one land, two peoples’ rings hollow. The asymmetry of power in Palestine informs the works of nearly all Israeli ‘New Historians’. This work, by contrast, challenges this ‘Zionist nationalism’-based perspective and argues for decolonising methodologies; this work argues that the nationalism perspective serves to camouflage the heart of the conflict in Palestine; it argues further that at the heart of the question of Palestine is the vastly asymmetrical conflict between an eliminationist European settler-colonialist movement, backed by major Western powers (first Britain and now the US), and the indigenous people of Palestine. Furthermore, place-naming cartography and state-sponsored explorations were central to the modern European conquest of the earth, empire-building and settler-colonisation projects, the Zionist enterprise included. Scholars often assume that place names provide clues to the historical and shared heritage of places and regions. This work uses social memory theory to analyse the cultural politics of place-naming in Israel. Drawing on Maurice Halbwachs’ study of the construction of social memory by the Latin Crusaders and Christian medieval pilgrims, the work shows Zionists’ toponymic strategies in Palestine: their superimposition of Old Testament and Talmudic toponyms was designed to erase the local Palestinian and Arab Islamic heritage of the country. In the pre-Nakba period Zionist toponymic schemes utilised 19th century Western explorations of Old Testament ‘names’ and ‘places’ and appropriated Palestinian toponyms. Following the ethnic cleansing of Palestine in 1948 and the ruptures of the Nakba, the Israeli state, now in control of 78 per cent of the land, accelerated its toponymic project and pursued methods whose main features were memoricide. Continuing into the post-1967 occupation, these colonial methods continue to threaten the destruction of the diverse cultural and historic heritage of the land.

Toponim-toponim wilayah Palestina bersejarah berasal dari berbagai sumber, termasuk bahasa Fenisia, Filistin, Aram, Yunani, Ibrani, dan Arab. Toponim-toponim ini mencerminkan identitas budaya Palestina yang berlapis-lapis. Pentingnya nilai sosial dan budaya dari ingatan toponimik serta penyebutan geografis atas tempat-tempat dan istilah dalam penulisan sejarah tampak jelas dalam banyak catatan sejarah, mulai dari zaman kuno, abad pertengahan, hingga Palestina modern. Salah satu contoh klasik adalah penyebutan nama Palestina kuno dalam Histories (atau The History, 1987) karya Herodotus, yang ditulis antara tahun 450-an hingga 420-an SM.

The toponyms of historic Palestine derive from a wide range of sources, including Phoenician, Philistine, Aramaic, Greek, Hebrew and Arabic – toponyms which are representative of the multi-layered cultural identity of Palestine. The social and cultural importance of toponymic memory and geographical rendering of sites and terms in historical writing is evident in many histories from antiquity, medieval and modern Palestine. One classical example is the listing of the name of ancient Palestine in Histories (or The History, 1987) by Herodotus, written from the 450s to the 420s BC.

Herodotus diperkirakan pernah mengunjungi Palestina pada dekade kelima abad ke-5 SM. Seperti tradisi historiografi Yunani dan Romawi klasik, karya Herodotus sangat menghargai kesaksian lisan untuk sejarah kontemporer (Robinson, C. 2003: 26). Herodotus adalah sejarawan pertama yang menyebut suatu wilayah geografis yang ia namakan Palaistinê (Παλαιστίνη), yang jauh lebih luas daripada Filistia kuno. Ia menyebut Palestina atau 'Suriah', atau sekadar 'Palaistinê', sebanyak lima kali, yang merujuk pada suatu kawasan yang mencakup wilayah tersendiri antara Fenisia dan Mesir (Rainey 2001; Jacobson 1999). Herodotus juga menyebut kota Ascalon (Akkadia: Isqalluna; Yunani: Ascalon; Arab: 'Asqalan; Latin: Ascalonia; Ibrani: Ashkelon), sebuah kota pelabuhan kuno yang besar yang berasal dari Zaman Neolitikum. Pada masa Herodotus, Palestina sangat politeistik, sehingga berbeda dengan narasi mitos dalam Alkitab, Herodotus tidak menyebut orang Yahudi maupun monoteisme, melainkan menggambarkan Ascalan memiliki kuil untuk Aphrodite serta tradisi politeistiknya. Meskipun Histories karya Herodotus kini dianggap sebagai karya pendiri sejarah dalam kesusastraan Barat, dan menjadi catatan kunci tentang tradisi kuno, politik, geografi, serta benturan berbagai kekuatan yang dikenal di Yunani, Asia Barat, dan Afrika Utara, ketika menyangkut Palestina dan memori toponimik, tulisan Kristen Barat tidak bersandar pada Histories Herodotus, melainkan pada narasi mitos dalam Alkitab.

Herodotus is believed to have visited Palestine in the fifth decade of the 5th century BC. Like the classical tradition of Greek and Roman historiography, Herodotus’ work put the greatest value on oral testimony for contemporary history (Robinson, C. 2003: 26). Herodotus was the first historian to denote a geographical region he called Palaistinê (Παλαιστίνη), which was far wider than ancient Philistia. He refers to Palestine or ‘Syria’, or simply ‘Palaistinê’, five times, meaning an area encompassing the distinct region between Phoenicia and Egypt (Rainey 2001; Jacobson 1999). Herodotus also mentions the city of Ascalon (Akkadian: Isqalluna; Greek: Ascalon; Arabic: ‘Asqalan; Latin: Ascalonia; Hebrew: Ashkelon), a great ancient seaport city which dates back to the Neolithic Age. At the time of Herodotus Palestine was deeply polytheistic and consequently, in contrast to the myth-narratives of the Bible, Herodotus does not mention Jews or monotheism but describes Ascalan as having a temple for Aphrodite and its polytheistic tradition. Although Herodotus’ Histories is now considered a founding work of history in Western literature, and serves as a key record of the ancient traditions, politics, geography and clashes of various powers that were known in Greece, Western Asia and North Africa, when it comes to Palestine and toponymic memory Western Christian writing relies not on Herodotus’ Histories but on the myth-narratives of the Bible.

Menariknya, meskipun demikian, nama toponim Yunani untuk Palestina dan Ascalan tetap terjaga dalam tradisi asli Arab Palestina dan oleh para sejarawan, ahli geografi, serta penjelajah Arab abad pertengahan, dan 'Ascalon' dikenal oleh orang Arab Palestina sejak abad ke-7 sebagai 'Asqalan'.

Interestingly, however, the Greek toponym for Palestine and Ascalan were preserved in indigenous Palestinian Arab tradition and by medieval Arab historians, geographers and travellers, and ‘Ascalon’ became known to the Palestinian Arabs from the 7th century as ‘Asqalan’.

Titik berat karya ini adalah pada hal-hal yang bersifat pribumi (perorangan dan kolektif).

The emphasis of this work is on the indigenous (individual and collective)

kemampuan (agensi) dan kemampuan masyarakat Palestina untuk meminjam, menyesuaikan, membentuk, dan mentransformasi pengaruh dari luar serta lingkungan mereka sendiri.

agency and the ability of the peoples of Palestine to borrow, adapt, shape and transform outside influences and their own environment.

Akibatnya, penggunaan istilah 'Helenisasi' di Palestina secara dangkal adalah bermasalah. Penggunaan yang tanpa kritik ini meminggirkan peran pribumi dan terlalu menekankan sisi Helenistik dari hubungan tersebut sebagai sumber utama kekuasaan dan legitimasi. Namun, aspek 'Helenisasi toponimik' dari nama-nama tempat perkotaan Palestina tampak jelas. Helenisasi toponimik di wilayah perkotaan Palestina, yang dimulai dengan penaklukan Alexander Agung pada akhir tahun 330-an SM dan berkembang selama beberapa abad, disertai secara mencolok oleh pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang luas, yang mencakup perencanaan kota dan pendirian kota-kota berbenteng yang kokoh. Jarak, perdagangan regional, dan 'Helenisasi budaya' yang berlangsung secara bertahap berdampak pada Palestina, dan dampak ini dirasakan di pusat-pusat perkotaan dan kota-kota besar. Selain pengaruh Helenisasi terhadap kota-kota bersejarah Gaza, 'Asqalon, Yerusalem, dan Jaffa, Helenisasi nama tempat yang terus berlangsung serta penggantian nama kota-kota Palestina juga memengaruhi Scythopolis (Beisan), Ptolemais (Akka/Acre), Diospolis (Lydda), Eleutheropolis (Beit Jibrin), Sepphoris (Diocaesaraea/Saffuriyah), Nicopolis (Emmaus), Petra (Yunani: batu; Aramaik: Raqmu; Arab: al-Batra), Philadelphia ('Amman), Antipatris (Surdi fonts/Binar Bashi), Flavia Neapolis (Nablus), dan Sebastos (Sabastiyah). Sebastia (Yunani: Sevastee) kini merupakan sebuah desa Palestina yang besar, terletak sekitar 12 kilometer di barat laut kota Nablus. Dibangun kembali pada tahun 63

Consequently, the superficial use of the term ‘Hellenisation’ in Palestine is problematic. This uncritical use marginalises the indigenous agency and over-emphasises the Hellenistic side of the relationship as the primary source of power and legitimacy. However, aspects of the ‘toponymical Hellenisation’ of Palestinian urban place names are evident. Toponymical ‘Hellenisation’ of urban Palestine, which began with the conquest by Alexander the Great in the late 330s BC and developed over several centuries, was markedly accompanied by extensive economic growth and development that included urban planning and the establishment of well-built fortified cities. Distance and regional trade and gradual ‘cultural Hellenisation’ had some impact on Palestine and this was felt in the urban centres and major cities. In addition to the impact of Hellenisation on the historic cities of Gaza, ‘Asqalon, Jerusalem and Jaffa, ongoing Hellenisation of place names and renaming of Palestinian cities affected Scythopolis (Beisan), Ptolemais (Akka/Acre), Diospolis (Lydda), Eleutheropolis (Beit Jibrin), Sepphoris (Diocaesaraea/Saffuriyah), Nicopolis (Emmaus), Petra (Greek: rock; Aramaic: Raqmu; Arabic: al-Batra), Philadelphia (‘Amman), Antipatris (Surdi fonts/Binar Bashi), Flavia Neapolis (Nablus) and Sebastos (Sabastiyah). Sebastia (Greek: Sevastee) is today a large Palestinian village, located some 12 kilometres north-west of the city of Nablus. Rebuilt in 63

Sebaste (Sebastiyah) berasal dari kata Sebastos ("terhormat"), padanan Yunani dari kata Latin Augustus, nama yang dipilih sebagai penghormatan kepada Kaisar Augustus. Selama berabad-abad, kota ini menjadi kedudukan seorang uskup, pertama di Palaestina Prima di bawah Kekaisaran Bizantium, kemudian di provinsi Jund Filastin di bawah pemerintahan Islam, dan kembali menjadi uskup Latin di Kerajaan Frank Yerusalem.

BC, its name derives from Sebastos (‘venerable’), the Greek equivalent of the Latin Augustus, a name chosen in honour of Emperor Augustus. For many centuries, the town was the seat of a bishop, first in Palaestina Prima under the Byzantine Empire, then in the province of Jund Filastin under Islam and again a Latin bishop in the Frankish Kingdom of Jerusalem.

Tradisi Ortodoks Palestina asli di Sebastia dipulihkan setelah kekalahan Tentara Salib Latin dan terus berlanjut di bawah Islam hingga era modern. Sejak 2005, seorang tokoh publik Arab Palestina terkemuka, Atallah Hanna (Theodosios), yang memiliki komitmen kuat terhadap identitas nasional Arab Palestina, menjabat sebagai Uskup Agung Sebastia di Patriarkat Ortodoks Yunani Yerusalem. Gelar keagamaan ini mencerminkan kesinambungan dan ingatan sosial toponimik yang berakar kuat tentang Palestina bersejarah.

The original Palestine Orthodox tradition of Sebastia was restored after the defeat of the Latin Crusaders and continued under Islam into the modern era. Since 2005 a leading Palestinian Arab public figure, Atallah Hanna (Theodosios), with a strong commitment to Palestinian Arab national identity, has been the Archbishop Sebastia in the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem, a religious title which embodies the continuities and the deeply rooted toponymic social memories of historic Palestine.

Adapun nama kota Palestina Nablus, berasal dari nama Yunani-Romawi Flavia Neapolis (Νεάπολις) – "kota baru Kaisar Flavius" – yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Romawi Vespasianus pada tahun 72.

As for the name of the Palestinian city Nablus, it derives from Greco- Roman name Flavia Neapolis (Νεάπολις) – the ‘new city of the Emperor Flavius’ – which was given to it by the Roman Emperor Vespasian in 72

AD. Dengan demikian, Nablus berbagi nama dengan kota Naples di Italia. Flavia Neapolis didirikan di dekat Tell Balatah, lokasi sisa-sisa kota kuno Palestina Shechmu, yang secara tradisional diidentifikasi dengan kota Samaria Schechem. Situs Balatah termasuk salah satu lokasi tertua di Palestina, dan para arkeolog memperkirakan bahwa menara serta bangunan di situs ini berasal dari 4000 tahun yang lalu, pada Zaman Kalkolitik dan Zaman Perunggu. Saat ini Tell Balatah tercantum oleh UNESCO sebagai bagian dari Inventaris Situs Warisan Budaya dan Alam dengan Nilai Universal Luar Biasa Potensial di Palestina. Kota-kota Palestina kuno dan modern tidak hanya berkaitan erat dalam hal kenangan toponimi. Bukti arkeologis menunjukkan kesinambungan sejarah, interupsi, kebangkitan kembali, dan transformasi terus-menerus dari pusat-pusat perkotaan Palestina sejak Zaman Perunggu Awal hingga periode modern:

AD. Thus Nablus shares its name with the Italian city of Naples. Flavia Neapolis had been founded near Tell Balatah, the site of the remains of an ancient Palestinian city Shechmu, traditionally identified with the Samaritan city of Schechem. The site of Balatah is one of the most ancient localities in Palestine and archaeologists estimate that the towers and buildings at the site date back 4000 years to the Chalcolithic and Bronze Ages. Today Tell Balatah is listed by UNESCO as part of the Inventory of Cultural and Natural Heritage Sites of Potential Outstanding Universal Value in Palestine. Ancient and modern Palestinian cities are closely related not only in terms of toponymic memories. Archaeological evidence shows the historical continuities, interruptions, revival and continuous transformation of the urban centres of Palestine from the Early Bronze Age to the modern period:

Data arkeologi membawa kita melampaui dan di bawah pembacaan kisah-kisah tersebut [tentang pertempuran militer] untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan sebenarnya di Palestina masa Helenistik. Penyajian sisa-sisa arsitektur periode itu, perubahan pola permukiman, dan keragaman budaya materialnya membantu kita memahami bagaimana penduduk di berbagai wilayah negeri itu hidup dan bagaimana kehidupan mereka berubah selama abad-abad yang penuh peristiwa besar tersebut. Gaya hidup yang damai, semakin makmur, dan kosmopolitan muncul dari debu yang menutupi perhatian sejarawan terhadap pertempuran. (Berlin 1997: Abstract)

Archaeological data take us beneath and beyond such recitation [of military battles] to gain a glimpse of what life was actually like in Hellenistic Palestine. A presentation of the period’s architectural remains, changes in its settlement patterns, and the variety of its material cultures helps us understand how the inhabitants of various parts of the country lived and how their lives changed during the course of these momentous centuries. Peaceful and increasingly wealthy and cosmopolitan lifestyles emerge from the obscuring dust of the historian’s preoccupation with battles. (Berlin 1997: Abstract)

Elit perkotaan Palestina yang terdidik dan ruang-ruang kota yang berkembang memainkan peran penting dalam membentuk gagasan awal tentang Palestina. Baik bahasa Latin maupun Yunani Koine menjadi bahasa dominan Kekaisaran Bizantium hingga abad ke-6; bahasa Latin tetap menjadi bahasa resmi pemerintahan pada abad ke-6, sedangkan bahasa yang umum digunakan oleh pedagang, petani, pelaut dan warga biasa di Palestina adalah bahasa Yunani. Selain itu, bahasa Aramaic, yang erat kaitannya dengan bahasa Arab, menjadi bahasa yang lazim di kalangan petani Palestina (yang sebagian besar beragama Kristen) yang merupakan mayoritas penduduk negeri itu. Dalam praktiknya, bahasa Yunani dan Latin adalah bahasa yang lazim di kalangan elit perkotaan terdidik Palestina Bizantium, memengaruhi pendidikan, perdagangan, administrasi, dokumen resmi, seni dan arsitektur, serta nama-nama tempat penting di seluruh Palestina dan Mediterania Timur. Namun, bahasa Yunani kemudian menjadi lingua franca Palestina Bizantium akhir, tepat sebelum datangnya Islam. Akibatnya, Helenisasi toponim Palestina tidaklah jarang terjadi di Akhir Zaman Kuno. Contoh terkenal Helenisasi dari Akhir Zaman Kuno adalah karya sejarawan dan penerjemah Romawi-Yahudi abad ke-1, Josephus (Titus Flavius Josephus, 37 – sekitar 100 M), yang berbahasa Aramaic dan Yunani serta menjadi warga negara Romawi. Baik dirinya maupun penulis Yahudi Yunani-Romawi, Philo dari Alexandria, menggunakan toponim Palestina (Robinson, E. 1865: 15). Josephus meyakini kesesuaian antara Yudaisme dan pemikiran Yunani-Romawi, yang sering disebut sebagai Yudaisme Helenistik. Ia mendaftar toponim-toponim lokal Palestina dan membuatnya familiar bagi khalayak Yunani-Romawi. Dalam karyanya *The Jewish War* (1981) dan *Antiquities of the Jews* (2004), yang memuat materi tentang individu, kelompok, adat istiadat dan nama tempat, Josephus hampir tidak pernah menyebut para penulis Yahudi yang berwenang dalam Taurat sebagai 'ahli tulis'; sebaliknya, ia menyebut mereka sebagai sofis dan tetua. Demikian pula, Josephus menyebut 'sekte-sekte' Yahudi (istilah yang sarat muatan) sebagai filsafat atau aliran. Istilah yang ia gunakan untuk merujuk Transyordania, Peraea ("negeri seberang"), tidak ditemukan dalam Alkitab. 'Amman modern disebut dengan nama Yunaninya, Philadelphia. Muslim abad pertengahan dan warga Palestina modern tetap mempertahankan nama-nama tempat dari masa Yunani-Romawi seperti Nablus (Yunani: Neapolis, Νεάπολις), Palestina, Qaysariah12 (Caesarea; Yunani: Καισάρεια), tetapi tidak dengan Philadelphia. Karya Eusebius abad ke-4 tentang topografi Palestina, Onomasticon: On the Place Names in Divine Scripture (Notley dan Safrai 2004; Eusebius 1971), menyebut 'Amman: inilah yang sekarang disebut Philadelphia.

Palestine’s educated urban elites and thriving urban spaces played an important part in shaping the early idea of Palestine. Both Latin and Koine Greek were the dominant languages of the Byzantine Empire until the 6th century; Latin remained the official language of the government in the 6th century, whereas the prevalent language of merchants, farmers, seamen and ordinary citizens in Palestine was Greek. Also, Aramaic – closely related to Arabic – was a prevalent language among the (predominantly Christian) Palestinian peasantry which constituted the majority of population in the country. In practice, Greek and Latin were the prevalent languages of the educated urban elites of Byzantine Palestine, affecting education, trade, administration, official documents, art and architecture and key place names throughout Palestine and the Eastern Mediterranean. Greek, however, became the lingua franca of late Byzantine Palestine, shortly before the advent of Islam. Consequently, the Hellenisation of Palestinian toponyms was not uncommon in Late Antiquity. A well-known example of Hellenisation from Late Antiquity is the work of the 1st-century Romano-Jewish historian and translator Josephus (Titus Flavius Josephus 37‒c. 100 AD) who spoke Aramaic and Greek and who became a Roman citizen. Both he and Greco-Roman Jewish writer Philo of Alexandria used the toponym Palestine (Robinson, E. 1865: 15). Josephus believed in the compatibility of Judaism and Greco- Roman thought, often referred to as Hellenistic Judaism.11 He listed local Palestinian toponyms and rendered them familiar to Greco-Roman audiences. In his works The Jewish War (1981) and the Antiquities of the Jews (2004) which include material about individuals, groups, customs and place names, Josephus almost never refers to Torah-authority Jewish scribes as ‘scribes’; instead he refers to them as sophists and elders. Similarly, Josephus refers to Jewish ‘sects’ (a loaded term) as philosophies or schools. The term he used to refer to Transjordan, Peraea (‘the country beyond’), is not found in the Bible, modern ‘Amman is referred to by its Greek name, Philadelphia. Medieval Muslims and modern Palestinians preserved Greco-Roman toponyms such Nablus (Greek: Neapolis, Νεάπολις), Palestine, Qaysariah12 (Caesarea; Greek: Καισάρεια), but not Philadelphia. Eusebius’ 4th century work on Palestinian topography, Onomasticon: On the Place Names in Divine Scripture (Notley and Safrai 2004; Eusebius 1971), refers to ‘Amman: this is now Philadelphia’.

Selain Hellenisasi banyak toponim Palestina oleh penulis Yahudi Josephus, Bapa-Bapa Pendiri Kekristenan juga memperkenalkan dimensi religio-politik pada nama-nama tempat di Palestina. Peran memori religio-sosial ini dalam memengaruhi pemetaan geografis dan memori toponimik Palestina secara luas diakui pada abad ke-4 Masehi dalam dua karya terkenal: terjemahan Vulgata ke dalam bahasa Latin oleh St. Jerome dan karya berikutnya tentang topografi Palestina, Onomasticon: On the Place Names in Divine Scripture, oleh Eusebius dari Kaisarea (Eusebius Caesariensis; 260/265‒339/340 M), seorang sejarawan keturunan Yunani, topografer, dan eksegetis, serta salah satu Bapa Pendiri yang menjadi Uskup Kaisarea sekitar tahun 314 M. Karya Eusebius, Onomasticon (Notley dan Safrai 2004; Eusebius 1971), merupakan upaya komprehensif pertama untuk membangun dan "menempatkan" tempat-tempat dan nama-nama ini dari narasi Alkitab, dan sebagian didasarkan pada proyek religio-imperial Jerome, yang didorong oleh kenyataan bahwa Kekristenan telah menjadi agama resmi kekaisaran. Justru kedua karya oleh dua Bapa Pendiri Kekristenan, Jerome dan Eusebius, bukan sejarah Palestina yang sebenarnya karya Herodotus, yang membentuk dasar memori religio-sosial toponimik Barat dan penggambaran ulang Palestina sebagai Tanah Suci Kristen (Sivan 2008: 57). Dalam Onomasticon, Eusebius menyajikan daftar nama-nama tempat di Provincia Palaestina, dengan tambahan komentar geografis, historis, dan religius yang sebagian didasarkan pada kisah-kisah Alkitab. Topografinya tentang Palestina kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. St. Jerome pindah secara fisik ke Yudea di Provincia Palaestina saat mengerjakan terjemahan Vulgata. Jerome, seorang Bapa Pendiri Kekristenan dan kontributor utama bagi memori religiusnya yang fundamental, adalah orang pertama yang kembali menerjemahkan Perjanjian Lama langsung dari bahasa Ibrani, bukan dari Septuaginta (atau "Perjanjian Lama Yunani").

In addition to the Hellenisation of many Palestinian toponyms by the Jewish writer Josephus, the Founding Fathers of Christianity introduced religio-political dimensions to Palestinian place names. The role of this religio-social memory in influencing the geographical mapping and toponymic memory of Palestine was widely recognised in the 4th century AD in two famous works: St Jerome’s Vulgate translation into Latin and the subsequent work on Palestinian topography, Onomasticon: On the Place Names in Divine Scripture by Eusebius of Caesarea (Eusebius Caesariensis; 260/265‒339/340 AD) – a historian of Greek descent, a topographer and an exegete and one of the Founding Fathers who became the Bishop of Caesarea about AD 314. Eusebius’ work, Onomasticon (Notley and Safrai 2004; Eusebius 1971), the first comprehensive attempt to construct and ‘locate’ these places and names from the biblical narratives, was partly based on Jerome’s religio-imperial enterprise which was driven by the fact that Christianity had become an official religion of empire. It was these two works by two of the Founding Fathers of Christianity, Jerome and Eusebius, rather than Herodotus’ actual history of Palestine which formed the basis of Western religio-social toponymic memory and the reimagining of Palestine as a Christian Holy Land (Sivan 2008: 57). Eusebius, in Onomasticon, provides a list of place names of Provincia Palaestina, with additional geographical, historical and religious commentary partly based on biblical stories. His topography of Palestine was later translated into Latin. St Jerome relocated physically to Judaea in Provincia Palaestina while working on the Vulgate translation. Jerome, a founding father of Christianity and a major contributor to its seminal religious memory, was the first person to go back and translate the Old Testament from Hebrew rather than from the Septuagint (or ‘Greek Old Testament’).

Identitas dan konsepsi Palestina yang terus berkembang dan berlapis sejak Zaman Perunggu Akhir memiliki makna geopolitik, sekuler, administratif, dan hukum. Era Bizantium juga menambahkan lapisan religius pada konsepsi Palestina yang bersifat geopolitik dan sekuler, dalam bentuk 'Tanah Suci'. Representasi religius-sakral tentang Palestina, Tanah Suci, 'tanah Injil' sebagai memori keagamaan, dan wilayah sakral yang dibayangkan, telah diterima dan dirayakan oleh penduduk asli Palestina.

The evolving multi-layered identity and conception of Palestine since the late Bronze Age has geo-political, secular, administrative and legal connotations. The Byzantine era also added a religious layer to the geo-political, secular conception of Palestine, in the form of the ‘Holy Land’. The religio-sacred representations of Palestine, the Holy Land, the ‘land of the Gospel’ as religious memory and an imagined sacred territory have been embraced and celebrated by the indigenous people of Palestine:

Muslim (dari tradisi Al-Qur'an), Samaria (berdasarkan Pentateuch Samaria), Yahudi (dari tradisi Perjanjian Lama)

Muslims (from the Quranic traditions), Samaritans (based on the Samaritan Pentateuch), Jews (from the traditions of the Old Testament)

dan Kristen (dari tradisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru). Identitas multiagama Palestina ini diakui secara universal.

and Christians (from the traditions of the Old and New Testaments). This multifaith identity of Palestine is universally recognised.

Selanjutnya, ingatan religius Kristen Barat abad pertengahan terhadap Terrae Sanctae serta ziarah ke sana memberikan pengaruh besar pada teori ingatan sosial modern dari sosiolog Prancis Maurice Halbwachs (1877‒1945), yang karya perintisnya tentang sosiologi pengetahuan dan konstruksi sosial ingatan berjudul Mémoire Collective (1980).

Furthermore, the medieval Western Christian religious memory of, and pilgrimage to, the Terrae Sanctae had a major influence on the modern social memory theory of French sociologist Maurice Halbwachs (1877‒1945), whose seminal writings on the sociology of knowledge and the social construction of memory was entitled Mémoire Collective (1980).

Dalam karyanya, Halbwachs membedakan "ingatan sosial" yang terstruktur dan terus berkembang dengan sejarah yang sebenarnya, sehingga ia memapankan "ingatan kolektif" baik sebagai konsep maupun sebagai bidang penelitian yang berdiri sendiri. Istilah "ingatan kolektif" sendiri dapat ditelusuri kepada pendiri sosiologi modern, Émile Durkheim (1858–1917), yang banyak menulis dalam Les formes élémentaires de la vie religieuse (2003) tentang agama terorganisasi, ingatan kolektif, mengingat, dan ritual peringatan. Halbwachs, murid Durkheim dan seorang sosiolog positivis, mempertentangkan "sejarah" dengan "ingatan sosial" yang terus berkembang, dan berpendapat bahwa kenangan serta pemahaman seorang individu tentang masa lalu sangat erat kaitannya dengan keanggotaan kelompok, "ingatan kolektif", dan kesadaran kelompok. Menurut Halbwachs (1992), produksi ingatan sosial ini bergantung pada sebuah "kader" keagamaan atau politik, serta pada kerangka tempat sebuah kelompok berada dalam masyarakat.

In his work Halbwachs contrasted structured, evolving ‘social memory’ with actual history and thus established ‘collective memory’ both as a concept and as a distinct research field. The term ‘collective memory’ itself is traceable to the founder of modern sociology, Émile Durkheim (1858–1917), who wrote extensively in Les formes élémentaires de la vie religieuse (2003) about organised religion, collective memory, remembering and commemorative rituals. Halbwachs, a student of Durkheim and a positivist sociologist, contrasts ‘history’ with evolving ‘social memory’ and argues that an individual’s memories and understanding of the past are closely related to group memberships, ‘collective memory’ and group consciousness. According to Halbwachs (1992), this production of social memory is dependent upon a religious or political ‘cadre’ as well as the framework within which a group is situated within a society.

Karya Halbwachs tentang pembingkaian sosial memori kolektif dan konstruksi (serta reproduksi) memori sosial bermula dari studinya yang monumental tentang Les Cadres Sociaux de la Mémoire (1925, 1992) dan La Topographie légendaire des évangiles en terre sainte: étude de mémoire collective (1941, 1992). Halbwachs memberi perhatian khusus pada memori sosial keagamaan dan nasionalis. Karyanya La Topographie légendaire des évangiles en terre sainte berfokus pada simbol-simbol peringatan, ritus, dan representasi yang tersedia secara publik. Karya ini juga mengkaji memori religio-sosial dari generasi-generasi berturut-turut para peziarah Kristen abad pertengahan dan tentara Salib Latin di Terrae Sanctae serta pembagian geografis mereka atas Palestina, Suriah, dan Arabia, dan bagaimana kelompok-kelompok ini "menemukan" lalu "menemukan kembali" (mereproduksi) tempat-tempat tersebut.

Halbwachs’ work on the social framing of collective memory and the construction (and reproduction) of social memory began with his landmark study on Les Cadres Sociaux de la Mémoire (1925, 1992) and La Topographie légendaire des évangiles en terre sainte: étude de mémoire collective (1941, 1992). Halbwachs was preoccupied with religious and nationalist social memory. His work La Topographie légendaire des évangiles en terre sainte focuses on publicly available commemorative symbols, rituals and representations. It also examines the religio-social memory of successive generations of medieval Christian pilgrims and Latin Crusaders in the Terrae Sanctae and their geographical subdivision of Palestine, Syria and Arabia, and how these groups ‘found’ and then ‘found’ again (reproduced)

Maaf, saya tidak dapat melihat teks yang dimaksud. Pesan Anda hanya berisi "particular place names from the Gospel narratives," yang tampaknya merupakan judul atau label, bukan teks lengkap untuk diterjemahkan. Silakan kirimkan teks asli yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

particular place names from the Gospel narratives.

Karya ini akan menunjukkan bagaimana memori kolektif (religio-sosial) para sarjana kitab suci Barat seperti Edward Robinson dan Victor Guérin (seperti para Tentara Salib dan peziarah abad pertengahan) "menemukan" kembali dan (merekonstruksi)

This work will show how the collective (religio-social) memory of Western scriptural scholars such as Edward Robinson and Victor Guérin (like the medieval Crusaders and pilgrims) ‘found’ again and (reconstructed)

Pada abad ke-19 nama-nama tempat tertentu di Palestina yang berasal dari narasi Alkitab, yaitu nama-nama yang menjadi dasar bagi proyek-proyek penggantian toponimi Zionis. Nama tempat, situs geografis, dan bentang alam juga – meminjam istilah sejarawan Prancis Pierre Nora, Les Lieux de mémoire (1996, 1997, 1998) – merupakan ‘tempat-tempat ingatan’ tempat kelompok-kelompok sosial secara sadar membangun dan memelihara ingatan sosial dan budaya serta identitas individual dan kolektif. Berlandaskan teori ingatan sosial Halbwachs, Nora, dan lainnya, buku ini juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan lain.

in the 19th century particular place names in Palestine from the biblical narrative – place names which formed the basis of Zionist replacement toponymic projects. Place names, geographical sites and landscape are also – to borrow French historian Pierre Nora’s term, Les Lieux de mémoire (1996, 1997, 1998) – ‘sites of memory’ around which social groups consciously construct and cultivate social and cultural memory and individual and collective identities. Underpinned by the social memory theory of Halbwachs, Nora and others, this book also draws on other approaches:

eksplorasi terhadap dokumen arsip sejarah Israel; kisah sejarah lisan dan memori Palestina; pembuatan peta dan produksi budaya peta di Palestina‒Israel.

the exploration of Israeli archival historical documents; Palestinian oral history and memory accounts; map-making and the cultural production of maps in Palestine‒Israel.

Pada periode modern, dan khususnya selama Mandat Inggris atas Palestina (1918‒1948), istilah 'Palestina' digunakan untuk merujuk kepada semua orang yang tinggal di Palestina, tanpa memandang agama atau etnis, termasuk para pemukim Yahudi Eropa yang diberi kewarganegaraan oleh otoritas Mandat Inggris. Sebelumnya, pada paruh kedua abad ke-19, Inggris telah mendirikan Palestine Exploration Fund (PEF) sebagai proyek kekaisaran. Lembaga ini didirikan di London pada tahun 1865 di bawah naungan Ratu Victoria dan memunculkan istilah 'Palestina Barat' dan 'Palestina Timur' (Survei Palestina Barat dan Survei Palestina Timur), serta melakukan ekspedisi pembuatan peta geografis di Palestina pada tahun 1870-an. Banyaknya publikasi PEF mencakup The Fauna and Flora of Palestine (Tristram 1884). PEF tidak pernah menyebut ungkapan 'Tanah Israel' – ungkapan ini kemudian diciptakan oleh para pendiri Zionisme Yahudi.

In the modern period, and especially during the British Mandate of Palestine (1918‒1948), the term ‘Palestinian’ was used to refer to all people residing in Palestine, regardless of religion or ethnicity, including those European Jewish settlers granted citizenship by the British Mandatory authorities. Earlier, in the second half of the 19th century, the British had set up the Palestine Exploration Fund (PEF) as an imperial project. It was founded in London in 1865 under the patronage of Queen Victoria and coined the terms ‘Western Palestine’ and ‘Eastern Palestine’ (the Survey of Western Palestine and Survey of Eastern Palestine) and mounted geographical map-making expeditions in Palestine in the 1870s. The large number of publications by the PEF included The Fauna and Flora of Palestine (Tristram 1884). There was no mention of the expression ‘Land of Israel’ by the PEF – this was later coined by the founding fathers of Jewish Zionism.

Namun, salah satu tujuan religio-politik-strategis utama PEF jelas terlihat dari publikasinya sendiri: Names and Places in the Old and New Testament and Apocrypha: with their Modern Identifications (Palestine Exploration Fund 1889). PEF mencantumkan lebih dari 1150 nama tempat yang berkaitan dengan Perjanjian Lama dan 162 yang berkaitan dengan Perjanjian Baru. Tak lama setelah pendudukan militer Inggris atas Palestina pada tahun 1918, otoritas Mandat Inggris mulai mengumpulkan informasi toponimi dari penduduk Palestina setempat. Mengikuti jejak PEF, otoritas Mandat beranggapan bahwa orang-orang Arab Palestina (Muslim, Kristen, dan Yahudi Arab) juga telah melestarikan pengetahuan tentang nama-nama tempat kuno yang dapat membantu mengidentifikasi situs arkeologi dan situs-situs alkitabiah.

However, one of the key religio-political-strategic objectives of the PEF was clear from its own publication: Names and Places in the Old and New Testament and Apocrypha: with their Modern Identifications (Palestine Exploration Fund 1889). The PEF listed more than 1150 place names related to the Old Testament and 162 related to the New Testament. Shortly after the British military occupation of Palestine in 1918, the British Mandatory authorities set out to gather toponymic information from the local Palestinian inhabitants. Following the PEF, the Mandatory authorities assumed that the Palestinian Arabs (Muslim, Christian and Arab Jews) had also preserved knowledge of the ancient place names which could help identify archaeological and biblical sites.

Di Palestina, pergulatan antara penjajah dan yang dijajah atas tanah, demografi, kekuasaan dan kepemilikan juga berpusat pada representasi, salah representasi, dan representasi diri. Representasi diri secara metaforis oleh penjajah pemukim Eropa sebagai "kembali ke sejarah" berfungsi untuk mencabut dan "melepaskan" penduduk asli dari sejarah. Penjajah pemukim menyerbu ruang tersebut dan merampas warisan warga Palestina setempat, sekaligus memisahkan diri dari rakyat Palestina yang dijajah dan kehilangan hak warisnya. Produksi pengetahuan dan kekuasaan sejarah oleh penjajah pemukim Zionis Ashkenazi, sebuah ouroboros yang saling merujuk sendiri, menghasilkan serangkaian mitos pendiri, strategi pengaku-pribumian diri dan penuaan diri, termasuk mitos "pengasingan dan kepulangan" serta "kembali ke sejarah". Namun "banyak kepulangan" Zionisme, sebagaimana dikemukakan sejarawan Israel Gabriel Piterberg dalam The Returns of Zionism (2008), tidak hanya tampak dalam obsesi "kembali ke sejarah" oleh pemukim Eropa yang datang untuk merebut kembali tanah tersebut. Ia juga dibangun di atas penghapusan, ketiadaan keberadaan penduduk asli Palestina, serta pencabutan secara nyata dan fisik terhadap warga Palestina dan pemisahan mereka "dari sejarah".

In Palestine, the struggle between the coloniser and colonised over land, demography, power and ownership also centred on representation, misrepresentation and self-representation. The metaphoric self-representation of the European settler-coloniser as a ‘return to history’ works to uproot and ‘detach’ the native from history. The settler-coloniser invaded the space and appropriated the heritage of the local Palestinians and simultaneously detached itself from the colonised and disinherited Palestinian. The production of historical knowledge and power by the Ashkenazi Zionist settler-coloniser – a self-referencing ouroboros – resulted in the creation of a range of foundational myths, self-indigenising and self-antiquating strategies, including the myths of ‘exile and return’ and ‘return to history’. But the ‘many returns’ of Zionism, as Israeli scholar Gabriel Piterberg put it in The Returns of Zionism (2008), did not just manifest themselves in the obsessive ‘return to history’ by the European settler coming to reclaim the land, they were also constructed around erasure, the non-existence of the indigenous people of Palestine and the actual, physical uprooting of the Palestinians and their detachment ‘from history’.

Sejak pemetaan dan eksplorasi PEF, dan terutama sejak berdirinya negara Israel yang melakukan pembersihan etnis pada tahun 1948, produksi pengetahuan sejarah dan perjuangan budaya atas penamaan (dan penamaan ulang) situs, kota, dan desa di Palestina telah menjadi senjata utama dalam strategi nasionalisme kolonial-pemukim Zionis, biblisasi, Ibraninisasi, dan Yudaisasi yang berupaya memisahkan rakyat Palestina dari sejarah negeri tersebut. Toponimi sendiri merupakan cabang dari onomastika atau onomatologi, yaitu kajian tentang asal-usul, sejarah, dan penggunaan nama dalam segala jenisnya. Antroponomastika (atau antroponimi) adalah kajian tentang nama-nama pribadi. Bab sepuluh akan menelaah strategi toponimi, antroponimi, dan penamaan diri Zionis. Proyek-proyek eliminasionis kolonisasi pemukim Zionis di Palestina tidak hanya berpusat pada perampasan tanah dan pembersihan etnis terhadap penduduk asli Palestina. Proyek-proyek ini juga mencakup pribumisasi diri, pengunoan diri, biblisasi, dan Ibraninisasi, selain Yudaisasi atas tanah tersebut.

Since the mapping and explorations of the PEF and especially since the establishment of an ethnically cleansing Israeli state in 1948, the production of historical knowledge and cultural struggle over the naming (and renaming) of Palestine sites/cities/towns and villages have become major weapons of Zionist settler-colonial nationalism, biblicisation, Hebrewisation and Judaisation strategies that sought to detach the Palestinians from the history of the country. Toponymy itself is a branch of onomastics or onomatology, the study of the origin, history and uses of names of all kinds. Anthroponomastics (or anthroponymy) is the study of personal names. Chapter ten will explore Zionist toponymic, anthroponymic and self-naming strategies. The eliminationist projects of Zionist settler-colonisation in Palestine did not just centre on land-grabbing and the ethnic cleansing of the indigenous people of Palestine. These projects also consisted of self-indigenisation, self-antiquation, biblicisation and Hebrewisation in addition to the Judaisation of the land.