9.14 Dari Palestina ke Tanah Israel: Partai Komunis Palestina (Palestinishe Komunistishe Partei)
9.14 From Palestine To The Land Of Israel: The Palestine Communist Party (palestinishe Komunistishe Partei)
Partai Komunis Israel bermula sebagai partai yang secara eksklusif beranggotakan orang Yahudi Ashkenazi di Palestina pada tahun 1923. Karena bahasa Yiddi merupakan bahasa historis dan secara harfiah "bahasa ibu" (mame-loshn) bagi orang Yahudi Ashkenazi, serta bahasa yang dituturkan oleh banyak orang Yahudi Eropa Timur, partai ini disebut dalam bahasa Yiddi: Palestinishe Komunistishe Partei. Seiring menguatnya "bahasa Ibrani baru", partai ini kemudian dikenal di Israel dengan nama Ibraninya: Ha-Miflaga Ha-Komunistit Ha-Yisraelit. Namun di Palestina pada masa Mandat, nama Arabnya adalah Partai Komunis Palestina (al-Hizb al-Shuyu'i al-Filastini). Pada tahun 1923, PKP lahir sebagai koalisi antara pemukim Zionis sayap kiri dan komunis non-Zionis di kalangan imigran Yahudi Eropa Timur ke Palestina.
The Israeli Communist Party began as an exclusively Jewish Ashkenazi party in Palestine in 1923. With Yiddish being the historical and literally the ‘mother language’ (mame-loshn) of the Ashkenazi Jews and being a language spoken by many East European Jews, the Communist Party was called in Yiddish: Palestinishe Komunistishe Partei. With the ‘new Hebrew’ being in ascendancy, the party became eventually known in Israel by its Hebrew name: Ha-Miflaga Ha-Komunistit Ha-Yisraelit. In Mandatory Palestine, however, its Arabic name was the Palestine Communist Party (al-Hizb al-Shuyu’i al-Filastini). In 1923, the PCP was born as a coalition of left-wing Zionist settlers and non-Zionist communists among the East European Jewish immigrants to Palestine.
Pada dasarnya dan pada tahun-tahun awalnya, partai ini didominasi oleh orang Yahudi. Partai ini tetap kecil, namun sebagian besar anggotanya adalah orang Yahudi keturunan Eropa Timur selama sebagian besar masa Mandat Palestina (Younis 2000: 117).
At its foundation and in its early years the party was predominantly Jewish and it remained small but overwhelmingly composed of East European Jews during much of Mandatory Palestine (Younis 2000: 117).
Didominasi oleh kaum Stalinis selama sebagian besar masa Mandat, pada akhir 1947, setelah Uni Soviet mendukung Resolusi Pembagian PBB, partai ini menerima penamaan Zionis untuk negeri tersebut, yaitu 'Eretz Yisrael' (menggantikan Palestina), dan berperan penting dalam mengamankan bantuan militer dari Cekoslowakia bagi Negara Israel pada tahap-tahap paling sulit Perang 1948.31 Juga pada 1948, pemimpin partai tersebut, Meir Vilner, menandatangani 'Piagam Kemerdekaan' Zionis Israel (Megilat ha-ʿAtzmaut), yang berulang kali menyebut negeri itu sebagai Tanah Israel (Bahasa Ibrani: Eretz Yisrael). Pada periode pasca-Nakba, partai ini mempromosikan memori kolektif yang turut berkontribusi pada Israelisasi warga Palestina di Israel, yang disebut 'Arab Israel'.
Dominated by Stalinists throughout much of the Mandatory period, in late 1947, following the Soviet Union’s support for the UN Partition Resolution, the party embraced a Zionist designation for the country, ‘Eretz Yisrael’ (instead of Palestine) and were instrumental in securing military assistance from Czechoslovakia for the State of Israel during the toughest stages of the 1948 war.31 Also in 1948 the leader of the party, Meir Vilner, was a signatory to the Israeli Zionist ‘Independence Charter’ (Megilat ha-ʿAtzmaut), which repeatedly described the country as the Land of Israel (Hebrew: Eretz Yisrael). In the post-Nakba period the party promoted a collective memory which contributed to the Israelification of the Palestinian citizens of Israel, the so-called ‘Israeli Arabs’.
Pada periode Mandat yang awal ini, orang-orang Arab Palestina juga membentuk gerakan buruh dan mendirikan Palestine Arab Workers Society (Jam’iyyat al-ʿUmmal al-ʿArabiyyah al-Filastiniyyah), organisasi buruh Arab Palestina yang utama. Didirikan pada tahun 1925 dengan markas di Haifa, organisasi ini memiliki cabang di Nazareth, Jaffa, dan Majdal ‘Asqalan. Dari tahun 1937 hingga 1947, sekretaris jenderalnya adalah Sami Taha (1916–1947), yang lahir di ‘Arrabah, sebuah kota dekat Jenin, dan keluarganya kemudian pindah ke Haifa. Ia merupakan pemimpin buruh Arab Palestina yang utama selama periode Mandat (Lockman 1996: 259). Ia dibunuh di Haifa pada 12 September 1947.
At the same time, during this early Mandatory period, the Palestinian Arabs created a labour movement and set up the Palestine Arab Workers Society (Jam’iyyat al-ʿUmmal al-ʿArabiyyah al-Filastiniyyah), the main Palestinian Arab labour organisation, established in 1925 with headquarters in Haifa, and branches in Nazareth, Jaffa and Majdal ‘Asqalan. From 1937 to 1947 its general secretary was Sami Taha (1916–1947) – born in ‘Arrabah, a town near Jenin, his family later moved to Haifa – who was the main Palestinian Arab labour leader during the Mandatory period (Lockman 1996: 259). He was assassinated in Haifa on 12 September 1947.
Sepanjang tahun 1920-an dan 1930-an, komunis Yahudi Palestina menjalin hubungan erat dengan Palestine Arab Workers Society.
Throughout the 1920s and 1930s the Palestine Jewish communists maintained close relations with the Palestine Arab Workers Society.
Di tengah Perang Dunia II, pada tahun 1943, Partai Komunis Palestina, di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Timur Tengah Rusia Stalinis, berbenturan dengan tujuan-tujuan utama gerakan nasional Palestina. Partai tersebut terpecah dengan anggota Arab Palestina yang lebih radikal dan anti-Zionis, yang kemudian membentuk Liga Pembebasan Nasional pada tahun 1944. Berada di bawah pengaruh kiri Zionis, dan mendukung gagasan Soviet bahwa Zionisme merupakan bentuk nasionalisme borjuis, PKP mengubah namanya menjadi MAKEY, Partai Komunis Eretz Yisrael (“Partai Komunis Tanah Israel”), setelah menyatakan dukungan terhadap Resolusi Pembagian PBB pada November 1947. Dengan itu mereka merangkul istilah yang menjadi inti pemikiran Zionis. Ini adalah pertama kalinya komunis Palestina menggunakan istilah Zionis Eretz Yisrael (“Tanah Israel”). Selain itu, pemimpin MAKEY, Meir Vilner-Kovner, adalah salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Israel pada Mei 1948, sebuah dokumen yang teks Ibraninya tidak menyebutkan istilah Palestina dan hanya membicarakan Eretz Yisrael. Dokumen itu dibuka dengan mengulang beberapa mitos pendiri Zionisme.
In the middle of the Second World War, in 1943, the Palestine Communist Party, under pressure to accommodate the Middle Eastern policies of Stalinist Russia, came into conflict with the key aims of the Palestinian national movement. The party split with the more radical anti-Zionist Palestinian Arab members, who formed the National Liberation League in 1944. Coming under Zionist left-wing influences, and endorsing the Soviet notion that Zionism was a form of bourgeois nationalism, the PCP changed its name to MAKEY, the Communist Party of Eretz Yisrael (‘the Communist Party of the Land of Israel’) – after endorsing the UN Partition Resolution of November 1947 – embracing a term central to Zionist thinking. This was the first time the Palestine communists had used the Zionist term Eretz Yisrael (‘Land of Israel’). Furthermore, the leader of MAKEY, Meir Vilner-Kovner, was one of the signatories of the Israeli Declaration of Independence of May 1948, a document whose Hebrew text does not mention the term Palestine and talks only about Eretz Yisrael. The document begins with rehashing some of the founding myths of Zionism:
[Tanah Israel] adalah tempat kelahiran bangsa Yahudi.
[The Land of Israel] was the birthplace of the Jewish people.
Di sinilah identitas spiritual, keagamaan, dan politik mereka dibentuk.
Here their spiritual, religious and political identity was shaped.
Di sinilah mereka pertama kali meraih kenegaraan, menciptakan nilai-nilai budaya yang bermakna nasional maupun universal, dan memberikan kepada dunia Kitab segala kitab yang abadi.32
Here they first attained statehood, created cultural values of national and universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.32
Selain itu, dan yang sangat penting, partai tersebut terlibat dalam pengiriman senjata dari Cekoslowakia kepada organisasi-organisasi militer Zionis pada tahun 1948–1949. Pengiriman tersebut secara radikal mengubah keseimbangan militer di lapangan di Palestina pada tahun 1948 dan terbukti berpengaruh bagi berdirinya negara Israel. Sejak 1948, anggota partai yang beragama Yahudi juga bertugas dalam tentara Israel.
Also, crucially, the party was involved in arms shipments from Czechoslovakia to the Zionist military organisations in 1948‒1949 – deliveries which radically altered the military balance on the ground in Palestine in 1948 and proved significant for the establishment of the Israeli state. Since 1948 the Jewish members of the party have also served in the Israeli army.
Setelah tahun 1948, partai ini, yang dilanda kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan, ikut serta dalam politik parlemen Israel dan dikenal sebagai MAKEY. Setelah perpecahan internal lain pada tahun 1965, faksi parlemen utama dikenal sebagai Rakah, singkatan dari Daftar Komunis Baru (Ibrani: Reshima Komunistit Hadasha). Pada tahap ini partai tersebut sebagian besar merupakan partai Arab Palestina di dalam Garis Hijau, dengan perwakilan di Knesset (parlemen) Israel. Secara historis, dan khususnya sejak 1948, platform politik partai ini sebagian besar berfokus pada kesetaraan dan hak-hak sipil bagi warga Palestina di dalam Israel. Kini partai tersebut dikenal sebagai Hadash, singkatan Ibrani dari Ha-Hazit Ha-Demokratit Le-Shalom (Front Demokratik untuk Perdamaian dan Kesetaraan; Arab: al-Jabhah ad-Dimuqratiyyah lis-Salam wal-Musawah), dengan platform politik yang berkomitmen pada solusi dua negara.
Bedevilled by contradictory tendencies, after 1948 the party took part in Israeli parliamentary politics and became known as MAKEY. After another internal split in 1965, the main parliamentary faction became known as Rakah, an acronym for the New Communist List (Hebrew: Reshima Komunistit Hadasha). By this stage the party was a predominantly Palestinian Arab party within the Green Line with representation in the Israeli Knesset (parliament). Historically, and in particular since 1948, the party’s political platform largely focused on equality and civil rights for the Palestinians within Israel. Today the party is known as Hadash, a Hebrew acronym for Ha-Hazit Ha-Demokratit Le-Shalom (Democratic Front for Peace and Equality; Arabic: al-Jabhah ad-Dimuqratiyyah lis-Salam wal-Musawah), with a political platform committed to the two-state solution.