Opini Palestina awal lainnya yang menentang Zionisme adalah Ruhi Bey al-Khalidi (1864–1913), seorang penulis brilian, pemikir liberal, Dosen Studi Islam di Universitas Sorbonne, diplomat, dan politisi berbakat pada pergantian abad ke-20 (Kasmieh 1992; Khalidi, W. 1984: 74; Beška 2016c). Al-Khalidi juga menjabat sebagai Konsul Jenderal Negara Utsmani di Bordeaux, Prancis, dari tahun 1898 hingga 1908, sembari menerbitkan artikel di al-Hilal dan al-Manar di Kairo dengan nama pena al-Maqdisi (orang Yerusalem) (Beška 2016c: 181). Pada tahun 1900 al-Khalidi adalah salah seorang pendiri waqf keluarga (waqf Islam)

Another early Palestinian opponent of Zionism was Ruhi Bey al-Khalidi (1864–1913), a brilliant writer, liberal thinker, Lecturer in Islamic Studies at the Sorbonne University, diplomat and talented politician at the turn of the 20th century (Kasmieh 1992; Khalidi, W. 1984: 74; Beška 2016c). Al-Khalidi also served as Consul-General of the Ottoman state in Bordeaux, France, from 1898 to 1908, while at the same time publishing articles in al-Hilal and al-Manar in Cairo under the pen name al-Maqdisi (the Jerusalemite) (Beška 2016c: 181). In 1900 al-Khalidi was a co-founder of the family (Islamic waqf)

perpustakaan al-Khalidiyyah di Kota Tua Yerusalem. Perpustakaan ini termasuk salah satu perpustakaan keluarga Muslim terbesar dan terpenting di dunia, serta menjadi penanda hidup bagi Palestina dan rakyat Palestina. Ruhi al-Khalidi adalah keponakan wali kota Yerusalem, Yusuf Diya al-Din Pasha al-Khalidi, dan pada tahun 1908 ia terpilih sebagai salah satu dari tiga utusan yang mewakili Yerusalem dalam pemerintahan Utsmani yang baru, kemudian menjadi wakil ketua parlemen Utsmani (pada tahun 1911). Al-Khalidi adalah sahabat dekat Khalil al-Sakakini, seorang pendidik progresif asal Yerusalem dan salah satu tokoh pendidikan serta pemikir sastra Palestina yang paling berpengaruh di era modern.

library, al-Khalidiyyah Library, in the Old City of Jerusalem. It is one of the largest and most important Muslim family libraries in the world and a living landmark to Palestine and the Palestinian people. Ruhi al-Khalidi was a nephew of the mayor of Jerusalem, Yusuf Diya al-Din Pasha al-Khalidi, and in 1908 he was one of three delegates elected to represent Jerusalem in the new Ottoman government, later becoming the deputy to the head of the Ottoman parliament (in 1911). Al-Khalidi was a close friend of Khalil al-Sakakini, a Jerusalemite progressive pedagogue and one of the most influential Palestinian educationalists and literary thinkers of the modern era.

Karya Al-Khalidi merupakan contoh munculnya identitas nasional teritorial Palestina yang khas di kalangan elit terpelajar perkotaan di negeri itu pada pergantian abad ke-20. Mengomentari negeri Arab Palestina tak lama sebelum wafatnya yang mendadak pada tahun 1913, Ruhi al-Khalidi menyatakan: ‘Patut dicatat bahwa setiap kali nama negeri ini disebutkan, yang disebut selalu Palestina, tidak pernah Suriah selatan atau yang lain’ (naskah yang belum diterbitkan karya Ruhi al-Khaldi, ‘Zionism or the Zionist Question’, Perpustakaan al-Khalidiyyah, Yerusalem, dikutip dalam Gerber 1998a).24

Al-Khalidi’s work was an example of the emergence of a distinct Palestinian territorial national identity among the educated urban elites in the country at the turn of the 20th century. Commenting on his Arab country of Palestine shortly before his untimely death in 1913, Ruhi al-Khalidi had this to say: ‘It is noteworthy that whenever the name of the country appears, it is always Palestine, never southern Syria or anything else’ (Ruhi al-Khaldi’s unpublished manuscript, ‘Zionism or the Zionist Question’, al-Khalidiyyah Library, Jerusalem, cited in Gerber 1998a).24

Hari ini Perpustakaan al-Khalidiyyah menyimpan koleksi besar naskah sejarah Islam dan fikih, sebuah koleksi lokal yang dibangun oleh orang-orang Palestina, serta sebuah naskah Arab yang unik tentang sejarah Zionisme politik yang ditulis oleh Ruhi al-Khalidi pada akhir masa Utsmani. Naskah al-Khalidi yang tidak berangka tahun, ditulis dengan tulisan tangan Arabnya yang indah, disusun beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, sebelum wafatnya pada tahun 1913. Saya berkesempatan memeriksa teks ini di Perpustakaan al-Khalidiyyah pada 22 April 2017. Naskah luar biasa ini tampak seperti draf buku yang belum selesai, yang tampaknya sedang dikerjakan Ruhi al-Khalidi jauh sebelum wafatnya. Yang terpenting, di sepanjang teks ia berulang kali menggunakan istilah Filastin ( فلسطين ) dan turab Filastin (‘tanah Palestina’, تراب فلسطين ) untuk menggambarkan ambisi Zionis dan kolonisasi pemukim di negaranya sendiri, Palestina. Naskah ini juga memuat daftar koloni Zionis di Palestina, lengkap dengan nama Ibraninya dan nama Arab Palestina setempat yang telah mereka gantikan atau yang menjadi asal namanya. Menariknya, tidak ada penyebutan dalam naskah tersebut tentang Suriyyah al-Janubiyyah (‘Suriah Selatan’) sebagai cara alternatif untuk menyebut Palestina pada masa Utsmani. Sebaliknya, Ruhi al-Khalidi menyebut ‘Palestina Romawi’ dan merujuk pada Filastin di bawah pemerintahan Utsmani.

Today al-Khalidiyyah Library houses a large collection of Islamic historical and fiqh manuscripts, a local collection built by Palestinians, and a unique Arabic manuscript about the history of political Zionism written by Ruhi al-Khalidi in the late Ottoman period. Al-Khalidi’s undated manuscript, in his beautiful handwritten Arabic, was composed many months, perhaps several years, before his death in 1913. I had the chance of examining the text at the Khalidiyyah Library on 22 April 2017. The extraordinary manuscript looks like unfinished draft book which Ruhi al-Khalidi appeared to have been working on long before his death. Crucially, throughout the text repeatedly he uses the terms Filastin ( فلسطين ) and turab Filastin (‘soil of Palestine’, تراب فلسطين ) to describe Zionist ambitions and settler-colonisation in his own country of Palestine. The manuscript also contains a list of Zionist colonies in Palestine, with their Hebrew names and with the local Palestinian Arabic names they had either replaced or were named after. Interestingly, there is no mention in the manuscript of Suriyyah al-Janubiyyah (‘Southern Syria’) as an alternative way of describing Ottoman Palestine. Instead Ruhi al-Khalidi mentions ‘Roman Palestine’ and refers to Filastin under the Ottomans.

Naskah tersebut jelas dimaksudkan untuk diterbitkan, dan secara keseluruhan memberi kesan bahwa istilah Arab Filastin telah digunakan oleh Ruhi al-Khalidi dan rekan senegaranya selama beberapa dekade.

The manuscript was clearly intended for publication and overall it gives the impression that the Arabic term Filastin had been used by Ruhi al-Khalidi and his compatriot for decades.

Umat Islam hidup berdampingan dengan orang Arab Kristen dan Yahudi Arab di Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim selama berabad-abad, dan Ruhi al-Khalidi secara alami bersimpati pada gagasan keterikatan keagamaan orang Yahudi terhadap Yerusalem. Namun ia sangat kritis terhadap Zionisme sebagai proyek politik, dan memandang skema kolonisasi Zionis dari Barat sebagai ancaman besar bagi penduduk asli Palestina.

Muslims coexisted with Christian Arabs and Arab Jews in Muslimmajority Palestine for centuries and Ruhi al-Khalidi was naturally sympathetic to the idea of Jewish religious attachment to Jerusalem. But he was highly critical of Zionism as a political project and saw Western Zionist colonisation schemes as a major threat to the indigenous people of Palestine.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Ibrani ha-Tzvi pada 1 November 1909, al-Khalidi, yang saat itu menjadi anggota parlemen Utsmani, menyatakan kekhawatirannya bahwa kolonisasi pemukim Zionis 'pasti akan mengarah pada pengusiran orang-orang Arab dari tempat-tempat yang telah mereka huni selama berabad-abad' (Beška 2016c: 183).

In an interview with the Hebrew periodical ha-Tzvi on 1 November 1909, al-Khalidi, then a member of the Ottoman parliament, expressed concern that Zionist settler-colonisation ‘would inevitably lead to the expulsion of Arabs from the places they had inhabited for centuries’ (Beška 2016c: 183).

Seperti Ruhi al-Khalidi, mantan Walikota Yerusalem, Yusuf Diya al-Din al-Khalidi (1829‒1907) juga sangat menentang proyek Zionis di Palestina. Ketika mewakili Yerusalem di parlemen Utsmani pada tahun 1870-an, al-Khalidi sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sebuah sekolah berbahasa Inggris di Malta, tempat ia mempelajari bahasa Inggris dan Prancis, kemudian melanjutkan studi bahasa-bahasa Semit di Oriental Academy of Vienna. Dalam sebuah surat yang terkenal kepada Zadok Kahn, Kepala Rabbi Prancis dan rekan Theodor Herzl, pada awal tahun 1899, al-Khalidi menyarankan agar kaum Zionis mencari tempat lain untuk melaksanakan proyek politik mereka:

Like Ruhi al-Khalidi, former Mayor of Jerusalem Yusuf Diya al-Din al-Khalidi (1829‒1907) had strongly objected to the Zionist project in Palestine. Representing Jerusalem in the Ottoman parliament in the 1870s, al-Khalidi had earlier attended an English school in Malta where he studied English and French, and then continued to study Semitic languages in the Oriental Academy of Vienna. In a well-known letter to Zadok Kahn, the Chief Rabbi of France and an associate of Theodor Herzl, in early 1899, al-Khalidi suggested that the Zionists should find another place for the implementation of their political project:

Secara teori, Zionisme adalah gagasan yang sepenuhnya wajar dan adil untuk menyelesaikan persoalan Yahudi. Namun, realitas yang nyata tidak dapat diabaikan dan harus diperhitungkan. Palestina merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kekaisaran Utsmaniyah, dan saat ini dihuni oleh orang-orang non-Yahudi. Negeri ini dimuliakan oleh lebih dari 390 juta umat Kristen dan 300

In theory, Zionism is an absolutely natural and just idea on how to solve the Jewish question. Yet it is impossible to overlook the actual reality, which must be taken into account. Palestine is an integral part of the Ottoman Empire and today it is inhabited by non-Jews. This country is held in esteem by more than 390 million Christians and 300

"Jutaan Muslim. Atas hak apa orang-orang Yahudi menginginkannya untuk diri mereka sendiri?"

million Muslims. By what right do the Jews want it for themselves?

Uang Yahudi tidak akan mampu membeli Palestina. Satu-satunya cara untuk merebutnya adalah dengan kekerasan, menggunakan meriam dan kapal perang. Orang-orang Turki dan Arab pada umumnya bersimpati kepada orang-orang Yahudi. Namun sebagian dari mereka terpengaruh oleh demam kebencian terhadap orang-orang Yahudi, sebagaimana yang terjadi pada bangsa-bangsa Eropa yang paling maju dan beradab. Begitu pula orang-orang Arab Kristen, terutama kaum Katolik dan Ortodoks, sangat membenci orang-orang Yahudi. Bahkan jika Herzl memperoleh persetujuan Sultan Abdulhamid II atas rencana Zionis, ia tidak boleh berpikir bahwa akan tiba suatu hari ketika kaum Zionis menjadi penguasa negeri ini ...

Jewish money will not be able to buy Palestine. The only way to take it is by force using cannons and warships. Turks and Arabs in general sympathize with Jews. But some of them were affected by the fever of hatred for Jews, as it happened to the most advanced of the [European] civilized nations. Also the Christian Arabs, especially the Catholic and Orthodox, hate Jews very much. Even if Herzl obtained the approval of the Sultan Abdiilhamit II for the Zionist plan, he should not think that a day will come when Zionists will become masters of this country ...

Oleh karena itu, demi menjamin keselamatan kaum Yahudi di Kekaisaran Ottoman, perlu agar Gerakan Zionis, dalam arti geografis kata tersebut, berhenti ... Astaga, dunia ini cukup luas, masih ada negara-negara tak berpenghuni tempat jutaan orang Yahudi miskin [Eropa] dapat dimukimkan, yang mungkin di sana akan hidup bahagia dan suatu hari nanti membentuk sebuah bangsa. Itu mungkin akan menjadi solusi terbaik dan paling rasional bagi persoalan Yahudi [Eropa]. Namun demi Tuhan, biarkanlah Palestina dalam kedamaian. (Dikutip dari Beška 2007: 28‒29)25

It is therefore necessary, to ensure the safety of the Jews in the Ottoman Empire, that the Zionist Movement, in the geographic sense of the word, stops ... Good Lord, the world is vast enough, there are still uninhabited countries where one could settle millions of [European] poor Jews who may perhaps become happy there and one day constitute a nation. That would perhaps be the best, the most rational solution to the [European] Jewish question. But in the name of God, let Palestine be left in peace. (Quoted in Beška 2007: 28‒29)25

Sekitar waktu yang sama, perkembangan penting dalam penentangan Arab terhadap Zionisme berpusat pada aktivitas pembelian tanah oleh kaum Zionis di Palestina.

Around the same time, important developments in Arab opposition to Zionism centred on Zionist land purchasing activities in Palestine.

Dengan latar belakang Arab (Palestina, Suriah, Lebanon, dan Irak)

Against the background of Arab (Palestinian, Syrian, Lebanese and Iraqi)

keinginan akan otonomi, kewarganegaraan yang setara, desentralisasi dan reformasi politik (bukan kemerdekaan atau kedaulatan penuh) di dalam negara Utsmani, penjualan tanah kepada kaum Zionis Eropa, dan kolonisasi pemukim oleh mereka, dipandang sebagai ancaman nyata bagi penduduk asli. Gerakan Zionis internasional dan para pemukim Zionis di Palestina (berbeda sekali dengan para pemukim Templer Jerman pada masa itu) menegaskan bahwa tujuan akhir mereka adalah pendirian negara Yahudi di Palestina.

desire for autonomy, equal citizenship, decentralisation and political reforms (not complete independence or sovereignty) within the Ottoman state, the sale of land to, and settler-colonisation by, European Zionists in Palestine was seen as a real threat to the indigenous people. The international Zionist movement and Zionist settlers in Palestine (in sharp contrast to the then German Templar settlers) made it clear that their ultimate objective was the establishment of a Jewish state in Palestine.

Menurut Charles Smith (1996: 34), pada tahun 1897 ‘sebuah komisi Arab dibentuk di Yerusalem, dipimpin oleh mufti, untuk mengkaji persoalan penjualan tanah kepada orang Yahudi, dan protesnya menyebabkan penjualan semacam itu berhenti selama beberapa tahun’. Namun pada kenyataannya, penjualan tanah di Palestina tidak pernah berhenti. Kegiatan pembelian tanah oleh Zionis di dataran Esdraelon dan Galilea timur terus berlanjut dan berpusat pada beberapa tanah yang paling subur di negeri itu.

According to Charles Smith (1996: 34), in 1897 ‘an Arab commission was formed in Jerusalem, headed by the mufti, to examine the issue of land sales to Jews, and its protests led to the cessation of such sales for several years’. In reality, however, land sales in Palestine never ceased. Zionist land purchasing activities in the Esdraelon plain and eastern Galilee continued and centred on some of the most fertile land in the country.

Kegiatan-kegiatan ini mencakup penjualan tanah desa Arab al-Fulah di sub-distrik Nazareth kepada Jewish National Fund pada tahun 1910. Tanah al-Fulah dimiliki oleh Elias Sursuq, seorang bankir Ortodoks Yunani dan tuan tanah yang tinggal di luar wilayah dari Beirut, yang pada tahun 1910 mencapai kesepakatan penjualan tanah tersebut dengan kaum Zionis. Menurut Neville Mandel, tanah ini merupakan 'sebagian dari tanah pertanian terbaik di Palestina' (dikutip dalam Bracy 2011: 45).

These activities included the sale of lands of the Arab village of al-Fulah in the Nazareth sub-district to the Jewish National Fund in 1910. The lands of al-Fulah belonged to Elias Sursuq, a Greek Orthodox banker and absentee landlord from Beirut, who in 1910 reached a deal on their sale with the Zionists. According to Neville Mandel, this was ‘some of the best agricultural land in Palestine’ (cited in Bracy 2011: 45).

Ketika para petani Palestina setempat menolak meninggalkan desa mereka dan mengajukan petisi kepada otoritas Ottoman, perlawanan mereka didukung oleh Shukri al-ʿAsali (1878–1916), qaimmaqam (gubernur distrik) Nazareth di Galilea dan kemudian anggota parlemen Ottoman, yang menjadi pendukung utama mereka dalam banyak artikelnya di pers berbahasa Arab, termasuk surat kabar Falastin. Bagi al-ʿAsali, yang menulis dengan nama samaran, yaitu nama Salah al-Din yang legendaris, yang mengalahkan Tentara Salib Latin dalam Pertempuran Hattin26 di Galilea timur pada tahun 1187, Galilea merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Palestina. Berjudul ‘Surat Salah al-Din al-Ayyubi kepada Komandan Ekspedisi [Ottoman] ke Hauran Sami Pasha al-Faruqi’, salah satu artikelnya tahun 1910 memohon kepada Gubernur Ottoman Hauran agar berdiri teguh menghadapi rencana Zionis di Palestina:

When the local Palestinian peasants refused to vacate their village and petitioned the Ottoman authorities, they were backed in their resistance by Shukri al-ʿAsali (1878–1916), the qaimmaqam (district governor) of Nazareth in Galilee and later a deputy in the Ottoman parliament, who became their key supporter in many of his articles in the Arabic press, including the newspaper Falastin. For al-ʿAsali, who wrote under a pseudonym, that of the legendary Salah al-Din who defeated the Latin Crusaders in the Battle of Hattin26 in eastern Galilee in 1187, the Galilee was integral to Palestine. Entitled ‘Letter of Salah al-Din al-Ayyubi to the Commander of the [Ottoman] Expedition to Hauran Sami Pasha al-Faruqi’, one of his 1910 articles pleaded with the Ottoman Governor of Hauran to stand up to Zionist plans in Palestine:

Saya memohon … agar segera menangkal ancaman Zionis dari Palestina, tanah yang telah basah oleh darah para sahabat Nabi ﷺ dan oleh darah pasukan saya, serta demi merebutnya kembali, saya telah mengorbankan [nyawa] saudara-saudara saya, rakyat saya, dan para komandan saya.27

I beg you … to hurry and repel the Zionist threat from Palestine, whose soil is soaked with the blood of the Prophet’s companions and with the blood of my armies and for the retrieval of which I have sacrificed [the lives] of my brothers, my people and commanders.27

Urusan al-Fulah ‘menjadi subjek kampanye intensif di surat kabar yang berdampak besar’ terhadap opini publik Arab setempat (Beška 2016b: 4). Menggemakan wacana politik, terminologi, dan sastra perlawanan (Adab al-Muqawamah) dari jurnalisme Palestina awal, istilah geopolitik Filastin, yang dipopulerkan pertama kali oleh surat kabar Falastin, terus dikaitkan dengan pemulihan nasional Palestina dan pembangunan bangsa pada masa pasca-Nakba. Kesinambungan terminologis ini tampak jelas dalam publikasi jurnalistik Palestina yang membuka jalan bagi munculnya gerakan perlawanan pada akhir 1950-an dan berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada awal 1960-an. Majalah bawah tanah pertama Fateh (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini; ‘Gerakan Pembebasan Nasional Palestina’), yang mulai terbit bulanan pada 1959 di bawah redaksi Khalil al-Wazir (1935‒1988), seorang pengungsi Palestina dari al-Ramla, ibu kota lama Jund Filastin, diberi nama Filastinuna, Nida al-Hayat (‘Palestina Kita, Panggilan untuk Hidup’). Selain itu, Filastin adalah suplemen mingguan dari surat kabar pro-Nasserist al-Muharrir (berarti Sang Pembebas atau Sang Redaktur), yang diterbitkan di Beirut dan disunting oleh Ghassan Kanafani (1936‒1972), seorang pengungsi Palestina dari Acre, jurnalis, novelis, dan kemudian anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) (Rabbani 2005: 275).

The al-Fulah affair ‘became the subject of an intensive newspaper campaign which had a powerful impact’ on local Arab public opinion (Beška 2016b: 4). Echoing the political discourses, terminology and resistance literature (Adab al-Muqawamah) of early Palestinian journalism, the geo-political term Filastin, popularised initially by the newspaper Falastin, continued to be wedded to the Palestinian national recovery and nationbuilding in the post-Nakba period. The terminological continuities were evident in the Palestinian journalistic publications which paved the way for the emergence of the resistance movement in the late 1950s and founding of the Palestine Liberation Organisation (PLO) in the early 1960s. The first underground magazine of Fateh (Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini; ‘Palestinian National Liberation Movement’), which began to appear monthly in 1959 – under the editorship of Khalil al-Wazir (1935‒1988), a Palestinian refugee from al-Ramla, the old capital of Jund Filastin – was called Filastinuna, Nida al-Hayat (‘Our Palestine, the Call to Life’). Also, Filastin was the weekly supplement of the pro-Nasserist newspaper al-Muharrir (meaning the Liberator or the Editor), published in Beirut and edited by Ghassan Kanafani (1936‒1972), a Palestinian refugee from Acre, a journalist, novelist and later a leading member of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Rabbani 2005: 275).