Dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir dan bermazhab Syiah menginvasi Palestina pada tahun 970, lalu menguasai seluruh wilayah negeri itu pada tahun 972. Pemerintahan Fatimiyah atas Palestina diwarnai kekacauan dan pergolakan besar. Selama masa ini, al-Ramla masih menjadi ibu kota resmi provinsi Jund Filastin. Namun, kota tersebut sangat menderita akibat pendudukan dan penjarahan oleh suku Badui Bani Tayy di Palestina pada akhir tahun 1024, serta dua gempa bumi dahsyat pada tahun 1025 dan 1068. Meski kota ini kemudian pulih pada pertengahan abad ke-11 dan tetap menjadi kota strategis serta benteng penting selama berabad-abad berikutnya, kemundurannya di masa pemerintahan Fatimiyah dan penggantiannya oleh al-Quds sebagai ibu kota administratif Palestina di bawah dinasti Ayyubiyah menandai era baru dalam pemusatan strategis Palestina pada masa pascaperang Salib.

The Egypt-based Shi’ite Fatimid state invaded Palestine in 970, conquering the whole of country in 972. The Fatimid rule of Palestine was marred by great turmoil and upheavals. During this period al-Ramla was still the official capital of the province of Jund Filastin. But the city suffered badly from its occupation and pillaging by the Bedouins of Banu Tayy in Palestine in late 1024 as well as the two devastating earthquakes in 1025 and 1068. Although the city would recover in the middle of the 11th century and would remain an important strategic and garrison town for many centuries to come, its decline during the Fatimid rule and its subsequent replacement by al-Quds as the administrative capital of Palestine under the Ayyubids would inaugurate a new era in the strategic re-centring of Palestine in the post-Crusader era.

Pertimbangan politik dan strategi militer memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan Fatimiyah di Palestina. Kombinasi perhitungan politik dan strategi militer juga menjadi faktor dalam penataan ulang persepsi dan batas-batas Palestina bersejarah sebelum, selama, dan sesudah masa kekuasaan Fatimiyah. Pertimbangan-pertimbangan ini, yang hadir dalam periode sejarah yang sangat berbeda, terlihat jelas:

Political and military-strategic considerations played an important part in shaping the Fatimid regime in Palestine. A combination of political and military-strategic calculations were also factors in the reconfiguration of the perception and boundaries of historic Palestine before, during and after the Fatimid rule. These considerations, which were present in radically different historical periods, were evident:

• Pembentukan provinsi baru Syria-Palaestina oleh Hadrian pada tahun 135

• The creation of the new province of Syria-Palaestina by Hadrian in 135

AD setelah kekalahan pemberontakan Bar-Kochba pada tahun itu.

AD following the defeat of the Bar-Kochba rebellion of that year.

• Fakta bahwa Dux Palaestinae Bizantium, "komandan militer seluruh Palestina", memimpin semua pasukan Bizantium di Provincia Palaestina (Palaestina Prima, Palaestina Secunda, dan Palaestina Tertia) sejak abad ke-4 hingga awal abad ke-7.

• The fact that the Byzantine Dux Palaestinae, the ‘military commander of all of Palestine’, commanded all Byzantine forces in Provincia Palaestina (Palaestina Prima, Palaestina Secunda and Palaestina Tertia) from the 4th to the early 7th centuries.

• Pembentukan Ajnad, yaitu satuan militer-administratif, di al-Sham, termasuk Jund Filastin, di bawah Islam sejak tahun 630-an.

• The creation of the military-administrative Ajnads in al-Sham, Jund Filastin included, under Islam from the 630s onwards.

Rencana strategis-militer Utsmani yang rahasia dari Filastin Risalesi, disusun untuk para perwira Korps Angkatan Darat Kedelapan di Palestina pada awal Perang Dunia Pertama (akan dibahas dalam bab sembilan), untuk pertahanan gabungan tiga sanjak Utsmani di Palestina.

• The secret Ottoman strategic-military plan of Filastin Risalesi, prepared for the officers of the Eighth Army Corps in Palestine at the beginning of the First World War (to be discussed in chapter nine), for the combined defence of the three Ottoman sanjaks of Palestine.

Perjanjian Sykes–Picot tahun 1916 yang rahasia antara Inggris dan Prancis, yang dirancang untuk membagi-bagi kawasan Timur Dekat di antara kedua kekuatan imperial tersebut; sebuah perjanjian yang turut membentuk batas-batas Mandat Inggris atas Palestina.

• The secret Sykes–Picot Agreement of 1916 between Britain and France which was designed to carve up the Near East between the two imperial powers; an agreement which would contribute to the shaping of the British Mandatory boundaries of Palestine.

Menyusul memburuknya situasi militer dan keamanan di Palestina serta pemberontakan suku-suku pada tahun 1020-an, pertimbangan strategis-militer dari negara Fatimiyah tampaknya ikut melatarbelakangi lahirnya sebuah gelar baru dari pihak Fatimiyah: Mutawalli Harb Filastin, "Gubernur Militer Palestina" (”متولي حرب فلسطين“).

Following the deteriorating military‒security situation in Palestine and tribal uprisings in the 1020s, strategic-military considerations by the Fatimid state seem to have contributed to the creation by the Fatimids of a new title: Mutawalli Harb Filastin, the ‘Military Governor of Palestine’ .(”متولي حرب فلسطين“)

Sejauh mana tanggung jawab Mutawalli Harb Filastin terpisah dari tanggung jawab wali sipil tradisional provinsi Jund Filastin belum sepenuhnya jelas (Lev 2003: 46‒47). Namun, dengan gema tanggung jawab Dux Palaestinae Bizantium, Gubernur Militer Palestina memimpin seluruh pasukan militer Fatimiyah di kedua provinsi, yakni Jund Filastin dan Jund al-Urdun. Menariknya, bentuk inovasi militer-strategis ini, dalam wujud Gubernur Militer Palestina dengan tanggung jawab militer, tetap bertahan setelah berakhirnya kekuasaan Fatimiyah di Palestina. Gelar mutawalli (militer) dan wali (sipil) sering kali bercampur pada masa Ayyubiyah, dan pada tahun 1193 gelar mutawalli al-harb bi-Bayt al-Muqaddas, Gubernur Militer Yerusalem, ditemukan di Palestina masa Ayyubiyah (Humphreys 1977: 78‒79). Bagaimanapun juga, konsep Gubernur Militer Palestina oleh Fatimiyah dan naiknya seorang warga Palestina, Muhammad al-Yazuri, menjadi wazir (perdana menteri) negara Fatimiyah pada tahun 1050‒1058, bersama dengan bukti yang kita miliki dari Genizah al-Fustat Arab-Yahudi, semuanya menimbulkan kesan bahwa Filastin dipandang sebagai provinsi kunci negara Fatimiyah.

The extent to which the responsibilities of Mutawalli Harb Filastin were separate from those of the traditional civil governor (wali) of the province of Jund Filastin is not entirely clear (Lev 2003: 46‒47). But, with echoes of the responsibilities of the Byzantine Dux Palaestinae, the Military Governor of Palestine commanded all the Fatimid military forces in the two provinces of Jund Filastin and Jund al-Urdun. Interestingly, a form of this military-strategic innovation, in the shape of the Military Governor of Palestine, with military responsibilities, did survive the end of the Fatimid rule in Palestine. The titles of mutawalli (military) and wali (civil) are often conflated during the Ayyubid period and in 1193 the title of mutawalli al-harb bi-Bayt al-Muqaddas, the Military Governor of Jerusalem, is found in Ayyubid Palestine (Humphreys 1977: 78‒79). In any event, however, the conception of the Military Governor of Palestine by the Fatimids and the rise of a Palestinian, Muhammad al-Yazuri, to become wazir (chief minister) of the Fatimid state in 1050‒1058, together with the evidence we have from the Arab-Jewish al-Fustat Genizah, all give rise to the impression that Filastin was perceived to be a key province of the Fatimid state.

Pada awal abad ke-11, di bawah kekuasaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir dan menganut Syiah, Islam di Palestina sebagian besar tetap Sunni, dan para pejabat tinggi Fatimiyah di provinsi Jund Filastin bermukim di ibu kota, yaitu al-Ramla:

Under the Egypt-based Shi’ite Fatimids in the early 11th century Islam in Palestine remained largely Sunni and senior Fatimid officials of the province of Jund Filastin resided in the capital city of al-Ramla:

Beberapa pejabat Fatimiyah bermukim di Ramla pada masa Fatimiyah (awal abad kesebelas), termasuk gubernur, yang disebut wali, yang tampaknya berarti gubernur Jund Filastin. Gubernur, melalui budak prajuritnya (ghulam), mengendalikan pasukan kepolisian dan menjaga hubungan dengan Kairo [Fustat] melalui dinas pos, atau barid. Kota ini juga menjadi kedudukan polisi rahasia (ashab al-akhbar) dan propagandis lokal Fatimiyah [Syiah] (da'i). Dua pejabat lain yang keberadaannya tercatat di kota ini adalah administrator fiskal ('amil) dan auditor (zinumam), yang keduanya diangkat oleh pemerintah di Kairo. Komposisi sosial penduduk Ramla masih menjadi teka-teki, tetapi terdapat elite Muslim lokal yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka, hakim, dan saksi pengadilan … Pada Muharram 414/Maret‒April 1023, Anushtakin [al-Dizbari, seorang budak prajurit Turki elit yang bekerja pada Fatimiyah dan mantan gubernur Baalbeck dan Caesarea] diangkat sebagai gubernur Jund Filastin, dengan gelar gubernur militer (mutawalli harb Filastin). Awal masa pemerintahannya berlangsung damai, dan pada April 1024, sebuah kafilah besar peziarah Khurasani [Sunni] dari Mekah melewati Ayla [kini 'Aqabah] melalui Ramla dan Damaskus menuju Baghdad.

Several Fatimid officials resided in Ramla during the Fatimid period (early eleventh century), including the governor, who is referred to as wali, meaning apparently the governor of Jund Filastin. The governor, through his military slave[-soldier] (ghulam), controlled the police force and kept contact with Cairo [Fustat] through the postal service, or the barid. The town was also the seat of the secret police (ashab al-akhbar) and the local Fatimid [Shi’ite] propagandist (da’i). Two other officials whose presence is attested to in the town were the fiscal administrator (‘amil) and auditor (zinumam), both of which were nominated by the government in Cairo. The social composition of the population in Ramla remains enigmatic, but there was a local Muslim elite made up of notables, judges and court witness … In Muharram 414/March‒April 1023, Anushtakin [al-Dizbari, an elite Turkish slavesoldier in Fatimid employ and a former governor of Baalbeck and Caesarea] was appointed as the governor of Jund Filastin, bearing the title of a military governor (mutawalli harb Filastin). The beginnings of his governorship were peaceful and, in April 1024, a large caravan of Khurasani [Sunni] pilgrims from Mecca travelled through Ayla [present-day ‘Aqabah] via Ramla and Damascus to Baghdad. (Lev 2006: 591)

Namun, situasi keamanan di dua provinsi, Jund Filastin dan Jund al-Urdun, memburuk dengan cepat, dan pada September 1024 pemberontakan suku pecah terkait ketentuan sistem pemungutan pajak (iqta’a) yang telah diberikan kepada pemimpin Badui dari Bani Tayy, Hassan ibn al-Jarrah, atas wilayah Beit Jibrin di provinsi Filastin. Di utara Palestina, orang-orang Badui menyerang dan menjarah Tiberias, ibu kota Jund al-Urdun. Mereka juga menguasai al-Ramla, merampas harta benda, mengeksekusi para prajurit garnisun setempat, dan memperbudak perempuan serta anak-anak. Setelah menjarah kota dan menghancurkan industri sabun serta minyak zaitunnya, Hassan ibn al-Jarrah membakar ibu kota Palestina: ‘Penaklukan Ramla oleh orang-orang Badui merupakan bab suram dalam sejarah kota tersebut’ (Lev 2006: 591). Pemberontakan suku di kedua provinsi itu berlangsung secara sporadis selama lima tahun hingga 1029 dan menimbulkan kesengsaraan serta kelaparan.

However, the security situation in the two provinces of Jund Filastin and Jund al-Urdun deteriorated quickly and, in September 1024, tribal rebellion erupted over the terms of the tax collection (iqta’a) system, which had been granted to the Bedouin leader of Banu Tayy, Hassan ibn al-Jarrah, over the Beit Jibrin region in the province of Filastin. In the north of Palestine the Bedouins attacked and looted Tiberias, the capital of Jund al-Urdun. They also occupied al-Ramla, looting property, executing the soldiers of the local garrison and enslaving women and children. After plundering the city and destroying its soap and olive industry, Hassan ibn al-Jarrah set fire to the capital of Palestine: ‘The Bedouin conquest of Ramla was a bleak chapter in the history of the town’ (Lev 2006: 591). The tribal uprisings in the two provinces lingered sporadically for five years until 1029 and caused hardship and famine.

Meskipun kebencian terhadap pemerintahan Fatimiyah yang Syiah di Palestina tidak bersifat universal, bahkan tidak tampak jelas di kalangan ulama Sunni Yerusalem, kebencian ini sangat kuat di kalangan suku Badui Banu Tayy dan komunitas Kristen. Kebencian kaum Badui didorong oleh alasan ekonomi, sedangkan kebencian komunitas Kristen didorong oleh alasan agama. Pada awal abad ke-11, pemerintahan Fatimiyah di negeri ini diwarnai oleh serangkaian pemberontakan suku, ketidakamanan yang meluas, dan kelaparan, yang bersama dengan gempa bumi dahsyat pada tahun 1025 menghancurkan Palestina (Gil 1996: 22, 25‒27). Penghancuran Gereja Makam Kudus di Yerusalem dan gereja megah Santo George di Lydda oleh Khalifah Fatimiyah al-Hakim bi-Amr Allah pada tahun 1009 merupakan bagian dari kampanye umum terhadap tempat-tempat ibadah Kristen di Palestina dan Mesir. Kebijakan Fatimiyah berdampak buruk bagi provinsi Filastin, dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menjadi pemicu pemberontakan lokal, tetapi juga invasi Palestina oleh Seljuk pada tahun 1073 dan oleh pasukan Salib Latin pada tahun 1099.

Although resentment of the Shi’ite Fatimid rule in Palestine was not universal or even evident among the Sunni ulema of Jerusalem, this resentment was very strong among the Bedouins of Banu Tayy and the Christian communities – the former for economic reasons and the latter for religious ones. In the early 11th century the Fatimid rule in the country was marred by a series of tribal rebellions, widespread insecurity and famine which, in addition to the severe earthquake of 1025, devastated Palestine (Gil 1996: 22, 25‒27). The destruction of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem and the splendid church of St George at Lydda by the Fatimid Caliph al-Hakim bi-Amr Allah in 1009 was part of general campaign against Christian places of worship in Palestine and Egypt. Fatimid policies adversely affected the province of Filastin and these policies became an impetus not only to local rebellions but also to the invasion of Palestine by the Seljuks in 1073 and the Latin Crusaders in 1099.

Pada tahun 1029, lima tahun setelah pendudukan Badui atas al-Ramla dan empat tahun setelah gempa bumi tahun 1025, yang sangat merusak kota tersebut, dan pada puncak kekuasaan rezim Fatimiyah di Palestina, provinsi Filastin yang sangat terdampak disebutkan dalam Genizah Kairo kuno, sebuah kumpulan fragmen naskah Yahudi Arab yang ditemukan di gudang penyimpanan (genizah) Sinagoga Ben Ezra di al-Fustat, yang saat itu merupakan ibu kota Mesir. Ditulis dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Arab, Ibrani, dan Aramaik, koleksi besar ini, yang dimulai pada masa Abbasiyah tahun 870 M dan mencakup kurun waktu seribu tahun, menjadi koleksi naskah abad pertengahan terbesar dan paling beragam di dunia serta menjadi bukti kebudayaan Yahudi Arab yang berkembang di bawah naungan Islam. Al-Fustat juga merupakan tempat tinggal Ibn Maimun (Maimonides, 1135‒1204), filsuf Yahudi Arab yang besar kelahiran Andalusia, rabi, dan pemimpin komunitas Yahudi Arab di Mesir. Pada tahun 1029

In 1029, five years after the Bedouin occupation of al-Ramla and four years after the 1025 earthquake, which badly damaged the city, and at the height of the Fatimid regime in Palestine, the severely affected province of Filastin was referred to in the old Cairo Genizah, a collection of Arab Jewish fragments of manuscripts that were found in the storeroom (genizah) of the Ben Ezra Synagogue in al-Fustat, then the capital of Egypt. Written in various languages, especially Arabic, Hebrew and Aramaic, the massive collection, which began during the Abbasid period in 870 AD and covers a millennium, became the largest and most diverse collection of medieval manuscripts in the world and a testimony to the flourishing culture of Arab-Jews under Islam. Al-Fustat was also the home of Ibn Maimun (Maimonides, 1135‒1204) the great Andalusian-born Arab-Jewish philosopher, Rabbi and head of the Arab-Jewish community in Egypt. In 1029

Rabi Solomon ha-Kohen ben Yehosef, yang berdomisili di Yerusalem, dalam sebuah surat kepada putranya Abraham di Fustat, merujuk pada kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Fatimiyah terhadap kota al-Ramla maupun "tanah Palestina": Rabi Solomon menyebut "penderitaan kelaparan, sebab tidak ada makanan yang dapat ditemukan di tanah orang Filistin [yaitu Provinsi Filastin] dan banyak orang miskin" (Gil 1996: 28‒29).

the Jerusalem-based Rabbi Solomon ha-Kohen ben Yehosef, in a letter to his son Abraham in Fustat, refers to the damage inflicted by the Fatimids on both the city of al-Ramla and the ‘land of Palestine’: Rabbi Solomon refers to ‘the infliction of famine, for no food is to be found in the land of Philistines [i.e. the Province of Filastin] and there are many poor’ (Gil 1996: 28‒29).

Pada tahun 1029, panglima militer seluruh pasukan Fatimiyah di Palestina, Mutawalli Harb Filastin, Anushtakin al-Dizbari, membawa pasukan dari Mesir, mengumpulkan pasukan lokal di Palestina, dan dengan telak mengalahkan pasukan gabungan Badui di al-Uqhuwana dekat Danau Galilea (Grainger 2016: 246), sebuah wilayah yang merupakan bagian dari provinsi Jund al-Urdun. Setelah keberhasilan militer ini, Jenderal al-Dizbari menjadi gubernur Fatimiyah yang paling berkuasa di seluruh wilayah al-Sham, termasuk Palestina. Ia cukup populer di kalangan penduduk setempat dengan membentuk aliansi bersama para tokoh lokal, dan ia berhasil menyatukan seluruh wilayah itu di bawah satu otoritas Fatimiyah. Para sejarawan Muslim abad pertengahan menekankan 'pemerintahan yang adil dan perlakuan yang adil terhadap penduduk di kota-kota yang ia perintah sebagai gubernur' (Lev 2003: 55). Untuk pertama dan terakhir kalinya, seluruh Palestina dan al-Sham diperintah oleh satu gubernur Fatimiyah. Ia wafat di Aleppo pada tahun 1042.

In 1029, the military commander of all the Fatimid forces in Palestine, Mutawalli Harb Filastin, Anushtakin al-Dizbari, brought an army from Egypt, collected local forces in Palestine and decisively defeated the combined Bedouin army at al-Uqhuwana near the Sea of Galilee (Grainger 2016: 246), an area which was part of the province of Jund al-Urdun. After these military successes, General al-Dizbari was the most powerful Fatimid governor of the whole region of al-Sham, Palestine included. He became fairly popular among the local population by forming alliances with the local notables and he managed to unite the whole region under a single Fatimid authority. Medieval Muslim historians have stressed al-Dizbari’s ‘just rule and fair treatment of the population in the towns he ruled as governor’ (Lev 2003: 55). For the first and last time, all of Palestine and al-Sham was ruled by a single Fatimid governor. He died in Aleppo in 1042.

Lima belas tahun kemudian, makamnya dipindahkan ke Yerusalem.

Fifteen years later his grave was relocated to Jerusalem.

Meskipun sedikit yang diketahui tentang perkembangan politik di Palestina pada paruh kedua abad ke-11, dan sebelum invasi Tentara Salib pada tahun 1099, surat-surat dari Genizah al-Fustat menunjukkan bahwa Muhammad Hassan ibn ‘Ali al-Yazuri, dari Yazur,12 sebuah kota di sebelah timur Jaffa di provinsi Filastin, dan mantan Gubernur al-Ramla, menjabat sebagai wazir negara Fatimiyah, posisi paling penting kedua setelah Khalifah Fatimiyah di Mesir, dari tahun 1050 hingga 1058. Ia juga terlibat secara pribadi dalam urusan al-Quds (Yerusalem), ibu kota keagamaan Palestina Muslim (Gil 1996: 30).13

Although little is known about the political developments in Palestine in the second part of the 11th century, and prior to the Crusader invasion of 1099, letters from the al-Fustat Genizah show that Muhammad Hassan ibn ‘Ali al-Yazuri, from Yazur,12 a town east of Jaffa in the province of Filastin, and a former Governor of al-Ramla, served in the capacity of vizier of the Fatimid state, the second most important position after the Fatimid Caliph in Egypt, from 1050 to 1058. He was also personally involved in the affairs of the al-Quds (Jerusalem), the religious capital of Muslim Palestine (Gil 1996: 30).13

Pada pertengahan abad ke-11 Nasir Khusro (Khusrau), seorang musafir Muslim yang mengunjungi Palestina di bawah kekuasaan Fatimiyah pada tahun 1047, menulis catatan perjalanannya selama tujuh tahun (Safarnama) melalui dunia Islam pada abad ke-11 (Catatan Harian Perjalanan melalui Suriah dan Palestina). Ia menulis:

In the middle of the 11th century Muslim traveller Nasir Khusro (Khusrau), who visited Fatimid Palestine in 1047, produced an account of his seven-year journey (Safarnama) through the Muslim world of the 11th century (Diary of a Journey through Syria and Palestine). He wrote:

Hari Ahad, bertepatan dengan hari bulan baru bulan Ramadan (tanggal 1 Maret), kami tiba di Ramlah. Dari Caesarea ke Ramlah berjarak delapan league. Ramlah adalah kota yang besar, dengan tembok kokoh yang terbuat dari batu, direkatkan dengan adukan, tinggi dan tebalnya luar biasa, serta memiliki gerbang besi yang terbuka di dalamnya. Dari kota ke pantai berjarak tiga league.

Sunday, the day of the new moon of the month of Ramadan (the 1st of March), we came to Ramlah. From Caesarea to Ramlah is eight leagues. Ramlah is a great city, with strong walls built of stone, mortared, of great height and thickness, with iron gates opening therein. From the town to the sea-coast is a distance of three leagues.

Penduduk memperoleh air mereka dari air hujan, dan di setiap rumah terdapat sebuah tangki untuk menampung air tersebut, agar selalu tersedia persediaan air.

The inhabitants get their water from the rainfall, and in each house is a tank for storing the same, in order that there may always be a supply.

Di tengah Masjid Jami', juga terdapat sebuah bak besar; dan dari situ, ketika terisi air, siapa pun yang berkehendak dapat mengambil. Luas masjid tersebut adalah dua ratus langkah (gam) kali tiga ratus.

In the middle of the Friday Mosque, also, is a large tank; and from it, when it is filled with water, anyone who wishes may take. The area of the mosque measures two hundred paces (Gam) by three hundred.

Di atas salah satu serambi (suffah)nya terdapat sebuah prasasti yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Muharram tahun 425 (10 Desember 1033 M), terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, yang meruntuhkan sejumlah besar bangunan, namun tidak seorang pun mengalami cedera. Di kota Ramlah terdapat banyak marmer, dan sebagian besar bangunan serta rumah pribadi terbuat dari bahan ini; selain itu, … mereka membuat ukiran dan hiasan dengan sangat indah. Di sini mereka memotong marmer dengan gergaji tanpa gigi, yang digerakkan dengan “pasir Mekah”. Mereka menggergaji marmer searah panjangnya, sebagaimana dilakukan pada kayu, untuk membentuk tiang-tiang; bukan memotongnya melintang. Mereka juga memotongnya menjadi lempengan-lempengan. Marmer yang saya lihat di sini beraneka warna: ada yang berbintik-bintik, ada yang hijau, merah, hitam, dan putih.

Over one of its porches (suffah) is an inscription stating that on the 15th of Muharram, of the year 425 (10th of December, 1033 A.D.), there came an earthquake of great violence, which threw down a large number of buildings, but that no single person sustained an injury. In the city of Ramlah there is marble in plenty, and most of the buildings and private houses are of this material; and, further, … they do most beautifully sculpture and ornament. They cut the marble here with a toothless saw, which is worked with ‘Mekkah sand’. They saw the marble in the length, as is the case with wood, to form the columns; not in the cross; also they cut it into slabs. The marbles that I saw here were of all colours, some variegated, some green, red, black, and white.

Di Ramlah juga terdapat sejenis buah ara tertentu, yang tidak ada yang lebih baik di mana pun, dan buah ini diekspor ke semua negeri di sekitarnya. Kota Ramlah ini, di seluruh [al-Sham] dan Barat [al-Maghreb], dikenal dengan nama Filastin. (Khusrau 1888: 21‒22)

There is, too, at Ramlah, a particular kind of fig, than which no better exists anywhere, and this they export to all the countries round. This city of Ramlah, throughout [al-Sham] and the West [al-Maghreb], is known under the name of Filastin. (Khusrau 1888: 21‒22)

Pada periode pasca-Fatimiyah, Kerajaan Latin Yerusalem yang pertama (Tentara Salib) didirikan pada tahun 1099 dan bertahan hingga 1187, serta menguasai sebagian besar wilayah Palestina. Namun, gagasan tentang Jund Filastin sebagai sebuah provinsi administratif, sebagaimana disebutkan oleh sejarawan Muslim Ibn Shaddad (1145–1234 M), seorang biograf Salah al-Din (Saladin) sekaligus saksi mata pertempuran Perang Salib Ketiga antara kaum Muslimin dan Tentara Salib, tetap bertahan hingga invasi Mongol ke Palestina pada pertengahan abad ke-13. Wilayahnya juga tampaknya telah diperluas sejak abad ke-10, baik ke arah timur di Transyordania maupun ke arah tenggara (The Encyclopaedia of Islam 1965, Vol. II: 911; juga Ibn Shaddad 2002).

In the post-Fatimid period, the first (Crusader) Latin Kingdom of Jerusalem was created in 1099 and lasted until 1187 and occupied much of Palestine. Yet the conception of Jund Filastin as an administrative province, as mentioned by the Muslim historian Ibn Shaddad (1145–1234 AD), a biographer of Salah al-Din (Saladin) and an eye-witness of the Muslim‒Third Crusade battles, survived until the Mongol invasion of Palestine in the mid-13th century. Its territory also seems to have been expanded from the 10th century onwards both towards the east in Transjordan and in the southeast (The Encyclopaedia of Islam 1965, Vol. II: 911; also ibn Shaddad 2002).