Sampai tahun 1948, kaum Zionis belum menguasai proses penamaan tempat (toponimi) di Palestina. Setelah pembersihan etnis massal dalam peristiwa Nakba dan pengambilalihan penuh oleh Israel atas hampir 80 persen wilayah Palestina bersejarah, politik kebudayaan penamaan tempat dipercepat secara radikal. Proyek toponimi negara kemudian digunakan sebagai alat untuk memastikan efektivitas upaya de-Arabisasi Palestina. Salah satu alatnya adalah rambu lalu lintas resmi Israel, yang sering ditulis dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Namun, baik tulisan Arab maupun Inggrisnya merupakan transliterasi dari nama tempat baru dalam bahasa Ibrani, dan bukan mencerminkan nama Arab Palestina yang asli. Tentu saja, sebagian besar warga Israel tidak dapat membaca bahasa Arab. Hal ini sebagian bertujuan untuk mengingatkan warga Palestina asli di dalam Israel agar menerima nama-nama tempat baru dalam bahasa Ibrani, atau mungkin untuk memperoleh persetujuan resmi dari warga Arab Palestina yang kian menghilang (Shohat 2010: 264), sehingga menjadikan warga Arab turut serta dalam de-Arabisasi Palestina.

Until 1948 the Zionists were not in control of the toponymic processes in Palestine. Following the mass ethnic cleaning of the Nakba and the Israeli assumption of full control of nearly 80 per cent of historic Palestine, the cultural politics of naming was accelerated radically. State toponymic projects were now used as tools to ensure the effectiveness of the de-Arabisation of Palestine. One of these tools consisted of the official Israeli road signs, which are often in Hebrew, Arabic and English. But both the Arabic and the English are transliterations of the new Hebrew place names – rather than reflecting the original Palestinian Arabic name. Of course the overwhelming majority of Israelis cannot read Arabic; this is partly to remind the indigenous Palestinians inside Israel of the need to internalise the new Hebrew place names or perhaps to seek the express approval of the vanishing Palestinian Arab (Shohat 2010: 264), making Arabs complicit in the de-Arabisation of Palestine.

Fitur-fitur utama dan metode pola penggantian nama Zionis Israel serta penciptaan nama tempat baru dalam periode pasca-Nakba meliputi:

Key features and methods of Israeli Zionist renaming patterns and creation of new place name in the post-Nakba period included:

• Peran Tentara Israel: Komite Nama Ibrani tahun 1949

• The role of the Israeli Army: the Hebrew Names Committee of 1949

dan pribumisasi para pemukim Eropa.

and indigenising of the European settlers.

• Proyek-proyek yang diberlakukan negara: Komite Nama Pemerintah Israel.

• State-enforced projects: the Israeli Governmental Names Committee.

• Toponimi legendaris dari para pemukim Zionis dan kaum Salib abad pertengahan.

• The legendary toponymy of Zionist settlers and the medieval Crusaders.

• Toponimisida dan perampasan warisan Palestina; pembungkaman masa lalu Palestina: peniruan, de-Arabisasi nama-nama tempat Palestina, dan klaim kepemilikan.

• Toponymicide and the appropriation of Palestinian heritage; silencing of the Palestinian past: mimicry, the de-Arabisation of Palestinian place names and assertion of ownership.

• Penciptaan masa lalu yang dapat digunakan: keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan.

• The creation of a usable past: the power/knowledge nexus.

• Strategi Yahudisasi dan penegasan kepemilikan: penumpukan nama-nama dari Alkitab, Talmud, dan Mishnah.

• Judaisation strategies and the assertion of ownership: the superimposition of biblical, Talmudic and Mishnaic names.

• Membentuk lanskap Eropa yang baru sebagai tempat lupa ingatan dan penghapusan.

• Fashioning a new European landscape as a site of amnesia and erasure.

• Transliterasi nama tempat baru dalam bahasa Ibrani dan papan jalan ke dalam bahasa Inggris dan Arab, pasca pendudukan tahun 1967.

• Transliteration of new Hebrew place names and road signs into English and Arabic, post-1967 occupation.