Analisis Eurosentris terhadap negara-negara Arab gagal mengenali bahwa sebagian besar negara Arab beserta batas-batasnya sangat erat berakar pada preseden sejarah yang panjang (pra-kolonial), termasuk penamaan negara. Dalam kasus Palestina, sebagaimana dalam kasus sebagian besar entitas politik Arab lainnya, sejak dahulu dan sepanjang Abad Pertengahan nama Filastin telah menunjuk pada lokasi geografis yang tepat sekaligus identitas penduduk (sebagian besar, tetapi tidak seluruhnya) Arab Muslim. Selain itu, sejarah Palestina modern sering dipelajari dari dan dengan perspektif Eropa, Ottoman, serta kaum pemukim Zionis; otonomi dan suara Palestina serta rakyat Palestina sendiri jarang diakui. Dengan pola pikir imperial dan kolonial ini, para sejarawan Timur Tengah modern cenderung juga memusatkan perhatian pada Kekaisaran Ottoman dan "reformasi Ottoman", yang juga merupakan bagian dari tradisi Barat yang panjang dalam keasyikan terhadap kronologi kekaisaran di Timur Dekat: Asyur, Persia, Yunani, Romawi, Ottoman, Inggris, dan lain-lain. Namun dawlah al-qutriyyah, atau negara/negara bagian—istilah Arab qutr berarti "negeri"—sebagai parachronism, dan apakah secara tradisional berbentuk sultanat, emirat, kerajaan, khanat, syaikhdom, wilayat, khilafah, atau nama lain apa pun, merupakan salah satu bentuk kenegaraan yang paling umum sepanjang sejarah Muslim dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim; kenegaraan yang sering kali menikmati kedaulatan praktis. Khilafah Córdoba (929 hingga 1031 M), Emirat Granada (1230‒1492), khanat-khanat Asia Tengah, Sultanat Oman (1741 hingga sekarang), Bey Tunis (1705‒1957), Emirat Gunung Lebanon (1516‒1841), negara Saudi pertama (Emirat Dir'iyah, 1744‒1818), dan Wilayat Muhammad 'Ali Pasha dari Mesir (1805‒1948) hanyalah beberapa contoh betapa luasnya bentuk kenegaraan ini sepanjang sejarah Islam. Beberapa dawlah qutriyyah, seperti Kesultanan Mamluk di Mesir (1250–1517), jauh lebih kuat daripada Khilafah Islam di Baghdad selama abad ke-11 hingga ke-13. Jauh dari menjadi suatu penyimpangan, dawlah qutriyyah menjadi hal yang lazim di seluruh dunia Arab dan Islam, terutama setelah kemunduran Khilafah Abbasiyah pada paruh kedua abad ke-9 M, dan banyak dari negara-negara merdeka ini menikmati kemakmuran yang besar serta perkembangan budaya yang luar biasa.

The Eurocentric analysis of the Arab states has failed to recognise that most of the Arab countries and their borders are closely based on long (pre-colonial) historical precedents, including the naming of states. In the case of Palestine, as in the case of most other Arab political entities, traditionally and throughout the Middle Ages the name Filastin had indicated both an exact geographic location and the identity of the (predominantly, but not exclusively) Arab Muslim population. Moreover, the history of modern Palestine is often studied from and with European, Ottoman and Zionist-settler perspectives; the autonomous agency and voice of Palestine and the Palestinians themselves are seldom recognised. With this imperial and colonial mindset, historians of the modern Middle East also tend to focus on the Ottoman Empire and ‘Ottoman reforms’, which is also part of a long Western tradition of preoccupation with imperial chronologies of the Near East: Assyrian, Persian, Greek, Roman, Ottoman, British etc. Yet the dawlah al-qutriyyah, or the country/state – the Arabic term qutr being a ‘country’ – as a parachronism, and whether traditionally in the form of sultanate, emirate, kingdom, khanate, shaykhdom, wilayat, caliphate or any other name, was one of the most common forms of statehood throughout Muslim history and in Muslim-majority countries; a statehood which often enjoyed practical sovereignty. The Caliphate of Córdoba (929 to 1031 AD), the Emirate of Granada (1230‒1492), the Khanates of Central Asia, the Sultanate of Oman (1741 to the present), the Beys of Tunis (1705‒1957), the Emirate of Mount Lebanon (1516‒1841), the first Saudi state (the Emirate of Dir’iyah, 1744‒1818) and the Wilayat of Muhammad ‘Ali Pasha of Egypt (1805‒1948) are only a few examples of how incredibly widespread this form of statehood was throughout Muslim history. Some dual qutriyyah, such as the Mamluk Sultanate of Egypt (1250–1517), were far more powerful than the Muslim Caliphate of Baghdad during the 11th‒13th centuries. Far from being an aberration, the dawlah qutriyyah became common throughout the Arab and Islamic worlds, especially after the decline of the Abbasid Caliphate in the second half of the 9th century AD and many of these independent states enjoyed a great deal of prosperity and spectacular cultural developments.

Sebagai contoh, Emirat Aleppo yang merdeka, yang mencakup sebagian besar wilayah utara Suriah dan bagian barat al-Jazirah, didirikan pada tahun 944 oleh para pangeran Hamdaniyah dan menjadi pusat emirat merdeka di bawah Sayf al-Dawlah. Wilayah ini menikmati masa kemakmuran yang besar dan menjadi tempat lahirnya penyair Arab terbesar, al-Mutanabbi, serta salah satu filsuf Islam terbesar, al-Farabi, seorang polimatik yang menulis *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*, yang juga dikenal sebagai *The Perfect State* (al-Farabi 1985).

For instance, the independent Emirate of Aleppo, which encompassed most of northern Syria and parts of western al-Jazirah, was founded in 944 by the Hamdanid princes and became the seat of an independent emirate under Sayf al-Dawlah. It enjoyed a period of great prosperity and became home to the greatest Arab poet, al-Mutanabi, and one of the greatest philosophers of Islam, the polymath al-Farabi, the author of The Opinions of the People of the Virtuous City, also known as The Perfect State (al-Farabi 1985).

Warisan sejarah yang kaya dari *dawlah qutriyyah* ini, yang padanan modernnya adalah *dawlah wataniyyah* atau negara nasional, menjadi salah satu faktor dalam munculnya dan terbentuknya nasionalisme dua tingkat *watani–qawmi* di dunia Arab dan di Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim pada awal abad ke-20.

This rich historical legacy of the dawlah qutriyyah, whose modern equivalent is the dawlah wataniyyah or national state, was a factor in the emergence and construction of a two-tier watani‒qawmi nationalism in the Arab world and in Muslim-majority Palestine in the early 20th century.

Dewasa ini dunia Arab terdiri dari dua puluh satu negara, atau dawlah qutriyyah, tidak termasuk Palestina. Para ideolog nasionalisme Arab sering berpendapat bahwa kegagalan skema persatuan Arab serta dominasi dan kelangsungan al-dawlah al-qutriyyah di dunia Arab terutama merupakan hasil dari warisan kolonial. Namun argumen ini mengabaikan warisan historis kenegaraan di bawah Islam, peran aktif (agency) orang Arab sendiri, tradisi lokal dan regional yang beragam, serta akar lokal kuno dan otonomi historis dari banyak masyarakat Arab. Bahkan, sebagaimana akan kita lihat di bawah ini, kolonialisme Eropa justru mencegah terbentuknya dawlah qutriyyah di Palestina.

Today the Arab world consists of twenty-one states, or dual qutriyyah, excluding Palestine. Pan-Arab nationalist ideologues often argue that the failure of Arab unity schemes and the predominance and durability of al-dawlah al-qutriyyah in the Arab world are primarily the product of the colonial legacy. But this argument is made in disregard of the historical legacy of statehood under Islam, Arab indigenous agency, the distinct local and regional traditions and the ancient local roots and historical autonomy of many Arab societies. In fact, as we shall see below, European colonialism prevented the creation of a dawlah qutriyyah in Palestine.

Selain itu, nama-nama tempat Arab seperti Palestina/Filastin, Mesir, Suriah, Libya, Irak, dan Yaman semuanya memiliki akar sejarah yang dalam dan kuno serta legitimasi adat untuk menentukan jati diri sendiri. Lebih jauh lagi, peran adat dalam terbentuknya negara Palestina, yaitu Emirat Dhaher al-ʿUmar di Palestina abad ke-18, yang merupakan bentuk dawlah qutriyyah, menjadi contoh yang nyata. Kebangkitan dan penyebaran kembali nama-nama kuno seperti Palestina/Filastin pada era modern berasal dari penggunaan nama tersebut yang lazim dalam sejarah kuno (sejak Zaman Perunggu Akhir).

Moreover, Arabic toponyms such as Palestine/Filastin, Egypt, Syria, Libya, Iraq or the Yemen all have deep and ancient historical roots and indigenous legitimacy of self-definition. Furthermore, the indigenous agency behind the creation of Palestinian statehood, the Emirate of Dhaher al-ʿUmar, in 18th century Palestine, which was a form of dawlah qutriyyah, is a case in point. The revival and spread of ancient toponyms such as Palestine/Filastin in the modern era was derived from the common use of the name in ancient history (from the Late Bronze Age onwards)

dan sepanjang Zaman Klasik, Kristen Bizantium, dan Islam Abad Pertengahan. Meskipun warisan kolonial dan pengaruh gagasan Eropa tentang 'negara-bangsa' turut mendorong munculnya nasionalisme dua tingkat (watani‒qawmi) di dunia Arab, akar lokal dan warisan sejarah kawasan harus termasuk dalam kombinasi faktor yang melahirkan dan mendominasi dawlah qutriyyah di seluruh dunia Arab.

and throughout Classical Antiquity, Byzantine Christianity and Medieval Islam. Although the colonial legacy and influence of European ideas about the ‘nation-state’ contributed to the rise of a two-tier (watani‒qawmi) form of nationalism in the Arab world, local roots and regional historical legacies must be part of the mix of factors for the emergence and domination of the dawlah qutriyyah throughout the Arab world.